Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini menguji intensi whistleblowing karyawan di salah satu BUMN diIndonesia dengan menyajikan beberapa skenario kecurangan untuk meneliti pengaruhdari kecurangan dan faktor situasional; seperti tipe kecurangan, materialitas,kesadaran pelaku, dan kesadaran karyawan lain; pada intensi whistleblowing. Masihbelum banyak bukti tentang faktor yang mempengaruhi intensi calon whistlebloweruntuk melaporkan kecurangan, khususnya dalam konteks faktor situasional. Hasil daripenelitian ini mengindikasikan bahwa karyawan lebih memiliki sedikit intensi untukmelaporkan kecurangan laporan keuangan daripada pencurian, kecurangan yang tidakmaterial daripada material, kecurangan pada kondisi dimana pelaku sadar akanpengetahuan calon whistleblower akan kecurangan dan ketika sesama karyawan tidaksadar akan kecurangan tersebut. Hasil penemuan studi ini dapat menjadi sumberinformasi untuk meningkatkan efektivitas whistleblowing system

---

ABSTRACTThis research examined one of Indonesian state-owned company employeeswhistleblowing intention by presenting several fraud scenarios to assess the impact offraud and situational factors; such as fraud type, materiality, wrongdoer?s awareness,and others? awareness; on employees? whistleblowing intention. There is still notmuch evidence on the factors affecting potential whistleblowers intention to reportwrongdoing, particularly in the context of situational factors. The data are collectedthrough questionnaire distribution to the employees. The result indicates thatemployees are more likely to report theft than financial statement fraud; materialfraud than immaterial fraud; in condition in which the wrongdoer is aware and whenothers are aware of the wrongdoing. The findings may become source of informationto enhance whistleblowing policies effectiveness."

"Kerentanan industri service terhadap keterjadian fraud, tidak efektifnya pengendalian internal dan terjadinya beberapa kasus fraud pada perusahaan, merupakan faktor utama yang mendorong peneliti untuk melakukan fraud risk assessment terutama pada proses bisnis procurement dan pengeluaran operasi. Tujuan dilakukannya fraud risk assessment ini adalah untuk menganalisis risiko fraud potensial, merekomendasikan pengendalian atas risiko tersebut dan merancang strategi anti fraud yang tepat bagi perusahaan, baik strategi preventif, detektif maupun investigatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Sedangkan metode yang digunakan adalah single case with single unit analysis. Hasil penelitian menyimpulkan dari total 23 skenario fraud yang diidentifikasi 17 skenario proses bisnis procurement dan 6 skenario proses bisnis pengeluaran operasi , terdapat lima skenario yang memiliki tingkat risiko fraud residual paling tinggi high dan 3 skenario berada pada tingkat medium. Berdasarkan hasil penilaian ini, Peneliti memberikan rekomendasi pengendalian yang relevan untuk memitigasi risiko tersebut. Selain itu, Peneliti juga merekomendasikan strategi anti fraud yang relevan yang dapat diterapkan perusahaan untuk memitigasi keterjadian fraud. Strategi preventif yang direkomendasikan adalah pelaksanaan fraud risk awareness, code of conduct, tone of the top, pelaksanaan background check, membangun pengendalian internal yang baik dan membuat prosedur anti fraud. Sedangkan strategi detektif yang direkomendasikan adalah penerapan whistle blowing system, penerapan fraud risk indicator dan mystery shopping.

---

The vulnerability of the service industry to fraud incidence, ineffectiveness of internal controls and the occurrence of some cases of fraud to the company, is a major factor that encourages researchers to conduct fraud risk assessment, especially in procurement business processes and operating expenditure. The purpose of this research is to identify potential fraud risks, recommend control of these risks and suggest appropriate anti fraud strategies for the company, both preventive and detective strategies.

The type of research used in this research is qualitative by using case study approach. While the methodology used is single case with single unit analysis. The results of this study conclude that from the total 23 identified fraud scenarios 17 scenarios from business process procurement and 6 scenarios from operating expenditure , there are 5 scenarios with the highest residual fraud risk and 3 scenarios at medium level.

Based on the results of this assessment, the Researcher provides relevant control recommendations to mitigate such risks. In addition, researchers also recommend a relevant anti fraud strategy that can be applied to mitigate the company fraud incident. The recommended preventive strategy is the implementation of fraud risk awareness, code of conduct, tone of the top, implementation of background check, establishing good internal controls and making anti fraud procedures. While the recommended detective strategy is the application of whistle blowing system, application of fraud risk indicator and mystery shopping. "

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi niat (intention) mahasiswa dalam melakukan tindakan whistleblowing atas tindakan fraud pada pengelolaan dana organisasi kemahasiswaan dan merumuskan metode whistleblowing yang sesuai untuk dapat diterapkan di organisasi kemahasiswaan. Mahasiswa mengetahui telah terjadi fraud, namun tidak mampu melaporkan karena terbentur hubungan pertemanan. Penelitian ini berupaya untuk mengisi reseach gap, yaitu melihat fenomena pengambilan keputusan mahasiswa dalam melakukan pelaporan atas tindakan fraud pada pengelolaan dana kemahasiswaan melalui mekanisme whistleblowing menggunakan theory of planned behavior dengan memasukan moral norms ke dalam kerangka penelitian. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 3 (tiga) jenis fraud yang terjadi di organisasi kemahasiswaan yang sejalan dengan yang diungkapkan oleh ACFE (2010) di antaranya, fraudulent financial reporting, asset misappropriation, dan corruption. Faktor-faktor yang mempengaruhi niat anggota organisasi dalam melakukan tindakan pelaporan atas tindakan fraud pada pengelolaan dana organisasi, yaitu attitude, subjective norms, perceived behavioural control tidak menjadi faktor yang dominan, sedangkan moral norms menjadi faktor dominan dalam pembentukan niat anggota organisasi kemahasiswaan untuk melakukan tindakan pelaporan atas tindakan fraud pada pengelolaan dana organisasi. Penelitian ini sejalan dengan Ajzen (1991, 2002), Kurland (1995), Adam & Shauki (2014). Namun pada penelitian ini menambahkan analisis tingkat dominan pengaruh faktor-faktor dalam pembentukan niat, di mana moral norms memberikan pengaruh dominan dalam pembentukan niat dan perilaku anggota organisasi. Mekanisme whistleblowing dilakukan dengan pendekatan internal dengan membentuk lembaga independen sebagai pengelola whistleblowing. Pelaporan dilakukan dengan mencantumkan identitas pelapor atau non-anonymous, dengan menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan memberikan perlindungan baik secara hukum maupun keselamatan pelapor. Penelitian ini mendukung penelitian Gokce (2013) yang menyatakan non-anonymous menjadi salah satu cara untuk melakukan whistleblowing. Penelitian ini tidak sejalan dengan Latan & Lopes (2017) dan Lee & Fergher (2013) yang memilih menggunakan cara anonymous dalam melakukan tindakan whistleblowing. Sedangkan sistem pelaporan dilakukan dengan berbasis aplikasi gawai, demi meningkatkan partisipasi dari pelapor.

---

This study aims to analyze and evaluate the factors that influence student intention in conducting whistleblowing actions against fraud in managing student organization funds and formulating appropriate whistleblowing methods to be applied in student organizations. Students know fraud has occurred, but are unable to report due to collision with friendships. This study seeks to fill the reseach gap, which is to look at the phenomenon of student decision making in reporting fraud actions in managing student funds through the mechanism of whistleblowing using the theory of planned behavior by incorporating moral norms into the research framework. The results showed that there were 3 (three) types of fraud that occurred in student organizations that were in line with what was stated by ACFE (2010) including, fraudulent financial reporting, asset misappropriation, and corruption. Factors that influence the intentions of members of the organization in taking action reporting on fraud in the management of organizational funds, namely attitude, subjective norms, perceived behavioral control are not the dominant factors, while moral norms are the dominant factor in forming the intention of student organization members to take action reporting of fraud in managing the organizations funds. This research is in line with Ajzen (1991, 2002), Kurland (1995), Adam & Shauki (2014). However, this study adds an analysis of the dominant level of influence of factors in intention formation, where moral norms provide the dominant influence in the formation of intentions and behavior of members of the organization. The whistleblowing mechanism is carried out with an internal approach by forming an independent institution as a whistleblowing manager. Reporting is done by stating the identity of the reporter or non- anonymous, by maintaining the confidentiality of the reporters identity and providing protection both legally and the safety of the reporter. This study supports the research of Gokce (2013) which states that non-anonymous is one way to do whistleblowing. This study is not in line with Latan & Lopes (2017) and Lee & Fergher (2013) who choose to use anonymous methods in conducting whistleblowing. While the reporting system is based on a gadget app-based, in order to increase the participation of the reporter."

"Manipulasi saham merupakan suatu perbuatan mengenai perilaku ilegal di pasar keuangan untuk memperoleh keuntungan. Kejahatan terhadap pasar modal memasuki fase yang mengerikan, modus pelaku mengikuti perkembangan dunia, dampak dari kejahatan manipulasi bisa merugikan pasar secara keseluruhan. Manipulasi saham dilakukan dengan berbagai metode dan cara, secara garis besar perbuatan manipulasi terbagi menjadi tiga yaitu action-based manipulation, information-based manipulation, dan transaction-based manipulation. Saham sebagai salah satu instrumen penggerak perekonomian, memerlukan regulasi dan penegakan hukum yang optimal untuk mencegah praktik manipulasi dan menjamin berjalannya pasar modal yang adil dan efisien. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan menggunakan studi literatur dan menitikberatkan pada tipologi micro comparison. Perbandingan dilakukan dengan menitikberatkan pada mekanisme murni dari unsur mikro hukum yaitu melihat keberlakuan regulasi dan penegakan hukum antara Indonesia dengan Hong Kong dengan mencantumkan beberapa kasus. Hasil perbandingan ditemukan bahwa dari segi regulasi, beberapa tindakan manipulasi pada pengaturan di Hong Kong belum diatur dalam peraturan Indonesia, seperti pengaturan cross border secara khusus dalam Securities and Futures Ordinance. Selain itu, setelah melakukan analisis terhadap beberapa kasus dijumpai upaya penegakan hukum dilakukan oleh instansi terdapat perbedaan yang signifikan khususnya dalam pengenaan delik dan penjatuhan sanksi. Di Hong Kong terdapat pengadilan khusus yang mengadili perkara pelanggaran pasar bernama Market Misconduct Tribunal. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat beberapa usulan reformulasi regulasi terhadap peraturan di Indonesia, perlu menambahkan bidang penggunaan alat atau skema perbuatan manipulasi saham terutama dalam penggunaan teknologi dan jaringan, menambahkan bidang lintas batas dan menambahkan pembatasan terhadap transaksi frekuensi tinggi berskala besar. Selain itu, perlu pengaturan terhadap whistle-blowing dan pengadilan ekonomi.

---

Stock manipulation is an act of illegal behaviour in the financial market for profit. Crimes against the capital market are entering a terrible phase, the mode of the perpetrator follows the development of the world, and the impact of manipulation crimes can harm the market as a whole. Stock manipulation is carried out by various methods and means, broadly speaking, the act of manipulation is divided into three, specifically action-based manipulation, information-based manipulation, dan transaction-based manipulation. As one of the instruments driving the economy, the capital market requires optimal regulation and law enforcement to prevent manipulation practices and ensure a fair and efficient capital market. This research uses a normative method using literature studies and focuses on the typology of micro comparison. The comparison is carried out by emphasising the pure mechanism of micro-legal elements, namely looking at the applicability of regulations and law enforcement between Indonesia and Hong Kong by listing several cases. The results of the comparison found that some acts of manipulation in Hong Kong regulations have not been regulated in Indonesian regulations, such as cross-border arrangements specifically in the regulation Securities and Futures Ordinance. In addition, after analyzing several cases, it was found that law enforcement efforts were carried out by agencies, and there were significant differences, especially in the imposition of offence and sanctions. In Hong Kong, there is a special court that tries market misconduct cases called the Market Misconduct Tribunal. The research concludes that there are several proposals for regulatory reformulation of regulations in Indonesia, it is necessary to add the field of using tools or schemes for stock manipulation, especially in the use of technology and networks, adding cross-border fields and adding restrictions on large-scale high-frequency transactions. In addition, it is necessary to regulate whistle-blowing and economic courts."

"ABSTRAKWhistleblowing diyakini memiliki peran penting dalam mengontrol terjadinya pelanggaran di tempat kerja. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran faktor situasional seperti ethics training, perceived ethical leadership dan perceived ethical climate serta faktor individual seperti moral courage terhadap whistleblowing intention di salah satu lembaga sektor publik. Hasil analisis 239 sampel yang diambil dari pegawai Lembaga Negara Lima Citra menunjukkan bahwa ethics training berpengaruh negatif signifikan sedangkan perceived ethical leadership berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap whistleblowing intention. Ethics training dan perceived ethical leadership ditemukan berpengaruh positif secara signifikan terhadap perceived ethical climate, sedangkan perceived ethical climate berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap whistleblowing intention. Efek mediasi perceived ethical climate pada hubungan antara ethics training dan perceived ethical climate dengan whistleblowing intention tidak terbukti begitu juga dengan efek moderasi moral courage terhadap hubungan antara perceived ethical climate dan whistleblowing intention. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada peningkatan sistem whistleblowing di lembaga pemerintah.

---

ABSTRACTWhistleblowing is believed to have an important role in controlling the occurrence of violations in the workplace. This study was conducted to determine the role of situational factors such as ethics training, perceived ethical leadership and perceived ethical climate and individual factors such as moral courage towards whistleblowing intention in one public sector institution. The results of the analysis of 239 samples taken from Lima Citra State Institution employees show that ethics training has a significant negative effect while perceived ethical leadership has a negative and not significant effect on whistleblowing intention. Ethics training and perceived ethical leadership were found to have a significant positive effect on perceived ethical climate, while perceived ethical climate had a positive but not significant effect on whistleblowing intention. The mediating effect of perceived ethical climate on the relationship between ethics training and perceived ethical climate with whistleblowing intention was not proven as well as the effect of moral courage moderation on the relationship between perceived ethical climate and whistleblowing intention. The results of this study are expected to provide input on improving the whistleblowing system in government institutions."

"Tesis ini membahas tentang konsep whistleblowing system dalam birokrasi pemerintah di Indonesia. Hal ini menarik diperbincangkan dengan dua alasan, pertama, maraknya tindak pidana korupsi akhir-akhir ini yang notabene terjadi didalam birokrasi, menempatkan whistleblowing system menjadi sarana yang memberikan solusi bagi pelapor untuk menyampaikan laporan atas pelanggaran yang diketahuinya secara aman. Kedua, whistleblowing system sendiri masih terbilang baru di Indonesia dan meskipun beberapa lembaga negara serta lembaga pemerintah telah menerapkannya, kenyataannya whistleblowing system belum secara merata diterapkan pada semua lembaga negara dan lembaga pemerintah baik di lapangan kekuasan eksekutif, legislatif maupun judikatif. Whistleblowing system menjadi penting karena dapat dijadikan sebagai early warning system bagi penyelenggara negara terhadap potensi-potensi dampak masif dari suatu pelanggaran yang terjadi dalam birokrasi. Whistleblowing system dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi berpotensi untuk mengungkap tindak pidana korupsi yang terjadi dilingkungan birokrasi sehingga pelaku dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum serta kerugian negara akibat pelanggaran yang terjadi dapat dikembalikan kepada negara. Whistleblowing system juga penting untuk mewujudkan good governance yang dicita-citakan dalam reformasi birokrasi Indonesia. Dalam menyusun tesis ini, Penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yaitu melakukan studi hukum yang dalam implementasinya selalu dibingkai oleh dotrin-doktrin hukum. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu tidak ada konsep whistleblowing system yang secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini, namun sebenarnya telah ada lembaga negara dan lembaga pemerintah yang dapat berperan dalam mewujudkan whistleblowing system yang ideal dan mampu berperan dalam mewujudkan Tata Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance).

---

This thesis discusses the concept of whistle blowing systems in the government bureaucracy in Indonesia. Whistle blowing system is becoming important, because it can be an early warning system for state officials on the potential impact of massive violations within the bureaucracy. Whistle blowing system, in cases of corruption, has the potential to reveal its cases that occurred within the bureaucracy, so that the perpetrators can be processed in accordance with the provisions of law and the losses caused by its occurrence may be returned to the state. Whistle blowing system is also important for creating good governance which is be desired in the Indonesian bureaucratic reform. In preparing this thesis, the author uses juridical-normative research methods by conducting legal research in which in its implementation is always framed by the doctrines of law. The conclusions derived from this study is the absence of the concept of whistle blowing system that is strictly regulated in the legislation in Indonesia at this time, but in practice, there are some state institutions and government agencies that may have roles in creating the ideal whistle blowing system and able to participate in creating the Good Governance."

"Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh komitmen profesional dan sosialisasi antisipatif terhadap perilaku whistleblowing pada mahasiswa akuntansi di FEB UI. Data yang telah berhasil dikumpulkan akan diolah menggunakan multiple regression di SPSS versi 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen Profesional dan Sosialisasi Antisipatif mempengaruhi perilaku Whistleblowing pada mahasiswa akuntansi di FEB UI, yaitu semakin besar Komitmen Profesional dan Sosialisasi Antisipatif, semakin besar perilaku mahasiswa untuk melakukan Whistleblowing.

---

This research aims to obtain empirical evidence regarding the influence of professional commitment and anticipatory socialization towards whistleblowing among undergraduate accounting students, specifically, to those who are enrolled as a student in FEB UI. The collected data will be analyzed using multiple regressions using SPSS version 23.

The results indicated that professional commitment and anticipatory socialization affect whistleblowing intentions among undergraduate accounting students in FEB UI, suggesting that the higher the professional commitment and anticipatory socialization, the higher the intentions to blow a whistle among the students."

"ABSTRAKWhistleblowing memiliki peran penting dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi dalam organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh faktor individu dan situasi terhadap niat pegawai untuk melakukan whistleblowing dengan persepsi dukungan organisasi sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan convenience sampling dari 286 pegawai di sektor publik yang dianalisis memakai regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan persepsi dukungan organisasi berpengaruh signifikan sebagai variabel moderasi yang memperlemah pengaruh faktor individu terhadap niat whistleblowing pegawai.

---

ABSTRACTWhistleblowing has an important role in revealing wrongdoing that occur within organization. The purpose of this study is to examine the influence of individual factors and situations on employee intentions to do whistleblowing with the perception of organizational support as a moderating variable. Utilizing quantitative methods with convenience sampling of 286 employees in the public sector who were analyzed using multiple regression. The results of this study indicate the perception of organizational support has a significant effect as moderation that weakens the influence of individual factors on the intention of whistleblowing employees."

"Perusahaan yang ingin mencapai tujuannya memerlukan tata kelola perusahaan yang baik. Salah satu instrumen pendukungnya adalah whistleblowing system. Namun masih banyak kasus fraud yang terjadi di sektor privat. Oleh karena itu penerapan WBS dianggap perlu disediakan guna menjadi media pelaporan yang menjamin kerhasaiaan whistleblower. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis whistleblowing system atau sistem pelaporan pelanggaran di PT. X yaitu salah satu Perusahaan yang bergerak di bidang perbankan. Penelitian ini menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh KNKG untuk mendeskripsikan penerapan whistleblowing system pada PT.X. Lebih lanjut penelitian ini juga menjelaskan efektifitas whistleblowing system untuk mencegah terjadinya fraud pada perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan metode deskriptif analitis. Instrumen yang digunakan adalah wawancara dan kuisoner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi whistleblowing system di PT.X sudah sesuai dengan aspek-aspek whistleblowing system yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) namun masih terdapat beberapa kelemahan. Kelemahan-kelemahan ini termasuk adanya pegawai yang tidak mau mengambil melaporkan ke whistleblowing system dan belum ada sistem penghargaan kepada pelapor. Whistleblowing system pada PT.X juga sudah berjalan cukup efektif untuk mencegah kecurangan. Penelitian ini juga memberikan saran untuk penyempurnaan penerapan whistleblowing system pada PT.X. Untuk dapat mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut, ada beberapa strategi atau langkah yang dapat diambil PT.X untuk meningkatkan efektifitas whistleblowing system yaitu menyusun mekanisme penghargaan bagi pelapor dan menyusun mekanisme Pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan

---

Companies that want to achieve their goals need good corporate governance. One of the supporting instruments is a whistleblowing system. However, there are still many fraud cases that occur in the private sector. Therefore, it is deemed necessary to implement a WBS in order to become a reporting medium that guarantees the confidentiality of whistleblowers. This research aims to analyze the whistleblowing system or violation reporting system at PT. X is a company operating in the banking sector. This research uses guidelines issued by the KNKG to describe the implementation of the whistleblowing system at PT. Furthermore, this research also explains the effectiveness of the whistleblowing system in preventing fraud in companies. This research uses qualitative methods and analytical descriptive methods. The instruments used were interviews and questionnaires. The research results show that the implementation of the whistleblowing system at PT. These weaknesses include employees who do not want to report to the whistleblowing system and there is no reward system for whistleblowers. The whistleblowing system at PT.X has also been running quite effectively to prevent fraud. This research also provides suggestions for improving the implementation of the whistleblowing system at PT. To be able to overcome these weaknesses, there are several strategies or steps that PT. Companies that want to achieve their goals need good corporate governance. One of the supporting instruments is a whistleblowing system. However, there are still many cases of incidents occurring in the private sector. This research aims to analyze the whistleblowing system or complaint handling system at PT. X is a company operating in the banking sector. This research uses qualitative methods and analytical descriptive methods. The instruments used were interviews and questionnaires. The research results show that even though the whistleblowing system is implemented at PT. X has done well, there are still some weaknesses. These weaknesses include the absence of employees who do not want to accept reporting to the whistleblowing system and there is no system provided to whistleblowers. This research also provides suggestions for improving the implementation of the whistleblowing system at PT.X."

"Penelitian terhadap rerangka teoritis yang menguji sistem whistleblowing dalam kaitannya dengan risiko yang timbul akibat agency cost termasuk didalamnya risiko yang ditimbulkan informasi asimetris dan kemungkinan terjadinya kecurangan sangat jarang ditemukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji efektivitas dari pengungkapan sistem whistleblowing dan kehadiran direktur independen dalam menurunkan risiko volatilitas tingkat pengembalian saham dengan menurunkan asymmetric information antara investor sebagai principal dan manajer sebagai agen. Subjek dari riset ini merupakan perusahaan manufaktur publik yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia selama periode 2013-2017, yang menghasilkan total observasi sebanyak 115. Regresi panel data dilakukan untuk pengujian hipotesis. Penelitian ini menemukan bahwa pengungkapan sistem whistleblowing memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap risiko, sedangkan direktur independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap risiko. Penelitian ini memiliki kontribusi terhadap literatur dengan menambahkan pengungkapan sistem whistleblowing pada perubahan tingkat risiko. Selain itu, penemuan dalam penelitian ini menghasilkan implikasi manajerial yang terkait dengan pentingnya pengungkapan sistem whistleblowing dalam mengatur risiko.

---

There is a paucity of theoretical framework examining the whistleblowing disclosure related to the risk faced by investor in the form of return volatility that is caused by agency problem. That also includes the risk imposed by asymmetric information and the possibility of fraud. The research objective is to examine the disclosure of whistleblowing implementation and the existence of independent director in reducing return volatility. The subject of this research was the public manufacturing companies listed on the Indonesian Stock Exchange during the period of 2013-2017, resulting the a total of 115 observation data. The panel data regression method was conducted to test the hypotheses. This research found that whistleblowing system has a negative significant effect on return volatility while independent director has a positive but insignificant effect on return volatility. This study contributes to the literature by adding the whistleblowing system disclosure in examining risk. Furthermore, the findings imply the managerial implications regarding the importance of a whistleblowing system disclosure in managing risk."