Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai penyelesaian status kerja karyawan pada perusahaan yang melakukan relokasi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang bersifat deskriptif analitis, data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik analitis data dengan pendekatan kualitatif, data yang dibutuhkan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian ini adalah, pengaturan relokasi perusahaan di Indonesia masih belum diatur secara tegas dalam undang-undang. Relokasi perusahaan oleh manajemen perusahaan berdampak terhadap status pihak pekerja, ikut relokasi dan tetap bekerja dengan perusahaan, ataupun diPHK, adapun perlindungan hukum terhadap pekerja akibat perusahaan yang relokasi adalah penyelesaian status dan penyelesaian hak.

---

This thesis discusses about the completion status of employees working at companies that are relocating. This study is normative, analytical descriptive, the data used is secondary data. Data analytical technique with a qualitative approach, the required data is secondary data consists of primary legal materials, secondary, and tertiary. Results from this study is, setting the relocation of companies in Indonesia are still not clearly regulated by law. Relocation of the company by its management have an impact on the status of workers, either joined relocation and keep working with the company, or laid off. As for the legal protection of workers due to company relocation, is a status settlement and settlement rights."

"Skripsi ini membahas mengenai penyelesaian status kerja karyawan pada perusahaan yang melakukan relokasi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang bersifat deskriptif analitis, data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik analitis data dengan pendekatan kualitatif, data yang dibutuhkan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian ini adalah, pengaturan relokasi perusahaan di Indonesia masih belum diatur secara tegas dalam undang-undang. Relokasi perusahaan oleh manajemen perusahaan berdampak terhadap status pihak pekerja, ikut relokasi dan tetap bekerja dengan perusahaan, ataupun diPHK, adapun perlindungan hukum terhadap pekerja akibat perusahaan yang relokasi adalah penyelesaian status dan penyelesaian hak.

---

This thesis discusses about the completion status of employees working at companies that are relocating. This study is normative, analytical descriptive, the data used is secondary data. Data analytical technique with a qualitative approach, the required data is secondary data consists of primary legal materials, secondary, and tertiary. Results from this study is, setting the relocation of companies in Indonesia are still not clearly regulated by law. Relocation of the company by its management have an impact on the status of workers, either joined relocation and keep working with the company, or laid off. As for the legal protection of workers due to company relocation, is a status settlement and settlement rights."

"Skripsi ini ingin mengkaji tentang Penanaman Modal Asing di Indonesia dan efeknya terhadap anak perusahaan dan hubungan antara anak perusahaan terhadap Induk perusahaan yang diakuisisi apabila PMA mengakuisisi PMDN beserta syarat-syarat yang harus dipenuhi. Penanaman Modal Asing diartikan kegiatan menanam untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Adapun Undang-Undang yang mengatur tentang Penanaman Modal Asing adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 sebagaimana diubah oleh Undang-undang nomor 11 Tahun 2020 yang isinya tentang ketentuan-ketentuan pihak asing yang ingin melakukan Penanaman Modal di Indonesia baik itu dilakukan oleh warga negara asing, badan usaha asing dan/atau pemerintahan asing. Penanaman modal asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT PMA) berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang

---

This thesis intends to describe Foreign Investment in Indonesia and its effect on subsidiaries and its relationship with the parent company when foreign investors acquire a local company, along with the conditions that must be met. Foreign Investment is defined as investing activities in conducting business in the territory of the Republic of Indonesia, which foreign investors carry out, either using entirely foreign capital or joint ventures with domestic investors. The law that regulates foreign Investment is Law Number 25 of 2007, as amended by Law number 11 of 2020, which contains provisions for foreign parties wishing to make an Investment in Indonesia, whether a foreign citizen does it. , foreign business entity, and/or foreign government. Mandatory foreign Investment in the form of a Limited Liability Company (Foreign) based on Indonesian law and domiciled in the territory of the Republic of Indonesia unless otherwise stipulated by law"

"Skripsi ini membahas masalah status hubungan kerja berupa kesepakatan pemberian jasa pekerja ditinjau dari segi yuridis dan praktis. berdasarkan pelaksanaan pemberian jasa pekerja antara PT X sebagai Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh dan PT Y sebagai Perusahaan Pemberi Kerja. Konsep kesepakatan penyediaan jasa pekerja/buruh adalah Bentuk outsourcing lain yang diperkenalkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menimbulkan permasalahan terkait hubungan kerja. Beberapa permasalahan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam permasalahan pokok yang dibahas dalam skripsi ini yaitu penjelasan tentang konsep kesepakatan penyediaan jasa pekerja/buruh di perusahaan, penjelasan tentang tanggung jawab pekerja/penyedia jasa tenaga kerja dan perusahaan pemberi kerja. kepada pekerja/buruh outsourcing serta penjelasan praktik kesepakatan penyediaan jasa pekerja/buruh antara PT Xsebagai perusahaan penyedia jasa bagi pekerja/buruh dengan PT Y sebagai perusahaan penyedia pekerjaan, terkait dengan kebutuhan kegiatan utama perusahaan yang mempekerjakan. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif, jenis penelitian deskriptif, sumber data berasal dari data sekunder dan data primer, teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen danwawancara dengan informan, serta teknik analisis data menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian dalam tesis ini adalah bahwa kesepakatan penyediaan jasa pekerja/buruh merupakan kegiatan perekrutan pekerja/buruh yang akan ditempatkan. Pada perusahaan pengguna, tanggung jawab perusahaan dalam perjanjian pemberian jasa pekerja/buruh kepada pekerja/buruh outsourcing hanya ditanggung oleh perusahaan pemberi jasa bagi pekerja/buruh hanya karena adanya paksaan yuridis yaitu kondisi ketenagakerjaan. hubungan pekerja/buruh outsourcing dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh, serta pelaksanaan perjanjian Pemberian jasa pekerja/buruh antara PT X dan PT Y dilakukan tanpa menyentuh kegiatan utama PT Y.

---

This thesis discusses the problem of work relationship status in the form of an agreement for the provision of worker services from a juridical and practical perspective. based on the implementation of the provision of worker services between PT X as the Employer / Labor Service Provider Company and PT Y as the Employer Company. The concept of an agreement for the provision of worker/labor services is another form of outsourcing introduced in Law Number 13 of 2003 which raises problems related to work relations. Some of these problems are then included in the main problems discussed in this thesis, namely an explanation of the concept of an agreement for the provision of worker/labor services in a company, an explanation of the responsibilities of workers/labor service providers and the employing company. to outsourcing workers/laborers as well as an explanation of the practice of the agreement for the provision of worker/labor services between PT X as a service provider company for workers/laborers with PT Y as the job provider company, related to the main activities of the employing company. The research method in this thesis uses the form of normative juridical research, descriptive research type, data sources come from secondary data and primary data, data collection techniques use document studies and interviews with informants, as well as data analysis techniques using qualitative methods. The research result in this thesis is that the agreement for the provision of worker/labor services is a recruitment activity for workers/laborers to be placed. In the user company, the responsibility of the company in the agreement for the provision of worker/labor services to the outsourcing worker/laborer is only borne by the company providing services to the worker/laborer only because of juridical coercion, namely the conditions of employment. relations between outsourced workers/laborers and companies providing worker/labor services, as well as the implementation of the agreement for Providing worker/labor services between PT X and PT Y is carried out without touching the main activity of PT Y."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pendirian dan kegiatan usaha perusahaan penanaman modal di bidang usaha angkutan umum serta menganalisis dugaan penyelenggaraan kegiatan angkutan umum oleh perusahaan portal web yang menyediakan fasilitas pemesanan angkutan melalui aplikasi berbasis online. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui kewajiban dan tanggung jawab perusahaan angkutan umum serta perusahaan portal web yang menunjang usaha perusahaan angkutan umum menurut peraturan di Indonesia agar dalam pelaksanaan penanaman modal atau menjalankan kegiatan usaha tidak melampaui kewenangan atau izin yang diberikan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, PT Uber Indonesia Technology yang merupakan perusahaan portal web diduga kuat melakukan kegiatan penyelenggaraan angkutan umum berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yaitu melakukan penetapan tarif dan pemungutan biaya angkutan serta perekrutan pengemudi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis data deskriptif kualitatif sehingga simpulan yang diperoleh berupa penjelasan eksplanatif.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the establishment and business activity of direct investment company in the field of public transportation and analyzes web portal company which supporting public transport company activities that allegedly conducting public transport activities. The purpose of this study is to determine the obligations and responsibilities of the public transport company as well as web portal company that supports public transport company in order not to exceed the authorities or permit granted while doing business. Based on research conducted, PT Uber Indonesia Technology which is a web portal company allegedly conducting public transport activities such as determine tariffs, collect transport fees and recruiting drivers based on Regulation of Ministry of Transportation Republic of Indonesia Number PM 32 Year 2016 regarding Operation of Transportation with Public Transport Vehicle That Have No Route. This study uses normative with descriptive qualitative data analysis methods so that the conclusions obtained in the form of an explanatory description. "

"Delisting adalah penghapusan efek dari daftar yang tercatat di Bursa efek, sehingga efek tidak dapat diperdagangkan lagi. Khususnya pada penelitian ini dibatasi hanya menggunakan data perusahaan bangkrut (delisted). Penelitian ini bertujuan menganalisis variabel-variabel perusahaan delisted dengan menggunakan variabel Ohlson (1980) dengan regresi logit. Sampel dalam penelitian ini di dapatkan dari perusahaan dengan status delisting periode 2004-2013.Hasil penelitian ini, dari sembilan variabel model Ohlson (1980) terdapat empat variabel (SIZE, WC/TA, CL/CA, dan NI/TA) yang signifikan untuk memprediksi status perusahaan delisting. Tingkat akurasi prediksi model logit terhadap status perusahaan Delisting : tahun H-2 delisting mampu memprediksi sebesar 100%, tahun H-3 delisting sebesar 100%, dan tahun H-4 sebesar 85,7%. Tingkat akurasi prediksi model secara keseluruhan pada periode penelitian sebesar 94%.

---

Delisting is the elimination from effects list that listed on stock exchange, so that the effect could not be traded. This study is only focused on using the data from bankrupt company (delisted). The aim of this study is to analyze the variables that causes the delisting company by using Ohlson (1980) variables with logit model. The sample used in this study was obtained from the company with the status of the delisting period on 2004-2013.The results of this study provide the information that there are four variables (SIZE, WC / TA, CL / CA, and NI / TA) that predict the status of companies delisting significantly from nine variables on the Ohlson (1980) variables. Logit model prediction accuracy rate of the status of the Delisting company: the H-2 is able to predict the delisting of 100%, the H-3 delisting of 100%, and the H-4 at 85.7%. The level of the overall accuracy of the model predictions in the study period by 94%."

"Penelitian ini membahas status ketenagakerjaan Direktur, apakah Direktur di suatu perusahaan masuk dalam kategori Pengusaha atau pekerja/buruh. Parameter yang digunakan untuk menganalisis status ketenagakerjaan Direktur tersebut adalah metode pengangkatan Direktur di perusahaan yang bersangkutan yaitu melalui Rapat Umum Pemegang Saham atau berdasarkan suatu perjanjian kerja. Status ketenagakerjaan ini akan berdampak pada akibat hukum terhadap Direktur ketika terjadi penghentian penugasan, terutama apabila yang bersangkutan mengalami Pemutusan Hubungan Kerja. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data melalui studi pustaka.

---

The focus of this study is to analyze the employment status of a Director of a company, whether they are classified as an Entrepreneur or as a worker/laborer. Parameter used to analyze employment status of a Director is based on the methods of appointment of such Director, which is by the General Meeting of Shareholders of based on a work agreement. The employment status of a Director will then determine the legal consequences when there is a dismissal, especially if there is a severance of an employment relationship (pemutusan hubungan kerja) to the Director. This research is a juridical-normative research with qualitative approach and collecting data through documentary study."

"ABSTRAKPublik saat ini memberikan atensi yang besar terhadap kinerja DewanPerwakilan Rakyat Republik Indonesia. Hal tersebut tidak terlepas daripermasalahan yang dihadapi oleh lembaga tinggi negara tersebut, yakni kinerjayang masih buruk. Adapun saat ini DPR RI sudah didukung oleh 2 orang staf dan5 orang tenaga ahli. Sehingga masing-masing anggota DPR dibantu setidaknya 7orang. Jumlah tersebut belum termasuk tenaga ahli fraksi dan tenaga ahli alatkelengkapan lainnya. Tenaga ahli merupakan seseorang pekerja yang memilikikeahlian tertentu dan bagian dari sistem pendukung DPR RI. Dengan banyaknyatenaga bantu, kinerja DPR seharusnya dapat optimal. Adapun, pokokpermasalahan mengenai tenaga ahli tersebut yakni mengenai status hukum sertalebih lanjut mengenai hak dan kewajiban dalam pengaturan dan implementasinya.Hal tersebut perlu ditinjau dari prinsip-prinsip yang mengatur mengenai pekerjadalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode yang digunakandalam penelitian ini yakni berbentuk yuridis-normatif. Melalui penelitian inidiharapkan dapat diidentifikasi secara yuridis-normatif mengenai status hukumdan beserta perlindungan hak dan kewajiban tenaga ahli DPR RI.

---

ABSTRACTRecently the general public has been paying great attention to theperformance of the House of Representatives. This is inseparable from the issuefaced by the high state institutions (lembaga tinggi negara), which isunderperformance. At present, a Member of the Republic of Indonesia House ofRepresentatives (DPR RI) may be supported by two ordinary staff and five expertstaff. Therefore, a member may be supported by up to seven individuals. Thisamount does not take into account expert staff appointed the faction (fraksi) andother instrumental expert staff. An expert staff is a worker that has certainexpertise and is a part of DPR RI support system. With that amount of assistance,the performance of DPR should be optimal. An issue that has arisen in relation toexpert staff is regarding their legal status, furthermore their rights and obligationsunder law and implementation thereof. This needs to be reviewed from legalprinciples on workers contained in prevailing laws and regulations. This researchapplies a juridical-normative approach. This research seeks to identify the legalstatus and the protection of rights as well as obligations afforded to expert staff atthe DPR RI from a juridical-normative perspective."

"Pendahuluan. Pemakaian kontrasepsi pada wanita tidak kawin mampu mencegah terjadinya kehamilan tidak diharapkan yang dapat mendorong aborsi tidak aman. Pada wanita bekerja, tuntutan dunia kerja dan keinginan mengembangkan karir, mendorong untuk memakai kontrasepsi agar tidak hamil.Tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara status pekerjaan dengan pemakaian kontrasepsi pada wanita tidak kawin di Indonesia tahun 2012.Metodologi. Analisis multivariabel regresi logistik dilakukan pada subsampel 13.124 wanita tidak kawin umur 15-49 tahun dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012.Hasil. Hasil penelitian menunjukkan hanya 1,1% wanita tidak tidak kawin yang mengaku memakai kontrasepsi pada saat survei. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa wanita tidak kawin yang bekerja memiliki odds 1,7 kali lebih tinggi untuk memakai kontraspesi dibandingkan yang tidak bekerja (OR adjusted = 1,7, 95% CI: 1,1 - 2,8).Simpulan. Akses pelayanan kontrasepsi untuk wanita yang dalam usia reproduksi tidak ditinggalkan oleh Program Keluarga Berencana. Program Keluarga Berencana di Indonesia harus memberikan akses universal kepada setiap wanita dalam usia subur tanpa memandang status perkawinannya.

---

Introduction. Contraceptive use by unmarried women are able to prevent unintended pregnancy that can lead to unsafe abortion. Women who work, the demands of the working world and desire to develop their career, increase the use of contraceptive to avoid pregnancy.

Objective. The purpose of this study is to find out the influence of employment status on contraceptive use among unmarried women in Indonesia.

Method. Multivariable logistic regression analysis conducted on the subsample 13.124 of unmarried women aged 15-49 years from Indonesian Demographic and Health Survey (IDHS) 2012.

Result. The results showed only 1.1% of unmarried women who are using contraception at the time of the survey. The results also showed that unmarried women who work have a 1.7 times higher odds to use contraception than those who do not work (OR adjusted = 1.7, 95% CI: 1.1 to 2.8).

Conclusion. Access to contraceptive services for women of reproductive age should not left behind by the Family Planning Program. We should provide universal access to every woman of childbearing age regardless of marital status."

"Skripsi ini membahas ketentuan penyetoran modal, status hukum pemegang saham yang melakukan penyetoran modal dengan cara mengangsur serta menganalisis pertimbangan hakim yang menyatakan penggugat sebagai pemegang saham yang sah dari PT Putri Mea padahal penyetoran modal dilakukan dengan cara mengangsur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa menurut UUPT ketentuan penyetoran modal harus dilakukan secara penuh dan tidak dimungkinkan untuk diangsur setelah Perseroan Terbatas disahkan menjadi badan hukum, pemegang saham yang melakukan penyetoran saham secara mengangsur setelah Perseroan Terbatas disahkan menjadi badan hukum tidak dapat dikatakan sebagai pemegang saham yang sah dan pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa Penggugat sebagai pemegang saham yang sah PT. Putri Mea adalah pertimbangan yang tidak tepat. Agar permasalahan demikian tidak terjadi di kemudian hari, hendaknya pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat memperbaiki ketentuan dalam UUPT dengan cara menyatakan bahwa direksi yang bertanggungjawab terhadap pelanggaran ketentuan penyetoran modal.

---

The focus of this thesis are the regulation of capital Deposit, the legal status of shareholders pays unpaidfull capital, and analyzing the consideration of the judge who declared the plaintiff as the legitimate shareholders of PT Putri Mea whereas pays unpaidfull capital. The results of this case study indicate that the capital deposit is made in full and shall not be paid in installments/unpaidfull, the shareholders to deposit shares in installments can not be regarded as legitimate shareholders, and consideration judge stating that the plaintiff as the legitimate shareholders of PT. Putri Mea is improper consideration. At the end of the thesis, authors also suggested that States needs to rearrange the regulation about company limited with regulated that the board of Director will be responsibility of shares deposit regulation fallacy"