Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana penerapan dan pencapaian tingkat kapabilitas tata kelola teknologi informasi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Evaluasi yang dilakukan diberikan rekomendasi pada celah yang ditemukan pada hasil penilaian. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Metodologi yang digunakan untuk mengukur tingkat kapabilitas adalah kerangka COBIT 5 yang dikeluarkan oleh ISACA. Penelitian menghasilkan tingkat kapabilitas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebesar 2.027, yang artinya berada kisaran tingkat 2 (proses terkelola). Hasil tersebut telah sesuai dengan sasaran jangka pendek entitas. Kesimpulannya adalah bahwa DJBC telah dikelola dan diimplementasi dengan tepat, meskipun pencapaian tingkat kapabilitas masih berada pada posisi menengah karena kurangnya memadainya standar operasional prosedur.

---

This research aims to evaluate how the implementation and achievement capability level of information technology governance at Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Evaluation was also conducted to give recommendations to the gap that found in IT governance assessment results. This research is qualitative descriptive design. The methodology used to measure the level of capability is COBIT 5 framework issued by ISACA. The research indicate that the level of capability DJBC is 2,027, which means still at the level 2 (managed process). This result has been in accordance with the company?s short-term target. The conclusion is IT governance at DJBC has been implemented quite well and managed appropriately, although the achievement of capability level is still at intermediate level because of lack of inadequate standard operating procedure."

"Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) merupakan salah satu unit eselon I pada Kementerian Hukum dan HAM RI yang mempunyai tugas dan fungsi yang bersifat pelayanan kepada publik. Sebagai unit kerja yang bergerak dalam pelayanan publik berbasis TI tentunya Ditjen AHU sangat memprioritaskan aspek teknologi sebagai faktor yang dominan dalam menyediakan dan meningkatkan layanan bagi pengguna TI. Karena itu, manajemen TI harus dikelola dengan baik sehingga berimbas pada kualitas layanan terhadap masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan evaluasi terhadap pengelolaan teknologi informasi di lingkungan Ditjen AHU. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan metode Process Assesment Model (PAM) pada COBIT 5. Pendekatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan data primer yang didapat dari wawancara dan kuisioner serta data sekunder melalui observasi lapangan dan dokumen Dari hasil pengukuran dapat diketahui bahwa sebagian besar tingkat kapabilitas proses-proses tata kelola TI di Ditjen AHU masih berada pada kapabilitas level 0 (incomplete). Rekomendasi terhadap perbaikan proses-proses tersebut dibuat dengan mengacu terhadap best practise yang disarankan oleh COBIT 5. Rekomendasi utama meliputi pembuatan perencanaan untuk seluruh aktivitas TI, pembuatan Standar Operating Procedure (SOP) untuk aktivitas operasional TI, membuat pengukuran kinerja, melakukan monitoring dan pelaporan berkala serta mendokumentasikan seluruh aktivitas terkait TI ke dalam bentuk dokumen tertulis.

---

Directorate General of Legal Administration (DG AHU) is one of the first echelon unit at the Ministry of Justice and Human Rights which has tasks and functions on doing service to the public. As a unit engaged in public service-based IT , AHU DG prioritize technology as the dominant factor in providing and improving services for users of IT. Therefore, IT management must be managed properly so they can impact on the quality of service to the community. The purpose of this research is to evaluate the management of information technology within DG AHU. Measurements were made by using the Process Assessment Model (PAM) on COBIT 5. Approach to data collection in this research using primary data obtained from interviews and questionnaires and secondary data through observation documents and field observation. From the measurement results it can be seen that most of the processes capability levels of IT governance in DG AHU still at the capability level 0 (incomplete). Recommendations for the improvement of these processes was made with reference to the best practices recommended by COBIT 5. The main recommendations include making plans for all IT activities, creation of Standard Operating Procedure (SOP) for IT operational activities, making performance measurement, monitoring, periodically reporting and documenting all activities related to IT in the form of a written document."

"Penggunaan TI di lingkungan Setjen DPR RI memiliki peran dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI sehingga perlu untuk dikelola dengan baik agar menjadi pemungkin enabler bagi organisasi dalam rangka mencapai tujuan Penelitian ini bertujuan melakukan evaluasi proses tata kelola TI di lingkungan Setjen DPR RI menggunakan kerangka kerja COBIT 5 untuk mendapatkan tingkat kapabilitas yang dicapai organisasi dan rekomendasi perbaikan proses untuk mencapai target kapabilitas yang diharapkan Data primer yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui FGD dan penyebaran kuesioner Data sekunder didapatkan dari studi dokumen organisasi dan studi literatur terkait dengan penelitian yang relevan Rata rata hasil pencapaian kapabilitas proses tata kelola TI di Setjen DPR RI saat ini adalah 1 1 performed yang berarti telah melaksanakan proses TI dan mencapai tujuan prosesnya Rekomendasi perbaikan proses dilaksanakan berdasarkan prioritas dengan memperhatikan tingkat kepentingan kriteria dukungan stakeholder SDM TI dan waktu pencapaian target Tiga proses yang menjadi prioritas yakni APO13 BAI01 dan EDM01 yang dianggap sangat diperlukan dalam penyelenggaraan layanan TI di Setjen DPR RI untuk dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI

---

The use of Information Technology IT within Secretariat General of The House of Representatives of the Republic of Indonesia has important role to support the Member of Parliament rsquo s MPs duty and function needs to be well managed to become enabler to achieve the business goals This research aims to evaluate the process of IT governance at Secretariat General of The House of Representatives of the Republic of Indonesia using COBIT 5 framework to obtain the current capabilities level and recommendations Primary data used in this research were collected through FGD and questionnaire Secondary data were obtained from organizational documents and related relevant research The average value capabilities achieved of IT governance process of Secretariat General of The House of Representatives of the Republic of Indonesia was 1 1 performed means that IT processes have been implemented and achieved those purpose Process improvement recommendations conducted based on priorities of criteria that have stakeholder rsquo s support IT human resources and the achievement target time Three processes that become priorities namely APO13 BAI01 and EDM01 are very needed in organizing IT services of Secretariat General of The House of Representatives of the Republic of Indonesia to support the MPs duties and functions"

"Pembentukan unit bisnis baru yang fokus pada pengembangan produk aplikasi pada pemerintahan Kabupaten Kota yang dilakukan oleh PT Nata Solusi Pratama NSP mengakibatkan kebutuhan terhadap layanan teknologi informasi TI menjadi meningkat Layanan TI yang dimiliki NSP untuk mendukung kebutuhan bisnis tersebut masih memiliki banyak permasalahan yang diakibatkan kurang maksimalnya tata kelola terhadap TI di lingkungan kerja perusahaan Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap tingkat kapabilitas proses terkait tata kelola TI yang diterapkan NSP berdasarkan kerangka kerja COBIT 5 sehingga dapat diketahui sejauh mana kemampuan perusahaan dalam melaksanakan proses tersebut Metode evaluasi yang digunakan dalam mengukur kapabilitas proses ini mengacu pada panduan COBIT 5 Process Assessment Model Evaluasi dilakukan dengan memilih delapan belas dari 37 proses COBIT 5 yang relevan terhadap permasalahan yang dihadapi perusahaan Hasil pengukuran terhadap penerapan proses COBIT 5 yang relevan menunjukkan terdapat sepuluh proses berada pada tingkat kapabilitas level 0 dan delapan proses berada pada level 1 Tingkat kapabilitas yang dicapai perusahaan memiliki nilai kesenjangan terhadap target tingkat kapabilitas yang diharapkan perusahaan sehingga perlu dilakukan tindakan perbaikan untuk mengatasi nilai kesenjangan Tindakan perbaikan yang direkomendasikan mengacu pada base practices dan generic practices yang disediakan COBIT 5 Enabling Processes.

---

The new business unit that was created by PT Nata Solusi Pratama NSP which focus on development of application product for district government effects the use of information technology IT services is increase There are problems relate to IT services faced by NSP for support business need that is caused by shortage of NSP rsquo s IT governance implementation The objective of this research is to evaluate capability level of processes relate to IT governance that implemented in NSP based on COBIT 5 framework Evaluation methode was used to assess the processes capability level refer to COBIT 5 Process Assessment Model guide Evaluation is performed by selecting eighteen from thirty seven COBIT 5 processes which relevan to company rsquo s problems The measurement result ten processes in level 0 and eight processes in level 1 There are gaps between levels achievement and targets were expected so that NSP need to performe improvement action to solve the gaps The improvement action recommendation refer to base practices and generic practices in COBIT 5 Enabling Processes."

"Skripsi ini membahas tentang penilaian tata kelola teknologi informasi pada PT Kereta Api Indonesia (persero) yang berdasarkan pada kerangka kerja COBIT khususnya pengukuran maturity level. Hal ini dilakukan karena tata kelola teknologi dibutuhkan untuk memastikan bahwa investasi teknologi informasi yang dilakukan oleh perusahaan dapat membantu dan selaras dengan tujuan bisnis perusahaan. Berdasarkan hasil pemetaan tujuan bisnis PT Kereta Api Indonesia (persero) dengan tujuan bisnis COBIT terdapat 30 IT Process dan 183 Control Objectives yang teridentifikasi. PT Kereta Api Indonesia (persero) memiliki 4 proses pada level Managed and Measurable, 11 proses pada level defined, 13 proses pada level repeatable but intuitive dan 2 proses level pada level ad-hoc.

---

This paper discusses about the assessment of information technology governance on PT Kereta Api Indonesia (persero) based on COBIT framework and specifically with maturity level models. Evaluation of IT governance is needed to make sure that the investment made by organization is aligned with their business goals. Mapping of PT Kereta Api Indonesia's business goals with COBIT's business goals identified 30 IT Process and 183 Control Objectives. PT Kereta Api Indonesia has 4 process at level managed and measurable, 11 process at level defined, 13 process at level repeatable but intuitive and 2 process at level ad-hoc."

"Tata kelola teknologi informasi merupakan perwujudan dari struktur dan peran, proses, serta mekanisme hubungan yang menjamin teknologi informasi selaras dengan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk itu, diperlukan tata kelola teknologi informasi yang baik untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi Bank ABC setelah melakukan merger. Penelitian ini mengevaluasi tata kelola teknologi informasi Bank ABC berdasarkan kerangka COBIT 5. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner dan wawancara dengan pihak terkait terutama di tingkat eksekutif perusahaan. Sedangkan teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif yang menekankan pada sumber data dan fakta yang diperoleh dari pihak terkait dilapangan. Hasil yang diperoleh dari evaluasi tata kelola teknologi informasi yang dijalankan Bank ABC, masih berada pada level 1: performed process, yaitu proses yang diimplementasikan mencapai tujuan proses. Karena nilai hasil pengukuran tersebut belum mencapai Fully Achieved, maka untuk pengukuran ke level selanjutnya belum dapat dilaksanakan.

---

IT governance is the embodiment of the structure and roles, processes, and relationship mechanisms that ensure that information technology is aligned with the organization to achieve organizational goals. For this reason, good information technology governance is needed to support the achievement of Bank ABC's vision and mission after the merger. This study evaluates Bank ABC's IT governance based on the COBIT 5 framework. Data collection methods in this study used questionnaires and interviews with related parties, especially at the company executive level. Meanwhile, the data analysis technique uses descriptive qualitative which emphasizes the data sources and facts obtained from related parties in the field. The result obtained from the evaluation of IT governance carried out by Bank ABC, is still at level 1: performed process, namely the process implemented to achieve the process objectives. Because the value of the measurement results has not yet reached Fully Achieved, then the measurement to the next level cannot be carried out.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola teknologi informasi pada PT Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk. dengan melakukan penilaian tingkat kapabilitas menggunakan kerangka COBIT 5. Teknologi informasi (TI) memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, sehingga perusahaan semakin bergantung pada TI. Namun, memakai TI memerlukan investasi yang besar dan terdapat risiko terkait TI. Tata kelola TI diperlukan untuk mengelola TI. Penelitian ini bersifat studi kasus dengan pengambilan data melalui studi lapangan. Analisis yang dilakukan memperoleh nilai 2,05 dengan pencapaian pada level 2. Hal ini menunjukkan pengelolaan TI oleh Indocement telah memiliki perencanaan dan penyesuaian, serta work product dikelola dengan tepat.

---

The purpose of this study is to analyze Information Technology Governance in PT Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk. by doing an assessment of capability levels using COBIT 5 Framework. Information technology (IT) gives many benefits to companies, so that companies become more dependent to IT. However, using IT need much investments and bring IT-related risks. IT governance is needed to manage the IT. This study is a case study that collects data through a field study. The analysis shows a score of 2,05 with achievement in level 2. This means the management of TI done by Indocement has planning, monitoring, and adjustment, also the work products are managed appropriately."

"Suatu organisasi sangat bergantung pada teknologi informasi (TI) untuk membentuk strategi bisnis, menunjang kegiatan operasional, serta meningkatkan nilai bisnis dan mencapai tata kelola yang baik. Semakin pentingnya peranan teknologi informasi bagi organisasi, maka dibutuhkan  suatu tata kelola teknologi  informasi. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu kerangka kerja (framework) untuk mengukur bahwa teknologi informasi telah dikelola secara tepat dan sumber daya teknologi informasi digunakan secara bertanggung jawab. Salah satu kerangka kerja yang dapat digunakan adalah Control Objective for Information and Related Technology 5 (COBIT 5). Penulis melakukan penelitian di PT. Pertamina Geothermal Energy menggunakan kerangka kerja COBIT 5 untuk menilai pencapaian kapabilitas proses tata kelola teknologi informasi di perusahaan. Data produksi yang tidak terintegrasi antar aplikasi menyebabkan permasalahan pada operasional bisnis perusahaan. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif serta rujukan pada pemetaan pain point yang disediakan pada COBIT 5: Implementation untuk selanjutnya dilakukan pengukuran tingkat kapabilitasnya. Proses yang relevan dengan permasalahan yang diangkat adalah EDM02, APO05, BAI01, BAI02, BAI04, dan BAI07. Hasil pengukuran proses terpilih menghasilkan nilai rata-rata 0,3 dari skala 5. Hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu manajemen PT. Pertamina Geothermal Energy untuk mengetahui dimana posisi tingkat kapabilitas tata kelola teknologi informasi serta mendapatkan masukan perbaikan prosedur dan kebijakan untuk meningkatkan tata kelola teknologi informasi.

---

An organization relies heavily on information technology (IT) to form business strategies, support operational activities, and increase business value and achieve good governance. The more important role of information technology for organizations, the information technology governance is needed. Therefore, a framework is needed to measure that information technology has been managed appropriately and that information technology resources are used responsibly. One framework that can be used is Control Objective for Information and Related Technology 5 (COBIT 5). The author conducted research at PT. Pertamina Geothermal Energy uses the COBIT 5 framework to assess the achievement of the capabilities of the information technology governance process in the company. Production data that is not integrated between applications causes problems in the company's business operations. This study uses qualitative data analysis and a reference to the pain point mapping provided in COBIT 5: Implementation to further measure the capability level. Processes that are relevant to the issues raised are EDM02, APO05, BAI01, BAI02, BAI04, and BAI07. The measurement results of the selected process produce an average value of 0.3 from a scale of 5. The results of this study are expected to help the management of PT. Pertamina Geothermal Energy to find out where the position of the capabilities of information technology governance and get input improvements procedures and policies to improve information technology governance. 

"

"Direktorat Metrologi adalah sebuah instansi pemerintahan dibawah naungan Kementerian Perdagangan Guna menunjang pelaksanaan kegiatannya Direktorat Metrologi telah memanfaatkan penerapan teknologi informasi TI Namun pada kenyataannya penerapan dan pengelolaan TI di Direktorat Metrologi saat ini masih kurang optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Banyak faktor yang menjadi penghambat terciptanya tata kelola TI yang baik di Direktorat Metrologi seperti kurangnya SDM TI yang berkualitas belum terarahnya pengelolaan TI kurangnya perencanaan TI yang baik belum adanya sistem pengaduan gangguan layanan TI yang jelas serta kurangnya kontrol internal terhadap pengelolaan TI itu sendiri Berdasarkan permasalahan tersebut dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengukur tingkat kapabilitas tata kelola TI di Direktorat Metrologi dengan menggunakan kerangka kerja COBIT 5 Pengukuran tingkat kapabilitas ini dilakukan dengan metode PAM Process Assesment Model Pengukuran diawali dengan identifikasi permasalahan dan memetakannya terhadap proses proses COBIT 5 yang relevan Selanjutnya dilakukan penilaian terhadap 12 proses COBIT 5 terpilih untuk mengetahui tingkat kapabilitas saat ini serta dilakukan juga penentuan target untuk mengetahui tingkat kapabilitas yang ingin dicapai Hasil pengukuran menunjukkan bahwa tingkat kapabilitas proses proses TI di Direktorat Metrologi sebagian besar berada pada level 0 incomplete Dari hasil pengukuran tingkat kapabilitas tersebut kemudian ditentukan rekomendasi perbaikan proses proses untuk mencapai tingkat kapabilitas yang diharapkan dimana tingkat kapabilitas target berada pada level 3 established dan 4 predictable Rekomendasi perbaikan disusun berdasarkan kerangka kerja COBIT 5 Perbaikan secara bertahap diperlukan agar kapabilitasnya dapat meningkat secara simultan Rekomendasi yang utama diusulkan meliputi pembuatan Standard Operating Procedure SOP untuk tiap aktivitas TI melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala mendokumentasikan seluruh aktivitas TI serta peningkatan SDM TI dari segi kuantitas dan kualitas Rekomendasi perbaikan ini ditujukan untuk meningkatkan kinerja serta sebagai acuan perbaikan tata kelola TI di masa yang akan datang.

---

Directorate of Metrology is a government agency under the auspices of the Ministry of Trade To support the implementation of its activities Directorate of Metrology has utilized the application of information technology IT However in reality the implementation and management of IT in Directorate of Metrology is still less than optimal in supporting its tasks and functions Many factors that hamper the realization of good IT governance in Directorate of Metrology such as lack of qualified IT human resources no clear direction of IT management lack of good IT planning no IT service problem complain system and lack of internal controls for the management of IT itself Based on those problems the research aimed to measure the level of IT governance capability in Directorate of Metrology by using the COBIT 5 framework It is done by the method of PAM Process Assessment Model Measurement begins with identified the problems and mapped them to relevant processes of COBIT 5 Then the assessment of the 12 selected processes of COBIT 5 conducted to determine the current level of capability and also the capability level to be achieved The measurement result showed that the capability level of IT processes in the Directorate of Metrology mostly at level 0 incomplete From the measurement result then it determined the improvement recommendations to achieve expected capability level wherein the target capability levels are at level 3 established and 4 predictable Improvement Recommendations are based on the COBIT 5 framework Gradual improvement is needed in order to be able to increase the capability simultaneously The main recommendations proposed include making the Standard Operating Procedure SOP for each IT activity conducting regular monitoring and evaluation documenting all IT activities and improving the quantity and quality of IT human resources This recommendations intended to improve performance and as a reference for the IT governance improvement in the future."

"Tata Kelola Teknologi Informasi (TI) berperan penting bagi organisasi dalam mewujudkan tujuan dan strategi organisasi. PT Jasa Marga (Persero) Tbk (Jasa Marga) selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dituntut oleh kementerian BUMN untuk mendapatkan tingkat kapabilitas tata kelola TI dengan nilai tiga. Namun, Jasa Marga saat ini masih belum berhasil mencapai nilai tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah mengukur tingkat kapabilitas Tata Kelola TI di Jasa Marga dan memberikan rekomendasi perbaikan proses menggunakan COBIT 2019. Penelitian diawali dengan menentukan obyektif tata kelola TI yang sesuai dengan kebutuhan Jasa Marga. Hal ini dilakukan dengan mengumpulkan data secara kualitatif melalui wawancara dengan lima responden yaitu Information Technology Group Head dan empat Department Head di unit TI Jasa Marga serta melakukan studi dokumen master plan TI yang dimiliki Jasa Marga. Penelitian dilanjutkan dengan pengukuran tingkat kapabilitas dari obyektif tata kelola TI yang didapatkan. Pengolahan data dilakukan secara kualitatif dengan melakukan wawancara terhadap empat responden yang ada di Departemen IT Planning dan IT Development menggunakan panduan yang diberikan kerangka kerja COBIT 2019, dilanjutkan dengan melakukan validasi melalui analisis dokumen organisasi. Hasil analisis tingkat kapabilitas tata kelola TI yang dilakukan menginformasikan bahwa masih ada obyektif yang masih berada pada tingkat dua yaitu managed solution identification and build dan managed projects. Rekomendasi perbaikan tata kelola TI yang diberikan pada penelitian ini adalah adanya penerapan proses manajemen proyek yang mengadopsi best practice seperti PMBOK atau PRINCE2 serta peningkatan kapabilitas karyawan internal dalam bidang manajemen proyek.

---

Information Technology (IT) Governance plays an important role for organizations in realizing organizational goals and strategies. PT Jasa Marga (Persero) Tbk (Jasa Marga) as a State-Owned Enterprise (BUMN) received mandate from BUMN to obtain IT governance capability level with the score of three. Jasa Marga has not achieved this level yet. The purpose of this study is to measure IT Governance capability level at Jasa Marga and provide recommendations for process improvement using COBIT 2019. The research begins by determining the objectives of IT governance in accordance with the organization’s needs. This was done by collecting qualitative data through interviews with five respondents, namely the Information Technology Group Head and four department heads in Jasa Marga's IT unit as well as studying the IT master plan documents owned by Jasa Marga. The research is continued by measuring the capability level of the obtained IT governance objectives. Data processing was carried out qualitatively by conducting interviews with four respondents in the IT Planning and IT Development Department using the guidelines provided by the COBIT 2019 framework, followed by validation through analysis of organizational documents. The results of the analysis of the IT governance capability level carried out, there are still objectives that are still at level two, namely identifying managed solutions and build and managed projects. The IT governance recommendations given for improvement are the implementation of project management processes that adopt best practices such as PMBOK or PRINCE2 as well as increasing the capabilities of internal employees in the field of project management."