Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tingginya pertumbuhan pariwisata di Banyuwangi seharusnya menjadi potensi penerimaan bagi pemerintah daerah, termasuk penerimaan dari pajak hiburan. Namun, penerimaan pajak hiburan belum optimal jika dibandingkan dengan potensi yang dimiliki Banyuwangi. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi untuk mengoptimalkan penerimaan dari pajak hiburan di Banyuwangi. Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis implementasi pemungutan pajak hiburan serta strategi optimalisasi penerimaan pajak hiburan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dan teknik analisis data kualitatif. Hasilnya adalah terdapat dua kendala yang dihadapi oleh Banyuwangi yakni kendala eksternal dan internal. Selain itu, terdapat dua strategi yang dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak hiburannya, yakni melalui ekstensifikasi dan intensifikasi.

---

High growth in Banyuwangi tourism should be potential revenues for the local government, especially from entertainment tax. However, revenue from entertainment tax is not optimal, if compared to Banyuwangi?s potential. Therefore, it takes strategies to optimize revenues from entertainment tax. This study is focused on analyze the implementation of entertainment tax collection and entertainment tax revenue optimization strategies. This research was conducted with qualitative approach and qualitative data analysis techniques. The results are, there are two constraints faced by Banyuwangi called external and internal constraints. Besides, there are two strategies to optimize the entertainment tax revenue, through expansion and intensification."

"Penelitian ini membahas mengenai strategi Pemerintah Kota Sukabumi melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah dalam mengelola Pajak Kendaraan Bermotor untuk terus meningkatkan dan dapat terus menjadi tumpuan penerimaan pendapatan daerah Kota Sukabumi dikarenakan potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Sukabumi sangat potensial. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan strategi tersebut seperti bagaimana bentuk strategi yang digunakan oleh Pemerintah Kota Sukabumi dan menganalisis mengenai hambatan yang dihadapi dalam menerapkan strategi tersebut. Dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data dengan studi lapangan dan studi kepustakaan, dan teknik analisis data kualitatif, hasil penelitian ini adalah : Strategi yang diterapkan Pemerintah Kota Sukabumi adalah strategi intensifikasi dan ektensifikasi pajak. Untuk strategi intensifikasi dilakukan dengan peningkatan pelayanan lapangan, pengawasan pemeriksaan pajak, dan penyerdehanaan administrasi. Strategi ekstensifikasi dilakukan dengan cara menjaring wajib pajak baru. Dan untuk hambatan yang dihadapi adalah rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat atas kewajiban perpajakannya.

---

This research discusses the strategy Government of Sukabumi City through improvement on Vehicle Tax. Therefore, this research goals to describe the management of strategies such as how the strategy form used by the Government and analyze the obstacles faced in implementing these strategies. With qualitative approach, data collecting techniques with in depth interviews and literature. The result of this research are The strategy applied by Government is tax intensification strategy dan Extensification. For intensification strategy is done by improving field services, supervision of tax audit, and administrative simplification. Extensification strategy is done by collecting new taxpayers. And for the obstacles encountered is the problem of undicipline tax payer for their responsbility."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi pajak hiburan, kendala, dan upaya optimalisasi pajak hiburan yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penilaian potensi pajak hiburan dengan menggunakan Kriteria Davey menunjukkan hasil bahwa pajak hiburan di Jakarta pada tahun 2008 adalah pajak yang potensial untuk meningkatkan penerimaan daerah. Sedangkan untuk tahun 2009 kurang potensial untuk meningkatkan penerimaan daerah. Tahun 2010 menunjukkan hasil bahwa penerimaan pajak hiburan potensial untuk meningkatkan penerimaan daerah. Sedangkan tahun 2011 tidak potensial untuk meningkatkan penerimaan daerah. Peneliti menyarankan agar Dinas Pelayanan Pajak melakukan koordinasi yang lebih baik dengan pihak terkait khususnya Dinas Pariwisata dan BPKD, mengintensifkan sosialisasi online system kepada wajib pajak, menerapkan mekanisme penagihan aktif, mengintensifkan pemeriksaan pajak hiburan, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

---

This study aimed to analyze the potential of entertainment tax, constraints and efforts to optimizing entertainment tax in Jakarta. This study is a qualitative research. Assessment of potential entertainment tax by using the criteria that disclosed by Davey, shows that entertainment tax in 2008 was a potential tax for local revenue in DKI Jakarta. Whereas in 2009 was less potential to increase the local revenue. In 2010, shows that the entertainment tax is potential to increase the local revenue. On the other hand, entertainment tax in 2011 was not potential. Researcher suggested that the Dinas Pelayanan Pajak to have a better coordination with the parties concerned, especially the Dinas Pariwisata and BPKD, intensifying socialization online system for taxpayers, implements active billing mechanism, intensifying the entertainment tax audit, and improve service to the public."

"Pajak reklame merupakan salah satu objek pajak daerah yang menjadi sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi. Potensi yang ada dari pajak reklame di Kota Bekasi jumlahnya cukup besar, dalam beberapa tahun terakhir penerimaan pajak reklame di Kota Bekasi tidak pernah mencapai target penerimaan yang diharapkan. Kondisi ini masih tetap terjadi sampai dengan tahun ini Tidak tercapainya target realisasi pajak reklame di Kota Bekasi didasari karena adanya faktor penghambat dalam melakukan penerimaan pajak reklame secara optimal.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab rendahnya realisasi penerimaan pajak reklame serta menganalisis strategi yang dilakukan pemerintah dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak reklame. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak reklame tersebut, pemerintah Kota Bekasi memiliki beberapa strategi yang digunakan untuk membantu melakukan pencapaian target pajak reklame. Strategi yang akan dilakukan disesuaikan dengan faktor faktor yang menghambat proses penerimaan selama ini di Kota Bekasi.

---

Advertisement Billboard Tax is one of the Local Tax object which is become the source of the original local revenue. The potency from this entertainment tax have such a big potency in Bekasi City, however in this last few years the tax revenue in Bekasi City can never achieve the revenue target as expected. This condition still happening until this year. The unfulfilled target of this advertisement tax in Bekasi City is based on some factors in taxing the advertisement tax revenue optimally.

This research aims to analyze the factors causes low level of billboard tax revenue and what strategy that government do The approach that was used in this research that is a qualitative approach The approach that used in this research it is a qualitative approach In order to optimize the advertisement tax revenue, Bekasi City government has several strategies used to achieve the target of advertisement tax. The strategy that government choose will be adjusted to the factors that hamper the administration process of advertisement tax in the city of Bekasi."

"Penelitian ini membahas permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Depok. Melalui perspektif manajemen strategis, diharapkan akan teridentifikasi kondisi eksternal dan internal organisasi, isu-isu strategis yang dihadapi oleh organisasi, dan pada akhirnya akan direkomendasikan sejumlah strategi sebagai respon atas permasalahan yang tengah dihadapi. Dari penelusuran mandat, misi organisasi, dan hasil analisis SWOT dapat diidentifikasi beberapa isu strategis pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Depok sekaligus formulasi strategi yang direkomendasikan yaitu (1) Isu-isu strategis yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia dan isu bagaimana mengeliminir kultur organisasi yang negatif, dengan strategi: (a) Kebijakan peningkatan pendidikan; (b) Kebijakan peningkatan keterampilan teknis; (c) Kebijakan re-orientasi kultur organisasi (2) Isu-isu strategis yang berkaitan prosedur manajemen perpajakan yang terdiri dari isu strategis tentang bagaimana memperbaiki prosedur manajemen pemungutan pajak daerah, bagaimana memperbaiki mekanisme pendataan, bagaimana meningkatkan evaluasi kegiatan, bagaimana meningkatkan koordinasi antara dinas terkait dengan strategi: (a) Kebijakan Manajemen "Jemput Bola"; (b) Kebijakan Net Working System; (c) Kebijakan peningkatan kapasitas olah data; Kebijakan peningkatan mekanisme koordinasi dan evaluasi. (3) Isu strategis optimalisasi implementasi perda pajak dengan strategi : (a) Kebijakan Sosialisasi; (b) Kebijakan Kolaborasi disemua lini; (4) Isu Strategis peningkatan sarana dan pra sarana, dengan strategi: (a) Kebijakan peningkatan sarana dan prasarana tekonologi informasi; (b) Kebijakan peningkatan sarana/prasarana operasional; (5) Isu strategis penegakan hukum (Law Enforcement), dengan strategi : (a) Kebijakan pembentukan Tim penegakan Hukum; (b) Kebijakan Kebijakan Pemberlakuan sanksi hukum.

---

This study discusses the problems faced by the Department of Revenue, Finance and Asset Management Depok. Through a strategic management perspective, is expected to be identified external and internal conditions of the organization, strategic issues faced by the organization, and will ultimately recommended a number of strategies in response to the problems faced. From the search mandate, the mission of the organization, and the results of SWOT analysis identified several strategic issues at the Department of Revenue, Finance and Asset Management Depok well as the formulation of recommended strategies: (1) strategic issues related to the improvement of human resources and the issue of how to eliminate negative organizational culture, with the following strategies: (a) Policy improvement of education; (B) Policies to improve technical skills; (C) The policy re-orientation of the organization's culture (2) The strategic issues related to tax management procedures consisting of strategic issues about how to improve local tax collection management procedures, how to improve data collection mechanisms, how to improve the evaluation of activities, how to improve coordination between departments associated with the following strategies: (a) Management Policy "Pick up Ball"; (B) Net Policy Working System; (C) Policy capacity building if the data; Increase policy coordination and evaluation mechanisms. (3) The issue of strategic optimization of tax regulations implementation strategies: (a) Dissemination Policy; (B) Collaboration policy in all lines; (4) Strategic Issues and infrastructure improvement pre means, with the following strategies: (a) Policy improvement of information technology infrastructure; (B) Policy improvement of facilities / infrastructure operations; (5) The issue of strategic enforcement (Law Enforcement), with the following strategies: (a) the law enforcement team formation policy; (B) Policy Enforcement Policy penalties."

"Penelitian tentang Analisis Penetapan Tarif Pajak Hiburan atas Jasa Hiburan Karaoke dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah di Kota Depok bertujuan untuk menggambarkan hal yang melatarbelakangi pemerintah dalam membuat kebijakan kenaikan tarif pajak hiburan atas jasa karaoke, serta menganalisis dampak yang ditimbulkan atas kebijakan tersebut dengan tingkat kunjungan ke tempat karaoke dan terhadap perekonomian daerah. Dengan pendekatan penelitian kualitatif, peneliti dapat mengetahui dan menganalisis rangkaian penyusunan kebijakan ini, masalah publik yang melatarbelakangi formulasi, dan dampak yang mungkin muncul dengan ditetapkannya kebijakan kenaikan tarif pajak hiburan atas jasa karaoke dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2010.

---

The research is about Analysis determination of Entertainment Tax Tariff about karaoke entertaiment services in order to optimize revenue in Depok City has a purpose to describe the underlying government in making policy rate increase karaoke entertainment tax on service, and analyze the impact of the policy with the visit to the karaoke and the regional economy. With the qualitative research approach, researchers can find out and analyze a series of policy making is, issues underlying the public formulation, and the impact that may araise with the establishment of policy rate increases karaoke entertainment tax on services in Depok City Local Legislation Number 07 Year 2010."

"Festival musik merupakan salah satu jenis hiburan insidental yang banyak digelar di DKI Jakarta. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, festival musik telah mengalami perkembangan yang pesat. Hal tersebut membuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh festival musik. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur tentang Pajak Hiburan, khususnya tentang penyelenggaraan festival musik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan dan proses pemungutan pajak hiburan sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta. Pengawasan dan proses pemungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap pihak penyelenggara festival musik sudah maksimal atau belum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah pengawasan yang dilakukan oleh Suku Badan Pendapatan Kota bersama UPPPD masih terdapat kendala. Kendalanya ada pada proses pengawasan dan proses pemungutan pajak hiburan atas penyelenggaraan festival musik. Pajak hiburan atas penyelenggaraan festival musik yang dikenakan terhadap tiket yang telah di porporasi masih berpotensi menimbulkan kecurangan. Kecurangan yang dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggung jawab merugikan banyak pihak. Penerimaan pajak hiburan atas penyelenggaraan festival musik seharusnya dapat melebihi dari apa yang ditargetkan. Namun pelaksanaannya yang tidak maksimal dapat mempengaruhi penerimaan pajak hiburan yang berimbas pada turunnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta.

---

Music festival is one type of incidental entertainment that is often held in DKI Jakarta. In the past 10 years, the music festival has experienced rapid development. This makes the DKI Jakarta Provincial Government utilize the potential of the music festival. Law No. 28/2009 regulates Entertainment Taxes, specifically regarding music festivals. This study aims to analyze the implementation of supervision and entertainment tax collection processes as an effort to increase the Original Revenue of DKI Jakarta. The supervision and collection process carried out by the DKI Jakarta Provincial Government of the organizers of the music festival is maximal or not. This research uses qualitative research methods with data collection techniques through in-depth interviews and literature studies. The results of this study are the supervision conducted by Badan Pendapatan Daerah of DKI Jakarta with UPPPD there are a lot of obstacles. The obstacle lies in the process of supervision and the process of collecting entertainment tax for organizing music festivals. Entertainment tax for organizing music festivals that are levied on tickets validation still has the potential to cause fraud. Fraud used by irresponsible people is detrimental to many parties. The entertainment tax revenue for organizing a music festival should be more than what is targeted. However, the implementation that is not optimal can affect entertainment tax revenue which has an impact on the decline in revenue from DKI Jakarta Regional Revenue.

"

"Pertumbuhan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaa n PBB - P2 Kota Malang mengalami penurunan dan tidak berjalan lurus dengan potensi penerimaan yang dimiliki. Dengan demikian, dibutuhkan strategi untuk dapat mengoptimalkan penerimaan PBB- P2 Kota Malang. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis im plementasi pemungutan PBB- P2 dan menganalisis strategi optimalisasi yang diterapkan Badan Pelayanan Pajak Daerah BP2D Kota Malang dalam rangka optimalisasi penerimaan PBB- P2. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif , yang menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah terdapat tiga tahap yang dilakukan dalam pemungutan PBB- P2 yaitu, tahap pendataan, penilaian dan penetapan, serta pemungutan pajak. S elain itu, terdapat beberapa strategi optimalisasi penerimaan PBB- P2 yang dilakukan yaitu,penjaringan Wajib Pajak baru, sosialisasi, program sunset policy PBB- P2, peningkatan administrasi PBB- P2, penegakkan hukum, perubahan tarif PBB- P2, dan peningkatan kualitas sum ber daya manusia.

---

The revenue growth of Rural and Urban Property Tax PBB P2 in Malang hasdecreased and not in line with its actual potential. Thus, a strategy is needed to optimize Land and Building Tax revenue in Malang. This study aims to analyze the implementation of PBB P2 collection and analyze the optimization strategy applied by the Regional Tax Service Board of Malang to optimize the revenue of PBB P2. This research is a descriptive qualitative research, wh ich uses data collection techniques in the form of in depth interviews and qualitative data analysis methods.

The research results of three stages done in PBB P2 collection which covers data collection, valuation and assessment, as well as tax collection. In addition, PBB P2 revenue are optimized through vari ous strategies which are identifying new taxpayers, socialization, PBB P2 sunset policy program, enhancing tax administration, law enforcement, PBB P2 rate adjustment, and quality improvement on human resource."

"Penelitian ini membahas kendala/hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bukittinggi serta menganalisa strategi-strategi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerahnya. Menggunakan pendekatan post positivist, metode kualitatif, pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam. Strategi yang dilihat berkaitan dengan indikator Memperluas Basis Objek Pajak dan Minimalisasi Object exemption, Penerapan Presumtive tax pada objek yang Hard To Tax, Pemanfaatan Diskresi Tarif, Perbaikan Basis Data dan Penguatan Sistem Identifikasi, Penguatan Proses Pemungutan, Peningkatan Efisiensi Administrasi dan Penguatan Pengawasan dan Penegakan Sanksi. Dari hasil penelitian diidentifikasi kndala/hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah yakni : 1 Kendala Regulasi; 2 Kendala Implementasi; 3 Lemahnya basis data perpajakan; 4 Lemahnya koordinasi internal Pemerintah Daerah; 5 Lemahnya pengawasan dan penegakan sanksi; 6 Keterbatasan sumber daya aparatur; dan 7 Keterbatasan kemampuan dan perilaku ketidakpatuhan Wajib Pajak. Selanjutnya penerapan strategi berupa Perluasan Basis Objek Pajak dan Meminimalkan object exemption, Perbaikan Basis Data dan Penguatan Sistem Identifikasi, Penguatan Proses Pemungutan, Peningkatan Efisiensi Administrasi telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bukittingi dengan cukup baik walaupun diakui masih terdapat kelemahan. Sedangkan untuk Penerapan Presumtive Tax dan Diskresi Tarif berupa leveling tarif belum dilaksanakan oleh Pemda Kota Bukittinggi. Untuk itu diharapkan Pemerintah Kota Bukittinggi dapat mengevaluasi setiap strategi yang telah dilaksanakan guna meningkatkan optimalisasi penerimaan pajak daerah ke depan.

---

This research discusses problems faced by Local Government of Bukittinggi and analyzes strategies they did in optimizing their local tax revenue. Using the post positivist approach, quantitative method, and data collection using indepth interview technique. The strategies are observed related to the indicators of Expanding Tax Object Basis and Minimizing the Object exemption, Applying Presumtive tax among the Hard To Tax objects, Utilizing Tax Rate Discretion, Fixing the Data Basis and Strengthening Identification System, Strengthening Collection Process, Increasing Administration Efficiency, Strengthening Monitoring and Sanction Enforcement.

From the result, some problems are identified in the Local Government of Bukittinggi in optimizing the local tax revenue, which are 1 Regulation Problems 2 Implementation Problem 3 Weaknesses in Tax Data Basis 4 Weaknesses in Local Government internal coordination 5 Weaknesses in Monitoring and Sanctions Enforcement 6 Lacking in human resources and 7 Lacking in ability and disobedience of Tax Payer.

Furthermore, the application of strategies such as Expanding Tax Object Basis and Minimizing the Object exemption, Fixing the Data Basis and Strengthening Identification System, Strengthening Collection Process, Increasing Administration Efficiency have been quite well done by the Local Government of Bukittinggi although there are still some weaknesses. Meanwhile for the Application of Presumtive Tax dan Tax Rate Discretion such as tax rate leveling have not been done by the Local Govenment of Bukittinggi. That is why, it is hoped that the Local Govenment of Bukittinggi can evaluate every strategies that have been done to increase the optimalization of the local tax revenue in the future. "

"Penelitian ini membahas mengenai strategi Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta dalam mengelola Pajak Kendaraan Bermotor sehingga terus meningkat dan dapat terus menjadi tumpuan Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan strategi tersebut, mulai dari formulasi, implementasi, sampai dengan evaluasinya. Penelitian ini juga menganalisis mengenai hambatan yang dihadapi Dinas Pelayanan Pajak dalam menerapkan strategi tersebut. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data dengan studi lapangan dan studi kepustakaan, dan teknik analisis data kualitatif, hasil penelitian ini adalah: pertama, ada empat strategi utama yang digunakan, yaitu: ekstensifikasi objek pajak, intensifikasi, peningkatan pelayanan, dan penyederhanaan administrasi; kedua, hambatan yang ditemui adalah permasalahan ketidaksinkronan sistem informasi data dan evaluasi yang tidak menyeluruh atas strategi sebelumnya.

---

This study discusses the strategies of Local Tax Authority in DKI Jakarta in managing motor vehicle tax that are increasing and may continue to be the foundation of Local Revenue of Jakarta. This study aimed to describe the management strategies, ranging from the formulation, implementation, to evaluation. The study also analyzes the barriers faced by the Local Tax Authority in the strategies applied. By using a qualitative approach, data collection techniques with field studies and literature studies, and qualitative data analysis techniques, the results of this study are: first, there are four main strategies are tax object extension, intensification, enhanced public services, and administrative simplification; second, the obstacles encountered is the problem of discrepancies in data information systems and evaluation are not exhaustive over the prior strategies."