Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Baru-baru ini muncul istilah cyber law. Cyber hukum muncul dalam merespon perkembangan pesat yang dinamis, khususnya di bidang teknologi informasi. Pada 21 April 2008, pemerintah Indonesia melalui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) telah menetapkan undang-undang tentang internet dan perdagangan elektronik (Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang internet dan transaksi elektronik). Perkembang teknologi informasi membawan cara transaksi yang sangat berbeda dari yang konvensional (tatap muka transaksi). Dalam era baru, transaksi dalam perdagangan terjadi melalui situs Web yang ditawarkan oleh beberapa penyedia layanan internet dan dikenal sebagai perdagangan elektronik atau e-commerce. Jenis transaksi ini tentu saja sedikit berisiko bagi konsumen. Dan hukum di internet dan perdagangan elektronik akan melindungi mereka."

"Tesis ini membahas perkembangan e-commerce yang telah mereformasi perdagangan konvensional di mana interaksi antara konsumen dan perusahaan yang sebelumnya dilakukan secara langsung menjadi interaksi yang tidak langsung di dunia virtual, seperti situs airasia.com dan belibarang.com, yang mana kemungkinan lahirnya bentuk-bentuk kecurangan atau kekeliruan menjadi perhatian utama yang perlu penanganan lebih besar. Dampak negatif dari ecommerce itu sendiri cenderung merugikan konsumen, diantaranya dalam hal yang berkaitan dengan produk yang dipesan tidak sesuai dengan produk yang ditawarkan, kesalahan dalam pembayaran, ketidaktepatan waktu menyerahkan barang atau pengiriman barang dan hal-hal lain yang tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Oleh karena latar belakang tersebut di atas, maka pokok permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana keabsahan suatu kontrak elektronik dalam transaksi yang terjadi melalui situs airasia.com dan belibarang.com dan bagaimana penerapan hukum perlindungan konsumen terhadap kejelasan informasi dalam situs airasia.com dan belibarang.com.Permasalahan tersebut dibahas menggunakan metode penelitian kepustakaan, sehingga menghasilkan kesimpulan yaitu pada dasarnya kontrak yang terjadi dalam kedua situs tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan-ketentuan mengenai keabsahan suatu kontrak berdasarkan KUH Perdata, dan kejelasan informasi di dalam situs airasia.com maupun belibarang.com dapat dikatakan cukup memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam UU ITE dan UUPK.

---

This thesis discusses about the development of e-commerce that has reformed the conventional trading where the interaction between consumers and companies that were previously carried out directly into the direct interaction in cyberspace, such as airasia.com and belibarang.com, that caused, that the possible of forms of fraud or error is a major concern that needs more handling. The negative impact of the e-commerce itself is likely harm the customers, such as the product that has been ordered is not the same as the product that has been offered, the errors in payment, error in the time of delivery of goods or the supply of goods and other things that are not in accordance with previous agreements. From the above background, this thesis concerns are the validity of the electronic contract in airasia.com and belibarang.com and the application of consumer protection regarding the information clarity in airasia.com and belibarang.com.These problems are discussed using library research methods so as to produce a conclusion that basically the contract made in those two sites deems that it has fulfilled the provisions relating to the validity of a contract based on the Civil Code, and the clarity of the information in those two sites could be said sufficient to comply with the provisions stipulated in information and electronic transaction law (UU ITE) and consumer protection law (UUPK)."

"Skripsi ini berisi tentang Tindak Pidana Penipuan Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Elektronik (E-Commerce). Pokok Permasalahan terdapat pada bagaimana pengaturan serta penerapan aspek hukum pidana pada tindak pidana penipuan terhadap konsumen dalam transaksi jual beli secara elektronik (e-commerce) di Indonesia. Selain itu dilihat pula bagaimana potensi terjadinya tindak pidana penipuan serta batasan tindak pidana penipuan terhadap konsumen dalam transaksi jual beli secara elektronik (ecommerce) di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dimana sumber data diperoleh dari data sekunder dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi terjadinya tindak pidana penipuan dalam e-commerce sangat besar di Indonesia. Selain itu pengaturan tindak pidana dalam informasi dan transaksi elektronik diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik termasuk tindak pidana penipuan.

---

This focus of this study is about Crime of Fraud Against Consumers in Electronic Commerce. This subject matter is contain regulation as well as the application of criminal law on the crime of fraud against consumers in transactions electronically (e-commerce) in Indonesia. In addition seen also how the potential occurrence of the crime of fraud as well as limitations on the crime of fraud against consumers in transactions electronically (e-commerce) in Indonesia. This research is the study of juridical-normative where source data obtained from secondary data and analyzed qualitatively. The results showed that the potential occurrence of the crime of fraud in e-commerce is very big in Indonesia. In addition to setting the criminal acts in the electronic information and transactions provided for in the legislation of electronic information and Transactions including the criminal offence of fraud."

"In the development of electronic transaction, there is condition which puts consumer in a lower bargaining position, especially if the transaction held in an international trading. It will significantly reduce the consumer's bargaining position. The consumer's lower bargaining position is caused by the differences of jurisdiction that cause lack of legal certainty in a consumer disputes settlement. Law No. 11/2008 regulates about Information and Electronic Transaction does't discuss about international consumer disputes. Thus consumer needs legal protection such as state intervention in the field of transaction and business settlement. Consumer dispute settlement in an international electronic transaction must understand the rights of consumer so it can give legal choice and forum based on consumer law. There will be used by judges or arbiters as a consideration in order to settle consumer dispute. Therefore Online dispute Resolution (ODR) has been developed in order to vanish legal barriers in a process of settlement."

"Salah satu sarana hiburan berteknologi maju adalah sistem elektronik permainan ketangkasan (online game). Namun, akibat uang yang digunakan di dalam permainan tersebut, para pemain merasa memiliki apa yang dia dapatkan di dalam permainan tersebut. Sehingga muncul konsep virtual property. Dengan rasa memiliki tersebut, seorang pemain dapat menjual objek-objek virtual di dalam permainan kepada pemain lain. Namun karena yang menjadi objek jual beli adalah bagian dari sistem elektronik milik penyelengara sistem elektronik, maka kedua pemain berposisi sebgai konsumen dan penyelenggara merupakan pihak yang bertanggung jawab atas data yang diperjual belikan antara pengguna. Skripsi ini membahas mengenai perlindungan konsumen di dalam jual beli virtual property pada sistem elektronik permainan ketangkasan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penlitian normatif. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Penyelenggara sistem elektronik di atur di dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang No 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Objek virtual yang menjadi objek jual beli adalah virtual property, dan merupakan bagian dari sistem elektronik milik penyelenggara sehingga penyelenggara juga bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita akibat kehilangan data tersebut, kecuali penyelenggara dapat membuktikan sebaliknya.

---

One of the technologically advanced entertainment is online game. However, due to real money used in the game, the players feels they has what they got in the game. Thus emerged the concept of virtual property. With such a sense of belonging, a player won?t hesitate to sell (transfer) the virtual objects in the game to another player. But because of what becomes the object of sale and purchase is a part of the electronic system that owned by the provider of the electronic system, then the second player plays as consumers and providers is the one who responsible for the data that traded between players.

This mini thesis discuss about the protection of consumers in the transfer of virtual property in online game. The research method is a normative study method. Data collection tool used is bibliography study. electronic system provider set for in Article 15 and Article 16 of Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 about Information and Electronic Transactions. Virtual object that the object of sale and purchase is a virtual property, and is a part of our electronic system owned by the provider and the provider also responsible for any loss caused by the loss of data, unless the provider can prove otherwise."

"Electronic information is the core for electronic online transaction comprising electronic data, electronic message and electronic record, so that its protection is absolutely admitted as information which has the same status as paper based and signed document. Legal protection for electronic information will give legal certainly in the evidence framework if that electronic information fulfills requirements of validity, reliability and security. Electronic document gets security through the language of machine signature that is electronic siganture. Electronic signature appears because there is no standard method to sign a paper document containing certain writing, whether to use hand paper by using ink or other means. However, the authenticity of electronic document becomes an absolute thing to prevent conflicts in the future. In this online transaction, the authenticity becomes an absolute thing because although the transaction uses electronic documents, but the key concept or the core of evidence admission and the evidence value of electronic documents, which becomes the center of law is still the same as paper based documents."

"Eksistensi teknologi informasi dengan segala bentuk perkembangannya yang salah satunya telah dimanfaatkan dalam aktivitas e-commerce disamping menjanjikan sejumlah harapan, pada saat yang sama juga melahirkan berbagai permasalahan hukum. Pada kenyataannya permasalahan hukum yang muncul lebih banyak merugikan konsumen. Dalam rangka mewujudkan perlindungan konsumen, perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam mengenai e-commerce yang dapat ditinjau dari berbagai aspek khususnya aspek yuridis. Pokok permasalahan dalam penelitian ini antara lain mengenai apakah yang menjadi karakteristik aktivitas e-commerce hingga menjadi unsur khas dan pembeda dari perjanjian konvensional serta dampaknya terhadap permasalahan hukum yang muncul; mengingat sampai dengan saat ini belum ada regulasi yang secara khusus mengatur tentang e-commerce maka tindakan apa saja yang perlu di lakukan oleh pihak-pihak terkait dalam rangka memberikan perlindungan konsumen bilamana terjadi permasalahan hukum dalam aktivitas e-commerce/serta efektifitas KUH Perdata sebagai dasar hukum perjanjian maupun dasar hukum untuk menyelesaikan sengketa yang muncul dalam aktivitas e-commerce. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat yuridis normatif dengan memanfaatkan sumber bahan pustaka sebagai data sekunder. Pada prinsipnya aktivitas e-commerce tidak berbeda dengan perjanjian konvensional, yang membedakan hanyalah sarana yang dipergunaan. Belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur tentang e-commerce, bukan berarti terjadi kekosongan hukum, karena e-commerce akan diatur oleh hukum perjanjian non elektronik yang berlaku, yaitu Buku III KUH Perdata . Demikian pula bila terjadi sengketa, para pihak dapat mencari penyelesaiannya dalam ketentuan tersebut. mencermati perkembangan aktivitas e-commerce di Indonesia, maka untuk menjamin kepastian hukum dan upaya untuk mewujudkan perlindungan konsumen, sudah selayaknya bila pemerintah membentuk regulasi yang secara khusus mengatur tentang e-commerce serta memberlakukan standardisasi penyelenggaraan e-commerce bagi para pelaku usaha."

"Kemajuan di bidang teknologi mempengaruhi secara langsung terhadap sistem transfer uang dari suatu tempat ke tempat lain. Interaksi antara bidang teknologi dengan bidang hukum dan bisnis sangat erat. Kemajuan di bidang penggunaan teknologi komunikasi, seperti meluasnya penggunaan telegram, teleks, telpon, ATM, computer bahkan internet sangat mempengaruhi pola-pola transfer uang via bank. Apa yang disebut dengan istilah "Home Banking", yakni rnengirim perintah kepada bank oleh pengirim yang hanya berada di rumahnya (misalnya lewat computer atau telpon) atau berada si tempat-tempat tertentu seperti di supermarket (dengan menggunakan kartu ATM) sudah menjadi kebiasaan saat ini dan semakin meningkat di masa depan. Dengan demikian sektor hukumpun sebaiknya segera pula berbenah diri agar tidak tertinggal, menuju suatu sistem pengiriman uang yang terpenuhi unsur-unsur kesegeraan, keakuratan, keamanan, dan kenyamanan. Disamping itu, apa yang disebut dengan "electronic society" atau "cashless society" sudah mulai menjadi kenyataan saat. Produk dan jasa yang ditawarkan oleh perbankan berkembang sejalan dengan keinginan nasabah untuk mendapatkan pelayanan keuangan yang semakin lengkap dan komprehensif dari perbankan. Kecenderungan nasabah untuk melihat sebuah bank sebagai "financial supermarket" telah memaksa bank-bank untuk memasarkan produk-produk yang lebih bervariasi. Nasabah menginginkan bank untuk dapat memenuhi segala kebutuhan keuangan nasabah tersebut sejak dari mereka lahir sampai mati. Sebagai konsekuensinya, bank, dituntut untuk menyediakan semua jasa keuangan dalam satu atap, sehingga nasabah tidak hanya ingin mendapatkan produk-produk bank raja, melainkan juga produk-produk yang disediakan oleh lembaga keuangan lain seperti asuransi dan perusahaan sekuritas."

"ABSTRACTPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep GO-FOOD, serta untuk memahami permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi dalam transaksi GO-FOOD dan bagaimana hukum memandang permasalahan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan buku. Hasil dari penelitian yaitu ditemukannya beberapa permasalahan hukum yang dapat merugikan pengguna jasa GO-FOOD. Sehingga sudah seharusnya pihak PT GOJEK Indonesia dapat membuat regulasi atau kebijakan yang dapat melindungi bagi pengguna jasa (konsumen) GO-FOOD.

---

ABSTRACTThis paper discuss about the concept of Go-Food, and how to understand the legal problem of that finance transaction, and hows the Indonesia law regulates it. This legal research uses normative juridical approach with secondary data from regulations and books. The result of this research is  there are some legal problems with GO-FOOD transaction that harming the users of GO-FOOD. So PT GOJEK Indonesia should make regulation / policy to protect the users of GO-FOOD."

"Tren perdagangan elektronis di Indonesia tumbuh dan berkembang cepat. hal ini didorong dari tren demografis yang adda di Inonesia. Apabila bisnis trabsaksi elektrinik dapat dikelola dengan baik akan menjadi bisnis yang memberikan keutungan sangat besar bagi perekonomian. saat ini ekosistem e-commerce di indonesia masih kurang kondusif. dalah satu kendala dalam transaksi elektronik, yaitu terkait pembayarann. permaslahan ini timbul karena para konsumen bisnis elektronik di indonesia belum merasakan kemudahan dan keamanan dalam bertransaksi secra elektronik sehingga mempengaruhi kepercayaan dan sikap mereka. terkait dengan hal tersebut, para pelaku bin=snis online sudah mulai menawarkan solusi pembayaran yang memudahkan konsumen. oleh karena itu dibutuhkan sebuah ekosistem transaksi elektornik yang kondusif untuk mendukung solusi tersbut. dalam hal ini pemerintahan berwajiban untuk menfasilitasi ekosistem transaksi elektronik yang kondusif. disamping itu, dibutuhan juga strategi implementais kelembagaan sertifikat elektronik untuk mendorong tumbuh kembangnya ekosistem penyelenggaran sistem transaksi elektronik yang terpecaya dan handal serta memudahkan pemerintahdakam mengelola kebijakan sertifikat elektronik. kajian ini bertujuan untuk memberikan saran kepada pemerintah berupa strategi implementasi ekosistem transaksi elektronik. kajian ini dilakukan dengan menggunakan metode soft system. hasil kajian ini memberikan saran kepada pemerintah terkait ketersediaan infrastriktur dan kelembaggan sertifikat elektroni dalam ekosistem sistem transaksi elektronik serta fokus terhadap penegakkan hukum yang telah ada"