Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ethnic inequality in labour market outcomes has long been on the policy agenda across Latin America. Using National Household Survey data, the authors analyse Peru's ethnic wage gap by sex over the period 2005?11. Although the gender wage gap is smaller than the ethnic gap, indigenous women compound both disadvantages. Interpreting the unexplained component of the gap as an upperlimit measure of ethnic discrimination, the authors then decompose the explained component into the discrete effects of individual, job and locational characteristics. Since more of the ethnic wage gap can be explained on these grounds among women, they conclude with targeted policy proposals."

"Despite the recent strength of the United States job market,about one fifth of the private-sector workforce is in poor-quality employment,earning poverty-level wages or less,with scant prospects for improvement....."

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis data dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2018 untuk menguraikan kesenjangan upah penyandang disabilitas menjadi bagian yang dapat dijelaskan dan tidak dapat dijelaskan pada tingkat rata-rata. Dengan menggunakan dekomposisi Blinder-Oaxaca, bagian yang dapat dijelaskan berkontribusi sebesar 75,04% dalam kesenjangan upah penyandang disabilitas. Pencapaian tingkat pendidikan merupakan faktor penjelas terbesar yang memperlebar kesenjangan upah ini. Sementara itu, potensi diskriminasi menjadi kontributor utama kesenjangan upah gender antara penyandang disabilitas, bahkan bagian yang dapat dijelaskan tidak signifikan setelah dilakukan kontrol terhadap produktivitas penyandang disabilitas. Terlepas dari status disabilitasnya, perempuan mengalami diskriminasi upah terhadap laki-laki di Indonesia.

---

ABSTRACT

This study analyzes the data from Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) year of 2018, to outline the disability wage gap into the explained and unexplained parts at an average level. Using Blinder-Oaxaca decomposition, the explained part contributes up to 75.04% in the disability wage gap. Achievement in the education level is the highest explanatory factor in widening the gap. Furthermore, the potential for discrimination is a major contributor to the gender wage gap among people with disabilities, even the unexplained part becomes insignificant after the productivity of people with disabilities is being controlled. Regardless of their disability status, women experience wage discrimination in Indonesia in terms of gender."

"Skripsi ini membahas mengenai Pengaruh Penetapan Kenaikan Upah minimum yang terjadi di dalam bidang ketenagakerjaan yang salah satu akibatnya menyebabkan adanya istilah lain, yaitu upah sundulan. Upah minimum merupakan salah satu upaya perlindungan yang diberikan kepada buruh/pekerja dalam hal pemberian upah. Banyak permasalahan yang terjadi dalam bidang ketenagakerjaan terutama terkait dengan penetapan kenaikan upah minimum, faktor-fakor yang mempengaruhi adanya penetapan kenaikan upah minimum, adanya upah sundulan yang dikarenakan belum adanya penyusunan struktur dan skala upah pada suatu perusahaan. Bagaimana upah minimum seharusnya dapat diterapkan di Indonesia agar tidak lagi terjadi perselisihan antara buruh/pekerja dengan perusahaan, dan bagaimana pihak pengusaha menghindari adanya upah sundulan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif Analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan melakukan penelitian kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sedangkan wawancara dipakai untuk mendukung hasil dari Analisis data sekunder. Teknik analisis data dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu mengkualifikasi dari hasil penelitian. Dalam hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam penetapan kenaikan upah minimum dilatarbelakangi oleh adanya KHL, dan dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah komponen upah minimum dan dipengaruhi dengan formula perhitungan upah minimum yang baru, yaitu inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Penetepan upah minimum mempengaruhi adanya upah sundulan, namun upah sundulan ini dapat dihindari apabila dalam suatu perusahaan telah membuat struktur dan skala upah. Serta dalam penetapan kenaikan upah minimum dan permasalahan yang timbul akibatnya harus dapat dirundingkan dengan baik dalam perundingan bipartrite terutama dalam permasalahan upah sundulan, komunikasi antara buruh/pekerja dengan pengusaha juga dapat membuat proses sosialisasi berjalan dengan baik.

---

This thesis discusses the Effect of the Establishment of Minimum Wage Increase happening in the employment field which causes automatic increased wage. Minimum wage is a protection for labourers/workers in wage. There are many problems in the employment field, especially related to establishing minimum wage increase, factors that affect the establishment of minimum wage increase, and automatic increased wage due to lack preparation of wage structure and scale in a company. How the minimum wage should be established in Indonesia to prevent dispute between labourers/workers and company, and how employers avoid automatic increased wage? This research is a descriptive analytical judicial normative research. The data used is secondary data by literature study by collecting secondary data which consisted of primary, secondary, and tertiary legal materials. Interviews are used to support the result of the analysis of secondary data. Data analysis techniques using a qualitative approach, which qualify the results of research. From the result of this research, concluded that estabilishment of minimum wage increase is based on a KHL and minimum wage increased happened due to automatic wage increase and was influenced by several factors, including minimum wage component and the new minimum wage calculation formulas, which are inflation and economic growth. The establishment of minimum wage influenced automatic increased wage, but automatic increased wage could be avoided if the company had made wage structure and scale. The establishment of minimum wage increase and issues which occur because of it should be negotiated in bipartite negotiation, especially related to automatic increased wage, communication between labourers/workers and employers also can make socialization process smoother."

"Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan ketetapan yang dikeluarkan pemerintah melalui keharusan perusahaan membayar upah sekurang-kurangnya sesuai dengan yang telah ditetapkan. Dalam proses penetapannya, besaran UMP direkomendasikan oleh Dewan Pengupahan Provinsi untuk ditetapkan oleh Gubernur. DKI Jakarta merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang juga menggunakan ketetapan UMP dalam dunia ketenagakerjaannya. Skripsi ini membahas dinamilka yang terjadi dalam perundingan/negosiasi antara aktor-aktor tripartit dalam Dewan Pengupahan Provinsi, yakni pemerintah, pengusaha dan pekerja dalam proses penetapan UMP DKI Jakarta Tahun 2014. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa baik pihak pengusaha maupun pekerja memiliki strategi masing-masing untuk memperjuangkan kepentingannya dalam proses negosiasi dalam Sidang Dewan Pengupahan. Hasil penelitian ini juga menunjukan bahwa pemerintah memiliki peran yang cukup kuat dalam mengintervensi perundingan yang dilakukan terutama untuk mencapai keseimbangan dan keharmonisan hubungan industrial di DKI Jakarta.

---

Provincial Minimum Wage is a government decree issued to determine a minimum wages a company should pay the employee. In the process of the establishment, the amount recommended by the Provincial Wage Council to be determined by the Governor. Jakarta is one of the provinces in Indonesia which also use the provisions of the Provincial Minimum Wage in the employment sector.

This thesis discusses the dynamics that occur in the negotiations between the tripartite actors in the Provincial Wage Council, which are government, entrepreneurs and workers in the process of establishing Provincial Minimum Wage of Jakarta in 2014. This study is a qualitative study with a descriptive design.

The results of this study describes that both the entrepreneurs and workers have their own strategies to fight for their interests in the negotiation process, during Wage Council meeting. The results of this study also shows that the government has a strong role to intervene in the negotiations carried out, especially to achieve balance and harmony of industrial relations in Jakarta."

"Skripsi ini membahas tentang perubahan politik pengupahan pasca orde baru di Indonesia dengan mengambil studi kasus kebijakan Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi tentang upah minimum tahun 2012-2013. Penelitian ini adalah penelitian eksplanatif yang menggunakan metode kualitatif. Pada masa Orde Baru negara memiliki tingkat otonomi yang tinggi dan bersifat korporatis eksklusioner, yaitu negara memiliki kontrol administratif-militer yang kuat dan memiliki sumber keuangan mandiri yang besar akibat oil boom sehingga negara dapat mengeksklusi kelompok buruh dan pengusaha dari kebijakan upah minimum. Setelah jatuhnya Orde Baru, sebaliknya, negara memiliki tingkat otonomi yang rendah dan bersifat korporatis inklusioner, yaitu negara memiliki kontrol administratif-militer yang lemah dan tidak memiliki sumber keuangan mandiri yang besar sehingga negara harus menginklusi kelompok buruh dan pengusaha dalam kebijakan upah minimum. Dengan menggunakan model integrated strike leverage, akan terlihat faktor-faktor yang memengaruhi daya tawar buruh dan pengusaha dalam melakukan perundingan kolektif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah berbagai peraturan yang dihasilkan pasca Orde Baru, diikutsertakannya buruh dalam Dewan Pengupahan dan keberhasilan buruh menutup jalan tol Jakarta-Cikampek membuat daya tawar buruh semakin besar. Besarnya daya tawar buruh ini berhasil menekan pemerintah dan pengusaha untuk menyetujui tuntutan kenaikan upah minimum yang tinggi di Kabupaten Bekasi tahun 2012- 2013.

---

This research is to discuss changes in the politics of wage determination in Indonesia?s post-New Order era by studying the case of minimum wage determination, proposed by the Wages Board of Bekasi Regency in 2012-2013. This research is explanatory research and using the qualitative method. In New Order, the states has high level of autonomy and corporatist exclusionary in nature. It means, the states has strong administrative-military control and has large independent financial resources due to oil boom, so the states has to exclude the groups of workers and employers from the minimum wage policy. After the fallen of New Order, on the contrary, the states has low level of autonomy and corporatist inclusionary in nature, which means the states has weak administrative-military control and do not have large financial resources independently, so the states has to include the groups of workers and employers in the minimum wage policy. By using integrated strike leverage model, this research will show factors that had affected labor?s and employer?s bargaining power during bargaining process. The conclusion of this research is there are several rules resulted in post-New Order era, workers are participated in Wages Board, and the succeeded of the workers to shutdown Jakarta-Cikampek toll road, so that the bargaining of workers is raising. The raising in bargain power pushes the government and employers to accept the high increasing of minimum wage in Bekasi Regency in 2012-2013."

"Tesis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh upah minimum terhadap stabilitas kerja. Penelitian ini menggunakan model Regresi Logistik Biner, untuk melakukan estimasi pengaruh upah minimum terhadap stabilitas kerja. Variabel dependen merupakan katagori yang menyatakan stabilitas, dan variabel independen adalah upah minimum kabupaten/kota, karakteristik individu seperti umur, jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan, pelatihan, dan faktor lain seperti jenis pekerjaan dan sektor lapangan pekerjaan. Hasil studi ini menunjukkan adanya pengaruh upah minimum secara negatif dan signifikan secara statistik terhadap stabilitas kerja. Dari analisa Inferensial diperoleh hasil bahwa untuk setiap kenaikan upah minimum sebesar 1 persen akan menyebabkan kecenderungan stabilitas kerja lebih rendah sebesar 0.687 kali.

---

This thesis aims to know the impact of minimum wage towards job stability. Regression Logistic Biner is a model used in the thesis to perform the estimation impact of minimum wage towards job stability. Dependent variable is a category which performs stability and independent variable performs regency/city minimum wage, individual characteristic such age, sex, marriage status, education, training, and other factors like type of work and job vacancy sector. Result of the study presence several negative impacts of minimum wage and statisticaly significant towards job stability. From an inferential analysis state that for each 1% increasing of minimum wage cause trends of low job stability about 0.687 times."

"Fokus dalam skripsi ini adalah tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Upah Minum Kabupaten. Studi Kasus : Jababeka Daerah Industri. Metode Penelitian pada skripsi ini adalah penelitian hukum deskriptif normatif Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasikan peraturan tentang Upah Minimum di Kawasan Jababeka dan pelaksanaan praktik penetapan upah minimum kabupaten di Kawasan Industri Jababeka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan tentang Upah Minimum di Kawasan Jababeka sudah cukup komprehensif dibuat dengan melibatkan pekerja, pengusaha dan pemerintah serta mengundang akademisi atau perguruan tinggi mulai dari prosedur, pelaksanaan hingga pengawasan. Dalam pelaksanaannya, secara umum sudah sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan upah minimun, meskipun demikian masih menimbulkan resistensi dalam lingkungan pekerja. Secara detail masalah yang terjadi terdapat beberapa kasus pengecualian untuk sektor tekstil karena adanya kesulitan dalam mendapatkan bahan contoh sehingga ada bahan yang diimpor karena kapas Indonesia masih kurang baik. Untuk itu resistensi ini dapat dipertimbangan untuk kepentingan bersama seluruh stakeholder (pekerja, pengusahan dan pemerintah) di kemudian hari.

---

The focus of this thesis is about Juridical Review on Determination of Regency Minimum Wage Case Study: Jababeka Industrial Estate. The research method of this thesis is descriptive normative legal research. The purpose of this study was to identify the regulations on minimum wage fixing in Metro Jababeka and implementation of minimum wage setting practice in the Regency Jababeka Industrial Estate. The results of this study relatively that the regulation of the minimum wage in the regency is comprehensive, the process of fixing the minimum wage is also complying the regulation by Jababeka made ​​by involving workers, employers and government as well as inviting academics or universities. The whole process consists of following procedures, implementing the wage fixing and monitoring its implementation. In practice there is a prevails conformity or between the laws and regulations relating to the minimum wage, though still there is cases of resistance in the working class neighborhood. In detail, there are cases of exceptions in the textile sector due to the difficulties in obtaining sample material so that no material imported materials (e.g. cotton) while the selling quota is mostly held in Indonesia. In such cases some exceptions can be considered for the mutual benefit of all stakeholders (workers, businessmen and government) at a later."

"Studi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh upah minimum terhadap employment transition khususnya di Pulau Jawa sebagai wilayah Indonesia yang mayoritas kabupaten/kotanya menetapkan upah minimum. Studi sejenis sebelumnya dilakukan di negara maju yang tidak mempertimbangkan adanya sektor informal. Analisis yang dilakukan menggunakan data individu yang bersumber dari Sakernas BPS tahun 2010 dan 2015 yang dilihat sebagai bentuk longitudinal t-1 dan t untuk masing-masing tahun. Analisis empiris yang digunakan adalah multinomial logit dengan pendekatan markov chain. Selain upah minimum riil sebagai variabel independen utama, variabel independen lain yang digunakan adalah umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan status perkawinan sebagai karakteristik individu, serta PDRB, share sektor manufaktur dalam PDRB, coverage upah minimum, dan rasio penduduk usia kerja terhadap total penduduk sebagai karakteristik regional. Upah minimum berdampak negatif dan signifikan terhadap transisi dari formal ke informal (F ke I), formal ke tidak bekerja (F ke N), dan tidak bekerja ke tidak bekerja (N ke N). Selain itu, upah minimum juga berdampak positif dan signifikan pada transisi dari formal ke formal (F ke F) dan informal ke informal (I ke I). Sedangkan pada transisi dari tidak bekerja ke informal (N ke I) tidak dipengaruhi oleh upah minimum.

---

The objectives of the study is to determine the effect of minimum wages on employment transition, especially in Java as the majority of the Indonesian region set a minimum wage in district/city level. Previous similar studies carried out in developed countries that do not take the informal sectors. The analysis was performed using individual data sourced from Sakernas BPS 2010 and 2015 are seen as a form of longitudinal t-1 and t for each year. Empirical analysis used is multinomial logit with Markov chain approach. In addition to a real minimum wage as an primary independent variable, other independent variables used were age, gender, educational level, and marital status as individual characteristics, as well as the GRDP, the share of the manufacturing sector in the GRDP, coverage of the minimum wage, and the ratio of working age population to total population as regional characteristics. Minimum wage has a significant and negative impact on the transition from the informal to the formal (F to I), formal to not employed (F to N), and not employed to not employed (N to N). In addition, the minimum wage is also positive and significant impact on the transition from formal to formal (F to F) and informal to informal (I to I). While the transition from not employed to informal (N to I) are not affected by the minimum wage."