Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKBerdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Badan Kepegawaian Negara (BKN) memiliki kewenangan dalam melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan manajemen ASN secara nasional, dimana salah satu fungsinya adalah melaksanakan pengelolaan dan penyimpanan informasi pegawai ASN yang telah dimutakhirkan oleh Instansi Pemerintah. BKN telah menerapkan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK) yang terintegrasi pada seluruh Instansi Pemerintah dengan harapan membuat BKN memiliki database PNS yang akurat dan muktahir serta dapat mengurangi perbedaan data kepegawaian antara Instansi Pemerintah dengan BKN, namun setiap Instansi Pemerintah memiliki sistem informasi kepegawaian yang arsitektur sistemnya berbeda dengan SAPK. Adanya pengelolaan data kepegawaian yang masih parsial menyebabkan standarisasi dan integrasi data pegawai ASN menjadi sulit terwujud dan membuat pemanfaatan data pegawai ASN menjadi terbatas. Berkenaan dengan hal tersebut maka dibutuhkan keseragaman format dan metode akses data kepegawaian sehingga data ASN antar Instansi Pemerintah menjadi standar dan terintegrasi serta proses pertukaran dan penggunaan data antar instansi menjadi lebih mudah, walaupun masing-masing instansi memiliki struktur platform, teknologi, dan produk database yang berbeda. Hal tersebut dapat dilakukan melalui penyusunan kamus data. Penelitian ini bertujuan untuk mendefinisikan sebuah model kamus data kepegawaian khususnya PNS yang dapat mendukung pelaksanaan manajemen ASN. Kamus data ini dibangun berdasarkan data flow diagram, dimana pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi terhadap aturan-aturan kepegawaian dan dokumen-dokumen internal organisasi yang terkait dengan proses kepegawaian dan sistem informasi ASN maupun wawancara. Penelitian ini menghasilkan kamus data kepegawaian ASN yang terdiri dari 176 struktur data kepegawaian dan 832 elemen data kepegawaian.

---

ABSTRACT

Based on Law No. 5 of 2014 about Nation Government Officers (ASN), National Civil Service Agency (BKN) has the authority to develop and implement the ASN management nationally, where one of its functions is to manage and store the ASN information that has been updated by Government Agencies. BKN has implemented a national civil service information system (SAPK), which is integrated in all Government Agencies in hopes of making accurate PNS database and reducing the differences of personnel data between Government Agencies with BKN. In addition to that system, some of Government Agency has developed their own personnel information system. That system is different from the SAPK system architecture. The presence of partial personnel data management cause the ASN data integration and standardization becomes difficult and the use of ASN data is limited. It is necessary to uniform the format and the access method of personnel data so that the ASN data between Government Agencies become standardized and integrated as well as the exchange and use of data between institutions become easier, although each agency has a different structural platform, technology, and database. This can be done through the development of the data dictionary. This study aims to define a model of government officer?s data dictionary in particular that can support the implementation of the ASN management. The data dictionary is built based on the data flow diagram, in which the data collection is done with the study documentation of government officer?s regulations and internal documents related to organizational processes and ASN information systems as well as interviews. This research resulted ASN data dictionary consisting of 176 data structures and 832 data elements."

"Skripsi ini membahas tentang keberadaan portal aduanasn.id, dalam ini portal yang dibangun oleh pemerintah. Pada portal ini, yang menjadi obyek aduan adalah ASN. Portal ini benar-benar diperuntukan untuk ASN yang diduga melakukan pelanggaran berupa tindakan radikalisme, sosial media, ujaran kebencian yang mengarah pada unsur-unsur yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Permasalahan yang diangkat adalah mengenai keberadaan, mekanisme kewenangan antar lembaga negara dan kementerian, aspek pembinaan dan pengawasan yang dilakukan terhadap ASN yang terbukti melanggar. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, dengan bahan utama berupa data sekunder melalui penelusuran dengan studi dokumen dan didukung oleh wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan portal sudah eksis namun masih belum banyak diketahui oleh masyarakat. Adapun mekanisme yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas yang dibentuk oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) diantaranya adalah berupa koordinasi dan sinergitas. Pembinaan dan pengawasan terhadap ASN yang melakukan pelanggaran radikalisme mengacu pada peraturan disiplin ASN, apabila terbukti melanggar berdasarkan kategori pelanggaran yang telah ditentukan maka ASN tersebut dijatuhi sanksi hukuman disiplin yang bergantung pada jenis pelanggarannya. Maka dari itu, dengan adanya portal aduanasn.id ini sebagai bentuk upaya pemerintah dalam membina dan mengawasi ASN agar benar-benar bersih dari paham radikalisme.

---

This thesis discusses about the existence of aduanasn.id portal website which was built by the government. In this portal, the object of complaint is about State Civil Apparatus. This portal is intended for Civil Servant who are suspected of violating radicalism, social media, hate speech that refer to Pancasila, The Constitution (UUD 1945). The issues are about the existence, the mechanism of authority between state institutions and ministries, and also about the aspects of guidance and supervision that carried out on State Civil Apparatus which are proven to violate. The research method used is a normative juridical method, with the main material in the form of secondary data through searching with document studies and supported by interviews. The results showed that the existence of the portal already exists but not yet known by the public. The mechanism implemented by the Task Force established by the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform (KemenPANRB) namely in the form of coordination and synergy. Guidance and supervision of State Civil Apparatus that violates radicalism that refers to State Civil Apparatus Discipline Rules, and if it is proven to violate based on the categories of violations that have been determined, then the State Civil Apparatus is subject to disciplinary sanctions that depend on the type of violation. Therefore, with this aduanasn.id portal as a form of government efforts in fostering and supervising State Civil Apparatus so that it is completely free of radicalism."

"Penyelenggara Negara dan Pejabat Publik sebagai Subjek Data Pribadi wajib melaporkan kekayaan mereka melalui Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN). Subjek Data Pribadi wajib melaporkan harta kekayaan mereka melalui LHKPN yang dikelola oleh Pemerintah. Permasalahan timbul ketika Pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan transparansi atas informasi publik untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan berdasarkan UU KIP. Namun, di sisi lain Pemerintah sebagai Pengendali Data Pribadi wajib untuk melindungi kerahasiaan Data Pribadi yang dikumpulkannya. Pelindungan dan kerahasiaan Data Pribadi subjeknya harus dijaga dengan ketat untuk mencegah penyebaran yang berpotensi membahayakan Penyelenggara Negara dan Pejabat Publik, jika infromasi pribadi tersebut tidak dijaga kerahasiaannya, maka akan berpotensi terjadinya doxing yang membahayakan Penyelenggara Negara. Doxing adalah kegiatan menyebarkan informasi seseorang secara sengaja dengan niat jahat. Penelitian ini akan menganalisis perbuatan doxing yang ditinjau berdasarkan prinsip keterbukaan informasi berdasarkan norma hukum Indonesia dan bagaimana implementasi hukumnya. Penelitian ini akan mengkaji2 (dua) permasalahan, yaitu tinjauan pelaporan LHKPN tercakup sebagai pengecualian dari kewajiban pemrosesan data pribadi dalam UU PDP serta bentuk pertanggungjawaban pelaku doxing terhadap Pejabat Publik dan Penyelenggara Negara di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal yang berfokus dalam peraturan terutama peraturan terkait Pelindungan Data Pribadi dan Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaporan dan pengunggahan informasi pribadi milik Penyelenggara Negara dan Pejabat Publik melalui  LHKPN tidak dikecualikan dalam UU PDP. Meskipun terdapat pengecualian perlindungan Data Pribadi dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) UU PDP, doxing terhadap Pejabat Publik dan Penyelenggara Negara tidak termasuk ke dalam pengecualian-pengecualian tersebut. Melalui penelitian dengan metode penelitian doktrinal ini, dapat disimpulkan bahwa, Pejabat Publik dan Penyelenggara Negara berhak menuntut implementasi hak-hak mereka sesuai dengan UU PDP. Penelitian juga mengungkapkan pertanggungjawaban terhadap doxing terhadap Penyelenggara Negara dan Pejabat Publik tanpa persetujuan yang diatur dalam UU ITE, UU PDP, dan UU KIP

---

State Organizers and Public Officials as Personal Data Subjects are required to report their wealth through the State Asset Report (LHKPN). Personal Data Subjects are required to report their wealth through the LHKPN managed by the Government. Problems arise when the Government has an obligation to make public information transparent to realize a transparent government based on the KIP Law. However, on the other hand, the Government as the Controller of Personal Data is obliged to protect the confidentiality of the Personal Data it collects. The protection and confidentiality of the subject's Personal Data must be strictly maintained to prevent dissemination that could potentially endanger State Administrators and Public Officials, if the personal information is not kept confidential, it will potentially cause doxing which endangers State Administrators. Doxing is the act of intentionally spreading someone's information with malicious intent. This research will analyze the act of doxing based on the principle of information disclosure based on Indonesian legal norms and how the legal implementation is. This research will examine 2 (two) issues, namely the review of LHKPN reporting included as an exception to the obligation to process personal data in the PDP Law and the form of liability of doxing perpetrators against Public Officials and State Organizers in Indonesia. The research method used is doctrinal which focuses on regulations, especially regulations related to Personal Data Protection and Public Information Disclosure in Indonesia. The results of the study concluded that the reporting and uploading of personal information belonging to State Organizers and Public Officials through LHKPN is not excluded in the PDP Law. Although there are exceptions to the protection of Personal Data in Article 50 paragraph (1) of the PDP Law, doxing of Public Officials and State Officials is not included in these exceptions. Through this doctrinal research method, it can be concluded that Public Officials and State Administrators are entitled to demand the implementation of their rights in accordance with the PDP Law. The research also reveals the liability for doxing State Officials and Public Officials without consent regulated in the ITE Law, PDP Law, and KIP Law."

"Latar belakang: Riskesdas Indonesia tahun 2018, prevalensi hipertensi pada pegawai pemerintah sebesar 36.91% dan prevalensi obesitas pegawai pemerintah sebesar 33.7%%. Prevalensi ini di atas prevalensi nasional, hipertensi 34.1% dan obesitas 21.8%. Tujuan penelitian ini untuk melihat prevalensi obesitas dan hipertensi pada Aparatur Sipil Negara Pemerintah (ASN) Kota Depok tahun 2018, hubungan antara obesitas dan hipertensi serta rekomendasi pencegahan serta pengendalian di kemudian hari. Metode: Penelitian ini menggunakan desain cross sectional. Analisis bivariat antara hipertensi dan faktor yang berkaitan dilakukan menggunakan Chi square test and dilanjutkan analisis multivariat menggunakan model regresi Cox. Hasil: Dari 659 ASN, 53.11% menderita obesitas, 27.47%-56.30% menderita hipertensi. Dalam model regresi Cox akhir, ASN dengan obesitas memiliki resiko 1.65-2.11 kali lebih tinggi menderita hipertensi daripada ASN dengan status gizi normal setelah dikontrol variabel obesitas sentral, jenis kelamin dan hiperglikemia. Diskusi: Obesitas merupakan faktor risiko kejadian hipertensi pada ASN Pemerintah Kota Depok dan faktor lain yang berpengaruh adalah obesitas sentral, jenis kelamin pria dan hiperglikemia. pola hidup sehat, gizi seimbang, aktivitas fisik, pemeriksaan berat badan, lingkar pinggang dan gula darah secara berkala diperlukan untuk mengendalikan hipertensi. Rekomendasi ini perlu ditindaklanjut oleh Pemerintah Kota Depok dan ASN.

---

Indonesian Riskesdas in 2018, prevalence of hypertension in civil servant was 36.91% and prevalence of obesity in civil servant was 33.7 %%. This prevalence was above the national prevalence of hypertension, 34.1% and obesity, 21.8%. The purpose of this study was to determine the prevalence of obesity and hypertension in Civil Servant of Depok Government in 2018, association between obesity and hypertension and to provide a recommendation for prevention and control in the future. Methods: This study used cross sectional design. Bivariate analysis between hypertension and its potential factor were done using Chi square test and further multivariate analysis was performed using Cox regression model. Results: Among 659 civil servant, 53.11% had obesity, 27.47%-56.30% had hypertension. In final Cox regression model, civil servant with obesity had a risk of 1.44-2.11 times higher in hypertension than civil servant with normal nutritional status after being controlled by central obesity variable, sex and hyperglicemia. Discussion: Obesity is a risk factor for the incidence of hypertension in civil servant of Depok Government and the other factors that influence ware central obesity, man and hyperglicemia.  A healthy lifestyle, balanced nutrition, physical activity, periodic blood pressure checks, waist circumference and blood sugar are needed to maintain ideal weight and blood pressure. This recommendation needs to be followed up by Depok Government and civil servant."

"Menurut UU no 18 tahun 2012 tentang pangan dan PP no 17 tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan gizi, salah satu lingkup penyelenggaraan pangan adalah Sistem Informasi Pangan dan Gizi (SIPG). Untuk menjalankan amanat peraturan tersebut Pusat Data dan Informasi Badan Pangan Nasional, membangun SIPG. Berdasarkan dokumen laporan kinerja pusdatin, belum semua data dapat diakusisi kedalam SIPG. Belum adanya acuan yang detail dalam pengelolaan data SIPG menjadi permasalahan utama. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut penelitian ini merancang tata kelola data SIPG. Untuk menghasilkan rancangan tersebut penelitian ini melakukan tiga aktivitas sesuai dengan panduan DMBOK. Antara lain penilaian kesiapan, pengembangan strategi, dan pengembangan tujuan, prinsip dan kebijakan tata kelola data. Penilaian kesiapan menggunakan standford data governance maturity model. Berdasarkan hasil penilaian, tingkat kematangan tata kelola data SIPG saat ini adalah 2,16 atau level 2. Harapannya pada level 4. Untuk meningkatkan tingkat kematangan sesuai dengan harapan diberikan 48 rekomendasi sesuai dengan standford data governance maturity model. Struktur tata kelola data yang dihasilkan menyesuaikan dengan struktur organisasi Badan Pangan Nasional dan pemangku kebijakan di SIPG.

---

According to Law no. 18 of 2012 concerning food and Government Regulation no. 17 of 2015 concerning food security and nutrition, one of the scopes of food management is the Sistem Informasi Pangan dan Gizi (SIPG). To carry out the mandate of the regulation, Pusat Data dan Informasi Badan Pangan Nasional has built SIPG. Based on the Pusdatin performance report document, not all data can be acquired into SIPG. The lack of detailed references in managing SIPG data is the main problem. To solve this problem, this study designs data governance for SIPG. To produce this design, this study conducted three activities in accordance with the DMBOK guidelines. Among others, readiness assessment, strategy development, and development of data governance objectives, principles and policies. The readiness assessment uses the Standford Data Governance Maturity Model. Based on the assessment results, the current maturity level of SIPG data governance is 2.16 or level 2. The hope is at level 4. To increase the maturity level in accordance with expectations, 48 recommendations are given in accordance with the Standford Data Governance Maturity Model. The resulting data governance structure is adjusted to the organizational structure of the National Food Agency and policy makers in SIPG."

"Memunculkan perilaku positif karyawan tidak terjadi begitu saja, ada berbagai cara memunculkannya, salah satunya dengan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman bagi karyawan. Salah satu faktor yang mempengaruhi terciptanya perilaku positif adalah adanya fun at work di lingkungan kerja. Namun hingga saat ini masih sangat minim penelitian terdahulu yang menjadikan konsep fun at work lebih khususnya fun at work di lingkungan ASN sebagai objek penelitian. Dengan berfokus pada pegawai KPU Bea dan Cukai XYZ,penelitian ini bertujuan unutk mengeksplorasi persepsi fun at work bagi ASN dan mengetahui strategi untuk mengelola fun at work menurut persepsi ASN.

Metodologi penelitian ini adalah studi kualitatif terhadap 12 orang ASN dengan metode pengumpulan data semi structured in depth inteview. Berdasarkan pengumpulan data dan analisis menunjukan bahwa, fun at work dipersepsikan sebagai: pedang bermata dua yang dianggap sebagai penyeimbang identitas ASN, juga pendobrak norma yang selama ini lekat dengan ASN. Lebih lanjut fun at work dimanifestasikan oleh para partisipan sebagai fleksibilitas dalam bekerja. Selanjutnya penelitian ini menunjukan bahwa pentingnya proporsionalitas dalam penerapan fun at work di sektor publik. Dimana kuncinya ada pada kadar yang seimbang antara fun at work dan produktivitas.

Berdasarkan temuan, penelitian ini berkontribusi terhadap konsep fun at work dalam konteks pelayanan publik dan ASN di Indonesia. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai acuan organisasi sektor publik untuk merencanakan kebijakan yang dapat mendukung terciptanya fun at work di lingkungan kerja ASN.

---

Bringing out positive employee behavior doesn't come out of blue, there are various ways to create it, one of which is by creating a comfortable work environment for employees. One of the factors that influences the creation of positive behavior is to create fun at work environment. However, until now there is still very little research that used the concept of fun at work as it focus, specifically fun at work in the public sector, as an object of the research. By focusing on XYZ Customs and Excise Office employees, this research aims to explore the perception of fun at work for ASN and find out strategies for managing fun at work according to ASN's perception.

This research methodology is a qualitative study of 12 ASN using a semi-structured data collection method through in-depth interviews. Based on data collection and analysis, it shows that fun at work is perceived as: a double-edged sword. Then fun at work is considered as a balance to the identity of ASN, then it is perceived as a tool to break the norms that have been attached to ASN. Furthermore, it is also realized by the participants as flexibility at work. Furthermore, this research shows the importance of proportionality in the application of fun at work in the public sector. Where the key is a balanced level of fun at work and productivity.

Based on the findings, this research contributes to the concept of fun at work in the context of public services in Indonesia. The results of this research can be used as a reference for public sector organizations to plan policies that support the creation of fun at work in the ASN work environment."

"PT XYZ merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pembangunan sistem pengelolaan data. Dalam menjalankan bisnisnya, PT XYZ dituntut untuk melakukan inovasi baru dalam menghadapi ketatnya persaingan. PT XYZ melakukan transformasi bisnis dengan membentuk unit bisnis baru, yaitu unit Industry Solution dan Cloud Service Solution. Salah satu kegiatan strategis yang direncanakan adalah membangun sebuah produk solusi Data Warehouse untuk industri perbankan yang nantinya akan dikelola oleh unit Industry Solution yang telah dibentuk. Untuk membangun produk Data Warehouse yang dapat menjawab kebutuhan bisnis perbankan pada organisasi-organisasi berbeda, maka perlu dirancang sebuah pendekatan dalam membangun produk yang bersifat umum. Pada penelitian digunakan pendekatan perancangan Data Warehouse yang diusulkan oleh Kimball yang melibatkan pengguna akhir dalam menganalisis kebutuhan bisnis perbankan dari lima orang narasumber yang memiliki pengalaman di organisasi yang berbeda. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan analisis dokumen. Data hasil wawancara dan analisis dokumen dianalisis dan diinterpretasikan ke dalam sebuah rancangan model konseptual berupa model dimensional untuk menjawab kebutuhan bisnis. Dalam model konseptual teridentifikasi enam tabel fakta yaitu terkait dengan nominatif DPK, nominatif deposito, pembukaan rekening, rekening dorman, penutupan rekening, dan DPK versus target. Dari sudut pandang analisis informasi teridentifikasi delapan tabel dimensi, yaitu dimensi waktu, cabang, nasabah, produk, mata uang, nomor rekening, term deposito, dan jenis suku bunga. Tabel fakta dan dimensi ini dapat memenuhi 15 jenis kebutuhan informasi yang diperlukan untuk analisis Dana Pihak Ketiga oleh perbankan.

---

PT XYZ is a company engaged with the service for system development of data management. In running the business, PT XYZ is required to create innovation to overcome the intense competition. PT XYZ has transformed its business by creating a new business unit called Industry Solution and Cloud Service Solution. One of the planned strategic activities is building a solution product of Data Warehouse for the banking industry, which will be controlled by the Industry Solution unit created. To build a data warehouse product that can meet the needs of banking business in different organizations, it is necessary to design an approach in creating a general product. In this study, the data warehouse design approach proposed by Kimball involved the end-user in analyzing the banking business needs from five interviewees who have experience in different organizations. Data was collected through interviews and document analysis. Data from interviews and document analysis were analyzed and interpreted into a conceptual model design in a dimensional model to address business needs. In the conceptual model, six fact tables are identified, those related to nominative third-party funds, nominative deposits, account opening, dormant accounts, account closings, and the third-party funds versus target. From the perspective of information analysis, eight dimension tables were identified, called the dimensions of time, branch, customer, product, currency, account number, term of deposit, and type of interest rate. These fact and dimension tables can meet 15 types of information needs required to analyze third party funds by banks."

"Perkembangan arus informasi dapat menjadi bencana karena terlalu banyaknya informasi yang beredar dapat menyebabkan information overload. Namun demikian, kondisi ini dapat dimanfaatkan oleh para jurnalis dalam mengembangkan satu model jurnalisme baru bernama Jurnalisme Data. Dengan mengandalkan data yang tersebar di internet, jurnalis dapat melakukan pengumpulan data dan menginterpretasikannya menjadi satu ide liputan. Pemerintah sebagai salah satu penyedia data saat ini tengah berbenah untuk menerapkan satu konsep baru bernama Konsep Pemerintah Terbuka (Open Government) yang dalam penerapannya membuat semua data/informasi yang mereka miliki dapat diakses oleh masyarakat secara umum guna dijadikan bahan dalam melakukan monitoring dan evaluasi atas segala tindakan yang dilakukan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pemerintah sejauh ini telah berupaya mengimplementasikan Konsep Pemerintah Terbuka (Open Government) guna kepentingan aktivitas jurnalisme di Indonesia. Berdasarkan penelitian yang mengambil Portal Satu Data Indonesia sebagai bahasan, pemerintah saat ini sudah, tengah, dan akan terus mengupayakan untuk dapat terbuka kepada masyarakatnya. Lewat keluarnya aturan dari pemerintah yang mengatur detil mengenai Portal Satu Data Indonesia, jurnalis dan masyarakat secara umum menjadi memiliki payung hukum untuk dapat mengakses informasi yang terkait dengan segala tindakan pemerintah. Hal ini selanjutnya dapat dijadikan bahan untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Dari sudut pandang pemerintah, pengawasan yang dilakukan terhadap mereka dapat memaksimalkan implementasi Konsep Pemerintah Terbuka di kehidupan nyata.

---

The development of the information flow can be disastrous, because too much information circulating can cause a condition called information overload. However, this condition can be used by journalists in developing a new journalism model called Data Journalism. By relying on data scattered on the internet, journalists can collect data and interpret it into one reporting idea. The government as one of the data providers is currently improving to implement a new government concept called the Open Government which in its application makes all the data/information the government has accessible to the general public to be used as material for monitoring and evaluation for all actions taken by the government. This study aims to see how the government has so far attempted to implement the concept of Open Government for the benefit of journalism activities in Indonesia. Based on the research that takes Portal Satu Data Indonesia as the discussion, the government has been striving and will continue to strive to be open to its people. With the issuance of a regulation from the government that regulates details regarding the One Data Portal Indonesia, journalists and the general public have a legal umbrella to be able to access information related to all government actions to be used as material to monitor the running of the government. From the government's point of view, the supervision exercised on them can maximize the implementation of the Open Government in real life."