Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tuberkulosis masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang utama di dunia, termasuk di Indonesia. Menemukan dan menyembuhkan pasien merupakan cara terbaik dalam upaya pencegahan penularan TB, dengan menerapkan strategi DOTS. Sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional, pelaksanaan strategi pengendalian TB nasional diprioritaskan pada daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan terutama yang belum memenuhi target penemuan kasus dan keberhasilan pengobatan. Terdapat lima provinsi dengan TB paru tertinggi dan dua tertinggi yaitu Provinsi Jawa Barat (0.7%), Papua (0.6%). Akses pelayanan kesehatan pasien TB menunjukan ketidakmerataan, dimana hanya ada di wilayah perkotaan dan berada pada ekonomi tinggi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah masih ditemukan pasien TB yang tidak mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Keterbatasan akses pelayanan kesehatan pasien TB dapat disebabkan oleh kondisi individu yang berbeda-beda serta adanya perbedaan kondisi fisik (geografis). Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan model spasial akses pelayanan kesehatan di provinsi Jawa Barat dan Papua.Penelitian ini menggunakan desain potong lintang dan menggunakan data yang berasal dari Riset Kesehatan Dasar 2013. Lokasi penelitian di 2 provinsi yaitu di provinsi Jawa Barat dan provinsi Papua. Analisis penelitian dengan menggunakan regresi logistik untuk melihat pengaruh karakteristik individu terhadap akses pelayanan kesehatan dan analisis spasial statistik menggunakan Geographically Weighted Regression (GWR) untuk melihat spasial akses pelayanan kesehatan. Akses pelayanan kesehatan adalah pasien TB yang melakukan pemeriksaan dahak, foto rontgen dan mendapatkan obat anti TB.Akses pelayanan kesehatan pasien TB di provinsi Papua masih rendah. Karakteristik individu yang mempengaruhi akses pelayanan kesehatan adalah asuransi kesehatan, pekerjaan, menikah, mengetahui ketersediaan fasilitas kesehatan. Model spasial akses pelayanan kesehatan menghasilkan dua jenis variabel pembentuknya, yaitu adanya variabel lokal dan variabel global. Variabel lokal adalah variabel yang mempunyai pengaruh unsur kewilayahannya terhadap akses pelayanan kesehatan, sedangkan variabel global merupakan variabel yang berpengaruh di tingkat provinsi.Masih rendahnya pasien TB yang melakukan akses pelayanan dapat disebabkan oleh sulitnya pasien TB dalam mencapai fasilitas kesehatan, terutama di wilayah dengan perbedaan geografis. Sehingga perlunya ada kebijakan dalam menyiapkan sarana dan prasarana kesehatan pasien TB, yaitu dengan mulai memasukan tenaga kesehatan terlatih di bidang tuberkulosis pada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan.

---

Tuberculosis is a major public health problem in the world, including in Indonesia. Finding and curing the patients are the best way of preventing transmission of TB by implementing the DOTS strategy. Implementation of the national TB control strategy prioritized in remote, border and island especially TB patients who do not meet the target case detection and treatment success. There are two of provinces with the highest and second highest TB namely west Java province (0.7%) and Papua (0.6%). Accessibility to health services of TB patients showed inequality, which only exist in urban areas and at high economic status. The problem in this research is find the of TB patients who do not get accessibility to health services. Limited accessibility to health services of TB patients could be caused by conditions different individuals as well as differences in physical conditions (geographic). The purpose of this study is to setup a spatial model of accessibility to health services in the province of West Java and Papua.

This study used a cross-sectional design and data derived from the Basic Health Research in 2013 (RISKESDAS). Research sites in the provinces of West Java and Papua. Research analysis applied logistic regression to determine the effect of individual characteristics of accessibility to health services and statistical spatial analysis using the Geographically Weighted Regression (GWR) for a model of spatial accessibility to health services.

Accessibility to health care is the patient of TB sputum examination, x-rays and getting anti-TB. Accessibility to health services of TB patients in the province of Papua remains low. Individual characteristics that affect accessibility to health care are health insurance, employment, marriage, the availability of health facilities. Spatial models of accessibility to health services generate two types of constituent variables, the local variables and global variables. Local variables are variables that influence the spatial element of accessibility to health services, while global variables are variables that influence at the provincial level.

The low TB patients who do accessibility services may be caused by the difficulty in the of TB patients to health facilities, especially in the areas with geographical differences. Thus the need for a policy in preparing health facilities TB patients, i.e. to start entering trained health personnel in the field of tuberculosis in the entire health care facility."

"Tuberkulosis masih menjadi kedaruratan global dan kini Indonesia menempati peringkat kedua dunia dengan angka prevalensi TB paru tahun 2015 mencapai 647 per 100.000 penduduk (WHO, 2015). Laporan Riskesdas 2013 prevalensi TB paru tertinggi adalah di Jawa Barat (0,7%), jauh di atas angka prevalensi nasional (0,4). Sejak tahun 2000 strategi DOTS dilaksanakan secara nasional di seluruh puskesmas, namun insidens dan prevalensi kasus TB paru terus meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh model manajemen TB paru berbasis wilayah yang merupakan keterpaduan antara manajemen kasus dan manajemen pengendalian faktor risiko TB paru di provinsi Jawa Barat terhadap kejadian TB paru pada tingkat puskesmas. Pendekatan studi yang digunakan adalah mixed method, yakni kuantitatif dan kualitatif dengan desain cross sectional, kemudian dianalisis menggunakan Structural Equation Model (SEM) Lisrel. Pendekatan kuantitatif menggunakan kuesioner pada 408 responden dari 136 puskesmas total populasi, sedangkan pada studi kualitatif menggunakan metode wawancara mendalam pada 136 informan pasien TB dan 136 informan dokter swasta. Hasil analisis memberikan gambaran bahwa hanya 52,9% puskesmas yang sudah menjalankan manajemen kasus secara baik dan 38% puskesmas yang sudah melaksanakan manajemen PFR. Pelaksanaan program intervensi TB (DOTS) pada sebagian besar puskesmas (50,7%) berjalan kurang baik, sedangkan pelaksanaan program pengendalian faktor risiko TB paru 62% puskesmas masih belum berjalan. Berdasarkan analisis model structural (SEM) disimpulkan bahwa jalur (path) yang terbukti signifikan adalah manajemen kasus berkontribusi terhadap pelaksanaan program intervensi TB (DOTS) dan program DOTS berkontribusi terhadap capaian CDR, CuR dan CR. Namun, DOTS saja tidaklah cukup jika tidak disertai manajemen dan program pengendalian faktor risiko (PFR) TB, karena manajemen PFR berkontribusi terhadap pelaksanaan program PFR dan jalur program PFR terbukti berkontribusi terhadap capaian CDR. Selanjutnya, penelitian ini menghasilkan model manajemen TB paru berbasis wilayah sebagai upaya pengendalian penyakit TB dengan mengintegrasikan antara program intervensi TB (DOTS) yang sudah berjalan selama ini dengan program pengendalian faktor risiko TB melalui survei kontak, investigasi pasien DO, penyehatan rumah penderita, dan dukungan kerjasama lintas sektor. Secara statistic, model ini terbukti fit.

---

Tuberculosis remains a global emergency and now Indonesia second ranked in the world with pulmonary TB prevalence rate in 2015 was 647 per 100,000 population (WHO, 2015). Indonesian Base Health Survey in 2013 showed that pulmonary TB prevalence was highest in West Java (0.7%), well above the national prevalence rate (0.4). Since 2000 the DOTS strategy implemented nationwide in all health centers, but the incidence and prevalence of pulmonary TB cases continued to rise. This study aimed to obtain pulmonary TB management model which was the area-based integration between case management and management control of risk factors for pulmonary tuberculosis in the province of West Java on the incidence of pulmonary tuberculosis at the health center level. I used mixed method, namely quantitative and qualitative cross-sectional design, and then analyzed using Structural Equation Model (SEM). A quantitative approach using a questionnaire on 408 respondents from a total population of 136 primary health centers, while in the qualitative study using in-depth interviews to TB patients and private doctors. The results of the analysis suggested that only 52.9% of primary health centers had been run better for case management and 38% primary health centers were already carrying out management of the PFR. Implementation of TB intervention program (DOTS) in most primary health centers (50.7%) performed poorly, while the implementation of risk factor controlling program of pulmonary TB in 62% primary health centers were still not running. Based on the analysis of structural models (SEM) I concluded that the path which proved significant was the case management contributed to the implementation of the intervention TB program (DOTS) and DOTS program contributed to the achievement of CDR, CUR and CR. However, only DOTS program was not enough unless accompanied by management and risk factors controlling program (PFR) of TB, because the PFR management contributed to the implementation of PFR programs and the PFR program realization proved to significantly contribute to the achievement of CDR. Furthermore, this study yield regional based management model of pulmonary tuberculosis as an effort to control TB disease by integrating between TB intervention (DOTS) with surveys contact, investigation of drop out patients, redesign the homes of people if necessary, and cross-sector cooperation were vital . The feasibility and suitability model has statistically fit."

"Data dan informasi memiliki peran yang penting dalam proses pengambilan keputusan. Di bidang kesehatan, pemanfaatan data digunakan untuk mengestimasi beban suatu penyakit termasuk determinannya. Tuberculosis (TB) masih menjadi masalah kesehatan global yang menginfeksi 10,6 juta orang di seluruh dunia pada tahun 2021, dimana Indonesia menjadi penyumbang beban kasus tertinggi kedua setelah India. Provinsi dengan jumlah temuan kasus TB tertinggi di Indonesia dalam 5 tahun terakhir adalah Provinsi Jawa Barat. Untuk mengetahui model spasial faktor risiko yang berpengaruh di masing-masing wilayah kabupaten/kota, dilakukan analisis dengan pendekatan spasial menggunakan data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya autokorelasi spasial positif yang berpengaruh signifikan terhadap jumlah kasus TB di Provinsi Jawa Barat yang artinya sebaran kasus membentuk pola mengelompok dan wilayah yang berdekatan cenderung mempengaruhi wilayah sekitarnya. Adapun wilayah kabupaten/kota yang menjadi wilayah hotspot dan menjadi wilayah prioritas intervensi penanganan kasus TB di Provinsi Jawa Barat adalah Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sukabumi, Kota Bekasi, Kota Bogor dan Kota Depok. Analisis spasial menemukan faktor risiko yang memiliki pengaruh berbeda pada masing-masing wilayah kabupaten/kota yaitu penduduk miskin, suhu dan ketinggian wilayah, sehingga bentuk intervensi kesehatan yang dilakukan juga berbeda. Pemanfaatan data dengan pendekatan spasial ini diharapkan dapat menjadi pendukung pengambilan keputusan (decision making support) terkait program dan kebijakan intervensi kesehatan yang spesifik wilayah sehingga tepat sasaran dan mampu menurunkan jumlah kasus TB di Provinsi Jawa Barat.

---

Data and information have an important role in the decision-making process. In the health sector, data utilization is used to estimate the burden of a disease including its determinants. Tuberculosis (TB) remains a global health problem that infects 10.6 million people worldwide in 2021, where Indonesia is the second highest contributor to caseload after India. The province with the highest number of TB case findings in Indonesia in the last 5 years is West Java Province. To find out the spatial model of risk factors that have an effect on each district/city, an analysis was carried out using a spatial approach using secondary data. The results of this study indicate that there is a positive spatial autocorrelation that has a significant effect on the number of TB cases in West Java Province, which means that the distribution of cases forms a clustered pattern and adjacent areas tend to affect the surrounding area. The districts/cities that have become hotspot areas and are priority areas for intervention in handling TB cases in West Java Province are Bekasi Regency, Bogor Regency, Karawang Regency, Purwakarta Regency, Sukabumi Regency, Bekasi City, Bogor City and Depok City. Spatial analysis found risk factors that had different effects in each district/city area, namely the poor population, temperature and altitude, so that the forms of health interventions carried out were also different. Utilization of data with this spatial approach is expected to be able to support decision-making support related to health intervention programs and policies that are specific to the area so that they are right on target and able to reduce the number of TB cases in West Java Province."

"WHO memiliki target untuk mengeliminasi tuberkulosis pada 2035. Pembangunan dunia bebas TB tidak cukup dengan perluasan cakupan penegakkan diagnosis dan pengobatan saja, melainkan butuh sistem kesehatan yang bermutu tinggi di dalamnya. Rumah Sakit Khusus Paru Kabupaten Karawang sebagai rumah sakit rujukan TB di Kabupaten Karawang yang diharapkan dapat membantu eliminasi TB di Kabupaten Karawang. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan optimalisasi mutu pelayanan TB dengan menggunakan kombinasi Framework High Quality Health System dan Quality of Tuberculosis Service Assessment. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis mutu pelayanan TB mulai dari segi pondasi sistem pelayanan tuberkulosis, proses perawatan serta dampak mutu pelayanan tuberkulosis. Data primer didapatkan melalui wawancara mendalam dengan pemangku jabatan, penyedia pelayanan kesehatan dan pasien serta observasi lapangan. Data sekunder didapatkan dari data kunjungan, laporan serta SPO yang digunakan dalam pelayanan TB. Hasil penelitian didapatkan bahwa dari segi pondasi sistem pelayanan tuberkulosis masih memiliki kelemahan di aspek penganggaran khusus penanggulangan TB, sosialisasi kebijakan pelayanan TB serta peningkatan jejaring internal dan eksternal. Proses perawatan tuberkulosis yang berjalan masih kurang dari segi komunikasi interaksi pasien-penyedia pelayanan di Instalasi Rawat Inap serta monitoring follow up pasien sehingga mengakibatkan hambatan dalam pelayanan. Sehingga permasalahan dari segi pondasi dan proses perawatan yang bermutu kurang baik memberikan dampak berupa rendahnya angka keberhasilan pengobatan pasien TB serta adanya peningkatan pasien loss to follow up, tidak dievaluasi dan meninggal dunia. Penguatan pondasi sistem kesehatan tuberkulosis disertai implementasi proses perawatan yang berkelanjutan dan terintegrasi akan menghasilkan hasil pengobatan yang baik serta kepuasan bagi pasien.

---

By 2035, the WHO aims to end TB. Expanding diagnosis and treatment options alone won't be enough to create a world free of TB, but it requires a high-quality health system within it. Karawang Lung Hospital serves as a TB referral hospital and is anticipated to aid in the eradication of TB in Karawang Regency. This study aims to optimize the quality of TB services by using a combination of the High Quality Health System Framework and the Quality of Service Tuberculosis Assessment. This study is a case study with a qualitative approach to analyze the quality of TB services starting from the foundation of the tuberculosis service system, the treatment process and the impact of the quality of tuberculosis services. Primary data were obtained through in-depth interviews with stakeholders, health service providers and patients as well as field observations. Secondary data was obtained from visit data, reports and procedurs used in TB services. The results of the study showed that in terms of the tuberculosis service system, it still has weaknesses in the aspect of special budgeting for TB control, policies on socializing TB services and increasing internal and external networks. The current tuberculosis treatment process is still lacking in terms of patient-service provider interaction in the Inpatient Unit and patient follow-up monitoring resulting in obstacles in service. So that problems in terms of treatment and care processes that are of poor quality have an impact in the form of a low success rate of treatment for TB patients as well as an increase in patient loss to follow-up, not being evaluated and death. Strengthening the foundation of the tuberculosis health system along with implementing a sustainable and integrated treatment process will result in good treatment outcomes and patient satisfaction."

"Berdasarkan WHO, pada tahun 2017 TB merupakah salah satu penyebab kematian di dunia dan Indonesia menjadi negara ketiga dengan kasus TB terbesar setelah India dan China. Sebanyak 2 dari 3 penderita TB yang meninggal berdasarkan WHO diakibatkan karena tidak mendapat pengobatan, hal ini dipengaruhi oleh pengetahuan yang rendah, sistem kesehatan, pendidikan, dan stigma yang ada di masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran perilaku pencarian pengobatan pada orang dengan gejala tuberkulosis 14 hari atau lebih batu atau batuk berdarah di Indonesia berdasarkan faktor predisposisi, faktor pendukung dan faktor kebutuhan. Pada penelitian ini, desain studi yang digunakan adalah studi cross sectional menggunakan data sekunder dari survei prevalensi tuberculosis 2013-2014 yang sesuai dengan kriteria inklusi dan ekslusi dengan analisis univariat dan bivariat. Berdasarkan penelitian ini, hasil yang ditemukan bahwa perilaku pencarian pengobatan pada orang dengan gejala TB lebih besar di non fasyankes ( 75,4%) dibandingkan dengan perilaku pengobatan di fasilitas pelayanan kesehatan ( 24,6%). Gambaran perilaku pencarian pengobatan ke non fasyankes pada orang dengan gejala TB lebih banyak pada usia <46 tahun ( 77,2%), jenis kelamin laki-laki (80,1%), memiliki tingkat pendidikan rendah ( 75,7%), memiliki pengetahuan rendah (76,1%), memiliki perilaku merokok ( 82,9%), tidak memiliki stigma ( 76,2%), berada di perkotaan ( 75,6%),tidak mengetahui bahwa OAT gratis ( 76,5%), tidak memiliki faktor risiko DM ( 75,6%), tidak tinggal dengan penderita TB ( 75,7%) dan tidak memiliki pengetahuan TB bisa disembuhkan ( 76,4%). Selain itu, perilaku pencarian pengobatan pada orang dengan gejala tuberkulosis memiliki hubungan yang signifikan pada faktor predisposisi yaitu umur, jenis kelamin dan perilaku merokok; pada faktor pendukung yaitu pengetahuan bahwa OAT gratis; dan pada faktor kebutuhan yaitu faktor risiko DM dan risiko tinggal dengan penderita TB. Oleh karena itu, terkait rendahnya perilaku pencarian pengobatan yang tepat pada orang dengan gejala TB, maka perlunya ditingkatkan sosialisasi, serta skrining pada masyarakat khususnya pada populasi berisiko serta penelitian lebih lanjut terkait multifaktor yang mempengaruhi dan alasan terhadap perilaku pencarian pengobatan tuberkulosis.

---

According to WHO, in 2017 TB was one of the causes of death in the world and Indonesia was the third country with the largest TB cases after India and China. Moreover, based on WHO, 2 out of 3 people with TB will die if they do not receive the treatment, this condition is influenced by low knowledge and awareness, poor health systems, inadequate education, and stigma that exists in society.The study aims to find out a description of health seeking behavior for tuberculosis symptoms in Indonesia based on predisposing characteristics, enabling resources and need of the respondent. Furthermore, this study used cross sectional study design with secondary data from the 2013-2014 tuberculosis prevalence survey that met the inclusion and exclusion criteria and analyzed by univariate and bivariate.This study found that Health seeking behavior in people with TB symptoms was greater in non-health facilities (75.4%) compared to in health care facilities (24.6%). The description of the health seeking behavior for treatment of non-health care in TB symptoms was most of the respondents were at age <46 years (77.2%), male (80.1%), having a low education level (75.7%), having low knowledge (76.1%), have smoking behavior (82.9%), do not have stigma (76.2%), were in urban areas (75.6%), do not know that anti-tuberculosis drug (OAT) is free (76.5%), no have DM risk factors (75.6%), do not live with TB patients (75.7%) and do not have knowledge of TB can be cured (76.4%).In addition, health seeking behavior for TB symptoms has a significant relationship to predisposing factors for age, gender and smoking behavior; on enabling resources for the knowledge that OAT is free; and on the need factors for risk factors for DM and the risk of staying with TB patients.In conclusion, we found that in Indonesia, most of the TB symptoms did not have appropriate health seeking behavior and how stigma were not significant related to appropriate health seeking behavior but the knowledge of free OAT and risk of TB. Therefore, the need to raise the awareness of free anti-tuberculosis drugs and screening in the society especially in at-risk population with the further qualitative and multifactor research is important to elevate the appropriate health seeking behavior for TB symptom in Indonesia."

"Tuberkulosis merupakan penyakit menular kronis yang ditularkan oleh bakteri Mycobacterium tuberkulosis, yang bersifat tahan asam. Wilayah Jakarta Timur merupakan wilayah dengan kasus TB tertinggi di DKI Jakarta dan ≥ 50% untuk pemeriksaan mikroskopis penyakit ini masih mempunyai mutu yang terendah.Tujuan penelitian ini untuk melihat apakah ada hubungan antara mutu pemeriksaan mikroskopis BTA dengan jenis kelamin, umur, pendidikan, pengalaman kerja, pelatihan dan beban kerja petugas laboratorium.Desain penelitian ini adalah cross sectional dengan sampel penelitian seluruh petugas laboratorium di 9 puskesmas kecamatan dan unit analisis penelitian ini adalah puskesmas kecamatan. Dari 200 spesimen yang diperiksa 166 berkualitas kurang baik dan 34 berkualitas baik. Dari 9 puskesmas kecamatan hanya 2 puskesmas kecamatan yang mempunyai mutu pemeriksaan mikroskopis yang baik dan dari 27 petugas laboratorium hanya 6 orang petugas laboratorium yang mempunyai kualitas pemeriksaan laboratorium yang baik. Dari 6 variabel yang diperiksa hanya variabel pendidikan yang mempunyai hubungan dengan mutu pemeriksaan mikroskopis BTA dengan p-value 0,007. Keterbatasan penelitian ini adalah kurang besarnya sampel petugas laboratorium.Kesimpulan penelitian bahwa pendidikan petugas laboratorium mempunyai keterkaitan dengan mutu pemeriksaan mikroskopis BTA.Saran peneliti untuk memperbesar jumlah sampel petugas laboratorium dan meningkatkan pendidikan petugas laboratorium.

---

Tuberculosis is an infectious disease chronic transmitted by bacteria mycobacterium tuberculosis , which is acid resistant. East jakarta are part of the cases tb highest in the city and ≥ 50 % for microscopic examination this disease still have the quality of the lowest.

The purpose of this research to see if there was a correlation between the quality of microscopic examination smear to the sex, age, education, work experiences, training and load officers working laboratory.

Design this research is the cross sectional with the sample all the officers laboratory at 9 primary health care and units analysis of this research is primary health care.Than 200 specimens were 166 poor quality good and 34 good quality.From 9 public health center only 2 sub-district health have the quality of microscopic examination good and from 27 officers laboratory only 6 officers the laboratory possess the qualities examination laboratory. From 6 variables examined only education variable has links with the quality of BTA microscopic examination with p-value 0,007. Limited research is less the laboratory the sample.

Conclusion that education research laboratory technician have links with the quality of microscopic examination smear.

Advice researchers to enlarge the number of the sample laboratory and improve education laboratory technician."

"Penelitian ini membahas pengaruh dukungan sosial terhadap kualitas hidup Pasien Tuberkulosis (TBC) di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif menggunakan desain studi longitudinal (pengukuran berulang) dan Rapid Assessment Procedure (RAP). Pengumpulan data kuantitatif dengan wawancara kepada responden menggunakan kuesioner WHOQOL-BREF untuk data kualitas hidup dan Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS) untuk data dukungan sosial. Pengumpulan data kualitatif dengan kelompok diskusi terarah (DKT) dan wawancara mendalam. Analisis data menggunakan analisis regresi logistik untuk pengukuran data berulang yaitu General Estimation of Equotion (GEE). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan sosial mempunyai pengaruh kuat terhadap kualitas hidup Pasien TB; pengaruh dukungan sosial terhadap kualitas hidup Pasien TBC terus meningkat mulai bulan ke-2 sampai akhir bulan ke-6; sumber dukungan sosial yang berpengaruh untuk meningkatkan kualitas hidup Pasien TBC adalah keluarga, teman dan orang terdekat lainnya; bentuk dukungan sosial yang berpengaruh untuk meningkatkan kualitas hidup Pasien TBC adalah dukungan emosional, informasi dan persahabatan. Kesimpulan: dukungan sosial kepada Pasien TBC yang diberikan selama masa pengobatan sampai pasien sembuh memberikan dampak terhadap kualitas hidupnya. Studi ini merekomendasikan untuk peningkatan dukungan sosial dari keluarga, teman dan orang terdekat lainnya dalam bentuk dukungan emosional, informasi dan persahabatan agar kualitas hidup Pasien Tuberkulosis lebih baik.

---

This study discusses the influence of social support on the quality of life of tuberculosis (TBC) patients in Depok, West Java, with quantitative and qualitative approaches using the design of longitudinal studies (repeated measurements) and Rapid Assessment Procedure (RAP). Quantitative data collection with interviews to respondents using the WHOQOL-BREF questionnaire for quality of life data and Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS) for social support data. Qualitative data collection with focus groups discussion (FGD) and in-depth interviews. Data analysis using logistical regression analysis for repeated data measurement is General Estimation of Equotion (GEE). The results showed that social support has a strong influence on the quality of life of TBC patients; The influence of social support on TBC patients quality of life continues to increase from the 2nd month to the end of the 6th month; An influential source of social support to improve the quality of life of TBC patients are family, friends and other nearby people; An influential form of social support to improve the quality of life of TBC patients is emotional support, information and friendship. Conclusion: Social support to TBC patients given during the period of treatment until the patient is healed to have an impact on the quality of his life. This study recommends improving the social support of families, friends and significants other in the emotional support, information support and companionship support in order to make a better quality of life of tuberculosis patient."

"Sebagai penyakit menular paling mematikan di Indonesia, faktanya angka kematiannya karena TB semakin meningkat karena tingkat kepatuhan pasien yang masih tinggi perlu ditingkatkan. Penelitian ini ingin mengetahui apakah status sosial ekonomi memiliki pengaruh terhadap kepatuhan dan bagaimana model keyakinan kesehatan sebagai Variabel moderator memiliki pengaruh dalam meningkatkan hubungan pada pasien TB. Dengan jumlah peserta MDR sebanyak 30 pasien TB dari RSUP Persahabatan sebagai pusat pelayanan respirasi dan rujukan nasional, penelitimenggunakan analisis regresi dengan menggunakan Korelasi Pearson dan PROSES Makro menurut model Andrew Hayes 1. Hasil analisis menunjukkan bahwa ada temuan bervariasi, dimana SES tidak berpengaruh signifikan terhadap MA (t =0,098; p> 0,05), interaksi kerentanan dengan SES (t = -0,5707; p> 0,05), keparahan dengan SES (t = -.8018; p> 0.05), dan hambatan dengan SES (t = -1.2823; p> 0.05) tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan kepatuhan pengobatan. Sedangkan interaksi menguntungkan dengan SES (t = -2,5661; p <0,05) dan self-efficacy dengan SES (t = -2,8028; p <0,05) memiliki hubungan negatif yang signifikan terhadap kepatuhan pengobatan.

---

As the deadliest infectious disease in Indonesia, the fact is that the death rate due to TB is increasing because the level of patient compliance is still high. This study wanted to find out whether socioeconomic status had an influence on adherence and how the health belief model as a moderating variable had an effect on improving the relationship between TB patients. With the number of MDR participants as many as 30 TB patients from Friendship Hospital as a national center for respiration and referral services, researchers using regression analysis using Pearson Correlation and PROCESS Macro according to Andrew Hayes' model 1. The results of the analysis show that there are variable findings, where SES does not have a significant effect on MA (t = 0.098; p> 0.05), the susceptibility interaction with SES (t = -0.5707; p> 0.05), the severity of with SES (t = -.8018; p> 0.05), and resistance with SES (t = -1.2823; p> 0.05) did not have a significant relationship with treatment adherence. Meanwhile, the beneficial interaction with SES (t = -2.5661; p <0.05) and self-efficacy with SES (t = -2.8028; p <0.05) had a significant negative relationship with treatment adherence."

"Setiap pengidap penyakit Human Immunodeficiency Virus selanjutnya disebutdengan HIV berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang merupakansalah satu bentuk pelayanan publik yang dijamin oleh negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Hal ini sehubungan dengankewajiban negara untuk memenuhi hak-hak asasi dan kebutuhan dasar bagi tiaporang, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945. Penulis kemudian membahas mengenaipenerapan pemberian layanan kesehatan terhadap pasien pengidap HIV olehPemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat dan analisis kasuspenolakan pemberian layanan kesehatan terhadap pasien pengidap HIV olehfasilitas kesehatan di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat. Penelitiandilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan datasekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan, buku, serta didukungdengan data primer berupa wawancara dengan pihak-pihak terkait. Hasil penelitiankemudian menyimpulkan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun ProvinsiJawa Barat telah melakukan beberapa program guna menurunkan angka pasienpengidap HIV dan bahwa setiap pasien rumah sakit termasuk bagi pasien ODHAdiberikan hak oleh undang-undang untuk memperoleh layanan yang manusiawi,adil, jujur, dan tanpa diskriminasi terdapat pada Pasal 32 huruf C UURS jo. Pasal 4huruf G Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

---

Every person with Human Immunodeficiency Virus, hereinafter referred to asHIV, is entitled to receive health services which is one form of public serviceguaranteed by the state based on Law Number 36 Year 2009 concerning Health.This is in connection with the states obligation to fulfill human rights and basicneeds for each person, as stipulated in Article 28 H paragraph (1) of the 1945Constitution of the Republic of Indonesia. The author then discusses the applicationof the provision of health services to patients with HIV by the ProvincialGovernments of DKI Jakarta and West Java Province and analysis of cases ofrefusal to provide health services to patients with HIV by health facilities in DKIJakarta and West Java Provinces. The study was conducted through a normativejuridical approach using secondary data, including legislation, books, and supportedby primary data in the form of interviews with related parties. The results of thestudy concluded that in the Provincial Governments of DKI Jakarta and West JavaProvinces have conducted several programs to reduce the number of HIV-infectedpatients and that every hospital patient, including PLWHA patients, is given theright by law to obtain humane, fair, honest and without discrimination contained inArticle 32 letter C UURS jo. Article 4 letter G of Law Number 8 of 1999 concerningConsumer Protection."

"Tesis ini membahas kesiapan puskesmas untuk mengimplementasikan PeraturanMenteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis BagiDokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer. Dokter di fasilitas pelayanankesehatan primer merupakan kontak pertama pasien yang diharapkan dapatmenegakkan diagnosis dan memberikan penatalaksanaan penyakit sedini mungkinsesuai dengan kebutuhan medis pasien. Untuk dapat menerapkan kebijakantersebut di puskesmas, dokter memerlukan dukungan/peran dari SDM kesehatanlainnya, kelengkapan obat, peralatan, sarana dan prasarana puskesmas yang sesuaidengan panduan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan sampelpenelitian yaitu tiga puskesmas di Kabupaten Garut dan terdapat 11 oranginforman untuk menggali informasi secara mendalam. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa ketiga puskesmas kurang siap untuk mengimplementasikankebijakan. Untuk itu, disarankan agar puskesmas menjadi Badan Layanan UmumDaerah (BLUD) dan meningkatkan upaya kesehatan masyarakat yang bersifatpromotif dan preventif, untuk Kementerian Kesehatan agar melengkapiFormularium Nasionaldengan obat-obat yang dibutuhkan di fasilitas pelayanankesehatan primer, dan untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Garut agar membuatperencanaan untuk pembanguan kesehatan di daerahnya dengan mengintegrasikansemua aspek, begitu pula dalam melakukan renovasi atau membuat bangunan barupuskesmas hendaknya mengikuti pedoman teknis bangunan dan prasaranapuskesmas.

---

This thesis discusses the puskesmas readiness to implement the Minister of Health Regulation No. 5 of 2014 about Clinical Practice Guidelines for Doctors in

Primary Health Care Facilities. Doctors in primary health care facilities is the first contact patients who are expected to uphold a diagnosis and give treatment of

diseases as early as possible in accordance with the medical needs of the patient.

In order toimplement this policy in puskesmas, doctors need support/the role of

other health human resources, equipment, medicines, facilities and infrastructure

of puskesmas that accordance with the guidelines. This research was qualitative

research with a sample of research are three puskesmas in Garut and there were 11

people toexplorein depthinformation. The results showed that all

threepuskesmasare lessreadytoimplementthe policy. It is recommended that

puskesmas be the Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) and increase promotive

and preventive activities,for the Ministry of Health in order to complement

NationalFormulariumwith needed medicines in primary health care facilities,

GarutHealth Office makes the development of health planning in the region by

integratingallaspectsandin doingrenovationsorcreatea newbuildingpus kesmasshouldfollowtechnicalguidelines forbuildingsandinfrastructure of puskesmas."