Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi PNS Kabupaten Sarolangun terhadap kualitas pelayanan administrasi kepegawaian BKP2D. Metode penelitian yang digunakan adalah survey dengan kuesioner terhadap 100 PNS sebagai responden yang berasal dari berbagai SKPD di Kabupaten Sarolangun. Analisis data menggunakan metode analisis statistik deskriptif dan analisis tabulasi silang (crosstab). Variabel-variabel yang diteliti terdiri dari 13 variabel yang merupakan parameter dalam pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 13 variabel, 11 variabel mendapatkan persepsi baik dari sebagian besar PNS Kabupaten Sarolangun yang menjadi responden, yaitu : tanggungjawab petugas pelayanan (81%), persyaratan pelayanan (81%), kenyamanan lingkungan (79%), prosedur pelayanan (79%), keamanan pelayanan (76%), kepastian jadwal pelayanan (74%), keadilan pelayanan (71%), kemampuan petugas pelayanan (68%), kepastian biaya pelayanan (63%), kesopanan petugas pelayanan (60%), dan kejelasan petugas pelayanan (57%). Sedangkan dua variabel mendapatkan persepsi tidak baik dari sebagian besar PNS Kabupaten Sarolangun yang menjadi responden, yaitu : kecepatan pelayanan (56%) dan kedisiplinan petugas pelayanan (51%).Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum kualitas pelayanan administrasi kepegawaian BKP2D baik, namun ada beberapa variabel yang harus segera diperbaiki dan ditingkatkan kinerjanya yaitu: kecepatan pelayanan, kedisiplinan petugas pelayanan, kejelasan petugas pelayanan, kesopanan petugas pelayanan, kepastian biaya pelayanan, kemampuan petugas, keadilan pelayanan, dan kepastian jadwal pelayanan.

---

ABSTRACT

This study is intended to analyze the perception of public servants in the regional government of Sarolangun on the quality of the personnel administration services facilitating by BKP2D. Furthermore, this research uses primary data on questioning 100 civil servants from various local public institutions in Sarolangun. This research method uses descriptive statistical and cross tabulation analysis.

Overall, by stipulating 13 variables to be examined which are parameters in measuring the Public Satisfaction Index, the output demonstrates that 11 variabels have shown good perception, among others: the responsibility of the service officers (81%), service requirements (81%), comfortable surroundings (79%), service procedures (79%), security in service (76%), regular schedule of service (74%), fair in the service (71%), the capability of the service officers (68%), fixed service charge (63%), courtesy and hospitality of the officers (60%), and service certainty (57%). In contrast, 2 variabels have not shown good perception, among others: speed of service (56%) and service discipline of the officers (51%).

Therefore, it can be concluded that the service providing by BKP2D is good. However, there are some variables that must be urgently improved, among others: speed of service, service discipline of the officers, service certainty, courtesy and hospitality of the officers, fixed service charge, the capability of the service officers, fair in the service, and regular schedule of service."

"Penelitian ini membahas mengenai persepsi pegawai terhadap kesiapan Sistem Informasi Perangkat Daerah (SIPD) di Bappeda Litbang Kota Probolinggo. Teori yang digunakan yaitu e-readiness yang digagas oleh Musa pada tahun 2010. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan metode pengambilan data mix method atau campuran (kuantitatif dan kualitatif). Adapun jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 68 orang atau setara dengan populasi pegawai Bappeda Litbang Kota Probolinggo. Terdapat tiga dimensi yang dianalisis dalam penelitian ini yaitu infrastruktur, pemerintah, serta kerangka kerja legal dan kebijakan. Hasil dari penelitian ini adalah dimensi infrastruktur mendapatkan skor yang tergolong tinggi yaitu sebesar 71%. Dimensi pemerintah mendapatkan skor rendah yaitu 96%. Dimensi kerangka kerja legal dan kebijakan mendapatkan skor tinggi yaitu sebesar 54%. Apabila disimpulkan maka kesiapan SIPD di Bappeda Litbang Kota Probolinggo berdasarkan persepsi pegawai mendapatkan skor rendah yaitu sebesar 51%. Hal tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan persepsi pegawai, Bappeda Litbang Kota Probolinggo belum siap dalam menerapkan SIPD dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah. Penyebab rendahnya persepsi pegawai mengenai kesiapan di Bappeda adalah akibat rendahnya dukungan pihak pemerintah serta tidak adanya pelatihan kepada para pegawai mengenai penerapan SIPD ini. Selain itu masih banyaknya gangguan yang terjadi pada laman SIPD juga menjadi salah satu faktor rendahnya skor kesiapan dalam penelitian ini.

---

This study discusses employee perception of readiness of Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) at Development Planning Agency at Sub-National Level Probolinggo City. E-Readiness theory from Musa (2010) is used in this study. This study used quantitative as research approach and mix method (quantitative and qualitative) as data collection method. The number of respondents in this study are 68 peoples or equivalent to the population of Development Planning Agency at Sub-National Level Probolinggo City employees. There are three dimensions analyzed in this study, including infrastructure, government, and legal frameworks and policy. The result of this research is that the infrastructure dimension gets a relatively high score of 71%. The government dimension gets a low score of 96%. The dimensions of the legal frameworks and policy get a high score of 54%. In conclusion, based on employee perception of the readiness of SIPD in the Development Planning Agency at Sub-National Level Probolinggo City gets a low score of 51%. This shows that according to employee perception the Development Planning Agency at Sub-National Level Probolinggo City. is not yet ready to implement SIPD in carrying out regional development planning. The cause of the low readiness in Bappeda is the lack of support from the government and the absence of training for employees regarding the implementation of SIPD. In addition, there are still many disturbances that occur on the SIPD page which is also a factor in the low readiness score in this study."

"Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi pengaruh motivasi pelayanan publik terhadap kepuasan kerja yang dimediasi oleh kesesuaian individu-organisasi dan komitmen terhadap organisasi pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian/Lembaga di wilayah Jabodetabek. Sebanyak 173 sampel yang digunakan bersumber dari Kementerian/Lembaga di Jabodetabek untuk melibatkan variasi yang representatif. Metode Structural Equation Modeling (SEM) digunakan sebagai alat analisis utama, dengan software Smart PLS sebagai instrumen pengolahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi pelayanan publik memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja ketika dimediasi oleh kesesuaian individu-organisasi dan komitmen terhadap organisasi. Temuan menarik pada penelitian ini adalah peran mediasi oleh kedua variabel mediator tersebut, yaitu kesesuaian individu-organisasi dan komitmen terhadap organisasi adalah sebagai full mediator. Pada penelitian ini juga menemukan bahwa motivasi pelayanan publik pada karyawan sektor publik belum dapat berpengaruh secara positif atau berpengaruh secara langsung terhadap kepuasan kerja.

---

This study examines the influence of public service motivation on job satisfaction, mediated by person-organizational fit and organizational commitment among civil servants of Ministry/Agency in Jabodetabek. A total of 173 samples were obtained from Ministries/Agencies in Jabodetabek to ensure representative variation. The Structural Equation Modeling (SEM) method is used as the main analysis tool, with Smart PLS software as the data processing instrument. The research findings indicate that public service motivation has a significant positive effect on job satisfaction when mediated by person-organization fit and organizational commitment. An interesting aspect of this study is the mediating role of the two mediator variables, person-organization fit and organizational commitment, as full mediators. Additionally, this study unable to provide evidence that public service motivation among public sector employees has a directly positive impact on job satisfaction."

"ABSTRAKTata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dewasa ini menjadi tuntutan yang berkembang dari masyarakat. Pemerintah sebagai pelayan masyarakat memiliki kewajiban untuk mewujudkan harapan masyarakat tersebut. Salah satu bentuk upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan atau yang dikenal dengan e-government yang kemudian diatur dalam peraturan presiden RI sebagai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dalam pengembangan SPBE tersebut diperlukan suatu perencanaan dan kebijakan strategis yang tepat agar manfaatnya betul-betul efektif dan mampu mendukung serta meningkatkan kinerja pemerintah di tengah berbagai kebijakan yang menuntut efisiensi dan transparansi anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun perencanaan strategis sistem informasi (PSSI) untuk Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Cirebon menggunakan metodologi Peppard dan Ward dengan mengkombinasikan beberapa alat analisis seperti Critical Success Factor, Value Chain Analysis dan SWOT untuk menghasilkan usulan rancangan strategis sistem informasi yang terdiri dari strategi SI, strategi TI, dan strategi manajemen SI/TI, sehingga pengembangan SI/TI bukan lagi sebagai cost center tetapi diposisikan sebagai pemungkin (enabler) yang memberikan nilai dan manfaat (value center) bagi organisasi dan pemerintah daerah. Dengan adanya PSSI ini diharapkan mampu memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi organisasi dalam menjalankan aktivitas bisnisnya.

---

ABSTRACTGood governance today is a growing demand from the community. The government as a public servant has an obligation to realize the expectations of the community. One form of government efforts to improve service to the community and realize good governance is by utilizing information technology in the process of administering government, known as e-government, which is then regulated in the presidential regulation of Indonesia as an Electronic-Based Government System. In developing the Electronic-Based Government System, it is necessary to have appropriate strategic planning and policies so that the benefits are truly effective and able to support and improve government performance amid policies that demand budget efficiency and transparency. This study aims to develop an Information System Strategic Planning for Regional Civil Service and Training Agency of Cirebon using the Peppard and Ward methodology by combining several analytical tools such as the Critical Success Factor, Value Chain Analysis and SWOT to produce strategic design proposals information system consisting of IS strategies, IT strategies, and IS / IT management strategies, so that the development of IS / IT is no longer a cost center but is positioned as an enabler that provides value and benefit to organizations and local governments. With the information system strategic planning existence of , it is expected to be able to provide solutions to the problems faced by the organization in carrying out its business activities."

"Tesis ini membahas tentang Proses Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Biro Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara yang dilaksanakan pada tahun 2015. Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivist dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penilaian kinerja yang dijalankan pada Biro Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara terdiri dari 4 empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan peninjauan kembali. Pemanfaatan hasil penilaian kinerja sudah digunakan sebagai salah satu persyaratan administratif dalam proses kenaikan pangkat, pemberian penghargaan dan seleksi promosi jabatan. Permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah belum adanya standar kinerja yang jelas sebagai pedoman dalam mengukur kinerja pegawai. Pejabat penilai belum melakukan pencatatan terhadap hasil pengamatan perilaku kerja pegawai dan tidak seluruh pegawai mengumpulkan laporan hasil kerja sehingga hasil penilaian masih terlihat subyektif karena kurangnya bukti-bukti pendukung. Hasil penilaian kinerja belum dimanfaatkan sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja dan pengembangan kompetensi pegawai.

---

This thesis discusses the process of Performance Assessment of Civil Servants in the Civil Service Bureau of National Civil Service Agency conducted in 2015. This study used a postpositivist approach and qualitative method. The results showed that the performance appraisal process that runs on the Civil Service Bureau of the State Personnel Board consists of four 4 phases planning, implementing, assessing and reviewing. Utilization of performance appraisal results has been used as one of the administrative requirements in the process of promotion, awards, and selection for job promotion.

Problems were found in this study is there is no clear performance standards as a guide in measuring employee performance. Assessor officials have not done recording the observations of the behavior of employee and not all employees gather reports on the work result, so that it still looks a subjective assessment results due to lack of supporting evidence. The results of performance appraisal has not been used as the basis for the payment of benefits employee performance and competencies development."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi intensi PNS Badan Kepegawaian Negara RI dalam membayarkan zakat profesinya pada BAZNAS. Theory of Planned Behavior yang dimodifikasi dengan tambahan variabel Literasi Zakat PUSKAS BAZNAS menjadi dasar landasan teori penelitian ini. Metode penelitian berupa kualitatif survey dan menggunakan SEM-PLS (Structural Equation Modelling-Partial Least Square) sebagai alat analisisnya. Sampel berupa 119 orang PNS BKN yang bertugas di BKN RI Pusat. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pengetahuan zakat tidak berpengaruh secara langsung terhadap intensi membayar zakat ASN, namun secara bersama-sama dengan variabel lainnya, yaitu Attitude Towards Behaviour, Subjective Norms dan Perceived Behavioral Control mempengaruhi intensi membayar zakat PNS BKN. Variabel Attitude Towards Behaviour dan Perceived Behavioral Control mempengaruhi intensi membayar zakat PNS BKN sedangkan variabel Subjective Norms tidak berpengaruh terhadap intensi membayar zakat PNS BKN.

---

This study studies the factors that influence the intention of the Civil Servants of Badan Kepegawaian Negara RI in paying their zakat profession at BAZNAS. The Theory of Planned Behavior which is modified with the addition of Zakat Literacy by PUSKAS BAZNAS’s variable, form the basis of this research theory. The research method using qualitative survey and SEM-PLS (Structural Equation Modeling-Partial Least Square) as an analysis tool. The sample consisted of 119 BKN civil servants who were assigned at BKN RI Pusat. Results indicated that zakat knowledge had no direct effect on BKN civil servants’s intention to pay zakat, but jointly with other variables, Attitude towards behaviour, Subjective norms dan Perceived Behavioral control, had significant effects on BKN civil servants’s intention to pay zakat. Attitude towards behaviour and Perceived Behavioral control had significant effects on ASN intention to pay zakat. Subjective norms had no significant effects on BKN civil servants’s intention to pay zakat."

"Penyelenggaraan Diklat akan efektif dan efisien bila merancang pelatihan dengan terstruktur melalui tahapan analisis/identifikasi, desain, implementasi, dan evaluasi, dikatakan Stone (2011:348) the effectiveness of training and development is enhanced when training activities are preceded by comprehensive analysis. Dampak negatif yang dirasakan bila analisis tidak dilakukan diantaranya tidak sesuainya tujuan Diklat dengan peserta yang hadir, demotivasi mengikuti pembelajaran, kerugian organisasi membiayai penyelenggaraan Diklat relatif mahal, dan investasi SDM di masa mendatang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Perlu dikaji keadaan yang sesungguhnya pelaksanaan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) Teknis Manajemen PNS di Pusat Pengembangan ASN BKN beserta kendala yang dihadapi, selain itu mendapatkan instrumen AKD Teknis Manajemen PNS yang sesuai diterapkan di Pusat Pengembangan ASN BKN.Pendekatan penelitian ini post-positivis karena berawal degan menguji teori pelatihan SDM melalui AKD, metode pengumpulan data kualitatif dan strategi triangulasi digunakan untuk validitas data yang terkumpul. Model AKD di BKN menggunakan instrumen analisis tugas yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan AKD Teknis Manajemen PNS, namun AKD belum efektif dilaksanakan di BKN. Terkendala oleh tidak adanya koordinasi kerja antar unit dalam melaksanakan AKD, pelaksana tugas tidak mengetahui ketersediaan pedoman atau alat ukur AKD, penugasan AKD dalam struktur organisasi dan tata kerja BKN tidak tegas, SDM tidak tersertifikasi TNA, komitmen pimpinan tidak diimplementasikan dengan baik, dan belum ada standar kompetensi jabatan.Dengan tidak digunakannya Peraturan Kepala BKN Nomor 17 Tahun 2011 perlu varian baru berupa instrumen analisis dalam perancangan pelatihan yang sesuai untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, instrumennya yaitu analisis Forum Group Discusion dengan keunggulan cepat, data yang diperoleh lebih kaya/dalam, dan memberikan nilai tambah. Instrumen berikutnya analisis Litingring/DIF (Kesulitan Kepentingan Keseringan/ Difficulties Importancy Frequency) yang dapat diimplementasikan menggunakan eManajemen Diklat secara daring.<

---

The implementation of training and development will be effective and efficient if the instructional sistem design is structured by the analysis, design, implementation, and evaluation, Stone (2011:348) the effectiveness of training and development is enhanced when training activities are preceded by comprehensive analysis. There will be any negative effect if the analysis is not conducted among other are that the goals of the training and development is not adjusted to the participants attending it, the de-motivation in joining the learning, the organizational loss in funding the relative expensive training and development implementation and the human resource investment in the future is not based on what is expected. It is necessary for any study to the real implementation of Civil Servant Management Technique Training Need Analysis at the ASN Development Centre, National Civil Service Agency (NCSA) as well as for the obstacles faced, also to get the appropriate instrument of Civil Servant Management Technique Training Need Analysis implemented at the ASN Development Center NCSA.

The study approach is post-positivist because it starts by testing the human resource training theory by training need analysis, the qualitative data collection and the triangulation strategy are used to validate the data collected. training need analysis model uses the instrument of task analysis determined in the Regulation of Head of NCSC number 17 of 2011 concerning the Guidance of Civil Servant Management Technique Training Need Analysis Implementation, but training need analysis is not yet conducted effectively at NSCS. It is constrained by the absence the coordination intra-units in implementing the training need analysis, the task implementers do not know the guidance or training need analysis metering tool availability, the training need analysis assignment in the NCSC organizational structure and procedure are not strict, the human resources are not certified to the training need analysis, the leader commitment is not implemented correctly, and there is not positional competence standard.

By not being used Regulation of Head of NCSC number 17 of 2011 is necessary for the new variant as the analysis instrument in designing the training appropriately to identify the training demand, its instruments are the FGD analysis with the fast superiority, the data obtained is richer / deeper, and gives additional values. The following instrument is the DIF (Difficulties Importancy Frequency) analysis to be implemented by using e-Management Training on-line."

"Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat berperan dalam suatu organisasi atau pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada publik. Untuk itu, dibutuhkan suatu sistem rekrutmen dan seleksi yang sesuai dengan sistem merit agar menghasilkan aparatur sipil negara yang berkualifikasi dan kompeten dibidangnya. Pada pelaksanaan rekrutmen dan seleksi selama ini masih sarat kecurangan serta Korupsi, Kolusi dan Nepotisme KKN . Untuk itu, Badan Kepegawaian Negara BKN mengembangkan metode seleksi dengan menggunakan alat utama yaitu Computer Asissted Test CAT. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil CPNS di Badan Kepegawaian Negara BKN dalam mewujudkan sistem merit di Indonesia. Penelitian ini menggunakan teori utama standar seleksi yang dikemukakan oleh Noe dkk 2008 yang terdiri dari lima dimensi yaitu realibility, validity, generalizability, utility dan legality dan sistem merit. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist di mana teori standar seleksi dan sistem merit menjadi dasar analisis temuan penelitian. Data diperoleh dari wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seleksi CPNS yang dilaksanakan pada tahun 2017 sudah menunjukkan arah perwujudan sistem merit dimana seleksi dilakukan berlandaskan kepada kualifikasi dan kompetensi peserta tanpa membedakan asal usul, ras dan golongan serta kekurangan fisik dari peserta. Hal tersebut terlihat dari indikator-indikator yang terpenuhi dan keseluruhan pelaksanaan seleksi telah berlandaskan peraturan perundangan yang berlaku. Namun, perwujudan ini dirasa masih kurang sempurna karena belum menggunakan hasil final seleksi sebagai bahan acuan dalam mengevaluasi dan memetakan kinerja CPNS.

---

Human resource is one of the factor that play a big role in an organization or Government in providing services to the public. Therefore, a recruitment and selection system that is appropriate to the merit system is required to produce civilian state apparatus who are qualified and competent in their field. All this time, the implementation for recruitment and selection indicates that there 39 s still fraud and CCN Corruption, Collution, Nepotism. Badan Kepegawaian Negara BKN developing the method with the use of primary tools which is computer asissted test CAT.

This study aims to describe the implementation is a candidate for civil servants in BKN in the realization of the merit system in Indonesia. This research will use the primary theory which is standard selection by Noe et al 2008 . It consists of five dimensions which is reliability, validity, generalizability, utilities and merit system.

This research use post positivist approaches where standard theory is the base of the merit system and the analysis of the research findings. The data is obtained from the interviews, and the study of literature.

The results showed that the selection of CPNS conducted in 2017 has shown the direction of the merit system where the selection is based on the qualification and competence of participants without distinguishing the origin, race and class and physical deficiencies of the participants. This can be shown from the indicators that are met and the overall implementation of the selection has been based on the applicable legislation. However, this manifestation is still not perfect yet because the final result of selection has not been used as a reference in evaluating and mapping the performance of CPNS."

"

Penelitian ini melihat dampak penerapan Performance Related-Pay (PRP) terhadap performa Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menangani aduan masyarakat melalui Aplikasi Citizen Relation Management (CRM) di DKI Jakarta. Aplikasi CRM merupakan aplikasi yang dikembangkan dan dikelola oleh Jakarta Smart City (JSC) untuk mempermudah ASN menangani aduan masyarakat. Penelitian ini menganalisis data panel jumlah rasio laporan aduan selesai di 267 kelurahan selama bulan Januari 2016 hingga bulan Desember 2019. Dengan menggunakan pendekatan difference-in-differences (DID), penelitian ini menemukan bahwa secara rata-rata, setelah adanya kebijakan PRP, terjadi peningkatan tren jumlah rasio laporan selesai atau penanganan aduan di kelurahan-kelurahan rawan banjir sebesar 6,53% dengan tingkat signifikansi pada tingkat 1%. Selanjutnya, efek kebijakan PRP ditemukan positif namun lebih rendah pada saat kelurahan rawan banjir berada di dekat daerah aliran sungai dibandingkan dengan kelurahan rawan banjir yang tidak berada di dekat daerah aliran sungai. Temuan penelitian ini mendukung literatur yang menjelaskan bahwa PRP akan memotivasi pemberi layanan publik dalam meningkatkan performa mereka.

---

This research views the effect of Performance Related-Pay (PRP) policy towards civil servants performance on handling citizen complaints through the Citizen Relation Management (CRM) application in DKI Jakarta. CRM application developed and managed by Jakarta Smart City (JSC) for civil servants to effectively handle public complaints. This research analyzes panel data on total ratio data of complaint reports solved in 267 urban villages from January 2016 to December 2019. By using the difference-in-differences (DID) approach, the findings of this research show that after implementing the PRP policy, there was a 6,53% increase in the trend of solving the complaints in urban villages that are prone to flooding with a significance level of 1%. Furthermore, the effect of the PRP policy was shown to be lower on urban villages that are located close by the river, compared to the urban villages that are located far from the river.  The findings of this research support previous literature studies, that found PRP motivates civil servants to increase their work performance.

 

"