Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada tahun 2015 jumlah penyalahguna narkoba diproyeksikan ± 2,8% atau setara dengan ± 5,1 - 5,6 juta jiwa dari populasi penduduk Indonesia. Upaya penanganannya melalui proses rehabilitasi secara menyeluruh dan berkelanjutan sampai pulih mencakup berbagai layanan sosial dan medis yang diperlukan untuk membantu pemulihan. Berdasarkan data, tidak semua residen dapat menyelesaikan program yang telah ditentukan. Data dari tahun 2013 sebanyak 380 residen dari 883 residen (43%) dan 2014 sebanyak 246 dari 843 residen (29,2%), Pada tahun 2015 sampai dengan Bulan Mei 2015 sebanyak 46 residen dari 261 (22,3 %) orang residen yang drop out pada fase rehabilitasi sosial. Keberhasilan atau kegagalan suatu program rehabilitasi penyalahguna narkoba dipengaruhi oleh faktor-faktor yang saling berkaitan antara lain karakteristik residen, Sumber Daya Manusia (SDM), dan dukungan keluarga.Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengetahui Peran Faktor karakteristik residen, Sumber Daya Manusia (SDM), dan Dukungan Keluarga dalam Implementasi Program Rehabilitasi Sosial di Besar Rehabilitasi BNN. Lokus dalam penelitian ini dilakukan di Balai Besar Rehabilitasi BNN, dimana yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah residen Balai Besar Rehabilitasi BNN yang sedang menjalani rehabilitasi sosial, pegawai dan keluarga residen.Berdasarkan faktor-faktor yang diteliti, faktor yang mendorong implementasi program rehabilitasi sosial di balai Besar Rehabilitasi BNN adalah faktor dukungan keluarga dan Sumber Daya manusia (SDM). Faktor penghambat dalam implementasi rehabilitasi sosial adalah faktor karakteristik residen dan keterlibatan keluarga. Dari faktor-faktor tersebut, faktor pendorong implementasi dalam program rehabilitasi sosial yang paling kuat adalah faktor Sumber Daya Manusia (SDM), sedangkan faktor penghambat implementasi program rehabilitasi sosial adalah faktor karakteristik residen dan faktor keterlibatan keluarga dengan kualifikasi sedang. Balai Besar Rehabilitasi BNN hendaknya meningkatkan intervensi khususnya resistensi residen dan meningkatkan keterlibatan keluarga dalam program rehabilitasi sosial untuk mendukung pemulihan residen.

---

At 2015 the number of drug abusers projected ± 2.8% or equivalent with ± 5.1 tp 5.6 million of the inhabitants population of Indonesia. The efforts of handling the drug abusers through a comprehensive rehabilitation process and continuing to recover covers a variety of social and medical services which is needed to help the recovery. Based on the data of the year, in 2013 prove that 380 of the 883 residents (43%) and data in 2014 prove that 246 of the 843 residents (29.2%), in 2015 till May 2015 prove that 46 of the 261 residents (22.3%) was drop out at the phase of social rehabilitation. The success or failure of a program rehabilitation of drug abusers is affected by factors that are interrelated among other characteristics of the residents, human resources, and family support.

This research approach uses a qualitative approach to know the part of resident characteristics factor, human resources and family support in the implementation of social rehabilitation program at the Rehabilitation Center of National Narcotics Board. The locus in this research conducted at Rehabilitation Center of National Narcotics Board of Republic Indonesia, the subject in this research were residents in social rehabilitation program, staffs, and resident families.

Based on the factors that have been studied, the factors that encourage the implementation of the social rehabilitation program at Rehabilitation Center of National Narcotics Board of Republic Indonesia is factor of family support and human resources. Inhibiting factor in the implementation of social rehabilitation is factor of resident characteristic and factor of family involvement with sufficient qualifications. Rehabilitation Center of National Narcotics Board of Republic Indonesia should improve interventions especially for resident resistance and increase family involvement in social rehabilitation program to support the recovery of resident."

"Pencatatan dan pelaporan peserta internsip saat ini masih manual, yaitu baik oleh peserta, pendamping, wahana dan Komite Internsip Dokter Indonesia. Hal tersebut menyebabkan masih sulitnya data diolah, karena belum ada basis data yang dapat digunakan untuk mengeluarkan informasi yang dibutuhkan. Penelitian ini merancang sistem pencatatan dan pelaporan peserta internsip yang mampu menyediakan data dan informasi dari seluruh wahana. Metodologi yang digunakan dalam pengembangan sistem ini adalah Prototype. Data dikelola melalui cara telaah dokumen dan wawancara mendalam. Sistem yang dikembangakan membantu peserta, pendamping, wahana dan Komite Internsip Dokter Indonesia sejak registrasi pencatatan sampai dengan pelaporan dan sertifikasi. Banyak informasi yang dihasilkan dari basis data seperti: indikator kinerja bagi peserta internsip, pendamping dan wahana. Pengejawantahan sistem dapat terlaksana dengan baik jika didukung oleh aspek manusia, keuangan, material, metode, mesin dan legal telah dipersiapkan. Agar berjalan optimal, perlu kebijakan untuk mendukung pemanfaatan teknologi komputer di wahana, serta mekanisme pengiriman data secara manual apabila terjadi kelumpuhan pada jaringan internet.

---

The activities of recording and reporting of participants internship have beendone manually by the participants, supervisor, health facilities and the Indonesia Committee of Internship Doctor. This causes the difficulty of processing data since there is no database availabe that can be used to issue the needed information. It is important to conduct a research in order to design a system for recording and reporting internship participants that can provide data and information from all the health facilities, using the prototype methodology. Data is managed by analysing documentandconducting in-depth interviews. The development of the sistem is aimed to help participants, supervisor, health facilities and the Indonesia Committee of Internship Doctor, starting form recording registration until reporting and certification. Many information can be developed from database such as: performance indicator for participants internship, supervisor and health facility. The implementation of the system can be implemented properly if it is supported by human, financial, material, method, machine and legal aspects. In order to run the system optimally, it need policies to support the use of computer technology in health facilities, as well as the delivery mechanism for data manually in case of paralysis on the Internet."

"Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi- dengan jumlah total karyawan saat ini sekitar 1300 karyawan yang menyebar hampir di seluruh wilayah Indonesia- ingin melakukan transformasi organisasi yang berkaitan dengan cara mengelola dan mengembangkan human capital untuk mencapai tujuan akhir yang diinginkan, yaitu individu yang kompeten (individual competency) dan organisasi yang mumpuni (organizational capability). Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam sebuah organisasi ada keterkaitan yang erat antar satu unit dengan unit atau bagian yang lain maupun antar individu dan kelompok-kelompok dalam organisasi, yang seeara bersamaan akan mempengaruhi organisasi secara keselumhan sebagai suatu sistem yang terbuka yang terus menerus berkembang, beradaptasi dan menyesuaikan dengan kebutuhan luar organisasi untuk mencapai performa bisnis perusahaan Berkaitan dengan hal ini, Manajer Human Resources melakukan wawancara dengan jajaran manajemen puncak (sejumlah General Manager dan Direktur) mengenai peran Unit Human Resources dalam pandangan mereka sebagai pengguna jasa human resources. Solusi inovatif yang diajukan sebagai jawaban terhadap adanya kesenjangan ini adalah dengan “mengubah pola kerja antara Unit Human Resources dengan Unit Business menjadi pola kerja kemitraan (partnership), yang disebut sebagai Human Resources Business Partnership (HRBP). HRBP merupakan konsep yang muneul sekitar tahun 1997, diformulasikan oleh Dave Ulrich dari Harvard Business School, yang mendudukkan Human Resources Unit sebagai Business Partner (mitra) bagi Unit Business yang lain, berdasarkan 4 peran penting dari Human Resources; pertama sebagai Mitra Strategis (Strategic Partner), kedua sebagai Pakar Administratif (Administratif Expert), ketiga sebagai Pendukung Karyawan (Employee Champion), dan keempat sebagai Agen Perubahan (Change Agent). Agar dapat berperan sebagai mitra bagi Unit Business, maka Unit Human Resources perlu mengembangkan keempat peran tersebut."

"Tesis ini membahas pelaksanaan program KB di Kabupaten Lebak di era otonomi daerah pasca dikeluarkannya PP Nomor 38/2007 dan PP Nomor 41/2007 dilihat dari pengaruh struktur birokrasi, sumber daya manusia, dan ketepatan alokasi anggarannya terhadap pencapaian target hasil program KB di Kabupaten Lebak. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain penelitian deskriptif analitik. Hasil penelitian menemukan bahwa struktur birokrasi dalam pelaksanaan KB di Kabupaten Lebak belum berjalan maksimal, baik dari struktur organisasi yang belum mencakup aspek penting program KB, dan belum adanya SOP untuk pelaksanaan Program KB, serta kurangnya koordinasi antar instansi. Selain itu, penelitian ini juga menemukan penurunan sumber daya manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Alokasi anggaran Program KB yang ada di Kabupaten Lebak jumlahnya masih minim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum tercapainya target program KB di Kabupaten Lebak dipengaruhi oleh ketiga variabel tersebut. Untuk itu perlu adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak untuk menjadikan Program KB menjadi Program prioritas di Kabupaten Lebak.

---

This thesis discusses the implementation of Family Planning Program in Lebak Regency during Regional Autonomy Era after the publication of PP No. 38/2007 and PP No. 41/2007 from the perspective of bureaucratic structure, human resources, and budget allocation accuracy. This research is a qualitative research with analytic descriptive research design. The research found that bureaucratic structure in the implementation of family planning program in the regency is not yet well managed, organization structure has not yet covers the important aspect of the family planning program, the SOP has not yet been formed and there is lack of coordination between the organizations. There is also qualitatively and quantitatively decreasing of human resources. The budget allocation for family planning program in Lebak was not adequate. The result of this research shows that the three variables are the main reasons of the failure of the targets achievement. Therefore, it is important for Lebak government to have strong commitment to make family planning program in this regency as a priority."

"Rancangan program penelitian ini dibuat untuk dapat menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi kineja pegawai biro SDM dan Organisasi. Kinerja menjadi penting karena dalam upaya mencapai indikator Organisasi yang telah ditetapkan maka setiap pegawai harus bekerja sebaik-baiknya dalam pencapaian tujuan masing-masing unit kerjanya. Bekerja sebaik-baiknya terukur melalui kinerja.Mewujudkan pegawai dengan kinerja merupakan tugas utama SDMO. Bebepara cara telah diupayakan, namun sampai saat ini upaya pencapaian kondisi itu belum berhasil.Timbul pertanyaan mengapa ? Untuk mengetahui terjadi itu maka terlebih dahulu perlu diadakan penelitian di lingkungan biro SDMO. Hasil penelitian diharapkan dapat rnemberikan jawaban yang akurat akan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai Biro SDMO, sehingga apapun upaya yang dilakukan selama menggunakan hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pengaruh yang nyata pada pencapaian kinerja ideal pegawai.Berdasarkan kajian literatur dan menggabungkan beberapa teori tentang kinerja maka didapatkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah faktor kecerdasan individu, faktor persepsi tentang iklim psikologis dan faktor gaya manajemen memiliki kaitan dan mempengaruhi tenaga kerja. Khususnya untuk faktor persepsi tentang iklim organisasi memiliki pengaruh pada kinerja melalui faktor intervening, yaitu sikap kerja dan motivasi. Persepsi tentang lingkungan menghasilkan data-data dan bila data tersebut disikapi sebagai nilai yang positif dan negatif disebut sebagai sikap. Sikap adalah penilaian pada suatu data dan fakta dalam lingkungan. Sikap sebagai pedoman untuk menampilkan perilaku. Sikap kerja akan mendukung penampilan perilaku kerja. Dalam lingkungan kerja, sikap kerja terdiri dari kepuasan kerja dan komitmen organisasi. Dengan sikap kerja positif akan mendukung tampilkan perilaku yang positf dalam bekerja, seperti : mengerjakan tugas pada waktunya dan memberikan kontribusi pada pekerjaan kelompok. Sikap keda memiliki pengaruhnya pada motivasi kerja. Diharapkan dengan sikap positif akan mendukung motivasi kerja yang positif pula. Seluruh faktor-faktor tersebut di atas memberikan perannya pada perilaku yang menampilkan kinerja. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kecerdasan individu, persepsi tentang iklim psikologis, gaya manajemen. Variabel perantara adalah sikap kerja (yaitu kepuasan kerja dan komitmen ) dan motivasi.Hipotesa yang ditegakkan, yaitu seluruh variabel bebas dan variabel perantara memiliki pengaruh pada variabel terikat. Jumlah sampel yang digunakan adalah 44 orang, mengikuti teori dari David van Amburg of Market Sources (dikutip oleh Mitchell dan Jolley, 1992 dalam Smither, 1996), sehingga ada kesetaraan antara populasi dan jumlah sampel. Metode random sampling digunakan dengan teknik sampel stratified sampling. Sampel yang diambil berdasarkan jenis jabatan.Alat ukur yang digunakan adalah APM (advanced progressive matrices), kuesioner persepsi tentang iklim psikologis, kuesioner kepuasan kerja dan kuesioner komitmen kerja, kuesioner motivasi dan kuesioner gaya manajement serta formulir daftar penilaian prestasi pegawai (DP3). Pengolahan data direncanakan dengan metode Structural Equation Modeling (SEM) dengan pertimbangan bahwa varibel yang digunakan adalah tidak tampak (not asbervable).Rencana program penelitian ini akan dilaksanakan bersama Konsultan Eksternal dan dibantu dengan Tim Kerja Internal Biro SDMO."

"Kawasan ekonomi khusus di Asia Tenggara bersaing dengan memberikan insentif sebagai stimulus untuk menarik investor asing. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan kawasan untuk beradaptasi dalam persaingan dan lingkungan yang tidak stabil untuk mencapai daya saing. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi secara empiris pengaruh antara sumber daya dan ketidakstabilan politik terhadap kapabilitas dinamis dalam mewujudkan daya saing daerah, yang dimoderatori oleh peran pemerintah. Penelitian ini menggunakan Structural Equation Model (SEM) dengan pendekatan Partial Least Square (PLS) berdasarkan data dari 103 investor baik domestik maupun asing di Batam.Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya manusia dan sumber daya pengetahuan merupakan sumber daya yang berpengaruh terhadap kapabilitas dinamis dalam penciptaan daya saing, begitu juga dengan situasi politik yang tidak stabil memiliki pengaruh negatif terhadap pembentukan kapabilitas dinamis. Selain hasil diatas, kapabilitas dinamis memiliki pengaruh langsung terhadap penciptaan daya saing regional, namun peran pemerintah tidak memiliki pengaruh sebagai moderasi antara kapabilitas dinamis dengan daya saing kawasan

---

Special economic zones in Southeast Asia compete by providing incentives as a stimulus to attract foreign investors. Therefore, a regional capability is required to adapt to the competition and an unstable environment to achieve competitiveness. This study aims to empirically explore the influence between resources and political instability on the dynamic capability in realizing regional competitiveness, which is moderated by the role of government. This study uses Structural Equation Model (SEM) with the Partial Least Square (PLS) approach based on data from 103 both domestic and foreign investors in Batam.

The result shows that human resources and knowledge resources influence dynamic capabilities in creating Batam's competitiveness. Moreover, political instability has a negative effect on dynamic capabilities. In addition to this study, the role of government does not influence as moderating between dynamic capabilities and regional competitiveness.

"

"Tugas akhir dengan judul Kompetensi Human Resources Unit Managers unruk Menjalankan Peran Human Resources sebagai Business Partner pada Direktorat SDM Ul-BHMN ini, dilakukan karena pengelolaan human capital dalam industri pendidikan sangat penting dan strategis. Human capital dalam industri ini merupakan modal utama sebagai sumber inovasi dan pembaharuan sehingga pengelolaannya pun harus dilakukan dengan optimal.Pentingnya pengelolaan dan peran human capital dalam organisasi U1 yang sekarang ini, ditunjukkan dengan dibentuknya Direktorat SDM dan ditetapkannya manajemen sumber daya manusia yang berbasis kompetensi. Hal ini sangat beralasan karena perubahan manajemen dari birokratis menjadi profesional menghendaki individu yang kompeten (individual competency).Spencer & Spencer (1993) menyatakan bahwa performance individu saat ini lebih penting dari pada past performance, sehingga perubahan paradigma manajemen menjadi profesional harus menekankan kepada tingkat kompetensi tertentu.Sebagaimana individu lain dalam organisasi, HR unit managers harus memiliki kompetensi yang diperlukan agar berhasil mengelola human capital di unit HR-nya. Kompetensi yang mereka miliki harus sejalan dengan kondisi dan strategis bisnis organisasi ke depan, untuk meraih peluang mencapai keunggulan di era pasar bebas.Konsep Human Resources Business Partnership (HRBP) yang mendudukkan HR unit sebagai business partner (mitra) bagi unit bisnis yang lain, merupakan suatu konsep manajemen sumber daya manusia yang penting. HRBP yang meletakan peran human resouces sebagai mitra strategis (strategic partner), pakar administratif (admnistratif expert, pendukung karyawan (employee champion), dan sebagai agen perubahan (change ageny memungkinkan sekali menjadi frame dalam kebijakan pengelolaan human capital di UI-BHMN.Untuk menjalankan peran di unit SDM UI-BHMN, maka kompetensi yang diperlukan HR unit managers adalah: (1) Planning & Problem Solving Cluster : Analitycal Thinking Problem Analysis; (2) Leading & Managing Others Clusters : Team Orientation, Motivating Others; (3) Working Through Others Cluster : Interpersonal Skill. Influencing Skill, Resolving Conflicts; (4) Achieving Result Cluster : Iniative. Decision Making. Ability to Deal with Complexity, Practical Business Orientation, Adaptobility.Melalui implementasi HRBP diharapkan unit bisnis memperoleh dukungan yang lebih tinggi dari unit HR, hubungan kerja dan komunikasi yang lebih baik antara unit HR dan unit bisnis, lebih cepat dalam proses penyelesaian semua permasalahan SDM dalam organisasi, kemampuan lebih tinggi dalam mengelola SDM yang diperoleh manajer lini hingga terampil dalam melakukan supervisi, coaching, konseling, mentoring dan sebagainya."

"Polri Sebagai institusi yang memegang peranan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam Reformasi Birokrasi Polri secara berkelanjutan selalu melakukan perubahan baik dari segi struktural, instrumental dan cultural, dan salah satu aspek pentingnya adalah bidang sumber daya manusia. Hal ini termasuk dalam hal penempatan personel pada suatu jabatan baik sebagai bentuk promosi, penyegaran maupun demosi yang sesuai dengan kapabilitas dan kemampuannya. Untuk mengetahui kompetensi setiap personelnya, Polri melakukan penilaian menggunakan metode Assessment Center kepada setiap personelnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Asssessment Center Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan dengan cara pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi, dengan tujuan untuk menganalisa terkait Implementasi Assessment di Polda Kep. Bangka Belitung, Keterkaitan Assessment dengan penempatan jabatan dan Dampak Assessment terhadap personel dan organisasi. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pertama pelaksanaan Assesment Center pada Polda Kep. Bangka Belitung belum berjalan secara optimal, dikarenakan dukungan anggaran yang terbatas. Kedua Assessment tidak selalu terkait dengan penempatan jabatan personel, hal tersebut dikarenakan masih ada kebijakan pimpinan dan faktor lain yang mempengaruhi dalam penempatan jabatan personel. Ketiga bahwa Assessment yang tidak sesuai ketentuan akan memberikan dampak pada pembinaan karier personel yang kurang adil serta terkesan subyektif (sudah mengikuti Assessment jabatan tertentu tapi tidak menjabat dalam jabatan tersebut, belum mengikuti Assessment jabatan tertentu tapi sudah menjabat dalam jabatan tersebut dan tidak pernah ikut Assessment juga tidak menjabat) serta Reformasi Organisasi Polri tidak tercapai dengan baik.

---

POLRI is a civil institution have an important role maintaining security, social order, law enforcement and providing protection and service to the community. Bureaucratic Reform of the Indonesian National Police Have an impact on changing structures, instrumental and cultural, one of the important aspects is human resources. This includes the replacement of personnel in a matched position either as a form of promotion, refreshment, or demotion in accordance with their capabilities and abilities. To find out the competency of each personnel, Polri has been conducting an assessment using the Assessment Center method for each personnel as stipulated in the Chief of Police Regulation Number 5 of 2016 concerning the Implementation of the Assessment Center for the Indonesian National Police. This research used qualitative approach conducted by collecting data in the form of interviews, observation, and documentation, with the aim of analyzing related to the Implementation of the Assessment at Regional Police of Kep. Bangka Belitung, Linkage of Assessment with position placement and Assessment Impact on personnel and organizations. The result found that first, the implementation of the Assessment Center at Regional Police of Kep. Bangka Belitung has not run optimally, due to limited budget support. Secondly, Assessments are not always related to the placement of personnel positions, this is because there are leadership policies and other factors that influence the placement of personnel positions. Third, Assessment that is not in accordance with the provisions will have an impact on personnel career development that is unfair and seems subjective (already taking an Assessment for a certain position but not serving in that position, has not taken part in an Assessment for a certain position but has already served in that position and has never participated in an Assessment either not serving)."

"Perkembangan e-government dan teknologi yang terjadi, mendorong perubahan dalam berbagai aspek, seperti salah satunya dalam pemerintahan. Perubahan yang terjadi seperti berkembangnya hal-hal yang mengarah kepada online atau digital, diantaranya adalah e- catalogue, e-KTP, maupun pemberitaan ataupun penyampaian informasi pemerintah melalui media-media digital. Berkembangnya e­-government dan teknologi ini, berdampak kepada PNS, salah satunya adalah Jabatan Fungsional Pranata Humas (JFPH). Kompetensi atau keahlian yang dimiliki oleh JFPH, belum mencukupi atau mampu untuk menghadapi perkembangan ini. Dibutuhkan pengembangan bagi JFPH untuk meningkatkan kompetensi maupun kecakapan mereka, yaitu hard skills dan soft skills. Apabila tidak dilakukan pengembangan, maka JFPH akan mengalami ketertinggalan yang akan menghambat kinerja mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Jabatan Fungsional Pranata Humas (JFPH) yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (KemenKOMINFO) dalam menghadapi perkembangan e-government. Penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Marihot Tua Effendi, yang terbagi menjadi empat (4) dimensi yaitu societal objective, organizational objective, functional objective, dan personal objective. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan post-positivis serta pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam serta menggunakan dokumen-dokumennya lainnya dan studi literatur sebagai data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan telah dilakukan dengan berbagai cara, seperti workshop, seminar, diklat, kelas belajar, maupun lainnya. Program yang disusun telah memenuhi kesiapan untuk menghadapi perkembangan walaupun terdapat kelemahan pada diklat yang cenderung teoritis dan tidak up to date. Secara keseluruhan, berdasarkan hal, kegiatan, maupun program yang telah disusun dan dilaksanakan, JFPH telah memenuhi kesiapan akan e-government ini.

---

The growth of e-government and technology that happening now, driving changes in various aspects, such as one, in the government. Changes that occur are such as the developments of things that lead to online or digital in the government, including e-catalogue, e-KTP, as well as reporting the news or delivery of the government information through digital media. The growth of e-government and technology has an impacts on civil servants, one of which is the Functional Office of Public Relation (JFPH). The competency or expertise possesed by JFPH, has not been sufficient or able to deal with this growth. Development is needed for JFPH to improve their competencies and skill, such as hard skills and soft skills. If there’s no development whis is conducted, then JFPH will be left behind which will hamper their performance. This study aims to describe the Development of Human Resources in the Functional Position of Public Relations Institutions (JFPH) conducted by the Ministry of Communication and Information Technology (KemenKOMINFO) in dealing with the growth of e-government. This study uses a theory proposed by Marihot Tua Effendi, which is divided into four (4) dimensions, namely societal objectives, organizational objectives, functional objectives, and personal objectives. This research was conducted with a post-positivist approach and data collection was done by in-depth interviews and using other documents and literature studies as secondary data. The results of this study indicate that the development has been carried out in various ways, such as workshops, seminars, training, learning classes, and others. The program that has been prepared has met the readiness to deal with developments even though there are weaknesses in the training which tend to be theoretical and not up to date. Overall, based on things, activities, and programs that have been prepared and implemented, JFPH has fulfilled this e-government readiness."