Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan putusan pengadilan mengenai nafkah anak khususnya pasca perceraian. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum putusnya perkawinan karena perceraian terhadap anak menurut Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974, dasar pertimbangan hakim dalam menentukan jumlah biaya pemeliharaan anak dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1575/Pdt.G/2014/PA.JS dan bagaimana penyelesaian masalah, apabila ayah tidak melaksanakan putusan hakim mengenai pembayaran nafkah anak pasca perceraian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder yang bersifat yuridis normatif. Dalam hal putusan pengadilan agama mengenai nafkah anak tidak dilaksanakan maka ibu dapat mengajukan permohonan eksekusi atas putusan tersebut sesuai dengan Pasal 195, 196 dan 197 HIR.

---

This thesis discusses the implementation of court decisions regarding postdivorce child maintenance in particular. The main problem in this study is how the legal consequences of divorce affect children according to Islamic Law and the Law No. 1 of 1974, the basic considerations of the judge in determining the amount of child maintenance costs in South Jakarta Religious Court decision No. 1575 / Pdt.G / 2014 / PA.JS and how the settlement of the problem, if the father did not carry out the judge's decision regarding the payment of a child maintenance after a divorce. The study method used is the method of literature study with secondary data that is juridical normative. In the case of the religious court decisions regarding child maintenance is not implemented then the mother can apply for the execution of that decision in accordance with Article 195, 196 and 197 HIR."

"Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan putusan pengadilan mengenai hak asuh anak dan kepastian hukumnya. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum putusnya perkawinan karena perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam khususnya terhadap hak pemeliharaan anak (hadhanah) setelah perceraian, dasar pertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh anak dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur No.1205/pdt.G/2005/PAJT dan bagaimana mengatasi persoalan, bila putusan mengenai hak asuh anak yang sudah diputus hakim dan memiliki kekuatan hukum yang tetap (Inkracht van Gewijsde) tidak dipatuhi atau tidak dilaksanakan oleh para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan dengan dengan data sekunder yang bersifat yuridis normatif. Dalam hal putusan pengadilan agama mengenai hak asuh anak tidak dilaksanakan oleh para pihak maka pengadilan agama atas perintah ketua pengadilan dapat melakukan upaya eksekusi atas putusan tersebut didampingi oleh kepolisian sesuai dengan Pasal 259 ayat (1) dan Pasal 319 (huruf h) BW.

---

This Thesis discusses the implementation of court decisions regarding child custody and legal certainty. The issue in this study is how the legal consequences of marriage breakdown due to divorce according to Islamic Law Compilation especially of the right child care (hadhanah), the basic consideration of the judge in determining child custody in East Jakarta Religious Court No.1205/pdt.G/2005 / PAJT and how to overcome the problem, when the decision regarding child custody and the judge who had decided to have a permanent legal force (van inkracht Gewijsde) are not complied with or not undertaken by the parties. Metode study is a literature study method with the secondary data that is juridical normative. In the case of court decisions regarding child custody religion is not executed by the parties to the religious court on the orders of the head of the court may make an attempt the execution of the decision shall be accompanied by the police in accordance with Article 259 paragraph (1) and Section 319 (h) BW."

"Tujuan perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin, namun seringkali belum mempunyai keturunan dijadikan sebagai alasan mengajukan perceraian ke pengadilan. Penelitian ini menganalisa pertimbangan hukum dan putusan hakim Pengadilan Agama pada Putusan Pengadilan Agama Cilegon No. 164/Pdt.G/2012/PA.Clg dan Putusan Pengadilan Agama Depok No. 0300/Pdt.G/2013/PA.Dpk dalam memutus perkawinan yang menjadikan belum mempunyai keturunan sebagai alasan perceraian ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analisis dan metode analisis data kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum mempunyai keturunan sebagai alasan perceraian dapat digunakan untuk mengajukan permohonan bercerai di Pengadilan Agama apabila hal tersebut dibuktikan telah menimbulkan ketidakrukunan dalam rumah tangga. Hakim menjadikan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar perceraian.

---

The purpose of marriage is to achieve happiness, but there are some case where not having any child used as a reason to get divorce. This research analyzes the legal considerations and religious court judge's decision on Cilegon Religious Court No. 164/Pdt.G/2012/PA.Clg. and Decision of Depok Religious Court No. 0300/Pdt.G/2013/PA.Dpk. in deciding marriage divorce where not having any child used as a reason to get divorce, from the perspective of the law and regulation applied in Indonesia. The author conducted research using normative juridical approach to the specification of descriptive analysis and qualitative data analyzing methods.

The results show that not having any child can be used as a reason to apply for a divorce in court if it is proved that the reason has caused disharmony in the household. The judge makes the explanation of Article 39 paragraph (2) of Act 1 of 1974 jo. Article 19, point (f) of Government Regulation No.9 of 1975 and Section 116 letter (f) Compilation of Islamic law as the basis for divorce."

"Skripsi ini membahas tentang hak asuh anak pasca perceraian berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Temuan penelitian ini adalah bahwa pihak ayah dan ibu mempunyai hak yang sama dalam memelihara dan mendidik anak pasca perceraian sepanjang memenuhi persyaratan. Pertimbangan utama dalam memutuskan hak pemeliharaan anak pasca perceraian adalah dilihat dari kepentingan dan kemaslahatan anak terutama bagi anak yang belum mumayyiz. Surat perdamaian sebagai bentuk kesepakatan para pihak dapat dijadikan salah satu jalan keluar dalam mengatur hak pemeliharaan anak. Namun demikian, eksekusi putusan pengadilan kadang berjalan kurang efektif. Oleh karena itu perlu dibentuk sebuah lembaga pemerintah yang khusus mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan.

---

This thesis discusses the post-divorce child custody based on Islamic Law and Act No.1/1974. This is a normative juridical research using descriptive analysis approach. The findings of this study is that either father or mother have equal rights in nurturing and educating children on post-divorce as long as they meet all the requirements. The main consideration in deciding child custody post- divorce should be seen from the interests and welfare of the children, especially for children below 12 (twelve) years old (mumayyiz). The divorce settlement agreement as a form agreed by the parties can be one of the solution in arranging child custody. However, the execution of court decisions sometimes run less effective. Therefore, it is necessary to establish an institution to oversee the execution."

"Suatu ikatan perkawinan yang pada dasarnya bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal dapat putus karena beberapa sebab yang salah satunya adalah perceraian Perceraian dapat berakibat buruk terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinannya yaitu mengenai siapa yang berhak untuk memelihara mendidik anak dan mempertahankan harta bendanya Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaturan dalam hukum Islam Undang Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mengenai akibat putusnya perkawinan karena perceraian terhadap hak asuh anak dan bagaimanakah penerapannya dalam praktek peradilan di Indonesia khususnya dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2293 Pdt G 2009 PA JS Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang undangan dan norma norma yang berlaku dan mengikat kehidupan masyarakat Di dalam Kompilasi Hukum Islam apabila terjadi perceraian maka dibedakan antara pemeliharaan hak asuh anak yang belum mumayyiz belum berumur 12 tahun dengan anak yang sudah mumayyiz Hak asuh anak yang belum mumayyiz diserahkan pada ibu sedangkan anak yang sudah mumayyiz berhak memilih salah satu dari kedua orangtuanya apakah akan ikut ibunya atau ayahnya Faktor faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh yang diberikan kepada ayah yaitu jika di persidangan terbukti ibunya tidak lagi memenuhi syarat syarat untuk melakukan pemeliharaan anak hadhanah seperti tidak cakap memelihara anak mempunyai moral dan tingkah laku yang tidak baik murtad pemboros pencuri tidak mempunyai waktu untuk memelihara anak serta keberadaannya tidak diketahui oleh pihak keluarga goib Oleh karena itu Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2293 Pdt G 2009 PA JS telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu berdasarkan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam.

---

A marriage that basically aims to establish an eternal family a happy and can break up for many reasons one of which is divorce Divorce can be bad for children born out of marriage which is about who has the right to maintain educate children and keep their belongings The issue in this research is how regulation of Islamic law Act No 1 of 1974 and a compilation of Islamic law on marriage breakdown as a result of divorce on child custody and how its application in judicial practice in Indonesia especially in the South Jakarta Religious Court Decision No 2293 Pdt G 2009 PA JS The research method used in this study is library research method with secondary data juridical normative research that refers to the legal norms contained in laws and norms in force and binding on people s lives Compilation of Islamic Law in the event of divorce then distinguished between maintenance custody of the children who have not mumayyiz not yet 12 years old with children who have mumayyiz Custody of the child who has not mumayyiz handed to the mother while the child who already mumayyiz entitled to choose one of the two parents whether to join her mother or father The factors on which the judge considered in determining custody is granted to the father if the mother proved at the trial no longer meets the requirements for child maintenance hadhanah such as maintaining incompetent children have morals and good behavior are not apostasy Spender thieves do not have the time to nurture the child and his whereabouts are unknown to the family goib Therefore the South Jakarta Religious Court Decision No 2293 Pdt G 2009 PA JS in accordance with applicable law which is based on Islamic Law and Islamic Law Compilation"

"Perlindungan anak akibat perceraian perkawinan berdasarkan analisis putusan pengadilan agama di Jakarta, status dan kedudukan yang dibahas dalam tesis ini adalah status dan kedudukan anak dimata hukum akibat perceraian yang dilakukan oleh kedua orang tuanya terhadap nasib anak di mata hukum negara. Perceraian sering dianggap sebagai salah satu jalan keluar apabila sudah tidak ada keharmonisan berumah tangga antara seorang suami dan istri, hal ini dapat mengakibatkan ketidakpastian mengenai kedudukan serta penguasaan anak terhadap kepada siapa anak berhak mendapatkan pengasuhan diantara kedua orang tuanya. Dengan demikian terhadap putusan-putusan pengadilan agama di Jakarta melalui penelitan ini, penulis ingin menunjukkan bagaimana perlindungan anak terhadap perceraian serta apakah putusan hakim sudah memenuhi aspek-aspek perlindungan anak sesuai dengan hukum di Indonesia. Menyikapi permasalahan di atas, metode yang dipergunakan dalam penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif Dengan menyesuaikan diri pada ruang lingkup dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, pendekatan yang bersifat yuridisnormatif tersebut akan dilakukan dengan mempergunakan bahan hukum primer yaitu bahan pustaka dan dan bahan hukum sekunder yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. Setelah melakukan penelitian ditemukan bahwa peraturan yang melindungi anak sudah diatur di Indonesia dan tersebar di beberapa peraturan. Dari kasus-kasus yang dianalisa menurut pendapat penulis, hakim telah tepat memutus dengan pertimbangan hukum berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

---

Protection of children due to divorce of marriage based on the analysis of religious court in Jakarta, the status and position were discussed in this thesis is the status and position of the children as the consequences of divorce by the parents towards the fate of the children within the state of law. Divorce is often regarded as one way out if there is no harmony of marriage between husband and wife, this situation can be effected to uncertainty status and controls of custody of the children between both parents. This against the decisions of religious courts in Jakarta through this research, the authors wanted to demonstrate how the protection of children of divorce as well as whether the judge has met the child protection aspects in accordance with the law in Indonesia. Addressing the above problems, the methods in this paper using a normative juridical approach by adjusting the scope and identification of problems mentioned above, the juridical normative approach will be conducted with the use of primary legal materials and library materials and secondary legal materials that contain information about the primary material. After doing some research, found that the regulations that protect the child is set up in Indonesia and spread over a few rules. Of the cases analyzed in the opinion of the author, a judge has decided the precise legal reasoning based on the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law."

"ABSTRAKPerkembangan teknologi informasi saat ini telah membawa pengaruh yang besar pada hampirseluruh aspek kehidupan. Salah satunya adalah adanya fenomena dilayangkannya gugat ceraiatau cerai talak melalui pesan singkat atau SMS (Short Message Service). Banyak perdebatandikalangan ulama terkait hal ini, apakah melakukan gugat cerai atau cerai talak melalui SMS bisadianggap sah dan jatuh talaknya baik menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 tahun1974. Dan apakah SMS bisa dijadikan salah satu alat bukti dalam kasus perceraian. Metode yangdigunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian normatif yang bersifat deskriptif analitisditunjang dengan wawancara untuk memperkuat data yang telah didapatkan penulis melalui studikepustakaan bertujuan mengklarifikasikan permasalahannya sehingga memudahkan prosesanalisa dan pengambilan keputusan. Analisa terhadap Putusan No.0253/Pdt.G/2013/PA.Bkldapat disimpulkan bahwa perceraian yang terjadi antara si Pemohon dan Termohon adalah ceraifasakh yaitu perceraian dimana si suami merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahuisebelum berlangsungnya perkawinan.Si istri atau Termohon telah melakukan perbuatan fasid(rusak) yaitu mengaku telah berzina dengan lelaki lain sebelum menikah dengan si suami atauPemohon. Kemudian Majelis Hakim dapat menerima bukti SMS yang dikirimkan oleh si istrisebagai alat bukti dalam pertimbangannya dan memutus verstesk kasus ini karena si istri sebagaiTermohon tidak pernah memenuhi panggilan sidang di Pengadilan AgamaBangkalan.Berdasarkan penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut Hukum Islammelalui ijtihad beberapa ahli fiqih sepakat bahwa talak melalui surat itu efektif jatuh talak, begitupula dengan talak melalui SMS karena memiliki intensitas yang sama. SMS dapat dianalogikanatau diqiyaskan dengan hukum cerai melalui tulisan biasa (bil kitabah) sebab ada kesamaandiantara keduanya yaitu merupakan pesan cerai melalui teks yang bukan verbal (lisan).Sedangkan menurut UU No.1/1974 perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilanagama sebagimana dijelaskan dari Pasal 39-41. Disisi lain, berdasarkan UU No. 11/2008 tentangInformasi dan Teknologi, pada Pasal 5 dan Pasal 6, SMS dapat dijadikan sebagai alat buktielektronik dalam perkara perceraian di pengadilan agama.

---

ABSTRACTThe development of information technology has brought big influence on almost all aspects oflife . One of the phenomenon is divorcing via text message or SMS ( Short Message Service ) .Among scholars still debating in this regard, whether the conduct of divorce via SMS can beconsidered valid according to Islamic Law and Law No. 1 in 1974. And if the SMS can be usedas one type of evidence in divorce cases . The method used in this paper is a normative researchmethod with descriptive analytic supported by interviews to strengthen the data that has beenobtained through the study of literature authors aimed to clarify the matter so as to facilitate theprocess of analysis and decision .Analysis to Decision No.0253 / Pdt.G / 2013 /PA.Bkl can beconcluded that the divorce occurred between petitioner and defendant is fasakh divorce divorcewhich is the husband feel cheated on things that have not been known before the marriage. Wifeor defendant has done fasid ( defective) that claimed have committed adultery with another manbefore she married her husband . The judges may accept proof of SMS sent by the wife asevidence in considering and deciding verstesk this case because the wife as the defendant neverthe court. Based on this study , it can be concluded that according to Islamic law through ijtihadsome jurists agree that divorce through the letter effective fall divorce , as well as divorce bySMS because it has the same intensity . SMS can be analogous with divorce law through regularposts ( bil kitabah ) because there are similarities between the two that a divorce via text messageinstead of verbal ( oral ) . Meanwhile, according to Law No.1 / 1974 divorce shoukd be donebefore the trial court as explained in Article 39-41 . On the other hand , based on Law No.11/2008 on Information and Technology , in Article 5 and Article 6 , SMS can be used aselectronic evidence in a divorce case in religious courts."

"Skripsi ini membahas perceraian dengan alasan suami menuduh isteri berzina disertai penyangkalan anak dan apakah pemeriksaan perceraian Li?an dalam Putusan Nomor:xxxx/Pdt.G/2010/PA.Slw telah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, lalu bagaimana kedudukan anak Li?an beserta akibat hukum suami istri berdasarkan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Skripsi ini dibuat berbentuk yuridis-normatif menggunakan metode deskriptif analitis. Dapat disimpulkan bahwa Suami menuduh istrinya berzina harus melihat dengan mata kepalanya sendiri tidak bisa hanya berdasarkan prasangka dan kecemburuan semata, tetapi tidak dapat membuktikannya dengan empat orang saksi maka dilakukan sumpah li'an sesuai Al-Qur'an surat an-Nur ayat 6 sampai ayat 9. Berakibat suami istri bercerai untuk selamanya dan anak bernasab kepada istri, suami tidak wajib memberi nafkah.

---

This research discusses divorce by reason of the husband accuses his wife of adultery with the child and whether the denial of inspection Li'an divorce in Decision No. xxxx/Pdt.G/2010/PA.Slw in accordance with the provisions of Islamic law, and how the position of the child Li'an husband and wife and their legal consequences based on Islamic Law and Law No. 1 of 1974. This research paper is composed form of juridical-normative descriptive analytical method. It can be concluded that the husband accuses his wife of adultery should look eye his own head could not only based on prejudice and jealousy alone, but can not prove it by four witnesses then made oath according Li'an the Qur'an's vein an- Nur verse 6 to verse 9. Resulted divorced husband and wife and children and for nasab to the wife, the husband is not obliged to make a living."

"Di Indonesia terdapat perkawinan di mana antara suami dan istri tidak saling memenuhi kewajiban pemberian nafkah batin. Hal tersebut terjadi dengan berbagai alasan antara lain seperti ketidakcocokan dan dapat berujung pada perceraian qobla al dukhul (perceraian tanpa didahului hubungan badan antara suami istri). Permasalahan yang timbul dalam kasus ini adalah bagaimana hak-hak istri qobla al dukhul setelah perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI serta analisis putusan nomor: 0212/Pdt.G/2011/PA.Sbg. dan putusan nomor: 164/Pdt.G/2010/PA.JP.Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui hak-hak istri qobla al dukhul setelah perceraian dan apakah putusan pengadilan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan sumber data sekunder dan dianalisis secara kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak-hak yang diperoleh istri qobla al dukhul setelah perceraian yang diatur oleh Kompilasi Hukum Islam adalah hak atas sebagian mahar dan ketiadaan masa ?iddah, sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur hal tersebut. Hasil dari analisis putusan nomor: 0212/Pdt.G/2011/PA.Sbg. dan putusan nomor: 164/Pdt.G/2010/PA.JP. menunjukkan bahwa terdapat beberapa pertimbangan dan diktum putusan yang kurang tepat karena tidak sesuai dengan ketentuan KHI.

---

In Indonesia there are some marriages between a husband and wife that does not mutually fulfill the obligation to provide spiritual sustenance. That happens for various reasons such as incompatibility and can lead to qobla al dukhul divorce (divorce without any prior sexual relations between husband and wife). The problems that arise in this case is how the rights of the qobla al dukhul wife after divorce according to Act Number 1 of 1974 about Marriage and KHI and analysis of decision number: 0212/Pdt.G/2011/PA.Sbg. and decision number: 164/Pdt.G/2010/PA.JP.The purpose of this paper is to determine the rights of qobla al dukhul wife after divorce and whether the court's decision was in accordance with Indonesian laws and regulations. This study uses a normative analytical descriptive with secondary data, and analyzed qualitatively.The result showed that the rights obtained by the qobla al dukhul wife after divorce based on Compilation of Islamic Law are a share of the dowry and the absence of the waiting period, whereas Act Number 1 of 1974 about Marriage does not regulate it. The results of the analysis of decision number: 0212/Pdt.G/2011/PA.Sbg. and decision number: 164/Pdt.G/2010/PA.JP. shows that there are some considerations and dictum of decision which less accurate because it does not suitable with KHI."

"Dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap penambahan ketentuan dari Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, kini anak luar kawin dapat mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti hukum lainnya yang dapat membuktikan bahwa anak tersebut memang memiliki hubungan darah atau biologis dengan laki-laki sebagai ayah kandungnya. Seiring dengan berjalannya waktu, ilmu pengetahuan dan teknologi sudah amat maju dan berkembang. Pembuktian anak luar kawin dengan ilmu pengetahuan dan teknologi ialah menggunakan metode tes DNA (Deoxyribo Nucleic Acid). Dalam hukum Islam, mengenai pembuktian menggunakan tes DNA terhadap penentuan nasab seorang anak terdapat berbagai pendapat berbeda yang dilontarkan oleh ahli hukum Islam. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai pandangan hukum Islam terhadap pembuktian anak luar kawin dalam penentuan nasab dengan menggunakan pembuktian melalui tes DNA serta akibat hukumnya apabila anak tersebut dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dilakukan penelitian hukum dengan menggunakan suatu metode berbentuk yuridis normatif dengan cara meneliti bahan pustaka maupun data sekunder. Hasil analisis adalah, bahwa pembuktian anak luar kawin dengan menggunakan tes DNA dalam hukum Islam diletakan pada “maqasid asy-syariah” yang memiliki arti “segala sesuatu perbuatan tergantung pada tujuannya”, karena maksud dan tujuan dari tes DNA untuk mengetahui pertalian darah seorang anak terhadap ayah kandungnya, maka hal tersebut memberikan suatu manfaat kepada anak itu sendiri, dan apabila tujuan tes DNA tersebut melenceng dari suatu ketentuan atau perintah yang telah ditentukan hukum Islam, maka eksistensinya tentu akan dilarang.

---

With the issuance of Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 on the addition of Article 43 paragraph (1) of the Marriage Law, now illegitimate child can have a civil relationship with their biological father if it can be proven by science and technology or other legal evidence that can prove that the child does have a blood or biological relationship with a man as his biological father. As time goes by, science and technology are very advanced and developed. Now proving illegitimate children with science and technology, using the DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) testing method. In Islamic Law, regarding proof using a DNA test to determine nasab of a illegitimate child there are various different opinions expressed by Islamic jurists. The problem raised in this study is the view of Islamic law on proving illegitimate children in determining of nasab using proof through DNA testing and the legal consequences if the child can serve his biological father. To answer these problems, legal research was carried out using a normative juridical method by examining library materials and secondary data. The results of the analysis are, that proving the child outside of marriage using DNA testing in Islamic law is placed in the “maqasid asy-sharia”, which means "all actions depend on their purpose". Because the purpose of DNA testing is to determine the relationship of a child's blood to his biological father, then it provides a benefit to the child himself, and if the purpose of the DNA test deviates from a provision or order stipulated by Islamic law, then its existence will certainly be prohibited.

"