Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan putusan pengadilan mengenai hak asuh anak dan kepastian hukumnya. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum putusnya perkawinan karena perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam khususnya terhadap hak pemeliharaan anak (hadhanah) setelah perceraian, dasar pertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh anak dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur No.1205/pdt.G/2005/PAJT dan bagaimana mengatasi persoalan, bila putusan mengenai hak asuh anak yang sudah diputus hakim dan memiliki kekuatan hukum yang tetap (Inkracht van Gewijsde) tidak dipatuhi atau tidak dilaksanakan oleh para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan dengan dengan data sekunder yang bersifat yuridis normatif. Dalam hal putusan pengadilan agama mengenai hak asuh anak tidak dilaksanakan oleh para pihak maka pengadilan agama atas perintah ketua pengadilan dapat melakukan upaya eksekusi atas putusan tersebut didampingi oleh kepolisian sesuai dengan Pasal 259 ayat (1) dan Pasal 319 (huruf h) BW.

---

This Thesis discusses the implementation of court decisions regarding child custody and legal certainty. The issue in this study is how the legal consequences of marriage breakdown due to divorce according to Islamic Law Compilation especially of the right child care (hadhanah), the basic consideration of the judge in determining child custody in East Jakarta Religious Court No.1205/pdt.G/2005 / PAJT and how to overcome the problem, when the decision regarding child custody and the judge who had decided to have a permanent legal force (van inkracht Gewijsde) are not complied with or not undertaken by the parties. Metode study is a literature study method with the secondary data that is juridical normative. In the case of court decisions regarding child custody religion is not executed by the parties to the religious court on the orders of the head of the court may make an attempt the execution of the decision shall be accompanied by the police in accordance with Article 259 paragraph (1) and Section 319 (h) BW.