Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Efisiensi pelayanan rumah sakit salah satunya dapat dinilai dari BOR. Pencapaian BOR di RSU XYZ tahun 2013 terjadi penurunan cukup drastis dan tahun 2014 cenderung stagnant, namun penurunan tersebut tidak diikuti dengan penurunan jumlah pasien rawat inap dan hari perawatan. Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk diketahuinya pengaruh faktor internal mencakup kebijakan, pemasaran, dokter, perawat, fasilitas, peralatan dan faktor eksternal mencakup persepsi pasien, persepsi keluarga pasien dan program JKN. Penelitian ini dilakukan selama bulan Juli-Desember 2015, menggunakan penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif melibatkan wawancara mendalam terhadap 12 informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua faktor internal dan eksternal berpengaruh dalam pencapaian BOR. Faktor internal yang menyebabkan BOR menurun drastis karena adanya kebijakan perubahan status rumah sakit menjadi rumah sakit umum tipe C dan BOR di tahun 2014 tetap karena adanya pembatasan kuota tempat tidur pasien JKN. Kelemahan faktor internal adalah pemasaran untuk pasien umum dan asuransi komersial belum optimal dan keterbatasan perawat di gedung utara. Ancaman eksternal adalah kurangnya komunikasi kepada pasien, rendahnya penggantian tarif BPJS. Diharapkan dengan diketahuinya faktor-faktor tersebut, bisa menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan pelayanan.

---

Cervices efficiency of the hospital is one of the thing that can be measured by BOR. In 2013 there was a dramatic decrease in number of BOR at XYZ hospital, while 2014 number remain stable. Decrease of BOR number was not equally means the drop of patients? number and inpatient day. So the purpose of this research is to know the influence of internal factors include the policy, marketing, doctors, nurses, facilities and external factors include the patient's perception, the perception of the patient's family and JKN program.This research was conducted in July to December 2015, using qualitative method with deep interview of 12 informant.

The result showed that all internal and external factors influence the achievement of the BOR. Internal factors that cause BOR dropped dramatically is policies to improve the status of hospitals into public hospitals type C, BOR stagnant in 2014 due to quota restrictions JKN patient's bed. The weakness internal factors, marketing to patients non JKN is not optimal and limitations nurse in the north building. While of external threat is the lack of communication to patient, the low cost of BPJS. Expected by knowing these factors, it could be a material evaluation to improve services."

"Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM) merupakan salah satu program untuk mengurangi dampak buruk pada penasun. Penelitian ini bertujuan mengetahui kualitas hidup pasien PTRM di Puskesmas Tanjung Priok. Metode penelitian menggunakan Rapid Assesment Procedure (RAP) dengan 7 informan. Hasil penelitian pada dimensi kesehatan fisik lebih sehat, walau masih ada 1 informan mengalami gangguan tidur, dari segi psikologis untuk informan dengan status
bercerai dan tidak bekerja merasakan perasaan negatif. Untuk dimensi sosial ditemukan adanya gangguan disfungsi ereksi (yang tidak mempunyai mitra seks) dan rendahnya dukungan sosial. Pada dimensi lingkungan, sebagian informan mengatakan lingkungan rumah kurang baik. Masih ditemukan 1 informan menggunakan benzodiazepin, disarankan konseling berkala dan dukungan sosial bagi pasien PTRM.

---

Methadone Maintenance Treatment (MMT) is one of the programs to reduce the bad effect of Injection Drug User (IDU). The aims of this research is to find quality of life of patients Methadone Maintenance Treatment (MMT) patients at Tanjung Priok Public Health Center. This research has used Rapid Assessment Procedure (RAP) method an involved 7 informants. The Results of this research is look more effective base on physical health dimension, even though not perfect
due to one of informant experiencing in sleeping disorders and psychological terms the persistence of negative feelings for the informant due to their status of divorced and jobless. For the social dimension is found for erectile dysfunction (who did not have sexual partners) and low social support. In the environmental dimension, some informants said unfavorable home environment. Still found one
informant using benzodiazepines, it is recommended at regular counseling and social support for patients PTRM."

"Pada tahun 2014 Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan mendistribusikan produk Dokumen Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan untuk menjadi acuan dalam penyusunan rencana kebutuhan SDM Kesehatan di Dinas Provinsi namun pendistribusian dokumen mengalami keterlambatan. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Dokumen Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan Tahun 2014 Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Pada Tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan pada tahun 2014 Dokumen Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan Tahun 2014 Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan tidak menjadi acuan dalam penyusunan dokumen rencana kebutuhan SDM Kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan di tahun 2015 digunakan sebagai acuan namun data sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada antara lain dikarenakan sumber data Dokumen Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan Tahun 2014 Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan tahun 2013 dan terjadi mutasi pegawai sehubungan dengan pembukaan RSU Kecamatan. Kesimpulan dari penelitian ini didapatkan penyebab dari kurang tercapainya tujuan dokumen rencana kebutuhan SDM Kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta tahun 2015 yaitu integrasi data belum dianggap penting.

---

In 2014 the Human Resources Planning and Utilization of Health distributes products Health Plan Document HR needs to be a reference in health human resource planning needs in the Provincial Office, but the distribution of the document has been delayed.

This qualitative study aims to determine the implementation of the Health Human Resource Needs Plan Document 2014 Human Resources Planning and Utilization of Health in Jakarta Provincial Health Office of the Year 2014.

The results showed in 2014 Needs Plan Document HR 2014 Health Center Health Human Resource Planning and Utilization not a reference in the preparation of the document HHR planning needs in the Jakarta Provincial Health Office and in 2015 was used as a reference but the data is not in accordance with the existing conditions, among others, because the data sources Needs Plan Document HR 2014 Health Center Health Human Resource Planning and Utilization of year 2013 and a mutation of employees in connection with the opening of the District Hospital.

The conclusion of this study, the cause of the lack of achievement of the plan document HHR needs in Jakarta Provincial Health Office in 2015, namely the integration of the data has not been considered important."

"Skripsi ini mengkaji penyebab rendahnya penemuan kasus baru Tuberkulosis paru di Puskesmas Cinere tahun 2015. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan sistem. Hasil penelitian menunjukan bahwa unsur input, jumlah SDM sudah memenuhi standar minimal berdasarkan pedoman nasional penanggulangan Tb tetapi berdasarkan rasio jumlah penduduk belum mencukupi, Pelatihan,
Anggaran, Sarana dan Prasarana, dan Kebijakan di Puskesmas Cinere sudah cukup baik untuk penemuan kasus baru Tb, begitu juga dengan unsur proses, penjaringan suspek, pelayanan KIE Tb, pemeriksaan kontak serumah dan kemitraan sudah dilakukan dengan oleh Puskesmas Cinere. Kendala dalam penemuan kasus baru Tb di Puskesmas Cinere adalah kesadaran masyarakat akan pentingnya memeriksakan diri ke Puskesmas masih rendah, mitos mitos buruk akan penyakti Tb masih menjadi stigma di masyarakat, keengganan masyarakat untuk berobat ke puskesmas karena mereka malu akan penyakit Tb sehingga masyarakat pergi ke fasilitas pelayanan kesehatan lain yang belum terstandar DOTS. Berkoordinasi dengan
Rumah Sakit, Klinik, dan Dokter Praktek yang belum terstandar DOTS dapat membantu meningkatkan penemuan kasus baru Tb.

---

This research examines the causes of low discovery of new cases of pulmonary tuberculosis in Puskesmas Cinere 2015. This study is a qualitative research approach of systems. The results showed that the input element, the human resources already meet the minimum standards based on national guidelines for Tb prevention but is based on the ratio of the number of residents is not sufficient, Training, Budget, Infrastructures, and Policy at the health center Cinere is good
enough for the discovery of new cases of tuberculosis, as well as with elements of the process, netting suspected, Tb KIE services, household contacts and partnerships examination has been carried out by the PHC Cinere. Constraints in the discovery of new cases of tuberculosis in Puskesmas Cinere is public awareness of the importance went to the health center is still low, the myth of the myth of bad will penyakti Tb is still a stigma in society, people's reluctance to go to health centers because they are ashamed of Tb disease so that people go to the facility Other health services that have not been standardized DOTS. Coordinate with Hospitals, Clinics, and Medical Practitioners that have not standardized DOTS can help improve the discovery of new cases of Tb."

"Penyelengaraan sistem informasi kesehatan yang baik sangat diperlukan guna menunjang proses manajemen program-program kesehatan. Buruknya sistem informasi kesehatan akan mengakibatkan pada rendahnya kualitas data & informasi yang dihasilkan dan rendahnya kualitas data & informasi akan berdampak pada kualitas manajemen, seperti perencanaan yang tidak tepat, salah dalam evaluasi keberhasilan program dan sebagainya.Sistem informasi manajemen Puskesmas (SIMPUS) adalah ketentuan teknis secara rinci mengenai sistem pencatatan dan pelaporan terpadu Puskesmas (SP2TP) berdasarkan SK Dit.Jen Binkesmas. No:590/BM/DJ/Info/V/96, bertujuan meningkatkan kualitas manajemen Puskesmas secara lebih berhasil guna dan berdaya guna melalui pemanfaatan secara optimal data SP2TP dan informasi lain yang menunjang. Baik tidaknya penyelenggaraan SIMPUS akan berdampak pada baik tidaknya manajemen Puskesmas. Baik tidaknya manajemen Puskesmas diduga berkaitan dengan kinerja pelaksana program dalam penyelenggaraan SIMPUS, mulai dari pengumpulan data (pencatatan), pengolahan data, analisis dan interpretasi informasi hasil olahan data, pelaporan dan pemanfaatannya untuk menunjang proses manajemen Puskesmas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran dan faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja pelaksana program dalam penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas di Kota Bengkulu.Desain penelitian yang digunakan adalah potong lintang dengan jumlah sampel sebanyak 144 dari 150 total populasi. Populasi penelitian adalah 10 pelaksana program pada 15 Puskesmas yang ada di kota Bengkulu. Pengumpulan data variabel terikat maupun variabel bebas dilakukan dengan metode self-assesment (kuesioner diisi oleh responden sendiri). Khusus untuk variabel terikat yaitu kinerja pelaksana program dalam penyelenggaraan SIMPUS, setelah responden menjawab/mengisi kuesioner, peneliti melakukan observasi dan pengecekan jawaban respoden sekaligus melakukan koreksi atas kebenaran kecocokan jawaban yang diisi oleh responder.Hasil penelitian melaporkan proporsi pelaksana program dalam penyelenggaraan SIMPUS yang kinerjanya baik sebanyak 52,8% dan yang kinerjanya tidak baik sebanyak 47,2%. Hasil analisis menunjukan bahwa ada tiga faktor yang berhubungan dengan kinerja pelaksana program dalam penyelenggaraan SIMPUS di Kota Bengkulu yaitu pelatihan, pengetahuan tentang SIMPUS dan uraian tugas.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja pelaksana program dalam penyelenggaraan SIMPUS di kota Bengkulu belum dilaksanakan dengan baik, untuk itu perlu mendapat perhatian Pimpinan Puskesmas dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu : Pertama kegiatan pelatihan perlu ditingkatkan baik dari jumlah dan mutunya, kedua diperlukan upaya khusus peningkatan pengetahuan tentang SIMPUS pada setiap pelaksana program Puskesmas seperti melengkapi buku-buku pedoman SIMPUS di setiap Puskesmas dan ketiga perlu adanya uraian tugas yang jelas pada setiap pelaksana program di Puskesmas khususnya tugas-tugas dan tanggung-jawabnya dalam pengelolaan data dan informasi.

---

Factors Related to the Performance of Program Officers in Administrating the Puskesmas Management Information Systems (SIMPUS) in Bengkulu City 2001Good health information system is needed to support the process of managing health programs. Unreliable health information system will produce low quality data and information. Low quality data and information, as a consequence, will damage the decision making process of health management, such as reducing their ability to plan accurately, hampering program performance evaluation, and other problems.

Puskesmas management information systems (SIMPUS) is detailed technical provision concerning integrated recording dan reporting systems of Puskesmas (SP2TP) which is based on SK Dit. Jenn. Binkenmas No. 590/BM/DJ/Info/V/96. The provision is aimed to enhance the effectiveness of Puskesmas management through optimal use of SP2TP data and other supporting information. The quality of SIMPUS administration will directly affect the effectiveness of Puskesmas management.

The effectiveness of Puskesmas management is hypothesized to be related to the performance of program officers in administrating SIMPUS, from the start of data collecting (recording), processing, analyzing and interpretation of the outputs, reporting, to utilizing information to support Puskesmas management. The objective of this study is to identify factors related to the performance of program officers in administrating SIMPUS in Bengkulu City.

The design of the study is cross-sectional, using a sample of 144, with the total population of 150. The population consists of 10 program officers at each of 15 Puskesmasses located in Bengkulu City.

The collection of data concerning dependent and independent variables was done using self-assesment method (the respondents were asked to fill the questionnaire by him or her). In the case of dependent variable, i.e. the performance of program officers in administrating SIMPUS, after the respondents filled the questionnaires, the researcher still had to make direct observations over the process SIMPUS administration, verify the answers of respondents, and make correction, if necessary.

The study found that the proportion of program officers having good performance in administrating SIMPUS is 52,8%, and the proportion of program officers whose performance low is 47,2%. The results of analysis found three factors that affect program officers? performance in administrating SIMPUS in Bengkulu City: training, knowledge of SIMPUS, and job description.

It can be concluded that program officers? performance in administrating SIMPUS in Bengkulu city is effectively low performances. Hence, these results should get attention from managers of Puskesmasses and Head office of health Bengkulu City: first, the number and quality of trainings should be increased, second there should be special efforts to increase program officers knowledge of SIMPUS, for example through providing SIMPUS manuals at every Puskesmas and the third, there should be clear description of tasks to be performed by program officers, especially description of tasks related to managing data and information."

"Jumlah penduduk Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi yaitu sebesar 1,48%. Penduduk Indonesia (SP 2010) sudah mencapai 237,6 juta. Periode tahun 1990-2000 jumlah penduduk bertambah 3,25 juta jiwa pertahunnya atau bertambah 270.833 jiwa perbulannya. RPJMN tahun 2009-2014 untuk mempercepat pengendalian fertilitas Keluarga Berencana Nasional lebih diarahkan kepada pemakaian Metoda Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Di Indonesia pemakaian MKJP cenderung menurun dan rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan rendahnya pemakaian Metoda Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) pada Pasangan Usia Subur (PUS) di Puskesmas Jagasatru Kota Cirebon.Desain penelitian adalah cross-sectional dengan pendekatan kuantitatif pada 110 responden pasangan usia subur. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden tidak memakai MKJP, berumur >35 tahun, pendidikan >SMA, tidak bekerja atau ibu rumah tangga, memiliki jumlah anak banyak ≥3 orang, pengetahuan tinggi (≥median), jarak ke pelayanan KB yang dekat (<2,5 km), tidak perlu bayar biaya pemasangan kontrasepsi, mendapatkan dukungan lemah dari suami dan dukungan kuat dari keluarga. Hasil uji statistik membuktikan terdapat hubungan bermakna antara pendidikan (OR=2,8), pekerjaan (OR=3,8), jumlah anak hidup (OR=2,6), dan pengetahuan (OR=4,1) dengan pemakaian MKJP. Begitu juga jarak (OR=3,2) dan dukungan suami (OR=2,9) terbukti memiliki hubungan yang bermakna dengan pemakaian MKJP.

---

Indonesia population is growing fast every year with 1,48% number of growing. Indonesia population (SP 2010) is reach 237,6 million. For the period of 1990-2000 the population growth is up to 3,25 million or 270.833 soul every month. 2009-2014 RPJMN for fertility accelerate control of Keluarga Berencana Nasional is directed to the usage of Long Term contraseption Method (MKJP). In Indonesia the used of MKJP is collapse.This research is mean to know about the related factors of the low usage of MKJP to Pasangan Usia Subur (PUS) in Jagasatru Health Centre of Cirebon City. Cross-sectional research design with quantity of 110 PUS responden. Result of this research shown that most of responden not use the MKJP, in age of >35 years old, level of education > high school, housewifes, have > 3 children, high knowledge (>median), range to the nearest KB station (<2,5 km), no charge of the contraseption planting, getting low support from husband but high support from family. The statistic test result prove that there is meaningful relation between education (OR=2,8), jobs (OR=3,8), childrens (OR=2,6), and knowledge (OR=4,1) with usage of MKJP. So the distance (OR=3,2) and husban support (OR=2,9) prove that have the meaningful conection of the MKJP usage."

"Pemberian layanan kesehatan dasar yang berkualitas diperkirakan akan dapat menurunkan AKI sampai 20%. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui gambaran tentang kinerja bidan di desa dalam pelayanan antenatal dan faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja tersebut. Penelitian ini menggunakan desain Cross Sectional. Hasil penelitian menunjukkan kinerja bidan di desa yang baik 69,9%. Variabel yang mempunyai hubungan dengan kinerja bidan adalah supervisi dan kelengkapan sarana.

---

Provision of quality basic health services is expected to be able to reduce maternal mortality to 20%. The research objective is to comprehend the big picture about the performance of rural midwives in antenatal care and the factors associated with it.

This study uses cross-sectional design. The results show good performance of rural midwives of 69.9%. Variables that have a relationship with the performance of midwives are supervision and completeness of facilities."

"Pelayanan kefarmasian di Puskesmas wajib dilaksanakan olehseorang apoteker sebagai penanggung jawab, dan dapat dibantu oleh Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK). Apoteker di Puskesmas mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjamin terlaksananya pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai yang baik. Selain itu, apoteker bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan farmasi klinik kepada pasien dengan efektif dan efisien, tepat sasaran, dan memprioritaskan pasien. Pelayanan resep merupakan salah satu kegiatan pelayanan farmasi klinik berupa rangkaian kegiatan mulai dari penerimaan resep, peracikan obat, penyerahan obat hingga pemberian informasi obat kepada pasien. Pelayanan resep di Puskesmas Kecamatan Jatinegara telah menerapkan sistem resep terintegrasi dengan komputer sejak tahun 2022. Penerapan sistem tersebut masih tergolong baru. Hal tersebut menyebabkan sering terjadi kesalahan memasukkan resep ke sistem dan kesalahan pada pemberian obat kepada pasien. Maka dari itu, perlu dibuat kartu catatan pasien untuk menghindari kesalahan dan mengendalikan obat yang telah diberikan oleh dokter.

---

Pharmaceutical services at the Community Health Center must be carried out by a pharmacist as the person in charge, and can be assisted by Pharmaceutical Technical Personnel (TTK). Pharmacists at Community Health Centers have duties and responsibilities to ensure good management of Pharmaceutical Preparations and Consumable Medical Materials. In addition, pharmacists are responsible for providing clinical pharmacy services to patients effectively and efficiently, on target, and prioritizing patients. Prescription services are one of the clinical pharmacy service activities in the form of a series of activities starting from receiving prescriptions, compounding drugs, delivering drugs to providing drug information to patients. Prescription services at the Jatinegara District Health Center have implemented an integrated prescription system with computers since 2022. The implementation of this system is still relatively new. This causes frequent errors in entering prescriptions into the system and errors in administering medication to patients. Therefore, it is necessary to create a patient record card to avoid errors and control the medication given by the doctor."

"Kesehatan merupakan hak azasi setiap orang, hal ini telah ditetapkan pada piagam PBB tahun 1948. Salah satu upaya pemerintah dalam memenuhi hak warga negara untuk mendapatkan derajat kesehatan yang optimal yaitu dengan dibangunnya puskesmas dipelosok seluruh wilayah Republik Indonesia baik di perkotaan maupun di pedesaan. Puskesmas sebagai unit pelayanan terdepan dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu sehingga mempunyai daya ungkit terhadap derajat kesehatan. Setelah terjadi krisis ekonomi, beban pembiayaan kesehatan menjadi semakin berat terutama disebabkan oleh inflasi yang sangat tinggi. Hal ini akan menambah beban biaya kesehatan yang berasal dari pemerintah . Oleh sebab itu perlu dicari cara untuk memobilisasi cumber dana dari masyarakat dan swasta. Salah satu cara yaitu dengan penyesuaian tarif pelayanan puskesmas. Tetapi untuk melaksanakan hal tersebut maka kemampuan dan kemauan masyarakat membayar pelayanan kesehatan di puskesmas hams diketahui terlebih dahulu.Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran kemauan pasien membayar pelayanan kesehatan (WTP) di puskesmas Sukmajaya serta hubungannya dengan karakteristik pasien, kemampuan membayar (ATP) , persepsi pasien terhadap mutu dan manfaat pelayanan puskesmas. Penelitian ini merupakan penelitian crossecsional dengan pendekatan deskriptif-analitik. Data dikumpulkan melalui wawancara terpimpin dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun kepada responden yang merupakan pengunjung atau pasien puskesmas .Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemauan dan kemampuan pasien membayar pelayanan kesehatan di puskesmas jauh melebihi tarif yang berlaku saat ini berdasarkan PERDA kota Depok. Hal ini menunjukkan bahwa pasien atau masyarakat bersedia membayar lebih bila manfaat yang dirasakannya besar Kemampuan membayar bila dilihat dari ATP1 (ajan,rokok,kosmetik dll) berperan dalam menentukan besarnya WTP pasien, sedangkan kemampuan yang dilihat dari ATP2 (pesta, rekrasi,nonton dll) tidak berpengaruh terhadap besarnya WTP. Hal yang berperan dalam menentukan besarnya kemauan membayar yaitu ;persepsi pasien terhadap manfaat pelayanan, pendapatan responden, pendidikan istri, dan umur responden.Untuk meningkatkan mutu pelayanan puskesmas maka perlu penambahan tenaga medis maupun para medis. Selain itu status puskesmas diubah menjadi puskesrnas swakelola diharapkan puskesmas dapat mengelola keuangannya secara mandiri dan bertanggung jawab. Penyesuaian tarif berdasarkan ATP-WTP masyarakat merupakan salah satu cara untuk mengatasi kekurangan Jana operasional puskesmas dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan. Dan PEMDA Kota Depok .diharapkan dapat meningkatkan anggaran kesehatan untuk promotif dan preventif.

---

Health has been stipulated in the Charter of the United Nation in 1948 as one of the human fundamental rights. To pursue the optimal degree of the people well being the Government has exerted every efforts to established the Community Health Center - Puskesmas -throughout every corner of the Republic, in the urban as well as in the rural areas. Puskesmas as the center of the Public health care services in Indonesia is demanded to extend high quality and liable medical treatments to the patients, until a better degree of the community health condition could be achieved.

The recent prolonged economic crises that increased the prices of medicines and the costs of public health services in general. Due to this heavy economic burden, the budget for the community health care allocated by the Government to the Puskesmas has been limited. This might further minimize the quality oh the services provided,

In order to regain the good standard of medical treatments, it would therefore be necessary to find out new sources of funds or new concepts how to raise finds from the public. A proposal that could be adopted is to adjust the present health fee tariff at the Puskesmas.

However, in order to make this method more acceptable an implacable, a sophisticated and more comprehensive survey should be undertaken to investigate the ability and the willingness of the patients and community to pay the services and the medical treatments provided by Puskesmas. The purpose of this research is to obtain the profile of the patients willingness to pay (WTP) at Sukmajaya Puskesmas and its coorelation with the patients characteristic, the patients ability to pay (ATP) ; the patients perception towards the quality and benefit of the services given. This survey describes cross sectional investigation frame work in a descriptive - analytical approach.

Data collections is obtained through guided interviews using a pre -designed questionnaire to the respective respondents, who were visitors or patients of the Puskesmas. The result of the survey have shown that the ability and willingness to pay for the medical services given by Puskesmas have far exceeded the current effective tariff as laid down in the PERDA of the Depok Regency. This has obviously indicated that the patients and the community do not hesitate to pay more whenever they believe the benefit will better. ATP1 that was measured by non essential spending (buying snacks, cigarettes, cosmetics, etc) influences the patients WTP, while ATP2 measured by other non essential spending (recreation, party, cinema, etc) did not affect patients WTP.

The tendency to pay more above the present tariff as determined by the patients perception towards the benefit of the services, the income bracket of the patients, the educational level of the housewives, and the age of the respondents.

It is therefore expected that this survey result would be a useful input to the respective Dinas Kesehatan Depok and the competent authority of Depok Regency to reconsider future policy in the betterment of the Health Care Services, particularly the policy pertaining to Puskesmas tariff.

This study suggest that it is necessary for Puskesmas to add health care providers in order to increase its services. Also in order to increase public participation in health financing. It is recommended that Puskesmas should be independently managed by itself and set its tariff according to the patient ATP-WTP."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keeratan hubungan antara perawat dan pasienrawat inap bunda dan kebidanan terhadap Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita. Metode yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan adalah Human Sigma serta ditunjang dengan analisis univariat dan bivariat. Hasil yang didapatkan adalah keeratan hubungan antara perawat dan pasienrawat inap bunda dan kebidanan terhadap Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita berada di posisi HS3 yang berarti bahwa terdapat salah satu subjek yang keeratannya belumlah optimal.Diperlukan intervensi yang bersifat transformasional dan transaksional secara berkelanjutan agar dapat meningkatkan keeratan hubungan.

---

This research aims to determine the engagement nurses and inpatient mother and obstetricsto Children and Maternity Harapan Kita Hospital.The method tomeasure the engagementis the Human Sigma and supported by univariate and bivariate analysis.

The results are the engagement nurse and inpatient unit mother and obstetrics to Children and Maternity Harapan Kita Hospital are in a position HS3, which means there is one subject that the engagement not optimal yet. It is required intervention transformational and transactional sustainably in order to improve the relationship."