Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh peran dan kompetensi penyuluh pendamping terhadap keberhasilan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP). Selanjutnya penelitian ini mencoba menganalisis kontribusi keberhasilan Gerakan P2KP dalam mendukung Ketahanan Pangan di Kabupaten Klaten. Jenis penelitian ini menggunakan mix methode dengan menggunakan metode embbeded konkuren. Teknik pengumpulan data kuantitatif melalui kuesioner tertutup dengan skala likert dan kuesioner terbuka, sedangkan penelitian kualitatif menggunakan wawancara mendalam dan terstruktur. Selain itu, peneliti juga melakukan studi pustaka, observasi dan dokumentasi. Untuk penelitian kuantitatif, peneliti menggunakan dua variabel independen yaitu peran (X1) dan kompetensi (X2), sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah keberhasilan Gerakan P2KP (Y1). Unit analisis dalam penelitian ini adalah penyuluh pendamping P2KP di Kabupaten Klaten pada tahun 2010-2013 dengan jumlah 36 orang. Teknik analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif untuk mendeskripsikan data tentang responden, analisis regresi linier berganda untuk memprediksi pengaruh variabel independen terhadap variabel depernden serta teknik analisis gabungan untuk menggabungkan hasil kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran penyuluh pendamping mempunyai pengaruh signifikan terhadap keberhasilan Gerakan P2KP yaitu sebesar 26,2%, sedangkan kompetensi penyuluh pendamping mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan Gerakan P2KP sebesar 10,1 %. Secara keseluruhan peran dan kompetensi penyuluh pendamping di Kabupaten Klaten terhadap keberhasilan Gerakan P2KP dapat dikatakan berhasil. Gerakan P2KP di Kabupaten Klaten berkontribusi dalam mendukung ketahanan pangan di Klaten dilihat dari kenaikan skor PPH yaitu pada tahun 2010 sebesar 81,6.

---

This research is conducted to know the effect and the role of extension assistant competency on the success of the Acceleration Movement of Food Consumption Diversity. Another purpose of this research is to analyze the contribution of the Food Consumption Diversity Acceleration Movement to support food resilience in Klaten Municipal.

This research is conducted by using mix method of embbeded konkuren. The technique in collecting quantitative data was using open and closed questionnaire and measured with likert scale. The qualitative research was conducted by using in-depth and structured interview. Moreover, the researcher conducted putala study, observation and documentation. As for quantitative research, the researcher used two independent variables, the role (X1) and the competency (X2) and the success of P2KP movement as dependent variables (Y).

The unit analysis in this research is 36 P2KP extension assistants in Klaten Municipal on 2010-2013. The technique of data analysis is using descriptive statistics to describe the data about respondents, double linear regression analysis to predict the effect of independent variable on to dependent variable and combined analysis technique to combine the qualitative and quantitative result in this research.

The result of the research showed that the role of extension assistant showed significant effect on the success of P2KP movement, that is about 26,2%, and competency showed significant effect on the success of P2KP movement about 10,1%. Totally, the role and competency of extension assistant in Klaten municipal toward P2KP movement categorized as success. P2KP movement in Klaten contributed to support food resilience in Klaten which can be seen from the increase of PPH score at 2010 is 81,6; at 2011 is 83,1; at 2012 is 89,9 and at 2013 is 91,5."

"[Penelitian ini membahas mengenai evaluasi implementasi kebijakan revitalisasi kawasan Kota Tua di Jakarta. Jakarta sebagai ibukota negara memiliki suatu kawasan Kota Tua seluas ± 334 ha yang dulunya merupakan pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan pada tiga masa kekuasaan, dimulai dari masa pemerintahan Pangeran Jayakarta, masa penjajahan Portugis, dan masa penjajahan Belanda. Tingginya nilaibudaya dan sejarah di kawasan tersebut merupakan potensi pariwisata yang baik, oleh karena itu pemerintah DKI Jakarta membuat kebijakan revitalisasi Kota Tua Jakarta yang dimulai sejak masa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin pada tahun 1970. Namun proses revitalisasi kawasan tersebut dianggap masih belum memenuhi harapan. Pada tahun 2014 revitalisasi dicanangkan kembali dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur no. 36 tahun 2014 tentang Rencana Induk Kota Tua Jakarta dandiselenggarakan kerjasama pemerintah-swasta melalui konsorsium JOTRC (Jakarta Old Town Revitalization Corp.). Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan revitalisasi kawasan Kota Tua Jakarta, dan menganalisis evaluasi implementasi kebijakan revitalisasi kawasan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan post-positivis. Penelitian ini menghasilkan temuan yaitu implementasi kebijakan revitalisasi Kota Tua Jakarta masih belum efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi belum efektifnya kebijakan revitalisasi Kota Tua Jakarta antara lain karena status kepemilikan bangunan-bangunan yang beragam antara pribadi, swasta/BUMN, dan Pemprov DKI Jakarta. Sedikitnya bangunan yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta membuat proses revitalisasi terhambat, ditambah lagi belum adanya leading sector dan minimnya SDM maupun anggaran dari Unit Pengelola Kawasan (UPK) Kota Tua Jakarta sebagai pengelola kawasantersebut. Namun dilakukannya kerjasama pemerintah-swasta dengan keberadaan konsorsium JOTRC merupakan upaya yang baik dalam melakukan percepatan pembangunan di kawasan Kota Tua. Beberapa saran yang diajukan dalam penelitian antara lain implementasi badan otorita yang mengelola kawasan Kota Tua Jakarta secepatnya sebagaimana diamanatkan dalam Pergub DKI Jakarta no. 36 tahun 2014, pelibatan ahli cagar budaya dalam setiap pemugaran di kawasan Kota Tua sehingga tidak merusak atau menghilangkan nilai historis bangunan tersebut, serta pelibatan masyarakat lokal dalam pembangunan kawasan Kota Tua.

---

This research discusses the evaluation of policy implementation of the revitalization of the Old Town area in Jakarta. Jakarta as the capital of the country has an Old Town area of ± 334 ha which was once the center of economic activity and government for three reigns, starting from the reign of Prince Jayakarta, the Portuguese colonial period, and the Dutch colonial period. The high value of the culture and history of the region is a potential for tourism, therefore, the local government make the revitalization of Jakarta old town area, which began during the reign of Governor Ali Sadikin in 1970. However, the process of revitalization of the area still has not met expectations. In 2014 revitalization proclaimed back with the issuance of the Peraturan Gubernur no. 36 tahun 2014 tentang Rencana Induk Kota Tua and held public-private partnership through a consortium called JOTRC (Jakarta Old Town Revitalization Corp.). The objective of this research is to analyze the factors that influence policy implementation of revitalization of the old city area, and analyzing the evaluation of policy implementation of revitalization of the region. The method used in this research is qualitative method with post-positivist approach. Results of this of this research is that the implementation of the Jakarta Old Town revitalization policies is still ineffective. Factors that influence the implementation of the policy is because of the ownership status of the buildings which vary between personal, private/state-owned enterprise, and local government plus the absence of leading sector and the lack of human resources and the budget of the Unit Pengelola Kawasan (UPK) Kota Tua as the area manager. But the establishment of JOTRC as a form of publicprivate partnership for revitalization of Jakarta old town is a good effort to accelerate the development in that area. Some suggestions from this research are immediate implementation of autonomous body that manages the old city area as mandated in Pergub no. 36 tahun 2014, the involvement of cultural heritage experts in development of the Old City area so as not to damage the historical value of the building, and empowerment of local communities. This research discusses the evaluation of policy implementation of the revitalization of the Old Town area in Jakarta. Jakarta as the capital of the country has an Old Town area of ± 334 ha which was once the center of economic activity and government for three reigns, starting from the reign of Prince Jayakarta, the Portuguese colonial period, and the Dutch colonial period. The high value of the culture and history of the region is a potential for tourism, therefore, the local government make the revitalization of Jakarta old town area, which began during the reign of Governor Ali

Sadikin in 1970. However, the process of revitalization of the area still has not met expectations. In 2014 revitalization proclaimed back with the issuance of the

Peraturan Gubernur no. 36 tahun 2014 tentang Rencana Induk Kota Tua and held public-private partnership through a consortium called JOTRC (Jakarta Old Town Revitalization Corp.). The objective of this research is to analyze the factors that influence policy implementation of revitalization of the old city area, and analyzing

the evaluation of policy implementation of revitalization of the region. The method used in this research is qualitative method with post-positivist approach. Results of this of this research is that the implementation of the Jakarta Old Town revitalization policies is still ineffective. Factors that influence the implementation of the policy is because of the ownership status of the buildings which vary between personal, private/state-owned enterprise, and local government; plus the absence of leading sector and the lack of human resources and the budget of the Unit Pengelola Kawasan (UPK) Kota Tua as the area manager. But the establishment of JOTRC as a form of publicprivate partnership for revitalization of Jakarta old town is a good effort to accelerate the development in that area. Some suggestions from this research are immediate implementation of autonomous body that manages the old city area as mandated in Pergub no. 36 tahun 2014, the involvement of cultural heritage experts in development of the Old City area so as not to damage the historical value of the building, and empowerment of local communities.;This research discusses the evaluation of policy implementation of the revitalization

of the Old Town area in Jakarta. Jakarta as the capital of the country has an Old Town

area of ± 334 ha which was once the center of economic activity and government for

three reigns, starting from the reign of Prince Jayakarta, the Portuguese colonial

period, and the Dutch colonial period. The high value of the culture and history of the

region is a potential for tourism, therefore, the local government make the

revitalization of Jakarta old town area, which began during the reign of Governor Ali

Sadikin in 1970. However, the process of revitalization of the area still has not met

expectations. In 2014 revitalization proclaimed back with the issuance of the

Peraturan Gubernur no. 36 tahun 2014 tentang Rencana Induk Kota Tua and held

public-private partnership through a consortium called JOTRC (Jakarta Old Town

Revitalization Corp.). The objective of this research is to analyze the factors that

influence policy implementation of revitalization of the old city area, and analyzing

the evaluation of policy implementation of revitalization of the region. The method

used in this research is qualitative method with post-positivist approach. Results of

this of this research is that the implementation of the Jakarta Old Town revitalization

policies is still ineffective. Factors that influence the implementation of the policy is

because of the ownership status of the buildings which vary between personal, private

/state-owned enterprise, and local government; plus the absence of leading sector and

the lack of human resources and the budget of the Unit Pengelola Kawasan (UPK)

Kota Tua as the area manager. But the establishment of JOTRC as a form of publicprivate

partnership for revitalization of Jakarta old town is a good effort to accelerate

the development in that area. Some suggestions from this research are immediate

implementation of autonomous body that manages the old city area as mandated in

Pergub no. 36 tahun 2014, the involvement of cultural heritage experts in

development of the Old City area so as not to damage the historical value of the

building, and empowerment of local communities., This research discusses the evaluation of policy implementation of the revitalization

of the Old Town area in Jakarta. Jakarta as the capital of the country has an Old Town

area of ± 334 ha which was once the center of economic activity and government for

three reigns, starting from the reign of Prince Jayakarta, the Portuguese colonial

period, and the Dutch colonial period. The high value of the culture and history of the

region is a potential for tourism, therefore, the local government make the

revitalization of Jakarta old town area, which began during the reign of Governor Ali

Sadikin in 1970. However, the process of revitalization of the area still has not met

expectations. In 2014 revitalization proclaimed back with the issuance of the

Peraturan Gubernur no. 36 tahun 2014 tentang Rencana Induk Kota Tua and held

public-private partnership through a consortium called JOTRC (Jakarta Old Town

Revitalization Corp.). The objective of this research is to analyze the factors that

influence policy implementation of revitalization of the old city area, and analyzing

the evaluation of policy implementation of revitalization of the region. The method

used in this research is qualitative method with post-positivist approach. Results of

this of this research is that the implementation of the Jakarta Old Town revitalization

policies is still ineffective. Factors that influence the implementation of the policy is

because of the ownership status of the buildings which vary between personal, private

/state-owned enterprise, and local government; plus the absence of leading sector and

the lack of human resources and the budget of the Unit Pengelola Kawasan (UPK)

Kota Tua as the area manager. But the establishment of JOTRC as a form of publicprivate

partnership for revitalization of Jakarta old town is a good effort to accelerate

the development in that area. Some suggestions from this research are immediate

implementation of autonomous body that manages the old city area as mandated in

Pergub no. 36 tahun 2014, the involvement of cultural heritage experts in

development of the Old City area so as not to damage the historical value of the

building, and empowerment of local communities.]"

"Rendahnya kehananan pangan masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan, baik pada tingkat global maupun nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, berbagai studi menunjukkan hubungan penting modal sosial terhadap Ketahanan pangan. Namun, studi tersebut di Indonesia masih belum komprehensif karena hanya mencakup provinsi, kabupaten, kecamatan, bahkan kelurahan/desa tertentu. Untuk itu, penelitian ini berkontrubusi dengan menggunakan sample yang lebih komprehensif, yaitu meliputi 68.304 rumah tangga sampel Susenas BPS 2018. Hasil pengujian menggunakan estimasi Two-Stage Least Square menunjukkan bahwa modal sosial bonding maupun bridging berkorelasi signifikan terhadap Ketahanan pangan. Lebih lanjut, penelitian ini juga menunjukkan bahwa korelasi modal sosial bridging lebih kuat dibandingkan dengan bonding. Penjelasan atas hal tersebut adalah terkait dengan karakteristik dari setiap modal sosial tersebut. Modal sosial bonding merupakan interaksi diantara masyarakat yang homogen sedangkan modal sosial bridging heterogen. Sebagai akibatnya, interaksi dalam modal sosial bridging dapat memfasilitasi berbagai informasi maupun sumber daya dari dari anggota yang berasal dari golongan ekonomi yang lebih tinggi kepada anggota yang lain. Berdasarkan hasil tersebut, penelitian ini merekomendasikan perbaikan terhadap program-progam pemerintah dalam rangka perbaikan ketahanan pangan rumah tangga dengan melibatkan peran modal sosial bridging.

---

Food security is still one of the unresolved global and national issues. Various studies conducted in this field have confirmed the crucial influence of social capital on food security. Nevertheless, these studies were still not thorough enough in Indonesia since these studies only covered households in a particular area, such as a province, district, subdistrict, or even a village. Accordingly, this study contributes to the existing literature by employing a more comprehensive sample consisting of 68,304 households obtained from Statistic Indonesia’s Susenas 2018. Based on the Two-Stage Least Square regression test, this study suggests that social capital bonding and bridging statistically correlate to food security. Furthermore, this study shows that bridging social capital has a more substantial influence on food security. An explanation for this situation is related to each social capital’s nature. Bonding social capital involves social interactions among people with a homogenous background. Conversely, bridging social capital covers the interaction of people from various backgrounds. In other words, people actively engaged in bridging social capital might earn benefits from a higher-level economy member or transfer knowledge from people across the various community. Therefore, based on this evidence, this study recommends enhancing the existing government programs to address household food security issues by involving bridging social capital"

"Penelitian ini membahas persoalan hukum yang muncul ketika kedudukan hukum kreditur separatis pemegang hak tanggungan diabaikan dalam proses kepailitan, khususnya ketika objek jaminan yang dibebani hak tanggungan dimasukkan ke dalam boedel pailit tanpa partisipasi atau pemberitahuan kepada kreditur yang bersangkutan. Fokus utama kajian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana perlindungan hukum diberikan kepada kreditur separatis yang memperoleh hak secara sah berdasarkan hukum jaminan kebendaan, namun menghadapi hambatan dalam mengeksekusi haknya akibat tindakan kurator atau kelemahan prosedural dalam sistem kepailitan. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti permasalahan hukum yang timbul ketika gugatan lain-lain yang diajukan oleh kreditur separatis untuk mempertahankan haknya ditolak oleh pengadilan, sehingga berimplikasi pada hilangnya hak eksekutorial atas objek jaminan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, literatur hukum, serta dokumen resmi lainnya. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perlindungan hukum yang dijanjikan secara normatif dengan kenyataan praktik di pengadilan, terutama dalam kasus ketika kurator tidak mencantumkan kreditur separatis dalam daftar piutang. Kondisi ini memperlihatkan celah hukum dan lemahnya pengawasan terhadap perlindungan hak-hak kreditur, yang seharusnya dijamin berdasarkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan proporsionalitas.Pemenuhan kebutuhan pangan dengan gizi yang seimbang dan jumlah yang cukup merupakan salah satu dimensi dari ketahanan pangan. Penduduk di Indonesia masih mengalami hambatan dalam memenuhi kebutuhan kalori harian maupun pemenuhan asupan pangan yang layak dan beragam meskipun intervensi melalui program bantuan sosial pangan telah dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap pemenuhan kalori harian dan makronutrien pada keluarga penerima manfaat. Data yang digunakan bersumber dari modul KOR dan konsumsi pada Susenas tahun 2022. Pengukuran dampak program dilakukan di level rumah tangga, menggunakan metode Propensity Score Matching dengan algoritma nearest neighbor with caliper serta dilengkapi dengan analisis cost-effectiveness. Hasil menunjukkan bahwa di level rumah tangga secara nasional, program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mampu meningkatkan pemenuhan kebutuhan kalori harian sebesar 47,93 kkal, meningkatkan pemenuhan karbohidrat sebesar 10,51 gram, dan meningkatkan pemenuhan protein sebesar 1,24 gram dibandingkan dengan rumah tangga dengan karakter sejenis yang tidak mendapatkan program BPNT. Pengukuran di wilayah perkotaan menunjukkan hasil bahwa program BPNT hanya memberikan dampak ke pemenuhan kalori harian dan asupan karbohidrat. Sedangkan di wilayah perdesaan, program BPNT menunjukkan hasil yang signifikan terhadap pemenuhan kalori harian maupun asupan makronutrien. Oleh karena itu, sebagai upaya meningkatkan pemenuhan kalori harian dengan pemberian asupan bergizi cukup dan seimbang, disarankan agar pemerintah secara berkelanjutan memberi edukasi kepada masyarakat terkait urgensi mengkonsumsi pangan dengan cukup dan bergizi, mempertimbangkan peningkatan jumlah bantuan pangan, menyediakan paket bahan pangan bernutrisi dengan harga terjangkau, dan lebih memperhatikan akurasi pemberian bantuan sosial pangan.

---

Fulfill the needs for food with balanced nutrition in sufficient amounts is one of the food security dimensions. Indonesia still face an obstacles in meeting their daily calorie needs as well as the fulfillment of adequate and diverse food intake despite interventions through food social assistance programs. This study aims to analyze the impact of Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) on fulfilling daily caloric intake and macronutrients among beneficiary families. The data used are derived from KOR module and consumption in 2022 Susenas. Impact of the program is measured at household level using Propensity Score Matching method with the nearest neighbor with caliper algorithm, supplemented by cost-effectiveness analysis. Results show that at national household level, BPNT program can increase the fulfillment of daily caloric needs by 47,93 ccal, increase carbohydrate fulfillment by 10,51 grams, and increase protein fulfillment by 1,24 gram compared to similar households don’t receive BPNT program. Measurements in urban areas indicate that the BPNT program only impacts on daily caloric intake and carbohydrate intake. However, in rural areas, the BPNT program shows significant impacts on daily caloric intake and carbohydrate intake. Therefore, as an effort to enhance food security through providing sufficient and balanced nutrition, it is recommended to continuously educate the public regarding the urgency of consuming adequate and nutritious food, consider increasing the amount of food assistance, provide nutritious food packages at affordable prices, and pay more attention to the accuracy of providing food social assistance."

"Tesis ini membahas tentang strategi pengembangan pangan lokal berbasis ubi kayu dalam mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Batang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi pengembangan pangan lokal ubi kayu dan mencari alternatif strategi pengembangan pangan lokal ubi kayu dalam mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Batang. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan pendekatan analisis SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, Treaths). Analisis deskriptif dilakukan dengan memaparkan potensi pengembangan ubi kayu dalam mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Batang. Sementara Analisis SWOT dilakukan untuk mencari alternatif strategi pengembangan pangan lokal berbasis ubi kayu dalam mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Batang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan ubi kayu di Kabupaten Batang selama tahun 2008-2012 mengalami tingkat penurunan luas panen sebesar -9,21% dan produksi sebesar -18,31%, tetapi potensi pengembangan ubi kayu masih mampu untuk dikembangkan lebih baik lagi. Berdasarkan analisis SWOT menunjukkan bahwa faktor kekuatan bernilai 2,20 dan faktor peluang bernilai 1,95, sehingga Grand Strategy berada di Kuadran I. Kuadran I berarti strategi SO (Strategi Agresif), yaitu strategi menggunakan seluruh kekuatan dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Selanjutnya urutan prioritas strategi terpilih adalah: (1) pengembangan kapasitas produksi ubi kayu, (2) pengembangan mutu dan keragaman pangan ubi kayu, (3) peningkatan citra pangan tradisional ubi kayu, (4) peningkatan keberdayaan dan partisipasi masyarakat.

---

This thesis discusses the development strategic for local food based on cassava to support of food security in Batang District. This studies aim to determine for development potential and seek development strategies alternative of local food based on cassava in support of food security in Batang. The method was used quantitative descriptive, approached by SWOT (Strengths Weakness Opportunities Treaths) analysis. Descriptive analysis describe development potential of cassava to support of food security in Batang District. While the SWOT analysis was used to find alternative strategies local food based on cassava to support of food security in Batang District.

The results showed that the development of cassava in Batang District during 2008-2012 has decreased harvested area was -9.21% and production was - 18.31%, but potential for cassava development is still able to be developed better. Based on the SWOT analysis shows that the Strengths factor was 2.20 and Opportunities factor was 1.95, so the Grand Strategy was in Quadrant I. Quadrant I means SO strategy (Aggressive Strategy), its strategy uses all the Strenghts and take Opportunities as large possible. Furthermore, the order of priority for selected strategies are: (1) development of cassava production capacity, (2) development of food quality and diversity of cassava, (3) image enhancing of cassava traditional food, (4) increasing the empowerment and participation."

"Penelitian ini menggunakan metode 3SLS untuk menganalisis efek antara ketahanan pangan dan produksi agrikultur di negara ASEAN+5 yang tergabung dalam perjanjian kerjasama internasional RCEP (Regional Comperehensive Economic Partnership). Penelitian ini mempertimbangkan variabel FDI di sektor agrikultur, pertambangan, sekunder, dan tersier, serta variabel konsumsi pemerintah dan kualitas regulasi. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami kompleksitas interaksi antara variabel- variabel tersebut dan dampaknya terhadap ketahanan pangan di kawasan tersebut. Hasil menunjukkan bahwa indeks ketahanan pangan dan produksi agrikultur memiliki koefisien positif signifikan, sementara FDI di sektor agrikultur dan pertambangan berdampak negatif pada ketahanan pangan. Artinya, meskipun investasi asing di sektor- sektor ini dapat meningkatkan output ekonomi, mereka tidak selalu mendukung peningkatan ketahanan pangan khususnya di ASEAN+5. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan kemampuan yang baik dalam menjelaskan variabilitas hubungan antara variabel-variabel yang diteliti, dengan nilai adjusted R-Squared sebesar 37.01% untuk persamaan ketahanan pangan dan 85.45% untuk persamaan produksi agrikultur. Penelitian ini menyoroti pentingnya FDI dan kebijakan regulasi dalam meningkatkan ketahanan pangan, meskipun ada dampak negatif dari sektor sekunder dan tersier, kebijakan regulasi yang baik dapat membantu mengurangi dampak negatif ini dan mendukung ketahanan pangan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menekankan perlunya perhatian lebih lanjut pada pengembangan kebijakan FDI yang mendukung sektor pertanian secara berkelanjutan dan meningkatkan kualitas regulasi di negara-negara ASEAN+5.

---

This study uses the 3SLS method to analyze the effect between food security and agricultural production in ASEAN+5 countries that are members of the RCEP (Regional Comperehensive Economic Partnership) international cooperation agreement. This study considers FDI variables in agriculture, mining, secondary, and tertiary sectors, as well as government consumption and regulatory quality variables. This approach aims to understand the complexity of the interaction between these variables and their impact on food security in the region. Results show that the food security index and agricultural production have significant positive coefficients, while FDI in the agricultural and mining sectors has a negative impact on food security. This means that while foreign investments in these sectors can increase economic output, they do not necessarily support improved food security especially in ASEAN+5. The regression model used in this study shows a good ability to explain the variability of the relationship between the variables studied, with an adjusted R-Squared value of 37.01% for food security equation and 85.45% for agricultural production equation. This research highlights the importance of FDI and regulatory policies in improving food security, despite the negative impacts of the secondary and tertiary sectors, good regulatory policies can help mitigate these negative impacts and support food security. Therefore, the results of this study emphasize the need for further attention to the development of FDI policies that support the agricultural sector in a sustainable manner and improve the quality of regulation in ASEAN+5 countries."

"Bagi beberapa individu di banyak negara, makanan yang sehat dan cukup sudah menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi. Satu dari tiga orang di seluruh dunia tidak memiliki akses makanan yang memadai; oleh karena itu, sangatlah penting untuk mencari cara untuk meningkatkan ketahanan pangan. Faktanya, Pendapatan dari individu bukanlah faktor yang dapat meningkatkan ketahanan pangan, dan bisa dikaitkan dengan tabungan dari seorang individu. Studi ini mengkaji peran tabungan terhadap ketahanan pangan dan dampak penggunaan berbagai jenis tabungan, termasuk tabungan formal dan non-formal dengan menggunakan Propensity Score Matching (PSM) untuk memastikan komparabilitas kelompok tabungan dan non-tabungan terhadap ketahanan pangan. Hasil penelitian menemukan bahwa status ketahanan pangan individu berdasarkan Food Consumption Score (FCS) telah meningkat karena partisipasi menabung, yang meningkatkan status ketahanan pangan mereka menjadi upper-bound borderline atau food-secure lower-bound. Dari sisi tabungan formal, hasil penelitian menunjukkan bahwa tabungan formal hanya berdampak kecil terhadap ketahanan pangan. Hasil dari penelitian menganjurkan rekomendasi kebijakan untuk mendorong masyarakat menabung selain memiliki tabungan formal dengan meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia. Selain itu, program jaminan sosial seperti Bantuan Sosial (Bansos) dapat difokuskan untuk mendorong masyarakat menabung daripada mendukung masyarakat untuk memiliki rekening tabungan formal.

---

Achieving sufficient and healthy food has been one of the challenges faced by many countries. Around one out of three people worldwide do not have access to adequate food; hence, it is crucial to figure out ways to improve food security. High income is not the determinant of food security, and it can be related to financial products such as savings. This study examines the role of saving on food security and the impact of using different types of savings, including formal and non-formal savings using Propensity Score Matching (PSM) to ensure the comparability of saving and non-saving groups on food security. The research found that the individuals' food security status based on Food Consumption Score (FCS) had been improved due to saving participation, which increases their food security status to be upper-bound borderline or food-secure lower-bound. In terms of formal saving, the result demonstrated that formal saving only has a small impact on food security. The study's findings advocate for policy recommendations to encourage people to save despite having formal savings by improving the financial literacy of Indonesian people. Moreover, social security programs such as Bantuan Sosial (Bansos) could focus on encouraging people to save instead of supporting low-income people to have formal saving accounts."