Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian dilakukan pada proses kerja industri informal menengah ke bawah di sentra pembuatan krupuk Desa Kenanga Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu, karena pada tahapan proses produksinya masih dominan menggunakan kegiatan manual handling. Tujuan dari penelitian yaitu menjelaskan tingkat risiko untuk dapat terjadinya masalah Musculouskeletal Symptoms (MSS) pada aktivitas pembuatan krupuk dibagian produksi dan memberikan masukan modifikasi atau rekayasa alat pada sarana kerja yang teridentifikasi menyebabkan pekerja melakukan postur yang berisiko sangat tinggi. Penelitian menggunakan desain penelitian cross sectional dengan metode REBA (Rapid Entire Body Assessment ) untuk menilai terkait postur janggal, beban kerja, frekuensi dan durasi pekerjaan. Terdapat lima tahapan terkait aktivitas fisik pembuatan krupuk di bagian produksi, yaitu tahap 1.Pembuatan adonan, 2. Penggilingan adonan, 3.Pencetakan adonan, 4.Persiapan pemasakan dan 5.Pendinginan hasil pemasakan. Hasil penelitian menunjukan bahwa sebagian besar tahapan memiliki tingkat risiko tinggi, kecuali pada aktivitas penggilingan adonan, dan tingkat risiko rendah terdapat pada aktivitas pencetakan adonan. Oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan secepatnya untuk meminimalisir aktivitas fisik yang mempunyai tingkat risiko tinggi sampai sangat tinggi, salah satunya dengan merubah penempatan alat atau sarana kerjanya.

---

The research was done at the informal industrial work middle to lower classes in sentra village of making chips Kenanga Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu, because at the stage of the proceedings its production still dominant use manual handling activities .The purpose of research that is explain the level of risk to be able to the occurrence of symptoms musculousceletals problems ( MSS ) on the activity of making chips to your the production and provide input modification or instrument in engineering work facilities identified were causing workers do posture are at risk of very high.

The research uses a design research cross sectional with the methods REBA (Rapid Entire Body Assessment) to assess related to posture inelegant, workload, the frequency and duration of work. There are your five steps related to physical activity of making chips in production line, in the 1 .Making dough, 2. Grinding dough, 3. Printing dough, 4 .Cooking preparation and 5. the cooking results was placed. The results of research."

"Tesis ini membahas tentang faktor terjadinya risiko manual handling pada pekerjaan feeding katern di bagian penjilidan PT.PGC. Risiko manual handling merupakan salah satu unsur risiko ergonomi yang ada di tempat kerja yang berpengaruh terhadap kenyamanan, keselamatan, gangguan kesehatan dan produktivitas kerja.Penelitian ini adalah penelitian semi kuantitatif dengan menggunakan metode risk asssessment MAC (Manual Handling Assessment Chart) tools yang dimodifikasi menjadi risk assessment Gramedia of Printing. Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat risiko manual handling pada pekerjaan feeding katern masuk dalam kategori perlu dilakukan investigasi dan tindakan perbaikan segera. Hal ini disebabkan oleh postur janggal (posisi badan membungkuk dan gerakan badan memutar), kendala rute, faktor lingkungan dan faktor psikososial.Dari hasil penelitian disarankan untuk melakukan rekayasa teknik di area produksi dan penyediaan peralatan pendukung serta rekayasa manajemen menyangkut kompetensi, penyediaan dokumen standar dan evaluasi pekerjaan.

---

This thesis discussed the manual handling risk factors at feeding katern activities in section binding PT.PGC. The risk of manual handling is one element that is ergonomic risk in the workplace that affect comfort, safety, health problems and work productivity.

This research was semi-quantitatively using asssessment risk MAC (Manual Handling Assessment Chart) tools are modified to be a risk assessment Gramedia of Printing. The results showed that the level of risk of manual handling at feeding katern activities into the category needs to be investigated and corrective action immediately. This is caused by awkward posture (bended posture and twisting body), obstacles en route, environmental factors and psychosocial factors.

Advised of the research to conduct engineering in the area of production and provide support equipment, then in engineering management regarding competency, provision of standard documents and job evaluation."

"Pekerjaan manual handling memiliki angka tertinggi penyebab terjadinya kasus Musculoskeletal Disorders (MSDs) pada tahun 2012. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran faktor risiko manual handling pada pekerja angkut barang di stasiun Pasar Senen Jakarta tahun 2014. Faktor risiko manual handling antara lain faktor pekerjaan, karakteristik pekerja, lingkungan kerja, serta layout tempat kerja tersebut. Penelitian ini menggunakan desain studi cross sectional dengan besar sampel 61 pekerja. Metode yang digunakan berupa Quick Exposure Checklist (QEC) untuk menilai faktor risiko pekerjaan serta kuesioner Nordic Body Map untuk mengetahui keluhan subjektif MSDs pada pekerja. Berdasarkan hasil penilaian QEC diketahui bahwa aktivitas yang memiliki risiko paling tinggi adalah aktivitas menaikkan atau mengangkat barang ke bagasi dengan tingkat risiko 86%. Sebesar 97% responden mengalami keluhan MSDs. Bagian tubuh yang paling banyak dikeluhkan adalah pada bagian pinggang, kaki, tangan, bahu dan punggung. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pekerjaan manual handling pada pekerja angkut barang memiliki tingkat risiko yang sangat tinggi dan dibutuhkan investigasi dan perubahan segera mungkin. Porter sebaiknya memperbaiki cara mengangkat, menurunkan, dan membawa barang dengan baik dan aman untuk mencegah terjadinya keluhan MSDs.

---

Manual handling has the highest number of cases that cause of Musculoskeletal Disorders (MSDs) in 2012. Therefore, this study aims to describe the risk factors of manual handling among porters at Pasar Senen Station in 2014. The risk factor of manual handling are work factor, the caracteristics of workers, work environment, and layout of the workplace. Design research is cross sectional with total sample of 61 workers. The method of this study used Quick Exposure Checklist (QEC) to assess the job factor and Nordic Body Map questionnaire to determine the subjective complaints of MSDs among porters.

Based on the assessment results of QEC is known that the activity that has the highest risk is lifting into the trunk with a 86% risk level. Beside that, 97% of porters had complaints of MSDs. The most risk part of body are waist, legs, arms, shoulder and back. From these results it can be concluded that manual handling have a very high level of risk and the investigations and changes should be done as soon as possible. Porters should improve the way of their lifting, lowering, and carrying goods properly and safely to prevent MSDs injuries."

"Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain penelitian cross sectional yang bersifat deskriptif analitik. Penulis melakukan observasi dan wawancara berdasarkan form QEC. Analisis risiko MSDs menggunakan QEC dan REBA. Hasilnya, baik pekerjaan sebagai kuli panggul di Toko X maupun pedagang roti pikul di Agen Roti Y Kelapa Dua memiliki tingkat risiko MSDs yang tinggi sehingga harus segera dilakukan tindakan perubahan. Hal ini terjadi karena kombinasi beberapa faktor yang ada dalam pekerjaanya, yaitu postur janggal, gerakan berulang, durasi, berat beban, usia, masa kerja, dan lingkungan tempat tinggal.

---

This research is a quantitative research with a cross sectional descriptive analytical design. Authors conducted observations and interviews based on the QEC form. MSDs risk analysis using the QEC and REBA. The result, both work as porters in Store X and the carry bread merchant in Store Y has a high level of MSDs risk and should be done immediately change action. This happens because there is a combination of several factors at work, which is awkward postures, repetitive movements, duration, heavy load, age, tenure, and neighborhood."

"Salah satu penyebab terjadinya gangguan fungsi paru yaitu pajanan debu batubara. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan pajanan debu batubara dan gangguan fungsi paru pada pekerja. Metode yang digunakan desain Cross Sectional dengan sampel 72 pekerja. Gangguan fungsi paru diperoleh dari data kesehatan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gangguan fungsi paru restriksi 8,3%, obstruksi 2,8%, dan kombinasi 2,8%. Analisis bivariat menunjukkan gangguan fungsi paru berhubungan dengan masa kerja (p = 0,46). Namun pajanan debu batubara, umur, dan penggunaan alat pelindung pernapasan, ada kecenderungan untuk menjadi faktor risiko terjadinya gangguan fungsi paru.

---

One of the causes of lung function disorder in health problems is coal dust exposure. This study aims to describe the relationship of coal dust exposure and lung function disorder in workers. The method used cross-sectional design with a sample of 72 workers. Lung function disorder data is obtained from the company health data. The results of this research showed that the restriction of pulmonary function disorder 8.3%, obstruction 2,8%, and a combination of restriction and obstruction 2.8%. Bivariate analysis showed lung function disorder associated with year of work experience (p=0,46). However, coal dust exposure, age, and the using of respiratory protective equipment showed there is a tendency to get risk for lung fungtion disorders."

"Karakteristik wilayah perairan Indonesia sangat mendukung proses penyelundupan manusia. Lokasi geografis Indonesia sangat strategis sebagai penghubung Asia dan Australia menjadikan Indonesia sebagai tempat transit strategis untuk penyelundupan manusia. Faktanya, sampai sekarang di Australia masih merupakan tempat yang dianggap menjanjikan bagi para pelaku penyelundupan manusia sebagai tujuan akhir atau perantara untuk pergi ke tempat lain melalui proses suaka. Indonesia cenderung menjadi bidang yang lembut kejahatan transnasional terorganisasi. Lokasi Indonesia sangat strategis dan kondisi geografis kepulauan Indonesia yang jarang digunakan oleh pihak-pihak tertentu sebagai sarang kejahatan transnasional. Rendahnya kualitas sumber daya penegakan hukum dan berbagai masalah klasik yang diderita oleh setiap instrumen penegakan hukum di Indonesia sering dampak hukum Indonesia (dalam berbagai alasan) tidak berdaya ketika berhadapan dengan beberapa jeniskejahatan. Polisi air adalah garis depan dalam memerangi TNOC. Asumsi ini cukup logis mengingat modus kejahatan ini kebanyakan menggunakan air sebagai jalan. Penyelundupan manusia hampir 90 persen menggunakan transportasi air. Dalam kondisi seperti itu, peran dari Polisi perairan menjadi sangat vital. Kesiapan untuk memerangi kejahatan ini memerlukan banyak kemampuan dukungan dan internal. Dalam hal infrastruktur pada kenyataannya ada masih banyak kekurangan. Dengan tingkat yang sudah tinggi urgensi adalah masalah ketika ternyata dalam pelaksanaan lapangan belum ada optimasi dari semua sumber daya yang tersedia akan prasarana sumber daya dan sumber daya manusia. Polisi Perairan sebagai garis depan jelas merupakan fokus utama dalam hal ini. Kemampuan teknis dan kesiapan sumber daya manusia harus dievaluasi untuk Polisi Air dilakukan optimasi dalam rangka mendukung tujuan pemberantasan peneyelundupan manusia. Sebagai evaluasi sampel, Kepolisian Perairan perlu menetapkan contoh model mana contoh model yang akan dievaluasi dan dioptimalkan untuk melihat standar yang ada serta pelaksanaan kemungkinan seluruh sistem dengan standar yang sama.

---

Characteristic of the territorial waters of Indonesia, which is very supportive of the process of human smuggling. Indonesia's geographical location is very strategic as the connecting Asia and Australia make Indonesia as a strategic transit point for human smuggling. The fact is, until now in Australia is still a place that is considered promising for the perpetrators of human smuggling as a final destination or an intermediary to go to another place through the asylum process.Indonesia tends to be a soft field of trans national organized crime. Location of Indonesia is very strategic and geographical conditions of the Indonesian archipelago is rarely used by certain parties as a hotbed for transnational crime. Political, bureaucratic traditions and mentality of the Indonesian culture also feeds this practice. The low quality of law enforcement resources and a variety of classic problems suffered by every instrument of law enforcement in Indonesia often impacts Indonesian law (in a variety of reasons) are not helpless when faced with this type of crime. Plus technical assistance from Indonesia, which are sometimes contradictory laws between one rule and other rules, or legal discourse which then provides a loophole for offenders to be off the hook law is a common sight in Indonesia. Water police are the frontline in the fight against TNOC. This assumption is quite logical considering the mode of the crime is mostly using water as the road. Human smuggling nearly 90 percent use water transportation. In such conditions, the role of the Police waters become very vital. Readiness to combat this crime requires a lot of support and internal capabilities. In terms of infrastructure in reality there are still many shortcomings. With an already high level of urgency is a problem when it turns out in the implementation of the field there has been no optimization of all available resources be it infrastructure resources and human resources. Aquatic police as the frontline is clearly the main focus in this regard. Technical capability and readiness of human resources should be evaluated for the Water Police performed the optimization in order to support human peneyelundupan eradication goals. As a sample evaluation, the Police Aquatic need to set a model example where the model examples will be evaluated and optimized to look at existing standards as well as likelihood implementation of the entire system with the same standards."

"Makanan yang sehat dan aman merupakan faktor penting untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Di Indonesia saat ini masih sering diketemukan kasus-kasus penyakit yang disebabkan oleh makanan yang tidak hygienis. Tempat penjualan makanan merupakan salah satu tempat dimana makanan diolah dan disajikan yang diperuntukkan bagi masyarakat dan perlu mendapat perhatian, karena masih banyak ditemukan tempat-tempat yang tidak memenuhi syarat kesehatan. Disamping itu pengetahuan penjamah makanan sangat berpengaruh terhadap perlakuan makanan, sehingga makanan tersebut hygienis serta aman untuk dikonsumsi. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran sejauh mama tingkat pengetahuan penjamah makanan pada kantin di lingkungan Kampus Universitas Indonesia Depok tentang praktek hygiene dan sanitasi makanan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan tenaga penjamah makanan pada kantin di lingkungan Kampus Universitas Indonesia Depok, sudah cukup baik. Tingkat pengetahuan tenaga penjamah makanan yaitu 91 sangat baik, 38,2 % cukup baik, 18,2 % kurang baik dan 4,5 % sangat kurang. Walaupun masih ada 10 orang yang mempunyai pengetahuan kurang baik. Untuk itu dirasa perlu untuk meningkatkan pengetahuan dari yang kurang baik tersebut dengan cara mengadakan pelatihan tentang praktek hygiene dan sanitasi makanan. Kualitas makanan yang dijual oleh pedagang makanan, berkualitas baik. Berdasarkan hasil penelitian, perlu ditingkatkan upaya pembinaan dan pengawasan terhadap tempat penjualan makanan agar makanan yang dihasilkan memenuhi syarat kesehatan."

"Penanganan perkara kartel merupakan bagian dari penegakan hukum persaingan usaha. Di Indonesia, penanganan perkara kartel yang dilakukan oleh KPPU memiliki banyak permasalahan terutama berkenaan dengan pembuktian kartel yang masih sulit dan kewenangan KPPU sebagai penegak hukum persaingan usaha. Sedangkan negara lain seperti Amerika Serikat telah melakukan penanganan perkara kartel dengan lebih baik. Untuk itu, penelitian ini akan membahas perbandingan penanganan perkara kartel di Indonesia dengan Amerika Serikat. Melalui perbandingan tersebut, penulis mengungkapkan berbagai hal dalam penanganan perkara kartel di Amerika Serikat yang dapat diaplikasikan di Indonesia antara lain penggunaan circumstantial evidence, penerapan program leniency, dan kewenangan upaya paksa oleh lembaga penegak hukum persaingan usaha.

---

The handling of cartel case is part of the enforcement of competition law. In Indonesia, the handling of cartel cases which is conducted by the KPPU has several problems, especially in connection with the difficulty of proving of cartel and the authority of the KPPU as a competition law enforcement agency. Whereas, other countries such as the United States has had the handling of cartel cases better. Therefore, this research will discuss the comparison of the handling of cartel case in Indonesia and the United States. Through this comparison, the authors explain several things from the handling of cartel case in United States that can be applied in Indonesia, among others, the use of circumstantial evidence, the application of leniency programs, and the authority of competition law enforcement agencies to do forceful measures."

"[ABSTRAKDiperkirakan 15-20% kehamilan dan persalinan akan mengalami komplikasi.Puskesmas mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED)sebagai sarana untuk mendekatkan pelayanan terhadap ibu hamil, bersalin dannifas. Kabupaten Bogor mempunyai 40 Puskesmas dan 22 diantaranya termasukkategori Puskesmas PONED. Puskesmas mampu PONED Parung mempunyaicakupan penanganan komplikasi yang tinggi (77,7%) , sedangkan Puskesmasmampu PONED Cileungsi mempunyai cakupan penanganan komplikasikebidanan yang rendah (50,7%). Menurut teori Edwards III , implementasikebijakan berfokus pada 4 variabel yaitu : komunikasi, sumber daya, disposisi,dan struktur birokrasi.Rancangan penelitian yaitu penelitian kualitatif. Lokasipenelitian di Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Puskesmas mampu PONEDParung dan Puskesmas mampu PONED Cileungsi.Hasil penelitian menunjukkan untuk variabel sumber daya, Faktor sumber dayamanusia (kompetensi yang tidak merata) menjadi faktor dominan dalampenanganan komplikasi kebidanan di Puskesmas mampu PONED. Untuk variabelkomunikasi Faktor koordinasi menjadi faktor dominan dalam penanganankomplikasi kebidanan di Puskesmas mampu PONED. Untuk variabel strukturbirokrasi didapatkan, struktur organisasi di Puskesmas mampu PONED Parungdan Cileungsi belum lengkap karena tidak melibatkan perawat dan belum adanyapemisahan strukur organisasi PONED di Puskesmas Cileungsi. Untuk variabeldisposisi diperlukan peningkatan komitmen petugas Puskesmas terutama diPuskesmas mampu PONED Cileungsi terkait dengan penanganan komplikasikebidanan di PONED.

---

ABSTRACTAn estimated 15-20% of pregnancies and childbirth can develop intocomplications. Basic Emergency Obstetric and Neonatal Care (BEONC) facilitiesas a means to bring services to mothers during pregnancy, labor or delivery, andpost partum period. Bogor Regency has 40 Primary Health Cares (PHCs), 22 ofthem categorized as BEONC. Parung PHC is a BEONC facility with a highcoverage in complication handling (77,7%), while Cileungsi PHC is a BEONCfacility with a low coverage in complication handling (50,7%). According to thetheory of Edwards III, policy implementation focuses on four variables, such as :communication, resources, disposition, and bureaucratic structure.The design ofthe research is a qualitative research. The location of the research in BogorDistrict?s Health Office , Parung and Cileungsi BEONC PHC .The results of the study showed that in the variables of Resources, the humanresources (uneven competence) becomes the dominant factor in complicationshandling BEONC facilities. In the communication variables, the dominant factorin BEmOC facilities complications handling is coordination. In the variables ofbureaucratic structure, the organization?s structure in both Parung and CileungsiPHC is incomplete because it does not include nurses, and in Cileungsi PHC theBEONC structure has not separated yet. In the variables of disposition, anincreased commitment of health officers in complication handling is requiredespecially in Cileungsi PHC., An estimated 15-20% of pregnancies and childbirth can develop intocomplications. Basic Emergency Obstetric and Neonatal Care (BEONC) facilitiesas a means to bring services to mothers during pregnancy, labor or delivery, andpost partum period. Bogor Regency has 40 Primary Health Cares (PHCs), 22 ofthem categorized as BEONC. Parung PHC is a BEONC facility with a highcoverage in complication handling (77,7%), while Cileungsi PHC is a BEONCfacility with a low coverage in complication handling (50,7%). According to thetheory of Edwards III, policy implementation focuses on four variables, such as :communication, resources, disposition, and bureaucratic structure.The design ofthe research is a qualitative research. The location of the research in BogorDistrict’s Health Office , Parung and Cileungsi BEONC PHC .The results of the study showed that in the variables of Resources, the humanresources (uneven competence) becomes the dominant factor in complicationshandling BEONC facilities. In the communication variables, the dominant factorin BEmOC facilities complications handling is coordination. In the variables ofbureaucratic structure, the organization’s structure in both Parung and CileungsiPHC is incomplete because it does not include nurses, and in Cileungsi PHC theBEONC structure has not separated yet. In the variables of disposition, anincreased commitment of health officers in complication handling is requiredespecially in Cileungsi PHC.]"