Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keberadaan suatu penyelenggara telekomunikasi di Indonesia diakui oleh pemerintah dengan suatu bentuk Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pada Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi tersebut berisi mengenai kewajiban-kewajiban setiap tahun dan wajib dilaporkan kepada pemerintah. Setiap tahunnya kewajiban tersebut dievaluasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.Dalam hal tidak terpenuhinya kewajiban penyelenggara telekomunikasi yang tertuang dalam Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi tersebut maka penyelenggara telekomunikasi akan dikenakan sanksi administratif berupa denda yang besaran nilai dendanya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika.Berdasarkan peraturan tersebut Pemerintah mengeluarkan tata cara pengenaan sanksi administrasi berupa denda dalam Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Berupa Denda Terhadap Penyelenggara Telekomunikasi. Namun dalam peraturan perundang-undangan telekomunikasi yaitu Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, sanksi administrasi yang diamanatkan adalah berupa pencabutan izin yang diberikan setelah adanya peringatan tertulis. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan, yakni Bagaimana pengaturan tentang sanksi administrasi berupa denda dalam penyelenggaraan telekomunikasi, khususnya terkait kewajiban penyelenggara telekomunikasi yang tertuang dalam izin penyelenggaraan telekomunikasi dan bagaimana kesesuaian pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika setelah adanya Peraturan Menteri dimaksud. Berdasarkan kepada kajian, Menteri Komunikasi dan Informatika melakukan diskresi dengan menetapkan Peraturan Menteri dimaksud untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan telekomunikasi dalam rangka pengaturan dan pengawasan di sektor telekomunikasi.

---

The existence of telecommunications provider in Indonesia is recognised by the government in a telecommunication operating license issued by the Ministry of Communication and Information Technology. The content is related to the yearly obligations and shall be reported to the government. Every year, these obligations are evaluated by the Ministry of Communication and Information Technology. In regards to the unfulfilled obligation by telecommunications provider as written in the regulation, telecommunications provider will be imposed by fines of administrative penalty which value was defined in Government Regulation Number 7 Year 2009 regarding Type And Tariff Of Non-Tax Revenue in Ministry of Communication and Information Technology.Based on the regulation, government decreed the procedure of fines of administrative penalty which defined in Decree of The Minister of Communication and Information Technology Number 11 Year 2014 regarding Procedure Of Fines Of Administrative Penalty To The telecommunications Provider. However, in the telecommunications legislation which is Law Of The Republic Of Indonesia Number 36 Year 1999 about telecommunication and Government Regulation Number 52 Year 2000 about telecommunication provider, administrative penalty is addressed in a form of permit revocation after written warning is granted. By using normative juridical research method, the goal of this research is to address solution of the regulation about administrative penalty in telecommunication provider, specifically related to the obligation of telecommunication provider which is written in Government Regulation Number 7 Year 2009 regarding Type And Tariff Of Non-Tax Revenue in Ministry of Communication and Information Technology. According to the research, Minister of Communication and Information Technology did discretion by setting a regulation intended to solve concrete problems encountered in the operation of telecommunication in the framework of regulation and supervision in the telecommunication sector."

"ABSTRAKDalam negara hukum modern (negara kesejahteraan), diskresi yangdilakukan oleh pejabat administrasi negara merupakan hal yang tak terhindarkan.Dinamisnya tugas-tugas administrasi negara serta keterbatasan peraturanperundang-undangan dalam merespon kemajuan masyarakat menjadikan diskresiacapkali dilakukan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang timbul.Walaupun diskresi sering diartikan sebagai kewenang bebas atau kebebasan dalambertindak, namun sejatinya penggunaan disresi dalam administrasi negara tidakbenar-benar bebas, tetap harus memperhatikan peraturan perundang-undanganyang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kedua hal tersebutmerupakan acuan ketika menggunakan wewenang diskresi agar tidak menjadipenyalahgunaan wewenang dan sewenang-wenang yang justru malah merugikanmasyarakat. Selain itu, pejabat administrasi negara pun harus dapatmempertanggungjawabkan diskresi yang telah dilakukan, tanggung jawab iniberupa tanggung jawab moral dan tanggung jawab hukum.

---

ABSTRACTIn modern state law( welfare state ), discretion by administrative officialsis inevitable. Dynamic state administration tasks as well as the limitations oflegislation in response to the progress of society often make discretionary done insolving the problems that arise. Although discretion is often interpreted as freeauthority or freedom to act, but actually the use of discretion in the administrationofficials is not really free, but still have to pay attention to the laws in force andthe general principles of good governance. Both of these are a reference whenusing discretionary powers so as not to be an abuse of authority and arbitrary thatit actually detrimental to society. In addition, administration officials must beaccountable discretion that has been made, the liability is a moral liability andlegal liability."

"Setiap pejabat pemerintahan memiliki kewenangan untuk menggunakan diskresi untuk melaksanakan fungsi pemerintahan dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada di masyarakat. Termasuk penggunaan diskresi dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satunya di Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, dimana Kepala Daerah, dalam hal ini Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan menggunakan diskresi dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik di bidang kesehatan, yaitu penggunaan mobil dinas sebagai ambulans alternatif. Semua pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan diharuskan untuk meminjamkan mobil dinas yang dimilikinya untuk masyarakat yang sakit dan dalam keadaan mendesak dan darurat untuk diberikan pertolongan medis. Diskresi ini awalnya dilatarbelakangi dengan kurangnya ambulans dan jauhnya jarak penjemputan dan penghantaran masyarakat yang sakit, dengan itu mobil dinas yang dekat dengan lingkungan masyarakat menjadi pilihan yang tepat. Oleh karena itu, penggunaan diskresi dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik tersebut menjadi latar belakang skripsi ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang dianalisis menggunakan metode penelitian kepustakaan dilengkapi dengan wawancara dengan narasumber terkait. Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan sebelumnya, penggunaan diskresi tersebut diumumkan secara lisan pada Hari Ulang Tahun Kabupaten Bengkulu Selatan kepada seluruh pejabat di lingkungan Kabupaten Bengkulu Selatan. Tindakan tersebut belum ada keputusan tertulis, tetapi ditindaklanjuti dengan adanya Keputusan melalui program dan pembentukan tim pelaksana Jemput Sakit Pulang Sehat yang didalamnya mengatur mengenai ambulans alternatif.

---

Every government official has the authority to use discretion to carry out government functions in overcoming various problems that exist in society. Including the use of discretion in the context of providing public services. One of them is in the South Bengkulu Regency Government, where the Regional Head, in this case the South Bengkulu Regency Regent, uses discretion in the context of providing public services in the health sector, namely the use of official cars as alternative ambulances. All officials within the South Bengkulu Regency Government are required to lend their official car to people who are sick and in urgent and emergency situations for medical assistance. This discretion was initially motivated by the lack of ambulances and the long distance to pick up and deliver sick people, with that official car that is close to the community environment is the right choice. Therefore, the use of discretion in the context of providing public services is the background of this thesis. The research method used in the study is a normative juridical research method, with the type of data used is secondary data which is analyzed using library research methods equipped with interviews with related sources. Based on the facts described previously, the use of the discretion was announced verbally on the Birthday of South Bengkulu Regency to all officials within the South Bengkulu Regency. There has been no written decision on this action, but it was followed up by a decision through a program and the formation of an implementation team for Picking Up Sick Home Health which regulates alternative ambulance.

"

"Penggunaan internet di Indonesia diperkirakan akan didominasi oleh layanan Over The Top Internet OTT Video, atau juga disebut dengan Internet Video. Diperkirakan traffic Internet di Indonesia akan mencapai 2.1 Exabytes per bulan di tahun 2020, dengan 72 traffic internet atau 1.5 Exabytes per bulan, untuk Internet Video. Permasalahan yang muncul yaitu penggunaan layanan ini memakan bandwidth yang tinggi di jaringan telekomunikasi serta belum diregulasi, sehingga menimbulkan kompetisi tidak sehat dengan operator telekomunikasi.Pada penelitian ini dilakukan analisis kebijakan kerjasama penyedia layanan OTT Video dengan operator telekomunikasi di Indonesia dengan menggunakan Regulatory Impact Analysis RIA . Proses analisis meliputi validasi dengan Forum Group Discussion, penentuan usulan kebijakan, dan penilaian usulan terbaik dengan Soft-Cost Benefit Analysis dan Multi Criteria Analysis MCA. Proses penilaian MCA berdasarkan survey ke berbagai stakeholder terkait.Dari hasil analisis tersebut, didapatkan usulan 'tidak dikeluarkannya kebijakan' tidak dapat diterima, sedangkan untuk usulan lain 'penyedia Layanan OTT Video tidak harus bekerjasama dengan operator telekomunikasi namun harus memiliki izin tertentu yang khusus diterbitkan bagi penyedia layanan OTT Video untuk dapat beroperasi', usulan'penyedia layanan OTT Video harus bekerjasama dengan operator telekomunikasi', dan usulan tidak wajib ada kerjasama namun operator telekomunikasi diberikan izin untuk memberikan charging atau penyesuaian kecepatan atas layanan OTT Video' tetap dapat diterima dan diperbolehkan untuk diimplementasikan.

---

Internet usage in Indonesia is expected to be dominated by Over The Top Internet OTT Video, also known as Internet video. It is estimated that Internet traffic in Indonesia will reach 2.1 Exabytes per month in 2020, with 72 of Internet traffic or 1.5 Exabytes per month, will be used for Internet Video. The problems that arise are these services consume high bandwidth of telecommunication networks, and also not yet regulated, resulting in unfair competition with telecom operators.

This study analyzes policy of cooperation beetwen OTT video service provider and telecommunication operator in Indonesia by using Regulatory Impact Analysis RIA . The analysis process includes criteria validation through Forum Group Discussion, policy alternatives determination, and best policy alternative assessment with Soft Cost Benefit Analysis and Multi Criteria Analysis MCA . MCA assessment process based on survey to various stakeholders.

Based on the results of the policy analysis, alternative 'no policy to be released' must not be applied. Another policy alternatives such as 'OTT Video Service providers do not have to cooperate with telecom operators, but must obtain special permit issued for OTT video service providers to operate' , alternative 'OTT Service provicer should cooperate with telecom operator' , and alternative 'cooperation is not mandatory, but telecom operators are granted permission to charge or adjust user speed to OTT Video service' can be accepted and allowed to be implemented. "

"ABSTRACTSkripsi ini membahas dampak kebijakan ekspor timah di Kabupaten Bangka Barat, dengan melakukan studi terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32 Tahun 2013. Permasalahannya, setelah kebijakan diimplementasikan, masyarakat penambang tidak dapat menjual bijih timahnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini kebijakan ekspor timah di Kabupaten Bangka Barat berdampak pada tiga komponen, yakni pemerintah, swasta, dan masyarakat. Bagi pemerintah daerah, kebijakan ini berdampak pada penurunan pendapatan. Bagi pihak swasta, yakni smelter timah dampaknya adalah tak dapat mengekspor timah secara langsung, karena harus melalui Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI). Bagi masyarakat penambang, berdampak pada tidak dibelinya bijih timah oleh smelter.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the impact of policy of tin export West Bangka Regency, through Regulation of Ministry of Trade No. 32 Year 2013. Its problem is after the policy is implemented, miners cannot sell their tin ore. This research used a qualitative approach. The results of this research has impact on three components, namely the government, private, and community. For local government, this policy resulted the decreasing of income. For private, namely the tin smelter, they can not export tin directly, because it must pass through Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX). For the miners, the impact is the tin ore cannot bought by smelter."

"Penelitian ini menganalisis exit strategy perusahaan telekomunikasi dari industri yang sedang menurun dengan mengambil studi kasus keluarnya PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) dari industri CDMA (code division multiple access). Penelitian menggunakan pendekatan post positivis dengan metode pengumpulan data campuran antara kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini mengacu pada pendapat Porter yang dimodifikasi mengenai strategi bersaing dengan fokus membahas exit barrier dan upaya mengatasinya.Penelitian menemukan bahwa perkembangan ekosistem teknologi CDMA global, penurunan jumlah pelanggan Flexi, penurunan pendapatan, serta kerugian usahatelah mendorong Telkom untuk keluar dari industri CDMA. Adapun hambatan keluar yang dihadapi mencakup aset berupa infrastruktur, lisensi dan frekuensi, biaya terkait SDM dan pelanggan, hambatan emosional karyawan dan manajemen, hambatan pemerintah dan sosial terutama terkait dengan aspek politik sebagai BUMN, serta mekanisme penjualan harta kekayaan. Hambatan berupa aspek politik merupakan hambatan terbesar.Telkom dapat mengatasi berbagai hambatan keluar karena dukungan pemerintah melalui penataan frekuensi, memiliki beragam portofolio bisnis sehingga mudah dalam memindahkan SDM, dan Telkom memiliki anak usaha yang kuat di bidang telekomunikasi nirkabel.

---

This research analyzes the exit strategy of telecommunication companies from a declining industry with a case study on the exit of PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. (Telkom) from code division multiple access (CDMA) industry. The research uses a post positivist approach with a mixed data collection method between quantitative and qualitative. This research refers to modified Porter?s notion of competitive strategy with a focus on discussing exit barrier and effort to overcome the barrier.

This research found that Telkom exited from CDMA industry due to the development of global CDMA technology ecosystem along with the declining number of Flexi subscribers and revenue as well as loss of business. Meanwhile, the exit barriers faced by the company include assets such as infrastructure, license and frequencies, human resources and customer-related cost, employee and management emotional barriers, government and social barriers primarily associated with political aspect as a state-owned company, and mechanism of asset sales. Political aspect became the biggest barrier.

Telkom was able to overcome the exit barriers due to government support through the arrangement of frequency alocation. Moreover, the company has a diverse business portfolio to facilitate redeployment of human resources, and the company has a strong subsidiaries in the field of wireless telecommunication."

"Peneliian ini menjelaskan aspek hukum aksi korporasi seperti merger, konsolidasi dan akuisisi penyelenggara telelomunikasi dalam memanfaatlan spektrum frekuensi radio di Indonesia. Aksi korporasi penyelenggara telekomunikasi dalam memanfaatkan spektrum frekuensi radio di Indonesia. Aksi korporasi penyelenggara telekomunikasi perlu dilakukan agar pemanfaatan spektrum frekuensi radio efejtif dan efisien. Efektifitas dan efisien pemanfaatan spektrum frekuensi radio dilakukan melalui pengaturan hukum single preserence policy on telecommunication sector (kepemilikan tunggal) di mana satu pihak hanya menjadi pemeggang saham pengendali pada satu badan hukum penyelenggara telekomunikasi. Pengaturan hukum tersebut merupakan salah satu cara untuk melakukan restruktuisasi penyelenggara telekomunikasi agar memperoleh struktur penyelenggata yang idel. Pengaturan hukumingle preserence policy on telecommunication sector wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hukum perusahaan, hukum telekomunikasi dan hukum persangan usaha yang sehat"

"Buku yang berjudul "Telecommunication transmission handbook" ini ditulis oleh Roger L. Freeman. Buku ini merupakan sebuah buku panduan mengenai transmisi komunikasi."

"Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang didasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah merupakan penampilan awal perwujudan nyata aspirasi bangsa Indonesia secara formal. Kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah diproklamirkan itu harus diisi melalui perjuangan-perjuangan nasional berikutnya guna mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana yang diinginkan dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945. Perjuangan pengisian kemerdekaan itu baru dilakukan secara terarah dan terkonsepsional setelah Orde Baru ingin kembali secara murni dan konsekwen kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.Berlandaskan kepada ideologi negara, pandangan hidup bangsa dan dasar strategi nasional yaitu Pancasila dan dari tempaan pengalaman hidup yang dialami lewat seragkaian sejarah perjuangan bangsa Indonesia sendiri, agar dapat hidup layak sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat sejajar dengan bangsa - bangsa lain, maka bangsa Indonesia menentukan pandangan hidupnya sendiri sesuai falsafah yang dianut. Disamping itu dengan mensyukuri rakhmat dan karunia yang dilimpahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia-bumi, tanah air yang terletak di daerah katulistiwa dengan daerah tropisnya, yang berbentuk negara kepulauan dengan posisi silangnya yang bernilai strategis tinggi serta kekayaan alam yang melimpah ruah, maka bangsa Indonesia telah menetapkan cara pandang atau wawasan tentang dirinya sendiri dan lingkungannya.Cara pandang atau wawasan itu adalah apa yang dinamai dengan "Wawasan Nusantara". Wawasan Nusantara itu adalah pandangan geopolitik dan geostrategi bangsa Indonesia dalam mengartikan tanah air Indonesia dengan segala apa yang terdapat di atmosfir, di permukaan dan di dalam bumi/tanah serta di dalam laut/tanah laut sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dengan segenap potensi kekuatan bangsa. Wawasan.husantara ini tidak lain merupakan penerapan dan pengejaan dari Pancasila serta prinsip-prinsip yang terkandung dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu wawasan nusantara diberi kedudukan sebagai doktrin nasional dalam upaya bangsa Indonesia untuk mencapai cita - cita nasionalnya.Wawasan Nusantara sebagai doktrin nasional yang digunakan sebagai landasan operasionalisasi seluruh kegiatan kehidupan nasional, memiliki penjabaran wajah sebagai berikut:a. Wawasan wilayah, melandasi kewilayahan nasional.b. Wawasan pembangunan nasional, melandasi dan berperan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.c. Wawasan nasional, melandasi konsepsi ketahanan nasional.d. Wawasan pertahanan keamanan nasional, melandasi dan berperan untuk pelaksanaan pertahanan keamanan rakyat semesta.Penampilan penjabaran wajah yang demikian rupa itu maka wawasan nusantara akan memberikan peranannya dalam kehidupan nasional untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Juga menumbuhkan rasa tanggung-jawab atas pemanfaatan lingkungan, membangun dan menegakkan kekuatan guna melindungi kepentingan nasional. Serta merentang kendali antar hubungan internasional dalam rangka keikutsertaan bangsa Indonesia menegakkan ketertiban dan kebahagiaan umat manusia dunia."