ABSTRACTSkripsi ini membahas dampak kebijakan ekspor timah di Kabupaten Bangka Barat, dengan melakukan studi terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32 Tahun 2013. Permasalahannya, setelah kebijakan diimplementasikan, masyarakat penambang tidak dapat menjual bijih timahnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini kebijakan ekspor timah di Kabupaten Bangka Barat berdampak pada tiga komponen, yakni pemerintah, swasta, dan masyarakat. Bagi pemerintah daerah, kebijakan ini berdampak pada penurunan pendapatan. Bagi pihak swasta, yakni smelter timah dampaknya adalah tak dapat mengekspor timah secara langsung, karena harus melalui Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI). Bagi masyarakat penambang, berdampak pada tidak dibelinya bijih timah oleh smelter.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the impact of policy of tin export West Bangka Regency, through Regulation of Ministry of Trade No. 32 Year 2013. Its problem is after the policy is implemented, miners cannot sell their tin ore. This research used a qualitative approach. The results of this research has impact on three components, namely the government, private, and community. For local government, this policy resulted the decreasing of income. For private, namely the tin smelter, they can not export tin directly, because it must pass through Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX). For the miners, the impact is the tin ore cannot bought by smelter.