Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kecelakaan besar dalam industri minyak dan gas bumi meskipun relatif jarang terjadi namun sering bersifat katastropik, yang menyebabkan kematian pada pekerja dalam jumlah besar, kerusakan aset perusahaan yang bernilai tinggi dan pencemaran lingkungan. Meskipun penyebabkan utama kecelakaan sering disebabkan oleh faktor manusia, namun kegagalan manajemen tanggap darurat dalam menangani kecelakaan, memberikan kontribusi besar yang menyebabkan kecelakaan lebih parah dan kerugian semakin besar. Kesiapan manajemen tanggap darurat pada operasi hulu minyak dan gas mutlak diperlukan dalam upaya mempersiapkan penanganan setiap kecelakaan dan kondisi darurat. Dalam upaya untuk terus menjaga tingkat kesiapan dan efektifitas manajemen tanggap darurat secara regular perlu dilakukan proses evaluasi. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan melakukan evaluasi sistem sistem manajemen tanggap darurat di perusahaan hulu minyak dan gas yang beroperasi di laut dalam, dengan ketentuan pada National Fire Protection Association (NFPA) 1600 edisi 2013. NFPA 1600 edisi 2013 telah menyediakan proses evaluasi secara lengkap dan mandiri yang bisa diaplikasikan terhadap sistem manajemen tanggap darurat baik pada perusahaan maupun pemerintahan. Proses evaluasi menggunakan sepuluh elemen dari tahap implementasi tanggap darurat yang meliputi, rencana persyaratan umum, pencegahan ,mitigasi, informasi umum dan komunikasi krisis, peringatan pemberitahuan dan komunikasi, prosedur operasi, manjemen insiden, operasi tanggap darurat, rencana kelangsungan bisnis dan pemulihan, serta bantuan dan dukungan kepada karyawan. Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa perusahaan telah memenuhi sebagian besar ketentuan yang berlaku. Perusahaan juga telah memiliki sumber daya, infrastruktur dan prosedur yang diperlukan dalam penanganan tangap darurat. Namun pemahaman para pekerja dilapangan terhadap prosedur, peran dan tanggung jawab dalam melaksanakan operasi tanggap darurat masih kurang. Perusahaan perlu mempertimbangan sumber daya external dalam mendukung operasi darurat sehubungan kondisi operasi yang terpencil. Dalam business continuity plan, perusahan perlu mempertimbangkan alternatif tempat bekerja, untuk membantu proses pemulihan pada saat terjadi ganguan operasi. Sehubungan letak geografis fasilitas operasi yang berada di jalur laut bebas, perusahaan perlu mempertimbangkan risiko dan membuat strategi mitigasi yang tepat terhadap potensi bahaya dari operasi kapal dan nelayan pada fasilitas operasi.

---

Major accidents in the oil and gas industry is relatively rare, but it was cause catastrophic incident which lead fatality, assets and environmental loss. Although major of cause is human factors, but the failure of emergency management is part of major contribution that cause increasing severe of accidents and loss. The readiness of emergency management in upstream oil and gas operations is important to response emergencies. In order to continue maintain the level of readiness and effectiveness of emergency management, it is necessary to perform evaluation on regular basis.

In this paper the authors conducted research to evaluate emergency management system in the upstream oil and gas company that located in the depth water area, with the requirement from the National Fire Protection Association (NFPA) 1600, 2013 edition. NFPA 1600 edition 2013 has provided self- assessment that can be applied to emergency management system both at the company and government. The evaluation process uses the ten elements of the implementation phase that consist: common plan requirements, prevention, mitigation, crisis communication and public information, warning, notification and communications, operational procedures, incident Management, emergency operations, business continuity and recovery, and employee assistance and support.

From the research, shown that the company has not been fully complied with requirement of the NFPA 1600, 2013 edition. The Company has the resources, infrastructure and procedures that needs to address emergencies, but the understanding of the workers in the field related the procedures, roles and responsibilities in implementing emergency response need to be improved. Company need to consider external resources to support emergency operations. In The business continuity plan, companies need to consider alternative work place, to support the recovery process while interruption of operations occurred. Due to current position of facilities is located on international shipping line , the company need to develop appropriate mitigation strategies to address risk related ship that passed around facilities."

"Pekerja di lapangan migas, khususnya di lepas pantai memiliki risiko yang tinggi terhadap pajanan BTX di area kerja. Pajanan bersumber dari aktifitas yang langsung bersentuhan dengan uap dan gas hidrokarbon yang sifatnya mudah menguap pada suhu kamar (Volatile organic compounds - VOC) sehingga memungkinkan terhisap oleh para pekerja dan menimbulkan efek kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk memperkirakan tingkat risiko nonkarsinogenik dan karsinogenik dari Pajanan BTX terhadap pekerja lepas pantai beserta manajemen risiko yang harus dilakukan. Penelitian ini merupakan studi potong lintang menggunakan pendekatan analisis risiko kesehatan lingkungan (ARKL) yang meliputi 4 langkah penting: identifikasi bahaya, analisis dosis-respon, analisis pajanan dan karakterisasi risiko. Jumlah sampel berupa 95 orang pekerja tetap di perusahaan hulu migas X. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dan pengukuran langsung, tingkat risiko dihitung dengan cara membagi asupan dengan dosis referensi BTX. Sebagai pembanding (control) dilakukan juga perhitungan terhadap 7 orang pekerja lepas pantai yang bekerja hanya di kantor (office).Hasil penelitian menunjukkan risiko pajanan benzene non karsinogenik harus diwaspadai bagi pekerja lepas pantai dimana dari perhitungan diketahui nilai RQ (Risk Quotient) yang lebih dari satu baik untuk pajanan realtime (ada 21,05% pekerja) maupun pajanan lifetime (61,05% pekerja). Sementara untuk risiko pajanan non karsinogenik dari toluene dan xylene termasuk rendah. Ini ditunjukkan dari hasil perhitungan RQ untuk realtime maupun lifetime yang semuanya (100%) bernilai kurang dari satu (RQ <1). Untuk risiko kesehatan pajanan karsinogenik benzene, diperoleh bahwa 20% pekerja lepas pantai memiliki efek karsinogenik pada pajanan realtime dan 60% pekerja pada pajanan lifetime. Disimpulkan bahwa perlu dilakukan manajemen risiko terhadap pajanan senyawa benzene di lingkungan kerja lepas pantai, agar pekerja terhindar dari risiko kesehatan baik risiko nonkarsinogenik dan risiko karsinogenik jangka panjang.

---

This research has objective to predict carsinogenic and non carcinogenic effect of BTX exposure to offshore workers and the risk management required. It is cross sectional study which utilize the environmental health risk assessment approach. Sample consists of 95 offshore workers in upstream oil and gas company X. research data is compiled from direct interview and company measurement data. As a control, 7 administrative workers are involved in calculation.

The result of this research is non carcinogenic exposure of benzene must become a high concern which has risk quotient - RQ 21.05% at realtime exposure and 61.05% at lifetime exposure. There is little risk related to toluene and xylene. Its respectively RQ is lower than 1 for both of them. For carcinogenic health risk of benzene, 20% of offshore workers and 60% of offshore workers has carcinogenic effect to their health risk.It can be concluded that risk management is required for being applied in order to minimize the benzene health effect to offshore workers."

"Industri Minyak dan Gas Lepas Pantai PT M Tahun 2018 Paparan kebisingan merupakan penyebab paling umum gangguan pendengaran, menyebabkan noise induced hearing loss (NIHL). Penelitian ini mengevaluasi gangguan pendengaran yang berhubungan dengan pajanan bising dikaitkan dengan usia, masa kerja, lama pajanan, pemakaian alat pelindung diri, kebiasaan merokok, hobi berhubungan kebisingan dan penyakit Diabetes Mellitus, hyperlipidemia dan hipertensi pada pekerja. Ini adalah penelitian observational cross sectional meneliti variabel independen, variabel dependen dan variabel perancu pada waktu bersamaan. Menggunakan data sekunder perusahaan melalui pengamatan, pengukuran dan questioner. Hasil pengukuran kebisingan area berpotensi kebisingan menunjukan potensi kebisingan terendah adalah 63 dBA dan tertinggi 110, 6 dBA,tingkat kebisingan area field berkisar 84.88 - 93 dBA. Kebisingan di area nonfield tertinggi 79.5 dBA. Pajanan bising efektif di bawah 80 dBA, baik di area field maupun nonfield; 7.1% pekerja bekerja > 20 tahun, didapatkan hubungan antara masa kerja > 20 tahun, terjadinya gangguan pendengaran pekerja sebanyak 5.6%, 40.5% pekerja berusia > 40 tahun, didapatkan hubungan antara usia pekerja dengan kejadian gangguan pendengaran. 42.9% pekerja memiliki kebiasaan merokok, tidak didapatkan hubungan antara perilaku merokok dengan gangguan pendengaran. Tingkat pemakaian APT pada pekerja didapatkan sebanyak 90.5% pekerja yang selalu memakai APT, tidak ada hubungan antara pemakaian APT dengan gangguan pendengaran. Tidak didapatkan hubungan antara hobi dengan terjadinya gangguan pendengaran Tidak didapatkan hubungan antara status kesehatan berupa profil lipid pekerja (kolesterol total, HDL, LDL, dan trigliserida), kadar glukosa darah pekerja dan tekanan darah dengan gangguan pendengaran.

---

Exposure to noise is the most common cause of hearing loss, leading to noise induced hearing loss (NIHL). This study evaluated hearing loss associated with noise exposure related to age, length of employment, length of exposure, the use of personal protective equipment, smoking habits, hobbies associated noise and diabetes mellitus, hyperlipidemia and hypertension in workers. This is a cross-sectional observational study examined the independent variable, the dependent variable, and confounding variables at the same time. Using the company secondary data, through observation, measurement and questionnaire. Noise measurement results indicate that the potential area of potential noise is 63 dBA as the lowest noise and the highest is 110, 6 dBA, field noise level area ranging from 84.88 - 93 dBA. Nonfield noise area 79.5 dBA. Exposure effective noise below 80 dBA, either in the field or nonfield area; 7.1% of workers worked > 20 years, working life > 20 years, the hearing loss of workers 5.6%, workers aged > 40 years 40 is 5%. 42.9% of workers have a smoking habit, not found a relationship between smoking behavior with hearing loss. HPD consumption levels in workers earned as much as 90.5% of the workers who always wear APT, there is no relationship between the use of HPD with hearing loss. There were no relationship between hobby with hearing loss. As well as no relationship found between workers health status such as lipid profile (total cholesterol, HDL, LDL, and triglycerides), worker glucose blood levels and blood pressure with hearing loss."

"Tesis ini membahas tentang kesesuaian implementasi terhadap kebijakan dan respon tanggap darurat yang dimiliki oleh perusahaan dan dibandingkan dengan standar yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia yaitu Peraturan Menteri Perhubungan No.58 tahun 2013 tentang penanggulangan pencemaran di perairan dan pelabuhan serta kesesuaian implementasi dengan menggunakan assessment tool berdasarkan National Fire Protection Association (NFPA) 1600. Apabila kemudian ditemukan perbedaan antara kedua standard tersebut, maka akan dilakukan upaya perbaikan pada prosedur yang dimiliki oleh perusahaan agar terciptanya perbaikan terus-menerus untuk kesiapan respon Tier-1. Dalam insiden tumpahan minyak peraturan menteri perhubungan No.58 tahun 2013 dan elemen pencegahan dalam NFPA 1600 dapat diimplemtasikan dengan melakukan penilaian risiko. Tujuan dari penilaian risiko ini untuk mengetahui tingkat kemungkinan, keparahan dan resiko terjadinya tumpahan minyak di fasilitas PT. X. Setelah melakukan penilaian risiko dapat disiapkan rencana penanggulangan tumpahan minyak yang merupakan elemen mitigasi dalam NFPA 1600. Penanggulangan tumpahan minyak mempertimbangkan strategi response, tim penanggulangan, kecukupan peralatan dan response time sebelum tumpahan sampai ke pantai. Hasil simulasi dengan mengunakan software trajectory modelling diperoleh informasi waktu tercepat tumpahan minyak menuju garis pantai. Kemampuan penanggulangan tumpahan minyak dapat ditentukan berdasarkan jumlah tumpahan minyak, peralatan yang dimiliki, tim yang kompeten serta strategi response yang tepat.

---

The thesis was looking for compliance for emergency response system for oil spill policy and implementastion in company PT.X, conformity with standard of Indonesia regulation, Manistry of Sea Transportation No. 58, 2013 and research used assessment tool from National Fire Protection Association (NFPA) 1600 edition 2013. Element prevention in Manistry of Sea Transportation No. 58, 2013 and research used assessment tool from National Fire Protection Association (NFPA) 1600 edition 2013 for oil spill incident can be implemented by performing risk assessment. The purpose of risk assessment to determine the level of likelihood, severity and relative risk of oil spills in the PT.X. Oil spill contigency plan can be prepared after conducted a risk assessment, which part of of the implemented of mitigation, consider of strategy of response, combat team, oil spill equipments, response time before spill hit the shoreline. The simulation form software trajectory modelling result information time of oil spills to the shoreline. The ability of the oil spill response can be determined based on oil psill volume, oil spill equipments, oil spill team combat and strategy of response."

"ABSTRAKNama : Paul Mangiring Ganda Parulian Butar ButarProgram Studi : Magister Keselamatan dan Kesehatan KerjaJudul : Analisa Emergency Management Kontraktor Konstruksipada Perusahaan Minyak dan Gas di Fasilitas Offshore yangTerintegrasiPembimbing : Prof. Dra. Fatma Lestari, MSi, PhDFasilitas Offshore dari perusahaan gas dan bumi pada umumnya berusia tua,membutuhkan perawatan serta penggantian pada beberapa bagian yang sudah rapuh danberkarat. Penggantian ini dikerjakan oleh perusahaan konstruksi dimana salah saturisiko yang tergolong besar adalah terjadinya kejadian gawat darurat seperti ledakan,kebakaran yang terjadi saat pekerjaan sedang berlangsung.Oleh karena itu kontraktor harus memiliki sistem tanggap darurat dan telah diterapkandengan baik untuk memastikan para pengsusaha dan pekerja mengetahui kemanamereka harus pergi dan memahami bagaimana memastikan diri mereka aman ketikasebuah kondisi darurat terjadi ISO22320 .Untuk itu perusahaan minyak dan gas bumi harus memastikan pihak kontraktormemiliki sistem manajemen tanggap darurat yang baik, maka diperlukan suatu standardyang cukup baik yang digunakan untuk menilai apakah emergency management yangdimiliki oleh perusahaan kontraktor cukup baik dalam melindungi manpower, asetperusahaan. CSMS merupakan system yang digunakan saat ini untuk mendapatkankontraktor yang sesuai dengan kebutuhan. Tetapi karena aktivitas yang semakinmeningkat dengan tingkat resiko yang juga semakin tinggi CSMS dirasakan perludilakukan perubahan. Salah satu perubahan CSMS yang di sarankan adalah pada bagianEmergency Management karena menyangkut kesiapsiagaan perusahaan dalammenangai bahaya dari mulai penilaian resiko, mitigasi sampai upaya pemulihan keadaansampai normal kembali baik dari sisi manpower, asset dan system. Untuk itu dilakukanpenggabungan NFPA 1600 edisi 2016, FEMA, ISRS Level 8 proses 12, ISO 45001 danviiISO 22320 yang djadikan tolak ukur dalam menilai kemampuan dari kontraktor dalammenangani management keadaan daruratPenelitian ini menggunakan desain studi deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Hasil penelitian menyarankan harus di lakukan monitoring yang lebih baik lagi terhadappara kontraktor di lingkungan perusahaan Oil dan Gas agar pelaksanaan managemenemergensi tidak hanya di awal project saja tetapi sepanjang project berlangsung.Beberapa hal yang diperlukan adalah pembuatan risk assessment dengan lebih detail,business impact analisa yang perlu diterapkan dandisarankan agar dapatdipertimbangkan menggantikan CSMS pada bagian Emergency Management denganhasil penelitian ini yang merupakan penggabungan NFPA 1600 edisi 2016, FEMA,ISRS Level 8 proses 12, ISO 4500, PTK 005 dan ISO 22320Kata kunci:Gawat Darurat, Tanggap Darurat, Manajemen tanggap darurat NFPA 1600 edisi 2016,FEMA, ISRS Level 8 proses 12, ISO 4500, PTK 005 dan ISO 22320

---

ABSTRACTNama Paul Mangiring Ganda Parulian Butar ButarProgram Studi Magister Keselamatan dan Kesehatan KerjaJudul Analysis of Emergency Management Construction Contractorat Oil and Gas Company in an Integrated Offshore FacilityPembimbing Prof. Dra. Fatma Lestari, MSi, PhDThe Offshore facility of Oil and Gas Company is generally old, requiring maintenanceand replacement in some fragile and rusty parts. This replacement is done by aconstruction company where one of the risks that is large is the occurrence ofemergency events such as explosions, fires that occur during work is under way.Contractors therefore should have an emergency response system and be wellimplemented to ensure that employers and workers know where to go and understandhow to make sure they are safe when an emergency occurs ISO22320 .For that purpose, the oil and gas company must ensure that the contractor has a goodemergency management system, a good standard is needed to assess whether theemergency management owned by the contracting company is good enough to protectthe manpower, the company 39 s assets. CSMS is a system that is used today to get theappropriate contractor to the needs. But because of the ever increasing activity with ahigher level of risk, CSMS is deemed necessary to change. One of the proposed CSMSchanges is in the Emergency Management section because it involves the company 39 spreparedness in mitigating the danger from starting risk assessment, mitigation torecovery effort until normal returns from manpower, asset and system side. For thatpurpose, the merger of NFPA 1600 edition 2016, FEMA, ISRS Level 8 process 12, ISO45001 and ISO 22320 are used as benchmarks in assessing the ability of contractors inhandling emergency management.Some of the things required are the making of risk assessment in more detail, businessimpact analysis that needs to be applied and it is suggested to consider replacing CSMSin Emergency Management section with the result of this research which is theixincorporation of NFPA 1600 edition 2016, FEMA, ISRS Level 8 process 12, ISO 4500 ,PTK 005 and ISO 22320Keywords Emergency, Emergency Response, Emergency Management, NFPA 1600 edisi 2016,FEMA, ISRS Level 8 proses 12, ISO 4500, PTK 005 dan ISO 22320"

"ABSTRAKLatar belakang. Kebisingan merupakan potensi bahaya yang sering ditemui pada industri hulu migas, dan memerlukan pengendalian yang tepat dengan PKP agar tidak menimbulkan NIHL. Perusahaan hulu migas X menjalankan PKP sejak tahun 2014, namun perubahan STS pada audiometri berkala sebesar 12,7% melebihi acuan dari NIOSH.Tujuan Penelitian. Untuk menilai penerapan PKP yang dilakukan perusahaan hulu migas X.Metode penelitian. Menggunakan metode penelitian mixed method, dilakukan scoring pada ke-8 langkah keluaran dan perhitungan perubahan STS yang terjadi. Secara kualitatif membandingkan pelaksanaan tahapan keluaran, proses dan masukan yang diperoleh melalui kontingensi data dengan panduan dari NIOSH.Hasil penelitian. Dilakukan penilaian dan kategorisasi terhadap 8 langkah pada tahap keluaran, dengan hasil hazard monitoring, evaluasi audiometri dan record keeping dikategorikan cukup, sedangkan pengendalian enjinering dan administratif, APT, edukasi dan motivasi, evaluasi program dan audit dikategorikan kurang. Sehingga hasil penilaian untuk keseluruhan langkah pada tahap keluaran adalah kurang. Hasil pada keluaran ini berkaitan erat dengan proses dan masukan. Hampir keseluruhan proses dilakukan oleh tim pelaksana PKP yang merupakan gabungan dari tim kesehatan dan higiene industri yang sebelumnya tidak memiliki pengalaman dalam menjalankan program yang kompleks ini. Dari pihak manajemen, keterbatasan dalam pendanaan, yang utamanya untuk melakukan pengendalian enjinering dan administratif, dimana pendanaan tersebut berkaitan dengan struktur gabungan dua perusahaan serta akan habisnya masa kontrak kerja sama turut memberikan andil pada kegagalan ini.Kesimpulan. Perubahan STS pada pelaksanaan PKP di perusahaan hulu migas X sebesar 12,7% dikarenakan terdapat kekurangan pada tahapan masukan, proses dan keluaran dibandingkan panduan dari NIOSH, yang diakibatkan keterbatasan dari pihak manajemen serta tim pelaksana PKP.

---

ABSTRACTBackground. Noise is a potential hazard that is often encountered in the upstream oil and gas industry, and requires proper control with HCP to prevent NIHL. Upstream oil and gas company X has run HCP since 2014, but the STS changes on a periodical audiometry of 12.7% still exceed the reference from NIOSH.Purpose. To evaluate the implementation of HCP in upstream oil and gas company X.Method. Using mixed method, scoring the 8 steps of output stage and calculation of STS changes. Qualitatively compares the implementation of the outputs, processes and inputs stages obtained through contingency data, with guidance from NIOSH.Result. Assessment and categorization of the 8 steps at the output stage, with results: hazard monitoring, audiometric evaluation and record keeping are categorized fair, while engineering and administrative control, hearing protection device, education and motivation, program evaluation and audit are categorized poor. The result for the overall output stage is poor. Outputs results are related to processes and inputs. Almost the whole process is carried out by the HCP team, which is a combination of health section members and industrial hygienists that previously had no experience running this complex program. On the management side, financing constraints, principally for engineering and administrative control, where the funding relates to the combined structure of the two companies and the expiration of the contract period contribute the failure.Conclusion. STS changes in the implementation of HCP in upstream oil and gas company X amounted to 12.7% due to lack of input stage, process and output compared to guidance from NIOSH, which resulted from limitations of management and HCP implementation team."

"Pengadaan material merupakan langkah paling awal dalam menejemen rantai pasok. Performa dari vendor-vendor tersebut memiliki pengaruh langsung terhadap tingkat efisiensi perusahaan. Evaluasi terhadap performa vendor diperlukan untuk dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing vendor sehingga dapat memudahkan proses menejemen vendor. Terdapat beberapa metode dalam menentukan kriteria penilaian vendor, namun metode yang digunakan dalam penelitian ini Analytic Hierarchy Process. Untuk mengembangkan suatu sistem evaluasi vendor, dipilih beberapa kriteria dan sub kriteria yang dibandingkan kecara pair-wise oleh para ahli. Dari model AHP ini menunjukkan bahwa kriteria paling penting adalah kualitas, diikuti pengiriman, layanan, dan fleksibilitas. Pengelompokkan vendor juga dilakukan untuk mengetahui vendor yang diprioritaskan dalam proses evaluasi ini, dimana terdapat 15 vendor prioritas utama.

---

Procurement is the earliest step in supply chain management. Performance of these vendors have a direct influence on the efficiency of the company. The evaluation of the performance of the vendor is required to be able to know the advantages and disadvantages of each vendor in order to facilitate the process of vendor management. There are several methods to determine the vendor assessment criteria but Analytic Hierarchy Process is the method used in this research. To develop an evaluation system vendor, several criterias and sub-criteria are selected ande compared kecara pair-wise by experts. AHP model shows that the most important criteria is quality, followed by delivery, service, and flexibility. Clustering vendor is also performed to determins the priority in this evaluation process."

"Kesehatan manusia tidak hanya meliputi kesehatan raga atau badan, tetapi juga kesehatan jiwa (Joint ILO/WHO Committee on Occupational Health 12th session in 1995). Hasil penelitian dari ILO (lntemational Labour Office) tahun 2000 mengenai program dan kebijakan kesehatan jiwa pada angkatan kerja di Amerika Serikat dan Eropa, menunjukkan kasus gangguan jiwa meningkat, dimana satu orang dari sepuluh pekerja mengalami kecemasan, stres, kehilangan semangat, bahkan depresi. ILO begitu peduli dengan stres yang berhubungan dengan pekerja ini, karena berhubungan dengan aspek kepentingan bisnis perusahaan dan kesejahteraan pekerja. Dampak dari stres yang berhubungan dengan pekerjaan (occupational stress) telah menghabiskan biaya yang tidak sedikit. ILO memperkirakan biaya yang dikeluarkan untuk mengatasi stres pekerjaan adalah Iebih dari 200 milyar dolar per tahunnya.Penelitian ini bertujuan untuk didapatkannya gambaran stres dan faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan aspek bahaya psikososial kerja pekerja migas lepas pantai di pulau Pabelokan tahun 2006.Desain penelitian adalah cross-sectional dengan metode kuesioner, populasi sampel adalah pekerja di Pulau Pabelokan, besar sample sejumlah 100 orang dengan rumus uji hipotesis beda dua proporsi. Analisis data menggunakan analisis statistik univariat, bivariat, dan multivariat.Hasil penelitian didapatkan ada hubungan bermakna antara faktor perusahaan tempat bekerja dengan stres kerja pada pekerja di Pulau Pabelokan.Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan masukan dan rekomendasi kepada perusahaan untuk membuat program manajemen stres kerja dengan mengacu kepada aspek bahaya psikososial kerja."

"Proses produksi minyak dan gas lepas pantai meliputi bejana, dan sistem pipa yang rentan terhadap serangan korosi. Untuk meminimalkan kegagalan yang terjadi akibat serangan korosi dan mencegah shutdown yang tidak direncanakan dipakailah sistem pemantauan korosi. Sistem pemantauan korosi disini diterapkan terbatas yaitu hanya pada bagian fasilitas proses produksi. Bagian tersebut antara lain meliputi production separator, atmospheric separator, scrubber, compressor, dan cooler. Pada system pemantauan korosi yang diterapkan sebelumnya corrosion coupon dan probe ditempatkan sangat terbatas. Evaluasi sistem pemantauan korosi dilakukan berdasarkan NORSOK M CR 505 dan NACE RP 077599. Sistem pemantauan korosi yang baru ditempatkan pada jalur pipa yang korosif seperti pada jalur masuk fluida 3 fasa, jalur keluar air, jalur keluar gas pada separator, jalur keluar minyak pada separator, dan jalur keluar gas pada cooler. Metode yang dipakai dalam pemantauan korosi ini adalah weight loss coupon, electrical resistance, linear polarization resistance, dan weld probe. Selain itu pembahasan disini juga berisikan arah penempatan alat pemantau korosi terhadap pipa untuk mendapatkan data korosi yang benar-benar sesuai dengan keadaan di lapangan.

---

Oil and gas production facility comprise of vessels and piping system that prone off corrosion attack. To minimize the failure caused by corrosion attack and to prevent unplanned shutdown the corrosion monitoring system is applied. Corrosion monitoring system discussed in this paper limit only on process production facility. Process production facility consists of production separator, atmospheric separator, gas scrubber, compressor, and cooler. On previous corrosion monitoring system, corrosion probe and coupon were very limited. The evaluation this corrosion monitoring based on NORSOK M CR 505 and NACE RP 077599. Recommendations for new corrosion monitoring system are corrosion monitoring device were applied in the corrosive line, such as, the inlet of 3 phase fluids, water outlet, gas outlet of separator, oil outlet of separator, and gas outlet after cooler. This corrosion monitoring system applies three different methods, which are, weight loss coupon, electrical resistance, linear polarization resistance, and weld probe. In this paper discussion made also covers corrosion monitoring device position in pipe to obtain most representative data about corrosion occurred."