Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerdagangan melalui media internet bukan hal baru lagi di kalangan masyarakat, internet merupakan teknologi paling penting sejak penemuan dan revolusi komputer pribadi. Semakin berkembangnya teknologi global beberapa tahun ini, membuat beberapa teknologi seperti permainan yang dulu hanya dikenal di semua kalangan ini mengalami perubahan. Skripsi ini menganalisis hukum jual-beli virtual property yang diselenggarakan oleh Valve yang membuat aplikasi Steam yang mana di dalam Steam tersebut terdapat Steam Community Market yang merupakan pasar benda-benda virtual pada permainan daring yang diselenggarakan oleh Stean. Penelitian ini akan melakukaan telaah terhadap jual beli terhadap benda virtual yang dilakukan di dalam Steam Community Market tersebut khususnya perlindungan hukum terhadap para pihak baik penjual maupun pembeli apabila dalam transaksi jual beli pada tersebut terdapat kesalahan yang disebabkan oleh penyedia jasa permainan online.

---

ABSTRACT

Trade through the medium of the intenet is not a new thing in the community, it was one of the most important technology since the discovery and revolution of a personal computer. The development of global technology over years, make some technologies as game in every realm changed. This thesis analyze transactional law on Virtual Property held by Valve, who makes the application called Steam, which in that application consist a Steam Community Market, that is a virtual objects market which held by the steam itself. This research reviewing the purchase of virtual object which is done in the Steam Community Market especially protection agains parties, seller and buyer, if in a transaction of buying and selling, there are fault caused by provider of service of the online game."

"Salah satu sarana hiburan berteknologi maju adalah sistem elektronik permainan ketangkasan (online game). Namun, akibat uang yang digunakan di dalam permainan tersebut, para pemain merasa memiliki apa yang dia dapatkan di dalam permainan tersebut. Sehingga muncul konsep virtual property. Dengan rasa memiliki tersebut, seorang pemain dapat menjual objek-objek virtual di dalam permainan kepada pemain lain. Namun karena yang menjadi objek jual beli adalah bagian dari sistem elektronik milik penyelengara sistem elektronik, maka kedua pemain berposisi sebgai konsumen dan penyelenggara merupakan pihak yang bertanggung jawab atas data yang diperjual belikan antara pengguna. Skripsi ini membahas mengenai perlindungan konsumen di dalam jual beli virtual property pada sistem elektronik permainan ketangkasan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penlitian normatif. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Penyelenggara sistem elektronik di atur di dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang No 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Objek virtual yang menjadi objek jual beli adalah virtual property, dan merupakan bagian dari sistem elektronik milik penyelenggara sehingga penyelenggara juga bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita akibat kehilangan data tersebut, kecuali penyelenggara dapat membuktikan sebaliknya.

---

One of the technologically advanced entertainment is online game. However, due to real money used in the game, the players feels they has what they got in the game. Thus emerged the concept of virtual property. With such a sense of belonging, a player won?t hesitate to sell (transfer) the virtual objects in the game to another player. But because of what becomes the object of sale and purchase is a part of the electronic system that owned by the provider of the electronic system, then the second player plays as consumers and providers is the one who responsible for the data that traded between players.

This mini thesis discuss about the protection of consumers in the transfer of virtual property in online game. The research method is a normative study method. Data collection tool used is bibliography study. electronic system provider set for in Article 15 and Article 16 of Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 about Information and Electronic Transactions. Virtual object that the object of sale and purchase is a virtual property, and is a part of our electronic system owned by the provider and the provider also responsible for any loss caused by the loss of data, unless the provider can prove otherwise."

"Skripsi ini membahas tentang kejadian kasus Internet Gaming Disorder (IGD) atau kecanduan game pada pelajar suatu SMAN di Jakarta pada tahun 2019. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan desain studi potong lintang. Sampel yang digunakan sebanyak 204 pelajar. Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2019 – Januari 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prevalensi IGD di SMAN Z sejumlah 22,5%. Untuk hasil analisis bivariat, ditemukan bahwa merupakan faktor risiko yang berhubungan secara signifikan dengan kejadian kasus IGD adalah jenis kelamin, jenis game MMORPG, jenis game casual, alat konsol, durasi bermain game per akhir pekan dan liburan, serta motif fantasi. Berdasarkan hasil tersebut, faktor yang berhubungan dengan kejadian IGD lebih banyak berasal dari karakteristik game online. Oleh karena itu, peneliti menyarankan orang tua untuk mengalihkan perhatian anak dari game online dengan aktivitas yang lebih produktif

---

.This thesis discusses the case of Intenet Gaming Disorder (IGD) or gaming disorder in SMAN Z Jakarta in 2019. This study is a quantitative research using cross sectional study design. The number of samples for this research is 204 students. This research was conducted in November 2019 – January 2020. The results showed that the prevalence of IGD in SMAN Z is 22,5%. For the bivariate analysis, it was found that gender, MMORPG, casual games, console tool, durartion of game play on weekend and holiday, and fantasy are significantly related to IGD. Based on these results, related factors mostly come from the characteristics of online game factor. Therefore, the researchers suggest parents to distract children from playing game online with other activities that more productive."

"

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh parental belief terhadap perilaku bermain online games anak remaja serta menguji apakah regulasi diri anak remaja berperan sebagai mediator pada hubungan kedua variabel. Alat ukur yang digunakan adalah Parental Belief Questionnaire, Adolescent Self-Regulatory Inventory, dan Internet Gaming Disorder 20 Test. Hasil penelitian terhadap 64 pasangan orang tua dan anak remaja awal menunjukkan bahwa aspek kreativitas dan kemampuan praktis pada parental belief berpengaruh terhadap perilaku bermain online games, sedangkan aspek-aspek lain (kemampuan pemecahan masalah, konformitas, kemampuan kognitif, kemampuan sosial, kemampuan praktis di sekolah) tidak berpengaruh. Di samping itu, regulasi diri berpengaruh terhadap perilaku bermian online games namun tidak berperan sebagai mediator pada pengaruh variabel parental belief terhadap perilaku bermain online games.

---

This study aimed to examine the influence of parental belief on adolescents’ online gaming behavior and whether self-regulation took the role as mediator. The instruments used for this study were Parental Belief Questionnaire, Adolescent Self-Regulatory Inventory, and Internet Gaming Disorder 20 Test. Result from 64 pairs of parent-early adolescent child shows that two aspects of parental belief (creativity and practical skill) influence the online gaming behavior while other aspects (problem-solving skill, conformity, cognitive skill, social skill, and practical skill at school) do not. In addition, self–regulation influences the online gaming behavior but does not take the role as the mediator for the influence of parental belief on adolescents’ online gaming behavior.

"

"Skripsi ini membahas mengenai bagaimana penguasaan terhadap benda virtual (virtual property), dan untuk menganalisis hal tersebut dapat dilihat dari teori-teori serta konsep-konsep dari para ahli mengenai kebendaan dan penguasaan, serta perkembangannya. Konsep serta teori yang diambil tidak hanya yang ada pada sistem hukum civil law, yang mana sistem hukum tersebut merupakan sistem hukum yang dianut oleh hukum Indonesia, tetapi juga memasukkan konsep serta teori yang ada dan berkembang dalam sistem hukum common law, karena konsep dan teori mengenai benda virtual (virtual property) dan penguasaannya lebih banyak serta mendalam dibahas oleh para ahli dari negara yang menganut sistem hukum common law, sekaligus menjadi pembanding agar dapat kita ketahui bagaimana penguasaan terhadap benda virtual (virtual property) yang ada dalam sistem hukum common law dan bagaimana seyogyanya atau semestinya apabila ingin diterapkan dan diatur lebih jelas mengenai benda virtual (virtual property) dalam sistem hukum civil law yang dianut oleh Indonesia. Tetapi konsep dan teori yang dianalisis dan dibandingkan tidak hanya mengenai benda vitual (virtual property), dibandingkan juga mengenai konsep dan teori penguasaan itu sendiri antara sistem hukum common law dengan sistem hukum civil law. Serta disinggung pula mengenai perbedaan dari Virtual Property dan Digital Property yang mungkin apabila sekilas dilihat kedua hal tersebut adalah sama, namun sebenarnya tidak.

---

This study reviews on the possession and ownership of virtual property and analyses the concept as from perspectives of specialists’ theories of property and ownership, as well as the development. The selected concepts and the theories were not only taken from the system of civil law, which what Indonesia’s law is abiding to, but also were taken from the existing and developing system of common law. This is due to the more and deeper discussions of the concept and theory of virtual property and its ownership done by specialists whose countries abide the system of common law, as well as to link the capability of the ownership of virtual property by common law system to be implemented properly as by the civil law, which Indonesia abides to. In other words, the analyzed concepts and theories were not only respected only to the virtual property, but also were compared to the concepts and theories of the ownership based on common and civil law systems. This thesis also discusses the differences between virtual and digital property, which frequently mistaken as the equal concepts."

"ABSTRAKVirtual property di dalam suatu permainan online pada umumnya kerap dianggapsebagai suatu benda dan memiliki nilai ekonomis. Tesis ini membahas mengenaiketentuan hukum yang mengatur mengenai virtual property dan peralihan atas virtualproperty yang terjadi berdasarkan transaksi diantara para pemain. Metode penelitiantesis ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ketentuanhukum yang mengatur mengenai virtual property dapat ditemukan di tiga aturanhukum, yaitu hukum Hak Cipta, Hukum Benda, dan Hukum Perikatan. Peralihanvirtual property sebagai akibat dari transaksi atas pemain sifatnya adalah sah danenforcable, namun hanya diantara pemain saja, namun tidak enforcable jika terkaitdengan penyedia jasa permainan online.

---

Abstract Virtual property in an online game is often regarded as an object and has economicvalue. This thesis discusses the legal provisions regulating virtual property andtransfer of virtual property transactions that occur based on among the players. Theresearch method of this thesis is the normative juridical. The results of this studyconcluded that the legal provisions governing virtual property can be found in thethree rules of law, which is Copyright Law, Property law, and Law of material.Transfer of virtual property as a result of the transaction between players is a validand enforcable, but only among players, but not enforcable if associated with theonline game service provider."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai perjanjian Kerjasama Operasi PembangunanJaya Property (KSO PJP), terdapat dua permasalahan yang dibahas. Pertama, mengenai hubungan hukum yang terdapat diantara pendiri KSO PJP, yaitu antara PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. dan PT Jaya Real Property, Tbk. Kedua,mengenai pertanggungjawaban terhadap pihak ketiga yang melakukan hubungan hukum dengan KSO PJP sebagai suatu badan usaha yang terpisah dari pendirinya.Dengan metode analisis yuridis yang didukung dengan metode penelitiankepustakaan , penulisan skripsi ini bertujuan untuk memahami lebih dalam bagaimana pengaturan internal KSO sebagai badan tersendiri, terkhususnya KSO PJP serta juga dapat mengetahui siapakah yang berwenang dan bagaimana pertanggungjawaban yang dimiliki KSO PJP terhadap pihak ketiga sekaligus perlindungannya. Pada skripsi ini diketahui bahwa KSO PJP memenuhi unsurunsur utama dalam firma sehingga dapat dikatakan bahwa KSO PJP merupakansuatu firma yang sekutunya saling bertanggung jawab secara tanggung renteng dan memiliki kewajiban inbreng kepada KSO PJP. Meskipun KSO PJP tidak didaftarkan tetapi pihak ketiga yang berhubungan dengannya tetap dilindungi oleh hukum.

---

ABSTRACTThe thesis discusses about Joint Operation Agreement that held between PT.Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. (PJA) and PT Jaya Real Property (JRP) thatformed Kerjasama Operasi Pembangunan Jaya Property (KSO PJP ). It has two main problems. First, is about the legal relationship, that exist between PJA and JRP as the founders of KSO PJP. Second, is regarding the responsibility toward third party who conduct legal relationship with KSO PJP as separate entity fromits founder. With juridical analitic method combined with literature research method, this thesis aims to understand more on how does the internal arrangement of KSO as a separate entity, especially KSO PJP and also to know who is in charge to make an external relationship and how is and how are the responsibilityor liability of KSO PJP works toward third parties as well as the protection of it.In this thesis KSO PJP is known meet the key element of a firm so it can be said that each founder of the KSO is jointly responsible of anything happen inside KSO. Although KSO PJP is not registered but the third party who held a legal relationship with it as a firm will remain proctected by the law."

"Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang bagaimana hukum ekonomi kreatif Indonesia telah berdampak pada sektor Industri Kreatif Indonesia. Mempunyai fakta bahwa Indonesia sedang dalam tahap pengembangan; sektor industri kreatif sebagai salah satu perbaikan dalam pembangunan bangsa ini. Industri ini cenderung tidak memiliki perlindungan, di mana sebagian besar pemain industri kreatif adalah SMSE yang juga membutuhkan dukungan keuangan. Pembentukan undang-undang nomor 24 tahun 2019 tentang ekonomi kreatif telah memberikan harapan bagi pelaku industri kreatif dalam memaksimalkan penggunaan Kekayaan Intelektual, yang dapat digunakan sebagai jaminan untuk mendukung bisnis mereka. Hasil dari artikel ini diharapkan dapat memberikan saran yang dapat mengarah pada argumen kuat yang dapat dimasukkan untuk meningkatkan peran hak kekayaan intelektual dalam hal skema pembiayaan untuk pemain industri kreatif di Indonesia. Memiliki tujuan untuk melindungi para kurator, perancang, dan pemain dari Bisnis Industri Kreatif kita dengan menemukan koneksi dari hukum dan peraturan yang berlaku yang dapat membantu melalui memperbaiki masalah.

---

The objective in writing this article is to gain the understanding of how the Indonesian creative economy law has impacted the Indonesian Creative Industry sector. Having the fact that Indonesia is in its developing stage; the creative industry sector sits as one of the improvement inside this nation development. This Industry tends to have a lack of protection, where most of the creative industry players are SMSEs that also require financial backings. The establishment of law number 24 year 2019 regarding creative economy has gives hope for the creative industry player in maximizing the use of Intellectual Property, by which may be used as collateral to support their business. The outcome from this article are hoped to provide suggestions that may led to strong arguments that can be inputted to improve the Intellectual property right roles in matters of financing scheme for the creative industry player in Indonesia. Having the goal to protect our nation curators, designers, and players of the Creative Industry Business by finding the connection of the prevailing laws and regulation that can help through fixing the issues."

"Tying agreement merupakan salah satu perjanjian yang dilarang oleh UU No. 5 Tahun 1999 yang dapat berakibat kepada penguasaan pasar yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Pada prakteknya, salah satunya pada tying agreement yang dilakukan oleh PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Teluk Bayur (Pelindo II) dengan penyewa lahan pelabuhan dimana didalam perjanjian sewa lahan terdapat klausul yang pada pokoknya mewajibkan penyewa lahan untuk menyerahkan kegiatan bongkar muat barang kepada Perusahaan Bongkar Muat milik Pelindo II. Pada Putusan Perkara Nomor 02/KPPU-I/2013, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutus Pelindo II dengan melakukan tying agreement telah menolak dan/atau menghalangi Perusahaan Bongkar Muat swasta lainnya untuk beroperasi di Pelabuhan Teluk Bayur dan menghalangi para penyewa lahan sebagai konsumen untuk menggunakan jasa bongkar muat dari Perusahaan Bongkar Muat yang dikehendakinya. Namun dalam melakukan analisis pada kasus ini, KPPU mengabaikan metode analisis yang diamanatkan dalam Peraturan KPPU No. 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 15 UU No. 5 Tahun 1999 yaitu penafsiran dan pembuktian secara tidak kaku (rule of reason) sebagai acuan KPPU dalam membuktikan setiap dugaan kasus tying agreement. Dengan menggunakan penelitian deskriptif-analitis, penelitian ini akan menjawab permasalahan penerapan tying agreement yang seharusnya dilakukan secara tidak kaku pada kasus ini. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis, Pelindo II terbukti tidak melakukan tying agreement sebagaimana dilarang oleh ketentuan pasal 15 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999.

---

Tying agreement is one of agreements which is prohibited by Law Number 5 Year 1999 that could lead to market control that cause monopoly practice and/or unfair competition. In the practice, there was tying agreements was made by PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II, Teluk Bayur Branch (Pelindo II) and land lessee, where there is a clause in the land lease agreement that require land lesse to hand over stevedoring activities to Pelindo II’s Stevedoring Company. In Case Decision Number 02/KPPU-I/2013, the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) decided Pelindo II that has been done tying agreement, has been refused and/or preclude other private Stevedoring Companies to operate in Teluk Bayur Port and preclude land lessees as consumers to use stevedoring service from Stevedoring Company they would like to engage. However, in analyzing this case, KPPU ignored the method of analysis that has been mandated in Regulation of KPPU No. 5 Year 2011 concerning Guideline for Implementation of Article 15 of Law No. 5 Year 1999, which is doing the interpretation and verification by using rule of reason approach as a reference for KPPU to prove any alleged tying agreement case. By using descriptive-analytical study, this research will answer the problem of the application of tying agreement that supposed to do by using rule of reason approach. Based on the results of this research, Pelindo II was proven not perform tying agreement as prohibited by article 15 of Law No. 5 Tear 1999."