Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran proses manajemen klaim persalinan Rumah Sakit ?X? dan Rumah Sakit ?Y? oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Utama Bogor Tahun 2015 dengan melihat alur proses manajemen klaim dan jumlah klaim persalinan yang masuk pada bulan Januari-Maret 2015. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Didapatkan rate sebesar 65% untuk persalinan sectio caesaria yang jauh dari standar persalinan sectio caesaria di negara-negara yang ditetapkan WHO, yaitu 5-15%. Selain itu kasus persalinan normal dengan severity level I juga masih ditemukan sebagai kasus rujukan. Kondisi tersebut dapat mengindikasikan kemungkinan fasilitas kesehatan tingkat I yang belum menjalankan fungsinya sebagai gatekeeper secara optimal.

---

ABSTRACTThis study aims to learn the process of child delivery claim management at ?X? Hospital and ?Y? Hospital by The Social Health Security Agency Main Branch Office Bogor 2015, by looking at the process line of claim management and the number of the child delivery claims from January until March 2015. This study is conducted with qualitative-quantitative method. This study finds that the rate number of sectio caesaria is 65%, which is higher than the standard rate given by WHO, namely 5-15%. The cases of vaginal delivery in severity level I also are still be found as referential cases. These conditions indicate that the primary health care institutions haven?t done their good services as gatekeeper."

"Asuransi Kesehatan merupakan jawaban dari sifat yang tidak pasti dari kejadian sakit dan kebutuhan akan pelayanan kesehatan, dimana sakit yang merupakan suatu resiko yang ditransfer pada pihak lain yaitu asuransi. Undang-undang SJSN No 40 tahun 2004 dan UU No 24 tahun 2011 tentang BPJS mengamanatkan semua komunitas kesehatan untuk dapat menyediakan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Selain itu, pemerintah juga harus dapat menjamin tersedianya pelayanan kesehatan sampai ke daerah terpencil dan penduduk miskin.1 Januari 2014 Jaminan Sosial Kesehatan mulai dilaksanakan di Indonesia dan menggunakan model tarif INA CBGs untuk pembayaran klaim nya. Penelitian ini dilakukan untuk Gambaran Manajemen Klaim Rawat Inap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo 2014. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Klaim dilakukan agar pihak ketiga dapat membayarkan seluruh pelayanan kesehatan yang telah diberikan rumah sakit kepada peserta BPJS. Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan klaim yang cukup baik. Perlu dilakukan evaluasi terhadap penulisan rekam medik agar mengurangi selisih klaim agar dapat meminimalisir resiko tersebut.

---

Health insurance is the answer to the uncertainty of illness occurrence and the need for health care, where pain is a risk that is transferred to the third party, which is the insurance. The Laws of SJSN No. 40 of 2004 and The Laws No. 24 of 2011 about BPJS mandatethat all health communities should be able to provide the good quality health care, equitable and affordable to all societies. In addition, the government also must be able to ensure the availability of health services to remote areas and the poor. January 1st, 2014,Health Social Insurance began to be implemented in Indonesia and used models INA CBGs for the payment of the claim.

This study was conducted to determine the overview of hospitalization claim management of The Healthcare and Social Security Agency (BPJS Kesehatan) at Pasar Rebo Hospital in 2014. This study used a qualitative method bymeans of in-depth interviews, observations and documents? analysis. The claim is done so that the third parties may pay the entire hospital's health cares that have been given to the participants of BPJS. These results indicate a fairly good claim management. It is Necessary to evaluate the writing of medical records in order to reduce the difference in the claims to minimize the risk."

"Sistem pembayaran INA-CBG dalam JKN diduga meningkatkan kejadian readmisi, didefenisikan sebagai kasus rawat-inap kembali pasien dalam waktu kurang 30 hari dengan kondisi Sama (diteliti dalam 4 model readmisi yaitu CMG/Adjacent-DRG/Severity-Level/Diagnosis-Primer Sama), cara pulang rawatan sebelumnya sembuh, pada rumah sakit yang Sama. Hanya satu kasus readmisi dihitung dalam 30 hari dari tanggal pemulangan pasien pada rawatan pertama per-periode-kasus-readmisi. Desain penelitian potong-lintang dengan data sekunder klaim rawat-inap Rumah Sakit wilayah BPJS-Kesehatan Cabang Sukabumi terverifikasi, data tahun 2015.Kejadian readmisi didapatkan pada 11 dari 13 Rumah Sakit untuk keempat model readmisi diteliti, terbanyak pada Readmisi-CMG-Sama, dan paling sedikit pada Readmisi-Severity-Sevel-Sama. Variabel independen adalah kepemilikan RS, Kelas/Tipe RS, diagnosis klinis (CMG, jenis-rawat-inap, Severity-Level, Diagnosis-Primer), selisih biaya, dan LOS (Length of Stay). Analisis multivariat menunjukkan variabel diagnosis-primer (kategori-kronis) dan severit-level (kategori-akut) paling berpengaruh. Selisih biaya negatif dan LOS yang lebih rendah tidak terbukti memiliki risiko readmisi lebih tinggi.Diagnosis Congestive Heart Failure dan Typhoid Fever memiliki kekerapan readmisi tinggi sekaligus diagnosis dengan selisih biaya positif tertinggi. Diagnosis Chemoterapy Session for Neoplasm, Aplastic Anaemia (unspecified), dan End-stage Renal Disease perlu mendapat perhatian karena kekerapan readmisi tinggi dan selisih biaya minus tertinggi. Risiko biaya total lebih 2 kali dari biaya kasus original (initial-admission).

---

The INA-CBG payment system in JKN is suspected to increase the incidence of readmission, defined as a case of patient re-hospitalization in less-than-30-days under the same conditions (studied in 4 readmission models of same- CMG/Adjacent-DRG/Severity-Level/Diagnosis-Primer), previous case recovered, at the same hospital. Only one case of readmission was calculated within-30-days from the date of discharge in the initial-admission per- readmission-case-periode. This is a cross-sectional study design with secondary data of verified-inpatient-claims of the Hospital of BPJS-Kesehatan-Sukabumi- Branch in 2015.

The incidence of readmission was found in 11 of the 13 Hospitals of all four models, mostly in the same-CMG-readmission, and at least at the same-severity- level-readmission. The independent variables are hospital-ownership, hospital- types, clinical-diagnosis (CMG, inpatient-type, Severity-Level, Primary- Diagnosis), cost-difference, and LOS (Length of Stay). Multivariate analysis shows the primary diagnosis-type (chronic-category) and severity-level (acute- category) most influential. A lower-negative-cost and lower-LOS are not shown to have a higher risk of readmission.

Diagnosis Congestive-Heart-Failure and Typhoid-Fever have high readmission frequency as well as diagnosis with the highest positive-cost-difference. Diagnosis of Chemotherapy Session for Neoplasm, Aplastic Anaemia (unspecified), and End-stage Renal Disease need attention because of high read-list-frequency and highest-minus-cost-difference. The total cost risk is more than 2 times the original-admissions cost."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai hubungan antara kualitas pelayanan terhadap tingkat kepuasan pasien rawat jalan BPJS Kesehatan di RS BMC.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif.Hasil dari penelitian ini adalah memperlihatkan bahwa terdapat nya hubungan antara dua variabel yaitu kualitas pelayanan dan tingkat kepuasan.Selain itu penelitian ini juga memcari tahu seberapa kuat hubungan atau korelasi antara dua varibel itu dari rendah hingga sangat kuat,dimana hasilnya adalah kualitas pelayanan memiliki pengaruh yang sedang terhadap tingkat kepuasan pasien rawat jalan BPJS Kesehatan di RS BMC.Hal ini sudah dapat terlihat dari dimensi-dimensi varibelnya yang seluruhnya memiliki nilai sedang.

---

ABSTRACT<>br>This research discusses the relationship between service quality to outpatient of BPJS Kesehatan satistification level in BMC Hospital. The research method used in this research is a quantitative approach with descriptive research type. The result of this research shows that there is a relationship between two variables that is service wuality and level of statisfaction. In addition, this study also finds out how strong the relationship or correlation between the two variables is from low to very string, where the result is the quality of service has a moderate effect on the level of satisfaction of outpatient BPJS Kesehatan in BMC Hospital. This can already be seen from the dimensions of the variable that all have a medium value."

"Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali adalah satu-satunya rumah sakit di Provinsi Bali yang memberikan pelayanan kesehatan jiwa. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali adalah rumah sakit milik pemerintah Provinsi Bali yang terletak di Kabupaten Bangli. Rumah sakit ini melayani pasien dengan kategori pasien umum, pasien Askes PNS, BPJS Kesehatan, Pasien Jamsostek, Pasien JKBM. Prosedur pengajuan klaim BPJS di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali mengalami masalah tidak lengkapnya berkas klaim pasien rawat inap sehingga hal ini merupakan masalah yang berpengaruh terhadap pendapatan rumah sakit. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengkajian berbagai faktor permasalahan dalam kelemahan sistem klaim BPJS Kesehatan terhadap pasien rawat inap yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan metode campuran yakni kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif akan melakukan telaah berkas secara retrosepktif untuk menilai ketiga aspek yang berperan dalam penolakan berkas klaim yaitu kelengkapan berkas, ketepatan resume medis, dan kelengkapan resume medis. Analisis data dilakukan melalui estimasi rasio odds. Data kualitatif didapat melalui deep interview terhadap narasumber yang relevan terkait dengan pengajuan berkas klaim BPJS. Penelitian ini menemukan berkas klaim tidak lengkap memiliki risiko 25 kali untuk mengalami klaim pending, resume medis yang tidak lengkap memiliki risiko 36 kali lebih besar untuk mengalami klaim pending, dan resume medis yang tidak tepat memiliki risiko 19 kali untuk mengalami klaim pending. Melalui analisis kualitatif didapatkan adanya bukti pendukung bahwa kelengkapan berkas merupakan hal yang sering terlewatkan dalam proses pengecekan sehingga menyebabkan penyerahan berkas klaim yang tidak lengkap dan berujung pada penolakan klaim dan membutuhkan revisi. Kelengkapan berkas klaim, ketepatan resume medis, kelengkapan resume medis sangat menentukan keberhasilan suatu klaim BPJS Kesehatan.

---

Mental Hospital of Bali Province is the only hospital in Bali Province that provides mental health services. Mental Hospital of Bali Province is a hospital owned by the government of Bali Province located in Bangli district. This hospital caters to patients with categories of general patients, Askes, BPJS Health, Patients Jamsostek, Patients JKBM. BPJS claims filing procedure at Bali Province Mental Hospital has problems with incomplete claims file of inpatient so that this is a problem affecting hospital income.

This study aims to assess various problem faktors in BPJS Health claims system weaknesses to inpatients undergoing treatment at Mental Hospital of Bali Province. This study used a mixed method that is quantitative and qualitative model. Quantitative data will retrospectively review the three aspects that play a role in the denial of claims files, the completeness of the files, the precision of medical resumes, and the completeness of medical resumes. Data analysis was done through estimation of odds ratio. Qualitative data is obtained through deep interviews with relevant sources related to the filing of BPJS claims file.

The study found that incomplete files had a 25 times fold risk for pending claims, an incomplete medical resume has 36 times greater risk for pending claims, and inappropriate medical resumes 19 times the risk for pending claims. Through qualitative analysis, there is evidence to support that the completeness of the file is often overlooked in the checking process, causing the submission of incomplete claims file and resulting in the rejection of claims and requiring revisions. Completeness of the claim file, the accuracy of medical resume, the completeness of medical resume are the three most decisive faktors to the success of a BPJS Health claim."

"Skripsi ini membahas tentang implementasi sistem administrasi kepesertaan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Layanan Operasional Kabupaten Bogor. Dari penelitian ini didapatkan bahwa sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, teknologi informasi, dan kebijakan dapat menunjang pelaksanaan administrasi kepesertaan. Proses pendaftaran peserta, perubahan data peserta, dan pengalihan data kepesertaan juga merupakan bagian dari sistem administrasi kepesertaan. Implementasi juga terlihat dari kesesuaian hasil proses administrasi yang dimulai dari pendaftaran peserta hingga resmi dinyatakan sebagai peserta dengan diberikannya kartu peserta. Penambahan loket pendaftaran, perbaikan dan pengembangan aplikasi kepesertaan, dan penjadwalan rutin sosialisasi dapat menjadi pertimbangan dalam mengatasi kendala yang ada.

---

This paper discusses the implementation of the administrative system of participation in health BPJS Bogor District Office Operational Services. From this study, it was faound that the human resources, budget, infrastructure, information technology and policies to support the administration of membership. The registration process participants, change participant data transfer and membership data transfer is also part of the administrative system of membership. Implementation is also visible on the suitability of the results of the administrative process that starts from registration of participants to the registration booth, improvement and development of membership application and scheduling routine socialiation can be considered in overcoming the existing obstacles."

"ABSTRAKTesis ini membahas perlindungan hukum bagi Rumah Sakit atas keterlambatanpembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan sebagai akibat defisit Dana JaminanSosial. Sistem pembayaran paket atau INA CBgs membuat rumah sakit harusberfikir efektif dan efisien dalam pengelolaan keuangan. Rumah sakit harusmenanggung dulu beban pembiayaan operasional dan pelayan kesehatan sertaobat-obatan bagi peserta JKN. Setelah itu dapat mengajukan klaim pembayaran beban manfaat kepada BPJS Kesehatan. Sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) UU SJSN dan Pasal 38 Perpres nomor 12 tahun 2013 tentang JK, BPJS Kesehatan paling lama 15 hari sejak pengajuan dokumen klaim diterima lengkap wajib membayar kepada fasilitas kesehatan atas pelayanan yang diberikan. Namun BPJS Kesehatan seringkali terlambat melakukan pembayaran selama berbulan-bulan. Keterlambatan tersebut membuat arus keuangan/cash flow Rumah Sakit menjadi terganggu, bahkan beberapa Rumah Sakit terancam bangkrut. Permasalahan dalam tesis ini adalah 1. Upaya Hukum Rumah Sakit untuk mengatasi keterlambatan pembayaran klaim, 2. Kebijakan untuk mengatasi defisit Dana Jaminan Sosial. Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian dalam tesis ini adalah upaya hukum yang dapat dilakukan Rumah Sakit untuk mengatasi keterlambatan pembayaran klaim dapat dilakukan dengan Upaya Hukum Non Adjudikasi melalui alternatif penyelesaian sengketa meliputi negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Kemudian melalui upaya hukum Adjudikasi, Rumah Sakit dapat menuntut BPJS Kesehatan dengan dasar melanggar ketentuan Perundang-Undangan, Wanprestasi, dan Melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Analisis Kebijakan dalam Rangka Mengatasi Defisit Dana Jaminan Sosial ialah dengan cara Meningkatkan kepatuhan peserta PBPU dalam membayar iuran, Meningkatkan jumlah peserta PPU terutama yang berasal dari Kementerian/Lembaga/BUMN/BUMD maupun sektor swasta, Meningkatkan batasan tertinggi upah/gaji yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran JKN bagi peserta PPU, dan Penguatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagai gatekeeper dalam program JKN.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the legal protection of hospitals for late payment of claims by BPJS Kesehatan as a result of Social Security Fund Deficit. Package payment system or INA CBgs make the hospital must think effectively and efficiently in financial management. The hospital must bear the burden ofoperational financing and health care and medication for JKN participants. After that Hospital can claim payment of benefit expense to BPJS Kesehatan. In accordance with Article 24 Paragraph (2) of the Social Security Law and Article 38 of Presidential Regulation Number 12 of 2013 on Health Insurance, BPJS Kesehatan shall pay to the health facility no later than 15 days from the receipt of the complete claim document received for the services provided. However BPJS Kesehatan is often late in making payments for months. The delay caused the hospital's financial flow to be disrupted, even some hospitals were threatened with bankruptcy. The problems in this thesis are 1. Hospital's Law Efforts to overcome the delay in payment of claim, 2. Policy to overcome the deficit of Social Security Fund. This legal research use normative juridical approach method with analytical descriptive research. The results of the research in this thesis is the legal effort that can be done by Hospital to overcome the delay of payment of claim can be done with Non-Adjudication Law Efforts through alternative dispute settlement include negotiation, mediation, conciliation and arbitration. Then through an Adjudicationlawsuit, the Hospital may sue BPJS Kesehatan on the grounds of violating theprovisions of the Legislation, Default/Breach of contract, and Conduct UnlawfulActs. Policy Analysis in Order to Overcome Social Security Fund Deficit is byIncreasing the compliance of PBPU participants in paying dues Increasing thenumber of PPU participants mainly from ministries / Institutions / BUMN /BUMD and private sector, Increasing the highest limit of salary used as the basis for calculating the amount of the Contribution JKN for PPU participants, and Strengthening FKTP as gatekeeper in JKN program."

"Pelayanan BPJS Kesehatan merupakan salah satu pelayanan publik yang disediakan Pemerintah Indonesia bagi masyarakat melalui berbagai fasilitas kesehatan, diantaranya adalah Rumah Sakit Palang Merah Indonesia di Kota Bogor dan Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi di Kabupaten Bogor. Kedua rumah sakit tersebut merupakan rumah sakit tipe B dengan standar yang telah diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014. Oleh karena itu seharusnya perbedaan kualitas pelayanan diantara kedua rumah sakit tersebut tidak terjadi. Faktanya ditemukan bahwa Rumah Sakit Palang Merah Indonesia memiliki kualitas pelayanan BPJS Kesehatan yang lebih baik apabila dibandingkan dengan Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi.Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan menjadikan dimensi-dimensi faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan, yaitu input, lingkungan, dan proses sebagai dasar dalam menganalisis. Data Primer diperoleh melalui wawancara mendalam, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan.Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa faktor-faktor yang mendorong terjadinya perbedaan kualitas pelayanan BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Palang Merah Indonesia dan Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi adalah faktor kuantitas sumber daya manusia, faktor kuantitas dan kualitas sarana prasarana, faktor dana, faktor kebijakan, serta faktor tindakan medis dan tindakan non medis yang diberikan.

---

BPJS Health Insurance services are one of the public services provided by the government for the community through various health facilities, including Palang Merah Indonesia Hospital in Bogor City and the Ciawi Public Hospital in Bogor Regency. Both hospitals are type B hospitals with standards that have been regulated through Health Ministerial Regulation Number 56 of 2014. Therefore, differences in service quality between the two hospitals should not occur. The fact is found that Palang Merah Indonesia hospital has better quality in BPJS Health Insurance services when compared to the Ciawi Public Hospital.

This study uses a post-positivist approach by making the dimensions of factors that affect the quality of service, such as input, environment, and process as the basis for analyzing. Primary data were obtained through in-depth interviews, while secondary data were obtained from literature studies.

The results of this study found that the factors driving the differences in the quality of BPJS Health Insurance services at Palang Merah Indonesia Hospital and Ciawi Public Hospital are the quantity of human resources, the quantity and quality of infrastructure, funding factors, policy factors, and medical and non- medical action factors."

"Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan pengetahuan dan sikap calon peserta PBPU yang sedang mendaftar di kantor BPJS Kesehatan tentang sistem rujukan berjenjang. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan desain studi Cross Sectional. Jumlah responden penelitian ini sebanyak 107 calon peserta PBPU. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa responden memiliki tingkat pengetahun tinggi 63,6 dan sikap favorable mendukung/positif 51,4 terhadap sistem rujukan berjenjang. Terdapat perbedaan yang signifikan antara usia dengan tingkat pengetahuan p-value 0,048 dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat pengetahuan dengan sikap p-value 9,199.

---

This research discusses the factors associated with the knowledge and attitude of PBPU candidates applying in the Main Branch Office of BPJS Kesehatan Bekasi towards the Tiered Referral System of Health Services. The study takes on a quantitative approach with a cross sectional design. The respondents of this study consist of 107 PBPU candidates. The result of this research shows that respondents have a high level of knowledge 63.6 and a favorable attitude supportive positive 51.4 towards the tiered referral system. A significant difference was shown between age and level of knowledge p value 0.048 , while no significant difference was shown between level of knowledge and attitude p value 9.199."

"Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan, BPJS Kesehatan mengembangkan sistem Vedika verifikasi digital klaim untuk memudahkan rumah sakit dalam proses pengajuan klaim. Penelitian ini membahas pengaruh implementasi sistem Vedika terhadap ketepatan waktu pengajuan dan pembayaran klaim BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Hermina Jatinegara periode Juli 2017-April 2018. Pengaruh tersebut dilihat berdasarkan jumlah klaim dan ketepatan waktu pengajuan dan pembayaran klaim periode Pra Vedika dan Vedika. Pengajuan klaim tepat waktu apabila dilakukan maksimal tanggal 10 sepuluh pada bulan berikutnya. Pembayaran klaim tepat waktu apabila dilakukan paling lambat 15 lima belas hari kerja sejak dokumen klaim diterima lengkap di kantor cabang/KLOK BPJS Kesehatan. Ketepatan waktu verifikasi klaim juga dilihat karena verifikasi merupakan tahapan antara pengajuan dan pembayaran klaim. Verifikasi klaim tepat waktu apabila BPJS Kesehatan memberikan umpan balik hasil verifikasi maksimal 12 dua belas hari kerja sejak dokumen klaim diajukan. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain studi cross sectional. Variabel independennya adalah implementasi sistem Vedika dan variabel dependennya adalah ketepatan waktu pengajuan, verifikasi, dan pembayaran klaim. Analisis data dilakukan secara univariat dan bivariat uji chi-square dengan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang didapatkan dari Bagian Keuangan, Unit JKN Rumah Sakit Hermina Jatinegara, dan hasil observasi peneliti pada software INACBG. Hasil penelitian menunjukkan adanya selisih jumlah klaim antara yang diajukan dengan yang dibayar oleh BPJS Kesehatan periode Pra Vedika dan Vedika. Pengajuan, verifikasi, dan pembayaran klaim periode Vedika memiliki persentase ketepatan waktu yang lebih besar daripada periode Pra Vedika. Berdasarkan uji statistik dapat disimpulkan adanya pengaruh yang signifikan antara implementasi sistem Vedika terhadap ketepatan waktu pengajuan, verifikasi, dan pembayaran klaim p-value 0.000.

---

In order to improve the quality of service, BPJS Kesehatan develops Vedika system digital claim verification to facilitate the hospital in the process of claim submission. This study discusses effect of Vedika system implementation to timeliness of submission and payment of BPJS Kesehatan claim at Hermina Jatinegara Hospital July 2017 April 2018 period. Identified of the effect based on the total of claims and the timeliness of the submission and claim payment of the Pre Vedika and Vedika period. Claim submission is timely if it rsquo s done maximum on the 10th of the following month. Claim payment is timely if its done no later than 15 working days since the claim documents completely received at branch office KLOK BPJS Kesehatan. Timeliness of claim verification is also identified because verification is the step between submission and claim payment. Claim verification is timely if BPJS Kesehatan provides verification results maximum 12 days from the claim documents submitted.

This research is a quantitative research with cross sectional study design. The independent variable is the implementation of the Vedika system and the dependent variables are the timeliness of the submission, verification, and payment of claim. Data analysis was done by univariate and bivariate chi square test with data source used was secondary data obtained from Finance Department, JKN Unit of Hermina Jatinegara Hospital, and observation results from INACBG 39s software.

The results showed the difference between the total of submitted claims and those paid by BPJS Kesehatan on Pre Vedika and Vedika period. Submission, verification and claim payment on Vedika period have a greater percentage of punctuality than the Pre Vedika period. Based on statistical test, it can be concluded that there is a significant effects between Vedika system implementation and the timeliness of submission, verification, and claim payment p value 0.000. "