Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas implementasi merit system pada proses rekrutmen dan seleksi CPNS tahun 2013 di Kementerian Keuangan dan Kabupaten Kepulauan Meranti serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam pelaksanaannya di lapangan proses rekrutmen dan seleksi CPNS tahun 2013 masih diwarnai dengan kepentingan politik, dugaan KKN dan tidak sesuai dengan prinsip knowledge of results dan equal oportunity pada merit system. Penelitian ini dilakukan secara Post Positivis dengan desain deskriptif melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi merit system pada proses rekrutmen dan seleksi CPNS tahun 2013 di Kementerian Keuangan telah berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip equal opportunity, open competition and fairness, serta pengambilan keputusan yang diterima berdasarkan passing grade. Di sisi lain, implementasi merit system pada proses rekrutmen dan seleksi CPNS tahun 2013 di Kabupaten Kepulauan Meranti belum berjalan dengan baik karena kurang memenuhi dengan prinsip equal opportunity, open competition and fairness, serta pengambilan keputusan yang diterima berdasarkan passing grade. Proses rekrutmen dan seleksi CPNS tahun 2013 masih dipengaruhi oleh faktor administratif, politik dan budaya, serta teknis."

"Skripsi ini membahas implementasi merit system pada proses rekrutmen dan seleksi CPNS tahun 2013 di Kementerian Keuangan dan Kabupaten Kepulauan Meranti serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam pelaksanaannya di lapangan proses rekrutmen dan seleksi CPNS tahun 2013 masih diwarnai dengan kepentingan politik, dugaan KKN dan tidak sesuai dengan prinsip knowledge of results dan equal oportunity pada merit system. Penelitian ini dilakukan secara Post Positivis dengan desain deskriptif melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi merit system pada proses rekrutmen dan seleksi CPNS tahun 2013 di Kementerian Keuangan telah berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip equal opportunity, open competition and fairness, serta pengambilan keputusan yang diterima berdasarkan passing grade. Di sisi lain, implementasi merit system pada proses rekrutmen dan seleksi CPNS tahun 2013 di Kabupaten Kepulauan Meranti belum berjalan dengan baik karena kurang memenuhi dengan prinsip equal opportunity, open competition and fairness, serta pengambilan keputusan yang diterima berdasarkan passing grade. Proses rekrutmen dan seleksi CPNS tahun 2013 masih dipengaruhi oleh faktor administratif, politik dan budaya, serta teknis.

---

This thesis discussed about the implementation of the merit system in recruitment and selection process of civil servants candidates in 2013 in the Ministry of Finance and the Meranti Islands Regency, and the factors that influence it. The implementation of process of recruitment and selection CPNS 2013 still affected by political interests, allegations of corruption and not in accordance with the principle of knowledge of results and equal oportunity of the merit system. Research is done in Post Positivist with a descriptive design through primary and secondary data collection.

The results showed that the implementation of the merit system in recruitment and selection process of civil servants candidates in 2013 in the Ministry of Finance has gone well in accordance with the principle of equal opportunity, open competition and fairness, and the decision is received by passing grade. On the other hand, implementation of the merit system in recruitment and selection process of civil servants candidates in 2013 in Meranti Islands District has not gone well because of lack of accordance with the principle of equal opportunity, open competition and fairness, as well as the decision is received by passing grade. The recruitment and selection process of candidates for civil servants in 2013 still influenced by the following factors, they are administrative, political and cultural, and technical."

"Banyak permasalahan yang terjadi dalam proses rekrutmen dan seleksi CPNS, baik yang menyangkut aspek transparansi, kompetisi, obyektivitas, maupun kompetensi. Tujuan penelitian ini untuk mendiskripsikan pelaksanaan rekrutmen dan seleksi CPNS dan menganalisis berbagai hambatan penerapan prinsip-prinsip merit dalam proses rekrutmen dan seleksi CPNS. Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivisme dan metode kualitatif. Proses pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, FGD, dan data dokumentasi yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis data interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses rekrutmen dan seleksi CPNS belum berdasarkan pada prinsip-prinsip merit, hal ini ditandai dengan: pengajuan formasi tidak didasarkan pada kebutuhan birokrasi, ada indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme, pelamar yang lulus tes tidak didasarkan pada passing grade. Berpijak pada analisis makro, kondisi tersebut disebabkan kerangka kebijakan sebagai dasar pelaksanaan rekrutmen dan seleksi CPNS belum secara tegas dan jelas menjelaskan tentang system merit dalam pasal-pasalnya. Berdasarkan analisis messo disebabkan karena terjadinya overlapping kewenangan antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan Badan Kepegawaian Negara selaku lembaga pengelola kepegawaian. Selanjutnya berdasarkan analisis mikro ditemukan adanya tiga hambatan yang menyebabkan rekrutmen dan seleksi CPNS tidak berjalan berdasarkan pada prinsip-prinsip merit, yaitu: hambatan administratif, hambatan politik dan budaya, dan hambatan teknis. Berkaitan dengan temuan penelitian di atas maka perlu dilakukan beberapa tindakan. Pertama, pembenahan kerangka kebijakan dan harmonisasi peraturan dengan cara perbaikan isi dari kebijakan (content of policy), kejelasan kewenangan lembaga pengelola kepegawaian (pattern of interaction), dan perlu kerja bersama antara Kemenpan RB dan BKN dibawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB (managing of people) dalam mengeluarkan kebijakan. Kedua, perbaikan mekanisme pelaksanaan rekrutmen dan seleksi CPNS dengan menggunakan CAT (Computer Assisted Test) untuk Tes Kemampuan Dasar (TKD), dan lembaga pengelola kepegawaian harus membuat kisi-kisi untuk Tes Kemampuan Bidang (TKB) agar ada indikator dan standar penilaian yang obyektif.

---

A lot of problems that occured in the process of recruitment and selection of civil servant candidate (CPNS) that concerned the aspects of transparency, competition, objectivity, and competence. The purposes of this study were to describe the implementation of the recruitment and selection of civil servant candidate (CPNS) and analyze various obstacles applying the principles of merit in recruitment and selection of CPNS. This study used the paradigm of post - positivisme and qualitative method. The process of data collection was done by interviews deeply, FGD, and the data documentation to be further analyzed using interactive data analysis.

The result of this study showed that the recruitment and selection process of civil servant candidate (CPNS) was not based on the principles of merit yet, it was characterized by : formation submission which is not based on the bureaucracy needs, there are indications of corruption, collusion and nepotism, and applicants who pass the test were not based on a passing grade. Based on the macro analysis, the conditions were caused by the policy framework as the basis for the implementation of the recruitment and selection of civil servant candidate (CPNS) which not explained explicitly and clearly about the merit system in its articles.

Based on the messo analysis which was caused by overlapping of authority between the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform by the State Personnel Board as personnel management institutions. Furthermore, based on micro- analysis found that there were three barriers that lead to the recruitment and selection of CPNS which was not implemented based on the merit principles, namely: administrative barriers, political and cultural barriers, and technical barriers.

Related to the above research findings, it is necessary to do some actions. First, fixing policy framework and harmonizing regulatory by improving the content of policies, clarifying the authority of personnel management institution (patterns of interaction), and performing cooperative program between the Ministry of Administrative Reform and Bureaucratic Reform (Kemenpan RB) and the National Employment Agency (BKN) under the coordination of the Minister of Administrative Reform and Bureaucratic Reform ( managing of people ) in issuing the policy. Second, improving the implementation mechanisms of recruitment and selection of civil servant candidate (CPNS) by using CAT (Computer Assisted Test) for Basic Ability Test (TKD), and personnel management institution must make the lattice for Ability of Field Test (TKB) in order to get an objective assessment indicator and standard."

"Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat berperan dalam suatu organisasi atau pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada publik. Untuk itu, dibutuhkan suatu sistem rekrutmen dan seleksi yang sesuai dengan sistem merit agar menghasilkan aparatur sipil negara yang berkualifikasi dan kompeten dibidangnya. Pada pelaksanaan rekrutmen dan seleksi selama ini masih sarat kecurangan serta Korupsi, Kolusi dan Nepotisme KKN . Untuk itu, Badan Kepegawaian Negara BKN mengembangkan metode seleksi dengan menggunakan alat utama yaitu Computer Asissted Test CAT. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil CPNS di Badan Kepegawaian Negara BKN dalam mewujudkan sistem merit di Indonesia. Penelitian ini menggunakan teori utama standar seleksi yang dikemukakan oleh Noe dkk 2008 yang terdiri dari lima dimensi yaitu realibility, validity, generalizability, utility dan legality dan sistem merit. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist di mana teori standar seleksi dan sistem merit menjadi dasar analisis temuan penelitian. Data diperoleh dari wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seleksi CPNS yang dilaksanakan pada tahun 2017 sudah menunjukkan arah perwujudan sistem merit dimana seleksi dilakukan berlandaskan kepada kualifikasi dan kompetensi peserta tanpa membedakan asal usul, ras dan golongan serta kekurangan fisik dari peserta. Hal tersebut terlihat dari indikator-indikator yang terpenuhi dan keseluruhan pelaksanaan seleksi telah berlandaskan peraturan perundangan yang berlaku. Namun, perwujudan ini dirasa masih kurang sempurna karena belum menggunakan hasil final seleksi sebagai bahan acuan dalam mengevaluasi dan memetakan kinerja CPNS.

---

Human resource is one of the factor that play a big role in an organization or Government in providing services to the public. Therefore, a recruitment and selection system that is appropriate to the merit system is required to produce civilian state apparatus who are qualified and competent in their field. All this time, the implementation for recruitment and selection indicates that there 39 s still fraud and CCN Corruption, Collution, Nepotism. Badan Kepegawaian Negara BKN developing the method with the use of primary tools which is computer asissted test CAT.

This study aims to describe the implementation is a candidate for civil servants in BKN in the realization of the merit system in Indonesia. This research will use the primary theory which is standard selection by Noe et al 2008 . It consists of five dimensions which is reliability, validity, generalizability, utilities and merit system.

This research use post positivist approaches where standard theory is the base of the merit system and the analysis of the research findings. The data is obtained from the interviews, and the study of literature.

The results showed that the selection of CPNS conducted in 2017 has shown the direction of the merit system where the selection is based on the qualification and competence of participants without distinguishing the origin, race and class and physical deficiencies of the participants. This can be shown from the indicators that are met and the overall implementation of the selection has been based on the applicable legislation. However, this manifestation is still not perfect yet because the final result of selection has not been used as a reference in evaluating and mapping the performance of CPNS."

"[ABSTRACTSkripsi ini membahas mengenai pelaksanaan dan evaluasi rekrutmen dan seleksi penerimaan CPNS Jalur Khusus di Kementerian Luar Negeri tahun 2014 Rekrutmen dan seleksi ini ditujukan untuk memperoleh para Diplomat yang berasal dari Universitas Negeri di luar Pulau Jawa sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan kebhinekaan dalam diplomasi Indonesia Penelitian ini dilakukan secara Post Positivis dengan desain deskriptif Evaluasi dilakukan menggunakan model evaluasi CIPP context input process dan output Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program ini sudah sesuai dengan konteks Kemudian dari aspek input sudah sesuai dengan aturan dan kompetensi hanya saja pada prosesnya terdapat beberapa kendala seperti pemunduran jadwal pelaksanaan sehingga berakibat pada jumlah CPNS yang diterima tidak sesuai dengan target Program ini sudah mengarah pada pencapaian tujuan jangka panjang Kementerian Luar Negeri Sehingga perlu untuk dilanjutkan dengan berbagai perbaikan dan modifikasi dari berbagai aspek yang dibutuhkan

---

ABSTRACTThis thesis explains the process and evaluation of Civil Servants CPNS rsquo Recruitment and Selection through Special Recruitment in Ministry of Foreign Affairs Year 2004 The recruitment and selection focuses on diplomats who graduated from universities outside Java Island as one of the efforts to enforce the unity above diversity in Indonesia diplomacy This research uses Post Positivist with descriptive design The evaluation is done using CIPP Evaluation The result of this research shows that recruitment and selection program is suitable to the context Then input aspect is suitable to the rules and competence but there are some problems such as the delay of the selection schedule and it makes the quota for civil servants accepted cannot fulfil the target number This program aims for achieving the long term purposes of Ministry of Foreign Affairs Thus this program need to be continued with improvements and modifications in all aspects needed ;This thesis explains the process and evaluation of Civil Servants CPNS rsquo Recruitment and Selection through Special Recruitment in Ministry of Foreign Affairs Year 2004 The recruitment and selection focuses on diplomats who graduated from universities outside Java Island as one of the efforts to enforce the unity above diversity in Indonesia diplomacy This research uses Post Positivist with descriptive design The evaluation is done using CIPP Evaluation The result of this research shows that recruitment and selection program is suitable to the context Then input aspect is suitable to the rules and competence but there are some problems such as the delay of the selection schedule and it makes the quota for civil servants accepted cannot fulfil the target number This program aims for achieving the long term purposes of Ministry of Foreign Affairs Thus this program need to be continued with improvements and modifications in all aspects needed ;This thesis explains the process and evaluation of Civil Servants CPNS rsquo Recruitment and Selection through Special Recruitment in Ministry of Foreign Affairs Year 2004 The recruitment and selection focuses on diplomats who graduated from universities outside Java Island as one of the efforts to enforce the unity above diversity in Indonesia diplomacy This research uses Post Positivist with descriptive design The evaluation is done using CIPP Evaluation The result of this research shows that recruitment and selection program is suitable to the context Then input aspect is suitable to the rules and competence but there are some problems such as the delay of the selection schedule and it makes the quota for civil servants accepted cannot fulfil the target number This program aims for achieving the long term purposes of Ministry of Foreign Affairs Thus this program need to be continued with improvements and modifications in all aspects needed ;This thesis explains the process and evaluation of Civil Servants CPNS rsquo Recruitment and Selection through Special Recruitment in Ministry of Foreign Affairs Year 2004 The recruitment and selection focuses on diplomats who graduated from universities outside Java Island as one of the efforts to enforce the unity above diversity in Indonesia diplomacy This research uses Post Positivist with descriptive design The evaluation is done using CIPP Evaluation The result of this research shows that recruitment and selection program is suitable to the context Then input aspect is suitable to the rules and competence but there are some problems such as the delay of the selection schedule and it makes the quota for civil servants accepted cannot fulfil the target number This program aims for achieving the long term purposes of Ministry of Foreign Affairs Thus this program need to be continued with improvements and modifications in all aspects needed , This thesis explains the process and evaluation of Civil Servants CPNS rsquo Recruitment and Selection through Special Recruitment in Ministry of Foreign Affairs Year 2004 The recruitment and selection focuses on diplomats who graduated from universities outside Java Island as one of the efforts to enforce the unity above diversity in Indonesia diplomacy This research uses Post Positivist with descriptive design The evaluation is done using CIPP Evaluation The result of this research shows that recruitment and selection program is suitable to the context Then input aspect is suitable to the rules and competence but there are some problems such as the delay of the selection schedule and it makes the quota for civil servants accepted cannot fulfil the target number This program aims for achieving the long term purposes of Ministry of Foreign Affairs Thus this program need to be continued with improvements and modifications in all aspects needed ]"

"Skripsi Skripsi ini membahas tentang Pelaksanaan Seleksi CPNS tahun 2013 di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI pada kantor wilayah DKI JAKARTA. Tujuannya adalah menganalisis bagaimana Pelaksanaan Seleksi CPNS tersebut apakah masih ada tindakan yang mengarah ke Korupsi,Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang marak terjadi pada pelaksanaan rekrutmen CPNS. Metode penelitian ini dengan kualitatif-deskriptif. Dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah pada penerimaan CPNS Kemenkumham tahun 2013 lebih transparan, akuntabel dan bebas KKN, karena pengawasan yang dilakukan bukan hanya melibatkan pengawas internal, akan tetapi juga melibatkan dari pihak eksternal sehingga dapat meminimalisir segala bentuk kecurangan yang ada. Rekomendasi yang diberikan adalah agar Kementerian Hukum dan HAM RI agar lebih dilakukan peningkatan koordinasi lagi antara panitia pusat dan daerah, serta peningkatan pengawasan baik di pusat maupun derah sehingga masyarakat akan semakin percaya dan yakin bahwa Kementerian Hukum dan HAM RI sudah transparan dalam merekrut CPNS yang bersih dan bebas dari tindakan KKN.

---

This Thesis discusses the implementation of civil servant selection in the Indonesian Ministry of Law and Human Right on Jakarta office area in 2013. The purpose of this thesis is to analyze how the selection still leads to Corruption, Collusion, and Nepotism that often occurs in the selection or not. This research use qualitative - descriptive method. Data collection used was in-depth interviews and literature review. The results of this research are civil servant selection in the Ministry of law and Human Right on Jakarta office area in 2013 more Transparent, Accountable and free from Corruption, Collusion, and Nepotism. It could be happened because supervision of that selection is not only done by the internal supervisors, but also involve external supervisors that can minimize all kinds of fraud. Recommendation that the give is that the Indonesian ministry of law and human right can improve coordination between the central and regional committees and improve control at both central and regional levels, so that people can be more confident and assured that The Indonesian Ministry of Law and Human right has been transparent in conducting were clean and free from Corruption, Collusion and Nepotism."

"Kebutuhan akan PNS yang berkompeten semakin meningkat demi terlaksananya tugas dan tercapainya tujuan pemerintahan secara efektif dan efisien. Salah satu cara untuk memperoleh PNS yang berkompeten adalah dengan melaksanakan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Proses pengadaan CPNS merupakan salah satu ruang lingkup pelayanan publik yang menjadi objek pengawasan Ombudsman. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pengawasan Ombudsman pada proses pengadaan CPNS tahun 2013 beserta kendala yang dihadapi saat Ombudsman mengimplementasikan fungsi pengawasannya tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pengawasan Ombudsman pada proses pengadaan CPNS tahun 2013 berjalan dengan baik. Ombudsman telah mengimplementasikan fungsi pengawasannya sesuai ketentuan yang berlaku. Ombudsman menghadapi sejumlah kendala saat mengimplementasikan fungsi pengawasannya, baik yang berasal dari diri Ombudsman sendiri maupun dari pihak luar seperti panitia penyelenggara, pihak terlapor dan pelapor. Kebutuhan akan PNS yang berkompeten semakin meningkat demi terlaksananya tugas dan tercapainya tujuan pemerintahan secara efektif dan efisien. Salah satu cara untuk memperoleh PNS yang berkompeten adalah dengan melaksanakan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Proses pengadaan CPNS merupakan salah satu ruang lingkup pelayanan publik yang menjadi objek pengawasan Ombudsman. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pengawasan Ombudsman pada proses pengadaan CPNS tahun 2013 beserta kendala yang dihadapi saat Ombudsman mengimplementasikan fungsi pengawasannya tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pengawasan Ombudsman pada proses pengadaan CPNS tahun 2013 berjalan dengan baik. Ombudsman telah mengimplementasikan fungsi pengawasannya sesuai ketentuan yang berlaku. Ombudsman menghadapi sejumlah kendala saat mengimplementasikan fungsi pengawasannya, baik yang berasal dari diri Ombudsman sendiri maupun dari pihak luar seperti panitia penyelenggara, pihak terlapor dan pelapor.

---

Competent Public Servants is needed to implement tasks and achieve the government objectives in effective and efficient way. One way to obtain the competent Public Servants is implementing the Public Servants Procurement. The public servants procurement process is one of the scope of public service which is the monitoring object of Ombudsman. This research aims to analyze the implementation of control function of Ombudsman of Indonesia in the Public Servants Procurement Process in 2013 along with the obstacles encountered. This research was conducted by using a qualitative approach through primary and secondary data collection. The results of this research indicate that the implementation of control function of Ombudsman of Indonesia in the Public Servants Procurement Process in 2013 has been done well. The Ombudsman has implemented its control function according to applicable regulations. Ombudsman faces many obstacles when implementing its control function, both derived from the Ombudsman itself as well as from the outside such as the organizers of public servants procurement process, the defendants and the complainants.

"

"Peraturan perundangan yang mengatur tentang rekrutmen dan seleksi Pegawai Negeri Sipil (PNS) ternyata belum mampu menjamin penegakan sistem merit dalam pelaksanaan rekrutmen dan seleksi PNS. Akibatnya pelaksanaan rekrutmen dan seleksi sampai saat ini terus menuai kritik karena kurang mengedepankan prinsip netralitas, persamaan, keadilan, dan kompetensi. Padahal pelaksanaan rekrutmen dan seleksi berdasar sistem merit merupakan langkah mendasar untuk memperbaiki kualitas PNS. Pertanyaannya adalah, bagaimana reformasi kebijakan rekrutmen dan seleksi dilaksanakan agar kualitas PNS dapat ditingkatkan. Disertasi ini berisi paparan tentang analisis kebijakan di bidang rekrutmen dan seleksi PNS. Analisis kebijakan digunakan untuk menemukan akar permasalahan dan penyebab lemahnya penegakan sistem merit. Berdasarkan pemahaman atas permasalahan dan hambatan yang ada, diusulkan reformasi kebijakan di bidang rekrutmen dan seleksi untuk lima belas tahun kedepan. Untuk merancang reformasi kebijakan rekrutmen dan seleksi PNS disertasi ini menggunakan pendekatan scenario planning . Scenario planning dipakai untuk mengetahui lingkungan kebijakan yang mungkin muncul di masa depan karena adanya perubahan sosial, ekonomi, dan politik (driving factors). Dengan menggunakan pendekatan analisis kebijakan dan scenario planning, reformasi kebijakan yang diusulkan tidak hanya dapat menyelesaikan permasalahan rekrutmen dan seleksi PNS yang muncul pada saat ini tetapi juga relevan untuk menjawab tantangan dan kondisi lingkungan kebijakan di masa depan. viii Untuk mencapai tujuan di atas maka penelitian ini akan dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama adalah mendeskripsikan dan melakukan analisis terhadap proses kebijakan rekrutmen dan seleksi PNS yang ada di Indonesia. Tahap kedua adalah membangun skenario. Pada tahap ini dilakukan kelompok diskusi terfokus atau Focus Discussion Group (FGD) dengan para pakar. Tahap ketiga adalah merumuskan langkah-langkah reformasi kebijakan rekrutmen dan seleksi PNS sesuai dengan skenario yang ada.Hasil penelitian tahap pertama adalah bahwa proses kebijakan rekrutmen dan seleksi PNS dihadapkan pada kuatnya campur tangan politik yang memunculkan persoalan rendahnya komitmen elit dalam menegakkan sistem merit, inkonsistensi kebijakan, kekaburan pembagian kewenangan antar lembaga yang terlibat, serta kurangnya sinkronisasi antara kebijakan makro dan mikro.Hasil penelitian tahap kedua, berdasarkan diskusi para Pakar tentang faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpastian lingkungan kebijakan masa depan, dibangun empat skenario yaitu Meritokrasi, skenario Dalam Tekanan, skenario Tanpa Harapan dan skenario Berpeluang. Dari keempat skenario tersebut, skenario yang dipilih sebagai skenario 2008 ? 2023 adalah skenario Meritokrasi dan skenario Tanpa Harapan.Pada tahap ketiga, berdasarkan dua skenario yang dipilih maka ditentukan langkah-langkah reformasi proses kebijakan rekrutmen dan seleksi PNS. Pada skenario Meritokrasi yang memiliki dukungan politik kuat maka langkah reformasi yang membutuhkan keterbukaan politik seperti peningkatan transparansi dan akuntabilitas, pengurangan KKN, dan pembangunan netralitas pegawai dapat dilakukan. Gagasan untuk memiliki jajaran pegawai dengan standar kualitas yang tinggi degan menggunakan integrated system juga dapat direalisasikan. Kondisi ekonomi sosial yang baik dalam skenario Meritokrasi juga memungkinkan dilakukannya langkah perbaikan yang memerlukan dukungan keuangan seperti perencanaan pengadaan pegawai untuk lima tahun kedepan dan penggunaan teknologi. Pada skenario Tanpa Harapan, keadaan yang digambarkan sangat buruk akibat dukungan politik yang lemah dan kondisi sosial ekonomi yang tidak berkembang sehingga langkah reformasi bagi kebijakan rekrutmen dan seleksi PNS menjadi sangat terbatas. Reformasi kebijakan rekrutmen dan seleksi PNS harus dimulai dengan membangun kesepakatan elit untuk menegakkan sistem merit dalam rekrutmen dan seleksi PNS, menggalang dukungan politik (political support), di samping mempertegas kemauan politik atau political will dari para elit dan stakeholder. Kondisi ekonomi dan sosial yang terpuruk tidak memungkinkan bagi dilaksanakannya tindakan yang memerlukan biaya tinggi seperti pemanfaatan teknologi. Reformasi yang dilaksanakan hanya dapat diarahkan pada peningkatan effisiensi serta efektivitas kemampuan lembaga pelaksana. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa, reformasi kebijakan rekrutmen dan seleksi PNS yang ada mecakup elemen-elemen yang sangat luas namun cukup rinci. Selanjutnya, karena rekrutmen dan seleksi PNS hanya merupakan sebuah subsistem dalam sistem kepegawaian nasional, maka reformasi ix kebijakan rekrutmen dan seleksi PNS hanya akan menjadi optimal jika disertai dengan reformasi pada subsistem yang lain. Implikasi teoritis penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan pendekatan analisis kebijakan dan scenario planning secara bersama-sama menjadi pendekatan yang efektif untuk merancang reformasi kebijakan yang memiliki perspektif jangka panjang dan bersifat strategis.

---

Government regulations concerning the recruitment and selection of civil servants (Pegawai Negeri Sipil/PNS) have not yet guaranteed the enforcement of a merit-system in the conduct of recruitment and selection of PNS. As a consequence, the recruitment and selection processes have drawn criticism because these processes are lacked in upholding the principles of neutrality, equality, justice, and competency. The conduct of recruitment and selection based on merit-system is a fundamental step to improve the quality of PNS. The question is how the reform of policies on recruitment and selection could be conducted in order to improve the quality of PNS.This dissertation contains policy analyses on the recruitment and selection of PNS. Policy analysis is utilized to observe the root problems and causes of weak enforcement in a merit-system. Based on the understanding of problems and obstacles, it recommends a policy reform agenda on recruitment and selection for the next fifteen years.To devise this reform agenda, this dissertation utilizes scenario planning approach. This approach is used to identify policy environment that may arise in the future because of the social, economic, and political changes (driving factors). By using approaches of policy analysis and scenario planning, policy reform agenda proposed in this dissertation will not only solve the current problems with the recruitment and selection of PNS, but will also be relevant to answer challenges and conditions of policy environment in the future. To reach that objective, this study was conducted into three stages. The first stage was to describe and conduct analyses on policy processes of recruitment and selection in Indonesia.The result from the first stage study revealed that the policy process of recruitment and selection of PNS was confronted with strong political intervention that have caused the emergence of the elite?s low commitment in upholding the merit-system. In addition, there were policies inconsistency, unclear division of authority among relevant institutions, and lacked of synchronization between macro and micro policies.The result of the second stage study, revealed that based from the discussion with experts, it identified factors that have caused uncertainties on the policy environment in the future, it developed four scenarios: Meritocracy scenario (Meritokrasi), Under Pressure scenario (Dalam Tekanan), Without Hope scenario (Tanpa Harapan), and Possible Success scenario (Berpeluang). From these scenarios, the scenarios that were selected for 2008-2023 are Meritocracy scenario and Without Hope scenario.On the third stage, based from the two selected scenarios, the steps towards reforming the PNS?s recruitment and selection policy were determined. In the Meritocracy scenario that gains strong political support, some reform agendas that require political openness like improving transparency and accountability, combating KKN (corruption, collusion, and nepotism), and developing civil servants? neutrality can be conducted. The idea to have a rankand-file of the bureaucracy with high quality standard through the implementation of integrated system can be also materialized. Good socio-economic condition in the Meritocracy scenario also make it possible to conduct the improvement of the civil servants? quality that requires financial support, for example through a better planning for the hiring of new civil servants for the next five years and the using of technology. On the Without Hope scenario, a bad condition is depicted as a result from the weak political support and the stagnant socio-economic condition so that the reform agendas on the recruitment and selection policy of PNS were quite limited. Policy reform of the PNS? recruitment and selection policy should start with the development of agreement among elites to uphold the merit-system, the mobilization of political support, and also strengthening the political will of elites and other stakeholders. Declining socio-economic condition will not make it possible for the implementation of the action plans that require high financial cost, like the use of technology. Reforms conducted can only aimed at improving the efficiency and effectiveness of the capacity of the implementing agency. The conclusion from this study is that policy reforms of the recruitment and selection of PNS include a wide range and detailed elements. Furthermore, because the recruitment and selection of PNS is only a subsystem within the national employment system, policy reforms of the recruitment and selection of PNS can only be optimal if they are accompanied with the reforms on other subsystems. Theoretical implication from this study shows that the use of both approaches of policy analysis and scenario planning becomes an effective approach to plan policy reform that has long term and strategic perspectives."

"Tesis ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan rekrutmen dan seleksi calon pegawai negeri sipil di Kementerian Sekretariat Negara selama masa moratorium Tahun 2012 dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi sehingga Kementerian Sekretariat Negara belum sepenuhnya melakukan 4 (empat) hal yang diwajibkan selama masa moratorium. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan pospositivis. Analisis evaluasi pelaksanaan rekrutmen dan seleksi calon pegawai negeri sipil dilakukan menggunakan model Context Evaluation, Input Evaluation, Process Evaluation, dan Product Evaluation. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa evaluasi terhadap konteks dan proses menunjukkan hasil baik dan memadai. Namun, evaluasi terhadap input dan produk menunjukkan hasil kurang baik.

---

This thesis is aimed to analyze the recruitment and the selection of new civil servants by the Ministry of State Secretariat in the period of the 2012 moratorium and to analyze the obstacles which hinder the Ministry of State Secretariat from performing the four actions completely as required in the moratorium period. This research is a descriptive one using post-positivism approach. The analysis of the evaluation of the recruitment and the selection of new civil servants is conducted using models named Context Evaluation, Input Evaluation, Process Evaluation, and Product Evaluation. The results of those evaluations show that context and process evaluations yield good and sufficient results, while input and product evaluations yield unsatisfactory results."

"Berbagai permasalahan dalam proses rekrutmen dan seleksi bintara Polri masih terjadi. Pada tahun 2017, dari 33 Polda yang menyelenggarakan proses rekrutmen dan seleksi Polri, terdapat 8 Polda dan 1 Satker Mabes Polri yang masih ditemukan adanya penyimpangan. Namun demikian, Polda Metro Jaya justru mendapatkan penghargaan dari Kapolri atas prestasinya dalam menyelenggarakan proses rekrutmen dan seleksi Polri tahun 2017. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis implementasi merit system dalam proses rekrutmen dan seleksi bintara Polri yang diselenggarakan oleh Polda Metro Jaya tahun 2018 serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, sehingga diharapkan Polda Metro Jaya dapat menjadi role model bagi Polda-polda lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivism. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara mendalam yang selanjutnya dilakukan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terdapat Peraturan Kapolri yang mengatur secara tegas tentang penerapan merit system dalam proses rekrutmen dan seleksi Polri. Peraturan yang ada menggariskan bahwa prinsip yang digunakan dalam proses rekrutmen dan seleksi Polri adalah bersih, transparan, akuntabel dan humanis (BETAH) yang selaras dengan prinsip merit. Terdapat celah-celah yang berpotensi kecurangan dalam mekanisme tiap metode seleksi hingga penentuan kelulusan akhir sehingga berpotensi merit system tidak terimplementasi dengan baik. Namun demikian, Polda Metro Jaya dapat menyelenggarakan proses rekrutmen dan seleksi bintara Polri tahun 2018 berdasarkan merit system. Faktor utama yang menentukan keberhasilan Polda Metro Jaya adalah faktor Kapolda selaku Ketua Panitia Daerah yang memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan proses rekrutmen dan seleksi bintara Polri dengan berbasis merit system.

---

Various problems in the recruitment and selection process of non-commissioned officer still occur. In 2017, of the 33 Regional Police Offices (Polda) that held national police recruitment and selection process, there were 8 Regional Police Offices and 1 National Police Headquarters Work Unit where  irregularities were still found. Nevertheless, Polda  Metro Jaya instead received an award from The Chief of Indonesian Police for its achievements in holding the 2017 national police recruitment and selection process.

The purpose of this study is to analyze the implementation of merit systems in the recruitment and selection process of Non-commissioned  Police Officer held by Polda Metro Jaya in 2018 as well as the factors that influenced them, with the expectation that Polda Metro Jaya could become a role model  for other Regional Police Offices. The study uses an approach post-positivist. Data collections are done by document studis and in-depth interviews which the data analysis then were carried out.

The results showed that there was no Kapolri Regulation that explicitly regulated the implementation of merit systems in the process of recruitment and selection of National Police. The existing regulations outline that the principles used in the National Police recruitment and selection process are clean, transparent, accountable and humane (BETAH) that are in line with the principle of merit. There are potential loopholes in the mechanism of each selection method which determine the final graduation  with the result that the potential merit system is not implemented properly.

Nevertheless, Metro Jaya Regional Police could still hold the 2018 National Police commission recruitment and selection process based on the merit system. The main factor that determines the success of Polda Metro Jaya is Chief of Regional Police as the Chairperson of the Regional Committee who has a high commitment to administer Non-commissioned  Police Officer recruitment and selection process with a merit-based system."