Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Izin penggunaan spektrum frekuensi radio diatur dalam undang-undang no 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi. Saat ini masih ditemukan radio komunitas yang belum memiliki Izin Stasiun Radio (ISR) Penelitian ini bertujuan untuk menemukan kendala-kendala yang dihadapi radio komunitas pada proses perizinan ISR. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan penanggung jawab radio komunitas dan pejabat di lingkungan Balai Monitor Frekuensi Radio di Jakarta, Semarang, dan Yogyakarta. Analisis data mengacu pada model Matthew B Miles dan A Michael huberman. Hasil penelitian menyatakan bahwa kendala yang dihadapi pada sertifikasi perangkat radio komunitas."

"Berlatar belakang fenomena penggunaan amatir radio dan komunikasi radio antar penduduk yang berkaitan dengan faktor layanan publik dan monitor frekuensi radio, dimana peneliti memfokuskan pada permasalahan kondisi pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah tentang penggunaan radio non komersial yang digunakan oleh perorangan. Penelitian ini memperlihatkan penggiat amatir radio dan komunikasi radio antar penduduk bervariasi, mulai yang tidak mempunyai izin sampai yang memiliki izin. Begitu juga peran tokoh yang selalu memelopori tentang berkembangnya potensi amatir radio dan radio antar penduduk ini untuk mengatasi kemaslahatan yang ada dalam masyarakat. Dengan metode kualitatif, peneliti melakukan wawancara mendalam untuk mendapatkan kondisi yang sebenarnya dari layanan publik yang telah dilakukan pemerintah maupun pihak organisasi yang membangkitkan potensi untuk menjadi suatu daya yang besar dalam memberikan dukungan komunikasi berkaitan dengan tanggap darurat terkait dengan bencana dan keadilan sosial lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan publik diberikan oleh pemerintah di bidang penertiban sangat kurang sehingga frekuensi radio yang digunakan oleh radio perorangan ini tidak kondusif untuk digunakan, hal ini akan mempunyai dampak kemampuan organisasi untuk mengembangkan diri, pengabdian masyarakat dalam mendukung komunikasi tanggap darurat yang setiap saat bisa terjadi."

"ABSTRAKSemakin berkembangnya teknologi komunikasi, maka jangkauan frekuensi sistem monitoring semakin luas menuju frekuensi-frekuensi yang lebih tinggi. Indonesia telah mengimplementasikan sistem monitoring radio yang berfungsi untuk menjamin komunikasi bagi pemegang lisensi spektrum legal. Metode penulisan tesis ini adalah dengan menyusun perkerjaan secara sistematis dan terstruktur mulai dari inventarisasi data yang mencakup strategi pengumpulan data sampai dengan melakukan analisis dan penarikan kesimpulan.Adapun teknis dalam analisis data akan digunakan dengan metode SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats). Analisa SWOT telah menjadi salah satu alat yang berguna dalam dunia industri.Namun demikian tidak menutup kemungkinan untuk digunakan sebagai aplikasi alat bantu pembuatan keputusan dalam analisis kemampuan yang dimiliki oleh stasiun monitoring.Perlu adanya analisis dan termasuk mencari alternatif pemecahan permasalahan berdasarkan data yang diperoleh dalam rangka penertiban dan pengaturan spektrum frekuensi radio nasional.Penertiban dan pengaturan spektrum frekuensi harus dilakukan secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.

---

ABSTRAK

Along with the development of communication technology, the frequency monitoring system range extends to higher radio frequencies. Indonesia has implemented the radio monitoring system which has the function to guarantee the communication for legal spectrum license holder.

The methodology used for this thesis writing is by arranging the tasks systematically and structurally, starting from data inventory, which covers the strategy of data compiling, through the analysing process and drawing conclusion.

The data analysis technique we are going to used is the SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats) methodology. SWOT analysis has become one of the useful techniques in industrial world. However, there is still possibility to be used as supporting decision-making application in analysing the ability possessed by the monitoring station.

Analysis is needed, including finding alternative problem solving based on collected data to control and regulate the national radio frequency. Frequency spectrum arrangement and regulation needs to be performed systematic and accountable."

"Makin meningkatnya pemasukan dan peredaran alat dan perangkat telekomunikasi di Indonesia dari tahun ke tahun adalah sangat mengganggu pergerakan perekonomiaan dan berpontesi adanya kebocoran pajak dari sektor alat dan perangkat telekomunikasi. Hal ini membutuhkan peran pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk lebih intensif melakukan pengawasan dan pengendalian baik di pintu masuk impor di hulu maupun yang telah beredar di masyarakat di hilir. Belum adanya sistem pengawasan dan pengendalian alat dan perangkat telekomunikasi yang baku dan terintegrasi antar Kementerian/Lembaga membuat belum efektifnya fungsi pengawasan alat dan perangkat telekomunikasi khususnya pada alat dan perangkat perangkat telekomunikasi kelompok Customer Premises Equipment CPE, banyak ditemukenali beredarnya alat dan perangkat telekomunikasi ilegal dipasaran. Terkait hal tersebut, Tesis ini dalam rangka menyusun suatu sistem pengawasan dan pengendalian alat dan perangkat telekomunikasi yang lebih efektif dan efisien dengan mengintegrasikan pemangku kepentingan Kementerian/Lembaga terkait. Metode yang digunakan dalam menyusun sistem pengawasan dan pengendalian alat dan perangkat telekomunikasi ini adalah dengan metode Gap Analysis dan Indepth Interview berupa penentuan kesenjangan antara sistem pengawasan dan pengendalian alat dan perangkat telekomunikasi saat ini dan yang diharapkan kedepannya. Data yang diperoleh dari berbagai sumber dan melalui wawancara dengan narasumber terkait diolah dan dianalisis untuk mendapatkan suatu sistem pengawasan dan pengendalian alat dan perangkat telekomunikasi yang optimal.Tujuan dalam penelitian ini adalah mengevaluasi dan mengembangkan rekomendasi untuk peningkatan kualitas Sistem Pengawasan dan Pengendalian Alat dan Perangkat Telekomunikasi yang efektif dan efisien sehingga dapat mengurangi beredarnya alat dan perangkat telekomunikasi ilegal terutama telepon selular, yang berdasarkan data Mobile Crime Industry Action Forum MCIAF mencapai 20 dari total penjualan telepon selular di Indonesia.

---

The increasing revenue and circulation of telecommunication equipment and devices in Indonesia from year to year is very disturbing the economic movement and contribute to the leakage of taxes from the telecommunications equipment and devices sector. This requires the role of government and relevant stakeholders to intensively monitor and control both at the entrance of imports upstream and those already circulated in the community downstream.

The absence of a system of supervision and control of standard and integrated telecommunication equipment and devices between Ministries Institutions has not yet been effective in monitoring telecommunication equipment and devices especially in telecommunication equipment and appliance group of Customer Premises Equipment CPE, widely known as illegal telecommunication equipment and equipment in the market.

Related to this matter, this Thesis in order to arrange a system of supervision and control of telecommunication equipments and devices more effective and efficient by integrating stakeholders of related Ministries Institutions.

The method used in preparing the system of supervision and control of telecommunication equipment and devices is by Gap Analysis and Indepth Interview method of determining the gap between monitoring system and control of telecommunication equipment and devices at this time and the expected future. Data obtained from various sources and through interviews with relevant sources are processed and analyzed to obtain a system of supervision and control of optimal telecommunication equipment and devices.

The purpose of this study is to evaluate and develop recommendations for quality improvement of Monitoring and Controlling System of Telecommunication Equipment and Devices that are effective and efficient so as to reduce the circulation of illegal telecommunication equipment and devices, especially mobile phones, based on Mobile Crime Industry Action Forum MCIAF data reaching 20 of total cellular phone sales in Indonesia."

"Direktorat Operasi Sumber Daya - Ditjen SDPPI telah meluncurkan spectraweb maritim, yakni aplikasi pelayanan bagi masyarakat untuk melakukan proses perizinan izin stasiun radio/ISR dinas maritim secara elektronik e-licensing . Masih sedikitnya masyarakat yang memanfaatkan aplikasi ini mengakibatkan menumpuknya berkas permohonan yang masuk melalui loket pusat pelayanan terpadu yang berdampak pada penerbitan ISR lebih dari 7 tujuh hari kerja. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan rekomendasi perbaikan kinerja perizinan ISR dinas maritim. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah gap analysis dan Kano Model. Dari hasil evaluasi gap analysis, Direktorat Operasi Sumber Daya harus menerapkan perizinan e-licensing ISR dinas maritim secara penuh dengan persyaratan perizinan yang lebih sederhana dan tidak menerima permohonan melalui loket pusat pelayanan terpadu. Hasil analisis Kano Model spectraweb maritim menunjukkan data entry yang aman merupakan keharusan dan jika atribut entry data lebih cepat, tipe dan kelas kapal pencarian dan pemilihan perangkat radio yang lebih mudah dipahami, serta download ISR dapat berfungsi dengan baik maka kepuasan masyarakat dan jumlah pengguna spectraweb maritim akan semakin meningkat.

---

Directorate of Spectrum Licensing Directorate General of Resources Management and Equipment Standard of Posts and Information Technology DG SDPPI has launched a web based application called Spectraweb aiming to facilitate their clients obtaining maritime license online from the comfort of their own home as their commitment to improve radio spectrum frequency licensing process. Unfortunately, at present there are a lack of knowledge on this new e licensing process amongst their clients, thus the old way of manual applications submission via postal service or office counters are still the most popular method. This condition caused applications processed more slowly, even exceeds its standard processing time.

This research aims at establishing recommendation to improve the performance of maritime e licensing. The method used in this research is Gap Analysis and Kano Model. This research conclude that Directorate of Spectrum Licensing, must enforce a full e licensing system to all their clients with simpler requirements and cease all manual applications submissions.

The results of analysis based on Kano Model indicates a secured data entry process is necessary. Furthermore, an e licensing process with faster data entry, more simple type and class vessel searching process and more reliable license downloading system are needed to increase their clients rsquo satisfaction which later gain more interest from their clients to take benefit from maritime e licensing system."

"Buku yang berjudul "Handbook of practical CB service" ini ditulis oleh John D. Lenk. Buku ini merupakan sebuah buku panduan mengenai pelatihan pelayanan CB."

"Perkembangan teknologi yang menggunakan perangkat spektrum frekuensi mengakibatkan penggunaan frekuensi radio akan terus meningkat. Kepadatan penggunaan spektrum frekuensi yang tinggi serta permintaan yang terus meningkat akan kanal-kanal frekuensi radio, menuntut pihak pengelola spektrum frekuensi untuk menerapkan sistem pengelolaan yang efisien dan efektif. Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) yang mempunyai fungsi pengawasan dan pengendalian di bidang spektrum frekuensi radio mengembangkan Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) mulai tahun 2009 untuk menjamin pemakaian spektrum frekuensi yang tertib dan pengguna sah frekuensi terlindungi dari gangguan interferensi radio. Untuk menjamin bahwa SMFR tepat guna maka diperlukan evaluasi oleh stake holder seperti Pihak Otoritas Manajemen Spektrum Frekuensi dan Operator Pengendali Frekuensi Radio. Analisa pada penelitian ini menggunakan Gap Analysis untuk mengetahui kesenjangan sasaran kinerja Manajemen Monitoring Frekuensi Radio serta Kano Model untuk merumuskan kebutuhan fungsi Sistem Monitoring Frekuensi Radio. Dengan melakukan indepth interview kepada Otoritas Manajemen Spektrum Frekuensi dan 50 kuesioner Kano Model kepada Operator Pengendali Frekuensi Radio didapatkan Kinerja Perangkat khususnya kehandalan perangkat merupakan suatu keharusan dalam Sistem Monitoring Frekuensi Radio. Pada jenis atribut Fungsi yang dibutuhkan adalah fitur monitoring VHF-UHF, fitur pencari arah VHF-UHF dan fitur spectrum occupancy. Sedangkan pada jenis atribut Integrasi tidak mempunyai pengaruh terhadap kepuasan responden. Untuk menaikkan kinerja Sistem Monitoring Frekuensi Radio diperlukan pembinaan sumber daya manusia dan perubahan pola kerja lama yang menggunakan perangkat analog menjadi perangkat SMFR yang otomatis dan terintegrasi dengan database Sistem Informasi Manajemen Spektrum (SIMS). Perubahan bisnis proses monitoring juga diperlukan untuk memaksimalkan seluruh fungsi dalam Sistem Monitoring Frekuensi Radio.

---

The development of technology which uses the frequency spectrum resulting in the use of radio frequency will continue to increase. The density of the high frequency spectrum usage and demand will continue to increase the radio frequency channels, frequency spectrum requires the manager to implement management systems that efficiently and effectively. Directorate General of Resources and Equipment Post and Information Technology (DG SDPPI) which has the function of monitoring and control in the field of radio frequency spectrum develops Radio Frequency Monitoring System (SMFR) began in 2009 to ensure the orderly use of the frequency spectrum and the frequency legitimate users are protected from interference radio. To ensure that SMFR is appropriated, it?s require evaluation by stakeholders such parties Frequency Spectrum Management Authority and Radio Frequency Control Operator.

The analysis in this study using a Gap Analysis to determine performance gaps targets and Radio Frequency Monitoring Management Kano Model to formulate functional requirements of Radio Frequency Monitoring System. By conducting in-depth interview to the Frequency Spectrum Management Authority and 50 Kano Model questionnaires to Radio Frequency Control Operator gained that device reliability is a necessity in Radio Frequency Monitoring System. On the type of function required attributes are VHF-UHF monitoring features, VHF-UHF direction finder feature and spectrum occupancy feature. While the type of attribute integration has no effect on respondent's satisfaction.

To increase the performance of Radio Frequency Monitoring System required human resource development and changes in work patterns that use the old analog devices into SMFR device that automated and integrated with Spectrum Management Information System database (SIMS). Changes in the monitoring business process is also necessary to maximize all the functions in the Radio Frequency Monitoring System."