Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKThis study analyzes the effect of public expenditure transparency on taxcompliance. Transparency is the key for accountable government. Transparencywill lead taxpayers to have a better understanding how tax collected and spent.The taxpayers will be more likely to have compliant behavior if the public serviceand infrastructure are improving. This paper use firm level data from The WorldBank-IFC Enterprise Surveys during 2002-2005 to determine the level of taxcompliance, while the measurement of public expenditure transparency isconstructed from the Open Budget Index (OBI) from the International BudgetPartnership-Open Budget Surveys in 2005. The econometric methodologies useprobit method to estimate their relationship. The results indicate that publicexpenditure transparency increases the probability of taxpayers to be compliant inreporting taxes

---

ABSTRACTPenelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh dari transparansi padabelanja pemerintah untuk sektor publik terhadap kepatuhan pajak. Transaparansimerupakan faktor yang penting untuk mewujudkan pemerintahan yang lebihakuntabel. Transparansi diharapkan menjadikan wajib pajak lebih memahamibagaimana pemerintah mendapatkan dana dari sektor pajak danmembelanjakannya untuk kepentingan masyarakat. Pelayanan publik danpembangunan infrastruktur yang lebih baik akan mendorong prilaku wajib pajakyang lebih patuh. Tesis ini menggunakan data perusahaan dari survey WorldBank-IFC Enterprise selama tahun 2002-2005 untuk menentukan tingkatkepatuhan wajib pajak perusahaan, sedangkan untuk mengukur transparansibelanja pemerintah, digunakan data indeks open budget (OBI) dari survey yangdilakukan oleh International Budget Partnership pada tahun 2005. Untukmengetahui dan mengukur hubungan tersebut digunakan metode ekonometrikProbit Regression. Hasil yang diperoleh menunjukan transparansi pada belanjapemerintah meningkatkan probabilitas wajib pajak untuk lebih patuh dalampelaporan pajaknya."

"Penelitian ini membahas mengenai bagaimana penerapan transparansi pada portal resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (www.jakarta.go.id) dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapannya. Penelitian deskriptif ini menggunakan pendekatan positivis dengan teknik pengumpulan data kualitatif. Penelitian ini menjelaskan penerapan transparansi pada portal www.jakarta.go.id dengan menggunakan teori evaluasi transparansi pada portal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan transparansi pada portal www.jakarta.go.id dikategorikan tidak baik karena dari empat indikator yang digunakan hanya satu yang dikategorikan baik yaitu indikator kemudahan akses informasi pada portal www.jakarta.go.id, sedangkan tiga indikator lainnya yaitu ketersediaan informasi pada portal www.jakarta.go.id, indikator kesempatan berinteraksi antara masyarakat dan pemerintah pada portal, dan indikator fasilitas komunikasi dengan publik terkait kebijakan dan peraturan hukum dikategorikan tidak baik karena masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam penerapannya. Selain itu, ditemukan pula faktor-faktor yang membuat penerapan transparansi pada portal www.jakarta.go.id dikategorikan tidak baik.

---

This research is about the implementation of transparency in the portal of Provincial Government DKI Jakarta (www.jakarta.go.id) and the factors that influencing its implementation. This descriptive research use positivist approach with qualitative collecting data methods. The writer explains the implementation of transparency in portal www.jakarta.go.id by using the theory of transparency portal evaluation. The result of this research told that the implementation of transparency in portal www.jakarta.go.id was not good because from the four used indicators, only one indicator was categorized as good which is the ease access of information on portal and the other three indicators, such as the availability of information, the opportunity to interact between public and government, and the communication related to public policy and regulation with public were categorized as not good because there are some flaws in its implementation. In addition, also found there are some factors that make the implementation of transparency in portal www.jakarta.go.id being not good."

"[Skripsi ini menganalisis tentang penerapan perubahan metode pengadaan dari yang dulunya menggunakan metode konvensional menjadi elektronik/e-procurement terhadap transparansi proses pengadaan di Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Analisis penerapan perubahan ini dilakukan dengan meneliti pelaksanaan proses pengadaan ketika menggunakan metode konvensional lalu dibandingkan dengan pengadaan secara elektronik/e-procurement. Analisis berfokus pada tahapan pelaksanaan proses pengadaan dari pengumuman sampai penetapan pemenang dengan menitikberatkan pada perubahannya dari sisi transparansi proses pengadaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa perubahan metode pengadaan dari konvensional ke e-procurement membuat pengadaan di Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan menjadi lebih transparan.;This study analyzes the implementation of changing procurement method from conventional to electronic/e-procurement towards procurement process transparency in Inspectorate General of Ministry Of Finance. Analysis of the implementation of this change is done by examining the execution of the procurement process when using conventional methods and then compared with e-procurement method. The analysis focuses on the phases of the procurement process from announcement until the winner appointment by focusing on the change of the transparency of the procurement process. Analysis report shows that changes in procurement method from conventional to e-procurement make the procurement in the Inspectorat General of Ministry of Finance to become more transparent., This study analyzes the implementation of changing procurement method from conventional to electronic/e-procurement towards procurement process transparency in Inspectorate General of Ministry Of Finance. Analysis of the implementation of this change is done by examining the execution of the procurement process when using conventional methods and then compared with e-procurement method. The analysis focuses on the phases of the procurement process from announcement until the winner appointment by focusing on the change of the transparency of the procurement process. Analysis report shows that changes in procurement method from conventional to e-procurement make the procurement in the Inspectorat General of Ministry of Finance to become more transparent.]"

"Penelitian ini menganalisis pengaruh keberlimpahan sumber daya terhadap pertumbuhan ekonomi dan juga melihat transparansi pemerintahan di negara-negara ASEAN antara tahun 2000 sampai 2018. Penelitian ini membuktikan bahwa negara-negara yang memiliki sumber daya alam berlimpah memiliki transparansi yang lebih rendah dalam sistem pemerintahan mereka daripada negara-negara yang tidak memiliki sumber daya alam berlimpah dan negara-negara yang berlimpah sumber daya ini memiliki pertumbuhan ekonomi yang rendah. Dengan menggunakan regresi panel data fixed effect, hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan negatif dari pendapatan sumber daya alam ke transparansi, yang juga dipengaruh oleh pengeluaran pemerintah. Selain itu, pendapatan sumber daya alam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara negatif juga khususnya pada pendapatan sumber daya diffuse (hasil pertanian dan ekspor makanan).

---

This study analyzes the effect of the resource abundance on economic growth through government transparency on ASEAN countries between 2000 and 2018. This research proves that countries that have abundant natural resources have lower transparency in their government systems than countries that do not have abundant natural resources, and these abundant countries have low economic growth. By using fixed effect panel data regression, the results of this paper show a negative relationship from natural resource revenues to transparency, which also influenced by government spending. Furthermore, natural resource revenue negatively affects economic growth as well, particularly in diffuse resources (agricultural products and food exports)."

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pada suatu Perseroan Terbuka menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Adapun fokus penelitian yaitu bagaimana suatu PT TBK menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas menurut UUPT dan menganalisis apakah prosedur hukum pemberhentian anggota Dewan Komisaris pada PT. Megapolitan Development Tbk dalam Putusan No.103/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL. telah memenuhi pinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam UUPT. Hasil penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif menunjukkan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemberhentian anggota Dewan Komisaris harus dilakukan dengan mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham. Yang kemudian kesepakatan tersebut harus dituangkan dalam Akta Rapat Umum Pemegang Saham dan pertanggungjawabannya dituangkan dalam laporan dari Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan PT.

---

This thesis discusses about the principles of transparency and accountability in the public company under the Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Company. The focus of the research is how a public company apply the principles of transparency and accountability by the Company Law and legal procedures to analyze whether the dismissal of members of the Board of Commissioners of PT. Megapolitan Development Tbk in State Court Decision No.103/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL. has met the principles of transparency and accountability as stipulated in the Company Law. Results of studies using normative methods shows that the principles of transparency and accountability in the discharge of the members of the Board of Commissioners has to do with the mechanism of the General Meeting of Shareholders. Then the agreement must be set forth in the General Meeting of Shareholders Deed and accountability outlined in the report of the Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervision of the company."

"Kehadiran alam sebagai elemen ruang luar di dalam interior pada lanskap interior memberikan pengalaman spasial yang baru bagi manusia. Lanskap interior dialami sebagai sebuah ruang 3 dimensi untuk ditempati dan dihuni, bukan hanya diamati sebagai 2 dimensi berupa pemandangan. Karena menyisipkan elemen luar ke dalam ruang, lanskap interior memberikan pemahaman baru tentang apa yang dianggap luar dan dalam. Salah satu proses dalam lanskap interior yang memberikan pemahaman baru tentang luar dan dalam adalah inversion. Inversion merupakan proses dimana interior dapat menjadi eksterior (eksteriorisasi interior). Pada proses inversion media yang digunakan yaitu transparansi. Selain sebagai media dalam inversion, transparansi merupakan salah satu elemen penting bagi tanaman (lanskap) untuk mendapatkan sinar matahari agar dapat bertahan hidup di dalam ruang. Transparansi diklasifikasikan ke dalam 2 jenis yaitu transparansi literal dengan material dan transparansi phenomenal dengan non-material. Kedua transparansi tersebut mememiliki karakteristik yang berbeda sehingga menghasilkan proses inhabitation yang berbeda pula. Namun pada transparansi literal, proses inhabitation yang dihasilkan sama dengan proses inhabitation secara umum pada arsitektur. Sedangkan pada transparansi phenomenal, proses menempati ruang yang ada di interior justru dapat terjadi di eksterior. Proses menempati ruang pada eksterior inilah yang membedakan proses inhabitation pada inversion dalam lanskap interior dengan proses inhabitation pada arsitektur.

---

The presence of nature as an outside element into interior space by the interior landscape provides a new spasial experience for humans. Interior landscape is experienced as a 3-dimensional space to be occupied and inhabited, not only spectated as a 2-dimensional view. The interior landscape provides a new understanding of what is considered outside and inside because it brings outside elements into space. One of the process in interior landscape that provides a new understanding of the outside and inside is inversion. Inversion is the process by which interior space may seem to be an exterior one (exteriorization of the interior). In the inversion process, the media used is transparency. Aside from being a medium for inversion, transparency is one of the important elements for plants (landscape) to get sunlight for them to survive. Transparency is classified into 2 types, literal transparency with material and phenomenal transparency with non-material. Both transparencies have different characteristics that resulted different way of inhabitation processes. But on literal transparency, the inhabitation process produced the same process as the general inhabitation process in architecture. While on phenomenal transparency, the process of occupying space inside can actually occur on the outside. This process of occupying space on outside that distinguishes the inhabitation process of inversion in the interior landscape with the inhabitation process on architecture."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis praktik akuntabilitas dan transparansi informasi pada peer-to-peer (P2P) lending syariah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya risiko gagal bayar atau fraud (kabur dengan uang pemberi dana) yang terjadi pada P2P lending. Oleh sebab itu, P2P lending syariah di Indonesia yang saat ini berizin dari OJK hanya 7 perusahaan, praktik akuntabilitasnya perlu dievaluasi terutama bagaimana pertanggungjawaban P2P lending terhadap pemberi dana, agar terhindar dari gagal bayar atau fraud (kabur dengan uang pemberi dana) seperti yang terjadi pada P2P lending konvensional. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif pada tiga perusahaan P2P lending syariah di Indonesia. Wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan CEO atau perwakilan manajemen lainnya dari P2P lending syariah, pemberi dana, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator yang mengawasi P2P lending syariah. Sesuai dengan teori logika kelembagaan, ditemukan bahwa faktor atau pihak yang mendorong penerapan akuntabilitas pada P2P lending syariah berasal dari internal perusahaan sendiri (material carriers) dan regulator (symbolic carriers). Namun terdapat praktik decoupling (tidak mematuhi) terhadap peraturan dikarenakan actor membatasi informasi tertentu dari penerima dana yang perlu diungkapkan kepada pemberi dana. Selain itu, temuan lainnya dari penelitian ini menunjukkan bahwa dua perusahaan lebih menekankan pada upward accountability, sementara satu perusahaan menyeimbangkan antara downward accountability dan upward accountability. Dari segi transparansi, masih terdapat asimetri informasi antara pemberi dana dan penerima dana karena adanya peraturan perlindungan data pribadi. Terakhir, P2P lending syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berfungsi untuk memberikan masukan dan nasihat terhadap kesesuaian transaksi dan akad pada P2P lending syariah dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini berkontribusi untuk mengisi kesenjangan literatur sebelumnya, yang belum membahas praktik akuntabilitas pada P2P lending syariah.

---

The objective of this study is to evaluate and analyze accountability and information transparency practices in sharia peer-to-peer (P2P) lending. This research is motivated by the default or fraud risk (run off with funder funds) that occurs in P2P lending. Therefore, there are only 7 sharia P2P lending companies in Indonesia that are currently licensed by the OJK, their accountability practices need to be evaluated, especially how sharia P2P lending is accountable to funders, so as to avoid default or fraud (run off with funder funds) as happened in conventional P2P lending. This study uses a case study method with a qualitative approach to three sharia P2P lending companies in Indonesia. Semi-structured interviews were conducted with CEOs or other management representatives from sharia P2P lending, funders, and the Financial Services Authority (OJK) as the regulator that oversees sharia P2P lending. In accordance with the theory of institutional logic, it was found that the factors or parties that encourage the implementation of accountability in sharia P2P lending come from the company's own internal (material carriers) and regulators (symbolic carriers). However, there is a practice of decoupling (not complying) with regulations because actors limit certain information from borrowers that need to be disclosed to funders. In addition, other findings from this study indicate that two companies place more emphasis on upward accountability, while one company balances downward accountability and upward accountability. In terms of transparency, there is still an information asymmetry between funders and borrowers due to personal data protection regulations. Finally, sharia P2P lending has a Sharia Supervisory Board (DPS) whose function is to provide input and advice on the compliance of transactions and contracts in sharia P2P lending with sharia principles. This research contributes to filling the gap in the previous literature, which has not discussed accountability practices in sharia P2P lending."

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan portal Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik. Penelitian ini berbentuk penelitian deskriptif yang menggunakan paradigma positivis. Penelitian ini mencoba menggambarkan bagaimana hasil penerapan portal www.mahkamahgung.go.id dan kaitannya dengan pelaksanaan transparansi dan keterbukaan informasi publik dari Mahkamah Agung RI kepada masyarakat sebagai publiknya. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa penerapan portal Mahkamah Agung RI belum berjalan dengan baik dari segi bentuk relasi e-government dan peningkatan transparansi dan keterbukan informsi publik.

---

This thesis is about the Implementation of Mahkamah Agung RI's portal to Establish Public Information Transparency. This reearch formed in descriptive analysis which uses positivist paradigm. It tries to describe how about the implementation of portal www.mahkamahagung.go.id and the relation with Public Information Transparency activites from Mahkamah Agung RI to its public. The result of this research told that Implementation of Mahkamah Agung RI's portal doesn't work good yet from the side of the e-government's relation and the increasing of Public Information Transparency."

"Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui praktik akuntabilitas dan transparansi yang dilakukan oleh beberapa lembaga amil zakat di Jakarta dan sekitarnya (PKPU, Dompet Dhuafa, LAZISNU, dan LAZISMU) dan untuk mengetahui bagaimana persepsi pemberi dana terhadap praktik akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan lembaga amil zakat. Akuntabilitas dan transparansi dalam penelitian ini difokuskan pada administrasi, keuangan dan program. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan kuisioner. Hasil penelitian menunjukkan jika akuntabilitas dan tranparansi lembaga amil zakat dalam hal administrasi, keuangan, dan program sudah cukup baik. Namun dalam pengelolaannya masih banyak karyawan yang mempunyai tugas ganda, dan belum adanya sanksi/peraturan jelas akan tindak korupsi.Selain itu berdasarkan persepsi pemberi dana, praktik akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan lembaga amil zakat sangatlah penting.

---

This research aims to determine the accountability and transparency practices undertaken by some zakat institutions in Jakarta and surrounding areas and to find out how the perception of donors on the practice of accountability and transparency in the management of zakat institutions. Object of the research are PKPU, Dompet Dhuafa, LAZISNU, and LAZISMU. Accountability and transparency in this research focus on administrative, financial and program. The method used in this research is descriptive qualitative data collection through interviews, observation and questionnaires.

Results show if accountability and transparency zakat institutions in administration, finance, and the program is good enough. However, the management is still a lot of employees who have the dual task and the lack of sanctions / regulations would expressly corruption. Beside that based on the perception of donors, practice of accountability and transparency in the management of zakat institutions is essential."