Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sistem publikasi yang digunakan dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 adalah sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif. Pemerintah dalam rangka menjamin kepastian hukum dengan mengadakan pendaftaran meliputi letak batas, luas tanah, status tanah dan orang yang berhak atas tanah, dan pemberian surat berupa sertipikat. Dengan pendaftaran tanah, Pemerintah maupun masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi tentang data fisik dan data yuridis. Dengan diterbitkannya sertipikat sebagai hasil akhir kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya, maka terwujud jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang haknya. Namun dalam prakteknya, kepastian hukum terhadap hak atas tanah tersebut kadangkala tidak terwujud seperti yang diharapkan, pengalihan hak secara sah dan dinyatakan tidak bermasalah oleh Badan Pertanahan Nasional setempat masih terdapat kemungkinan sertipikat yang telah beralih nama pemilik pun dapat dilakukan pembatalan oleh pihak lain. Perlindungan hukum bagi pemilik tanah menjadi lemah dengan sistem publikasi yang diterapkan di Indonesia, olehkarenanya pemilik tanah harus mengetahui sejauh mana perlindungan hukum yang didapatnya dari Negara.

---

Publicizing system used in Peraturan Pemerintah No.24 Year 1997 is negative Publicizing system within positive element. Government in order to guaranting rule of law by performing registration including wide of land, position of land, land status, entitled to the land and the form of certificate. With the land registry, Governmental and also society earn easily obtain get the information about data of physical and data of yuridic. publishedly of sertipikat as end result of activity land registry for the first time, that hence existed guarantee of rule of law and law protection for handle the rights. But in practice, rule of law to the land right, sometimes not existed such as those which expected, transfer of rights validly and expressed don't a period off by local National Land, that still are possibility sertipikat even changed over the owner name also can be conducted cancellation by other party. Protection punish for land owner become weak with the publicizing system applied in Indonesia, cause of that land owner have to know how far law protection which acquisition from State."

"Menurut hukum positif kita jual beli harus dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan hanya jual beli dengan akta yang dibuat oleh PPAT saja yang dapat dipakai untuk pendaftaran di Kantor Pertanahan Seksi Pendaftaran Tanah (pasal 19 PP Nomor 10/1961 jo PP No 24/1997). Dalam praktek sebelum dilakukan jual beli tanah penjual dan pembeli membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dihadapan Notaris. PPJB adalah perjanjian bantuan yang berfungsi sebagai perjanjian pendahuluan yang bentuknya bebas. PPJB tanah lahir sebagai akibat terhambatnya atau terdapatnya beberapa persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang yang berkaitan dengan jual beli hak atas tanah yang akhirnya agak menghambat penyelesaian transaksi dalam jual beli hak atas tanah. Persyaratan tersebut ada yang lahir dari peraturan perundang- undangan yang ada dan ada pula yang timbul sebagai kesepakatan para pihak yang akan melakukan jual beli hak atas tanah. Didalam PPJB biasanya penjual memberikan kuasa kepada pembeli, untuk pemberian kuasa disini hanya meliputi tindakan pengurusan saja, sehingga artinya disini tidak dibenarkan pemberian kuasa yang mengakibatkan pemegang kuasa dapat menjalankan segala tindakan pemilikan dan tindakan pengurusan. Kuasa tersebut bisanya digunakan apabila penjual tidak dapat hadir dalam penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) sehingga pembeli bertindak pula sebagai penjual untuk menandatangani AJB tersebut. Dalam pemberian kuasa ini banyak ditemui penjual memberi kuasa yang tidk dapat dicabut kembali atau biasa disebut kuasa mutlak. Pemberian kuasa mutlak tersebut dalam prakteknya menimbulkan masalah sengketa tanah.

---

According to the sale and purchase of our positive law must be carried out in the presence of a Land Deed Official and only with the purchase made by Land Deed Official that can be used for registration in the Land Registry section of the Land Office (Article 19 Law No. 10/1961 and PP 24/1997). In practice prior to the sale and purchase of land sellers and buyers make the Sale and Purchase Agreement before Notary. Sale and Purchase Agreement is an agreement that serves as a preliminary agreements that in the free shape. Sale and Purchase Agreement born as a result of inhibition or the presence of certain requirements set by the laws relating to the sale and purchase of land rights are ultimately somewhat inhibit the settlement of transactions in the sale and purchase of land rights. These requirements exist born of legislation that exist and some are arising as agreed by the parties that will make buying and selling land rights. In Sale and Purchase Agreement usually authorizes the seller to the buyer, to the provision of power here only covers acts of management course, so that means here is not justified authorization may result in the holder of the power to run all actions and acts of management ownership. Authorization is usually used if the seller can not be present at the signing of the Sale and Purchase Agreements so that the buyer acts as well as the seller to sign the Sale and Purchase Agreements. In granting this authority authorizes many sellers found that none were revocable or so-called absolute power. Giving the absolute power to cause problems in practice land disputes."

"Skripsi ini membahas mengenai analisis putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara perihal pengambilalihan tanah secara paksa oleh pemerintah di kampung Budi Darma. Sebagai pembuat kebijakan pertanahan, pemerintah seharusnya mempertimbangkan kebijakan pertanahan di perkotaan yang tidak merugikan berbagai pihak khususnya kerugian akibat pengambilalihan tanah secara paksa atau penggusuran.Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui status kepemilikan tanah sengketa dan solusi kebijakan pertanahan di perkotaan dikaitkan dengan Putusan PN Jakarta Utara Nomor 412/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut. Metode penulisan skripsi ini menggunakan jenis yuridis normatif dengan bertumpu pada data sekunder yang disajikan secara deskriptif analisis.Hasil penulisan menunjukkan bahwa pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara penggusuran warga kampung Budi Darma ini belum sepenuhnya tepat. Majelis hakim seharusnya membuat pertimbangan yang jelas terkait Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan bukti kepemilikan tanah yang ditunjukkan dalam persidangan.

---

This thesis discusses the analysis of the North Jakarta District Court decision regarding land acquisition forced by the government in Kampung Budi Darma. As a maker of land policy, the government should consider the urban land policy that is not detrimental to the various parties, especially losses due to land acquisition by force or displacement.

This research aims to determine the status of disputed land ownership and land policy solutions in urban areas associated with the North Jakarta District Court Decision No. 412 / Pdt.G / 2009 / PN.Jkt.Ut. This thesis writing method using normative juridical kind by relying on secondary data presented in descriptive analysis.

Writing results showed that the consideration of the judges in deciding the displacement of Budi Darma villagers is not fully accurate. The judges should make clear considerations related Unlawful Acts committed by the Defendants and proof of land ownership were shown in court."

"Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh semakin sering terjadinya Eksekusi Benda Jaminan Fidusia terhadap Konsumen Perusahaan Pembiayaan khususnya Dana Tunai. Eksekusi Jaminan terhadap Benda Jaminan Fidusia yang berupa kendaraan bermotor ini dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan yaitu PT. Sinarmas Multifinance, akibat konsumen tidak membayar angsuran yang diwajibkan. Skripsi ini membahas mengenai pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan eksekusi serta pelanggaran terhadap konsumen ditinjau dari Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada putusan No.105/Pdt.G/2012/PN.Ska Pengadilan memutus PT. Sinarmas Multfinance telah melanggar Undang-undang Perlindungan Konsumen serta eksekusi yang dilakukan dianggap tidak berdasar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa PT. Sinarmas Multifinance bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi akibat eksekusi jaminan yang dilakukan terhadap konsumen yaitu Etik Sri Sulanjari, karena tidak sesuai dengan Undang-undang No. 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia yang berlaku.

---

The writing of this thesis based on the more frequent occurrence Execution of Fiducia Guarantee object to Consumer Finance Companies particularly Cash Funds. Execution Guarantee of Fiducia object in the form of vehicles is done Financing Company is PT. Sinarmas Multifinance due to the consumer does not pay the installments are required. This thesis discusses about the violation which occur in the execution and violation of the consumer in terms of Law No.8 of 1999 on Consumer Protection. At the verdict 105/Pdt.G/2012/PN.Ska, Court decided PT. Sinarmas Multifinance has breach Consumer Protection Law ,and execution carried by them consider unfounded. The method used in this research is normative juridical. The result of this research stated that PT. Sinarmas Multifinance responsible to provide compensation as a result of the execution of the guarantees made to the consumer, namely Etik Sri Sulanjari, because it is not in accordance with Law No. 42 Year 1999 regarding applicable Fiduciary."

"Konsumen yang mengalami kerugian akibat perbuatan wanprestasi oleh pelaku usaha dapat mengajukan tuntutan ganti rugi melalui gugatan sederhana di Pengadilan Negeri. Adapun dalam skripsi ini membahas tentang tuntutan ganti rugi oleh konsumen terhadap pelaku usaha yang melakukan wanprestasi. Studi kasus perkara antara Clara melawan Surya dan Novi Wijayanti dalam Putusan No.02/Pdt.G.S/2017/PN.Jkt.Timur, Hakim hanya mengabulkan biaya yang telah dibayarkan oleh Clara sebagai konsumen selaku Penggugat, sedangkan biaya-biaya lainnya menjadi risiko Penggugat. Rumusan masalah dari permasalahan tersebut adalah 1 apakah konsumen dapat menuntut ganti rugi berupa biaya-biaya lainnya yang timbul akibat terjadinya wanprestasi oleh pelaku usaha di luar yang diperjanjikan dalam gugatan sederhana, 2 apakah putusan No.02/Pdt.G.S/2017/PN.Jkt.Timur sudah tepat dalam memberikan ganti kerugian kepada konsumen terhadap pelaku usaha yang melakukan wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan hasil penelitian bahwa konsumen Penggugat dapat menuntut ganti rugi berupa biaya-biaya lainnya akibat wanprestasi oleh pelaku usaha di luar yang diperjanjikan dalam gugatan sederhana sesuai dan berdasarkan Pasal 19 jo Pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Yurisprudensi, Putusan Pengadilan Negeri Tanggerang yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten yang telah berkekuatan hukum tetap, serta pendapat Hakim-hakim yang diwawancarai. Oleh karena itu, Putusan No.02/Pdt.G.S/2017/PN.Jkt.Timur khususnya tentang ganti rugi adalah tidak tepat. Disarankan untuk mencegah terjadinya ketidakseragaman para Hakim dalam memutus tentang ganti rugi akibat wanprestasi, maka Mahkamah Agung selaku lembaga tertinggi yang melakukan pengawasan dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, agar segera membuat aturan atau surat edaran mengenai komponen ganti kerugian akibat wanprestasi yang dapat dikabulkan oleh Hakim.

---

Consumers who suffer disadvantage due to breach of contract by business actors may file a lawsuit of a small claim court at the District Court. This thesis discusses about the claims of compensation by consumers against the business actors who violate a contract. The study is conducted on the case of Clara against Surya and Novi Wijayanti in Decision No.02 Pdt.GS 2017 PN.Jkt.Timur where the Judge only granted the suit of cost which Clara had paid as a consumer, regarding her status as the Plaintiff. Meanwhile, the other costs were determined to be under the Plaintiff 39 s risk. T

he scoop of analysis of this case are 1 whether the consumers may claim a compensation in the form of other costs as the result of contract violation conducted by business actors beyond the agreement in a small claim court, 2 whether the decision No.02 Pdt.GS 2017 PN.Jkt.Timur is appropriate in providing compensation to consumers against business actors who breach of contract.

This study uses the normative juridical research method with the result that the consumer as the Plaintiff may claim the compensation of other expenses arising from contract violation conducted by the business actor beyond the agreement in a small claim court according to Article 19 jo Article 64 of the Protection Act Consumers, Articles 1246 Indonesian Civil Code, Jurisprudence, Judgment of Tanggerang District Court upheld by Banten High Court with the permanent legal force, as well as the opinion of the Interviewed Judges.

As the conclusion, the Decision No.02 Pdt.G.S 2017 PN.Jkt.Timur particularly regarding the compensation is considered as inappropriate. It is advisable for the Supreme Court, as the highest institution who supervise the exercise of judicial power, to make a regulation or circular regarding the component of compensation cost regarding contract violation to be granted by the judges in order to prevent dissimilarity of judges rsquo decision on compensation loss of contract violation."

"ABSTRAKPerselisihan juga dapat terjadi dalam dunia ketenagakerjaan, para pihak yang terlibat biasanya antara pengusaha dengan pekerja/buruh. Penyelesaian dapat lewat pengadilan maupun melalui jalur luar pengadilan. Pemutusan hubungan kerja (PHK) seringkali menimbulkan permasalahan yang tidak mudah terselesaikan. Selain adanya pelanggaran dalam prosedur Pemutusan Hubungan Kerja, seringkali dalam praktek adanya pemberian hak-hak yang tidak semestinya baik yang harus dikeluarkan oleh Perusahaan ataupun yang seharusnya diterima oleh Pekerja/buruh ketika Pemutusan Hubungan Kerja terjadi begitu halnya dengan PHK dikarenakan kesalahan berat. Masalah dalam penelitian adalah mengenai dasar hukum Pemutusan Hubungan Kerja dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan akibat hukum Pemutusan Hubungan Kerja yang dikarenakan kesalahan berat.Hasil penelitian didapat bahwa PHK dengan syarat sebagaimana ditentukan Pasal 158 ayat (1) (kesalahan berat) tidak dapat dilaksanakan langsung oleh Pengusaha, karena ketentuan tersebut telah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya No.012/PPU-1/2003, tanggal 17 November 2003. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No: SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005, Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Hak Uji Materiil Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Undang-Undang Dasar RI 1945

---

ABSTRACTDisputes can also occur in the world of employment, the parties involved usually between employers and workers / laborers. Settlement can be through the courts or through the court. Termination of employment (FLE) often cause problems that are not easily resolved. In addition to the violation of the Termination procedures , often in the absence of the practice of granting rights undue good to be incurred by the Company or which should have been received by the worker / laborer when Termination occurs so as to layoffs due to severe errors. The problem in this research is the legal basis for the Termination of Employment Act 13 of 2003 on Employment and Termination legal consequences due to severe errors.The result is that the layoffs with the requirements as provided for in Article 158 paragraph (1) (severe error) cannot be implemented directly by the entrepreneur, because the provision was annulled by the Constitutional Court in its Decision No.012/PPU- 1/2003 , November 17, 2003. Circular of the Minister of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia No. : SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005, On the Constitutional Court of the Right Decisions Judicial Review Act No.13 of 2003 on Labor Against the Constitution of the Republic of Indonesia 1945."

"Penelitian ini membahas mengenai perbuatan Notaris yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum. Notaris diduga melakukan perbuatan melawan hukum karena menahan sertipikat hak atas tanah milik penghadap/klien. Hal ini sering sekali terjadi dan kebanyakan merugikan notaris dan menyebabkan tercemarnya nama baik Notaris walaupun Notaris yang bersangkutan ternyata tidak bersalah. Adapun permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah mengenai kewenangan notaris terhadap penahanan sertipikat dalam rangka pengurusan untuk melaksanakan pengikatan jual beli dan dampak penahanan sertipikat hak atas tanah sebagai perbuatan melawan hukum Notaris berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 976/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dan tipologi penelitiannya adalah eksplanatoris. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pengumpulan data sekunder yang diperoleh dengan studi kepustakaan. Hasil analisa penelitian ini adalah dalam rangka pengurusan untuk melaksanakan pengikatan jual beli, Notaris memiliki kewenangan untuk menyimpan dokumen yang berupa alas hak milik penghadap yang akan diurus haknya tersebut dan perbuatan yang dilakukan oleh Notaris HL dalam kasus ini sudah sesuai dengan wewenangnya. Penahanan dokumen alas hak atas tanah yang dilakukan oleh Notaris dalam putusan ini bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena Notaris justru melakukan perbuatan yang didasarkan kepada perjanjian yang dibuat oleh para pihak dan sesuai ketentuan Pasal 16 ayat 1a UUJN. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menyatakan bahwa gugatan penggugat (Tuan AK) tidak dapat diterima (niet onvanklijk ver klaard), sudah tepat karena gugatan Tuan AK tidak memiliki landasan hukum yang kuat dan notaris tidak harus memberikan ganti rugi terhadap pihak manapun akibat perbuatan penahanan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penguasaan fisik tanah milik Tuan AK.

---

This research discusses the actions of a notary who is suspected of committing an unlawful acts (act against the law). The notary is suspected of having committed an unlawful acts because the notary holds a certificate of land rights belonging to the tapper (claimant)/client. This happens very often and is mostly detrimental to the notary and causes the reputation of the Notary to be tarnished even though the Notary concerned is found to be innocent. The issues raised in this thesis are regarding the authority of the notary to hold certificate for the arrangement of the sales and purchase agreement and the impact of the detention of the certificate of land rights as an act against the law of a notary based on the West Jakarta District Court Decision No.976/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt. The research method used in this thesis is a normative juridical research, and the research typology is explanatory. The data used in this research is secondary data collection obtained by literature study. The results of the analysis of this research are that in terms of the management of the certificate for the sales and purchase agreement, the notary has the authority to keep documents in the form of platters whose rights will be taken care of and the actions committed by the Notary HL in this case are in accordance with their authority. The detention of documents (document retention) on the basis of land rights committed by a notary in this verdict is not an act against the law because the notary is actually committing an act based on an agreement made by the parties and in accordance to Article 16 paragraph 1a of Law on Notary Position (UUJN). The verdict of the Panel of Judges at West Jakarta District Court which states that the appellants/claimant's (Mr. AK) claim cannot be accepted (niet onvanklijk ver klaard), is correct because Mr. AK's lawsuit does not have a strong legal basis and the notary does not have to provide compensation against any party due to the detention of documents relating to the physical control of Mr. AK's land."

"Tesis ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap penjual atas jual beli tanah yang cacat hukum dan Notaris/PPAT yang telah meninggal dunia (studi kasus putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi nomor 41/Pdt.G/2018/Pn Byw.Permasalahan meliputi keabsahan jual beli yang berdasarkan kuitansi kosong dan tanggung jawab PPAT yang telah meninggal dunia atas akta yang dibuatnya cacat hukum.Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif.Tipe penelitian ini berdasarkan pada tipe deskriptif analitis.Metode data yang digunakan adalah metode kualitatif.Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa keabsahan jual beli yang berdasarkan kuitansi kosong yaitu tidak sah karena terdapat unsur itikad tidak baik yang dilakukan oleh pembeli dan tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya cacat hukum yaitu dalam jabatannya melanggar kode etik jabatan Pejabat Pembuat Akta tanah dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak hormat karena telah melakukan pelanggaran berat dalam jabatannya dan terhadap kerugian pihak lain yang dideritanya akibat kesalahan PPAT tersebut dikenakan sanksi perdata berupa kerugian materiil dan kerugian immaterial yang mana dalam hal ini ditanggung oleh ahli waris dikarenakan PPAT yang bersangkutan telah meninggal dunia.

---

This thesis discusses the legal protection of sellers for the sale and purchase of land that is legally flawed and Notary/PPAT that has passed away (case study of Banyuwangi District Court decision number 41/Pdt.G/2018/PN Byw. Problems include the validity of buying and selling based on receipts blank and the responsibility of PPAT who has passed away on the deed he made is legally flawed. The research method used is normative juridical research. This type of research is based on the analytical descriptive type.The data processing method used is a qualitative method.The results of the study can be concluded that the validity of the deed buying and selling based on fictitious buying and selling using empty receipts, which is invalid because there is an element of bad faith committed by the buyer and the notary`s responsibility for the deed that has been made legally defective in violating the code of ethics disrespectful because he has committed a gross violation in his position and against the loss of another party he suffered due to the error of the PPAT is subject to civil sanctions in the form of material losses and immaterial losses which in this case are borne by the heirs because the PPAT concerned has died."

"Permasalahan dalam skripsi ini ialah bagaimana permasalahan terkait barang bawaan penumpang baik itu bagasi kabin dan bagasi tercatat yang dialami oleh konsumen pengguna jasa angkutan udara di Indonesia, apakah maskapai penerbangan Qatar Airways dapat memberikan tanggung jawab atas hilangnya bagasi kabin milik Leo Mualdy Christoffel, serta bagaimana pelaksanaan tanggung jawab dari pihak maskapai penerbangan Qatar Airways dalam kasus Qatar Airways v Leo Mualdy Christoffel. Bentuk penulisan yang dilakukan dalam penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif dengan cara menganalisis bahan pustaka atau dokumen siap pakai. Hasil penelitian menjelaskan bahwa permasalahan yang kerap terjadi terkait dengan barang bawaan penumpang maskapai penerbangan ialah terjadinya kehilangan terhadap barang bawaan penumpang baik bagasi tercatat maupun bagasi kabin. Maskapai penerbangan Qatar Airways dapat memberikan tanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen karena tindakan yang dilakukan oleh Qatar Airways yang telah lalai dalam menerapkan pelayanan jasa serta standar mutu yang sangat merugikan konsumen. Qatar Airways sebagai pelaku usaha penerbangan harus bertanggung jawab untuk melakukan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Penerbangan. Penulis memiliki beberapa saran terkait permasalahan dalam skripsi ini yaitu Kementerian Perhubungan harus menindak tegas segala bentuk pelanggaran karena hal tersebut merugikan konsumen penerbangan di Indonesia, perlunya perlindungan hukum terhadap penumpang pesawat udara sebagai konsumen yang merasa hak-hak nya dirugikan, serta maskapai Qatar Airways harus meningkatkan sistem keamanan dalam kabin pesawat dengan penyediaan alat pengamanan dalam kabin serta pihak maskapai harus menindak secara tegas oknum-oknum yang melakukan pencurian.

---

The problem explained within this thesis is about the carriages carried by passengers of airline companies whether it 39 s listed baggage or cabin baggage experienced by indonesian users of international airline service, whether Qatar Airways capable of the liability caused by the loss of baggage belonging to Leo Mualdy Christoffel that was stored on the cabin, and how the liability is enforced. The Writing form for this thesis is normative juridical, by analyzing Literatures and ready documents. The research points out the problem that is often experienced with passenger 39 s baggage is the loss of carriages whether it 39 s listed or not cabin. Qatar Airways airline service may give responsibility for losses suffered by consumers due to the action taken by Qatar Airways which has been negligent in applying the standard of service and quality that is very detrimental to consumers. Qatar Airways as flight business operators should be responsible for conducting compensation for losses suffered by consumers under the Consumer Protection Law and the Law on Aviation. The author has suggestions related to problems in this thesis which is for the Ministry of Transportation must take stern action against any violation because it is detrimental to consumers low in Indonesia, the need for legal protection against air passengers as consumers feel the rights of its impaired, Qatar Airways must improve security systems within the aircraft cabin with the provision of security equipment in the cabin and the airline should minimize those who commit theft."

"Dasar dari perjanjian asuransi yaitu kesepakatan antara pelaku usaha dengan konsumen yang menimbulkan konsekuensi hukum yaitu hak dan kewajiban-nya masing-masing. Hal yang dijaminkan pada perjanjian asuransi yaitu suatu objek yang diasuransikan. Ketika risiko tersebut terjadi, konsumen sebagai pemegang polis asuransi berhak untuk mengajukan klaim penggantian atas objek yang diasuransikan tkepada perusahaan asuransi. Dalam hal perusahaan asuransi tidak memberikan penggantian (klaim) atas objek sengketa tersebut, maka konsumen berhak untuk menempuh upaya penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa berdasarkan studi kasus pada penelitian ini diselesaikan melalui jalur pengadilan, namun pada amar Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 663/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN.Mdn jo. Putusan Mahkamah Agung No.761 K/Pdt.Sus-BPSK/2022 tidak memuat penghukuman kepada pelaku usaha. Disimpulkan bahwa pada kedua putusan tersebut tidak ada merupakan putusan non-executable serta tidak ada upaya eksekusi terhadap objek sengketa, maka Ibu Emeliana Sitepu sebagai konsumen pemegang polis asuransi tidak mendapatkan hak atas penggantian objek asuransi tersebut.

---

The basis of the insurance agreement is the agreement between the business actor and the consumer which creates legal consequences, namely the rights and obligations of each. The thing that is guaranteed in the insurance agreement is an insured object. When this risk occurs, the consumer as an insurance policy holder has the right to submit a claim for replacement of the insured object to the insurance company. In the event that the insurance company does not provide compensation (claims) for the object of the dispute, the consumer has the right to take efforts to resolve the dispute. Dispute resolution based on case studies in this research is resolved through the courts, but in the Medan District Court Decision No. 663/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN.Mdn jo. Supreme Court Decision No.761 K/Pdt.Sus-BPSK/2022 does not contain punishment for business actors. It was concluded that in the two decisions there were no non-executable decisions and there was no attempt to execute the object of the dispute, so Ms. Emeliana Sitepu as a consumer insurance policy holder did not get the right to replace the object of insurance."