Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This book focuses primarily on the role of non-governmental organizations (NGOs), arguing that NGOs can rise above perceived legitimacy deficit to function more effectively as corporate partners than interest groups and activists. "

"Fenomena sosial anak jalanan masih menjadi salah satu permasalahan sosial yang tidak kunjung usai di kota-kota besar yang ada di Indonesia. Keberadaan anak jalanan tidak lepas dari masalah sosial lainnya seperti kemiskinan pada keluarga dan kurangnya akses pendidikan yang memperburuk akses mereka terhadap hak-hak dasar. Pertumbuhan jumlah anak jalanan setiap tahun mengindikasikan bahwa intervensi yang ada belum cukup efektif untuk meningkatkan kesejahteraan anak jalanan. Pemerintah sudah berupaya untuk memberikan penanganan masalah anak jalanan dengan penyediaan Lembaga Kesejahteraan Anak dan penyediaan bantuan melalui Dinas Sosial. Selain upaya yang dilakukan pemerintah diperlukan juga upaya dari pihak non pemerintah untuk mewujudkan bantuan sosial kepada anak jalanan yang lebih komprehensif, salah satunya adalah bantuan sosial yang diberikan oleh Non Government Organization (NGO). Penelitian ini akan melihat peran organisasi non pemerintah (NGO) dalam menangani masalah anak jalanan melalui program bantuan yang diberikan oleh 3 NGO yang berbeda. Metode yang digunakan dalam penulisan adalah literature review dengan pendekatan critical review dimana tiga jurnal yang menjadi acuan adalah The Management of Education Center Programs for Street Children Empowerment in a Non-Governmental Organization (NGO), Partisipasi Yayasan Emas Indonesia dalam Program Pembentukan Karakter Anak Jalanan dan Pelayanan Sosial Pada Anak Jalanan (Studi Kasus Pelayanan di Rumah Singgah Dukuh Semar Kota Cirebon). Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu bulan Februari sampai Juni 2024. Fokus penelitian adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran dan implementasi program yang dijalankan oleh NGO dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anak jalanan. Hasil penelitian menunjukan bahwa NGO memiliki kontribusi yang signifikan dalam menyediakan berbagai layanan yang mendukung kesejahteraan anak jalanan, termasuk layanan kesehatan, pendidikan dan dukungan emosional. Lewat program yang disediakan oleh NGO, anak jalanan bisa merasakan dampak positif seperti perubahan perilaku, peningkatan kemampuan akademis, dan kemampuan bertahan hidup karena dibekali oleh pelatihan softskill dan kewirausahaan yang membuat anak jalanan memiliki harapan untuk bisa meraih kehidupan yang lebih sejahtera. Namun penelitian juga mengungkapkan adanya tantangan dalam pelaksanaan program, seperti keterbatasan sumber daya dan dukungan berkelanjutan, yang membuat pelaksanaan program sebaiknya bisa dilaksanakan secara komprehensif dan saling melengkapi. Temuan ini memberikan dasar untuk pengembangan strategi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam menangani masalah anak jalanan di masa mendatang.

---

The social phenomenon of street children remains a persistent issue in major cities across Indonesia. The presence of street children is intertwined with other social problems such as family poverty and lack of access to education, which further hampers their access to basic rights. The annual increase in the number of street children indicates that current interventions have not been effective enough in improving their welfare. The government has attempted to address the issue of street children by providing Child Welfare Institutions and assistance through the Social Services Department. In addition to these efforts, there is also a need for initiatives from non-governmental entities to provide more comprehensive social assistance to street children, one of which is through the support provided by Non-Governmental Organizations (NGOs).This study examines the role of NGOs in addressing the issue of street children through the support programs offered by three different NGOs. The method used in this research is a literature review with a critical review approach, focusing on three key journals: "The Management of Education Center Programs for Street Children Empowerment in a Non-Governmental Organization (NGO)," "Participation of Emas Indonesia Foundation in the Character Building Program for Street Children," and "Social Services for Street Children (Case Study of Services at Rumah Singgah Dukuh Semar, Cirebon City)." The research was conducted from February to June 2024. The focus of the study is to identify and analyze the roles and implementation of programs run by NGOs to enhance the welfare of street children. The findings of the research show that NGOs have a significant contribution in providing various services that support the welfare of street children, including healthcare, education, and emotional support. Through the programs provided by NGOs, street children experience positive impacts such as behavioral changes, improved academic skills, and survival skills due to soft skills and entrepreneurship training, giving them hope for a better life. However, the research also reveals challenges in program implementation, such as limited resources and sustainable support, which suggest that the programs should be implemented comprehensively and complementarity. These findings provide a foundation for the development of more effective and sustainable strategies to address the issue of street children in the future."

"ABSTRAKTulisan ini mengkaji literatur dengan menggunakan teknik analisis diskursus pada 26 literatur yang membahas interaksi NGO negara maju dengan negara pendonor yang dipublikasikan pada tahun 1993 sampai dengan tahun 2015. Tulisan ini mengklasifikasikan literatur dengan membuat taksonomi isu utama dalam literatur yang terdiri dari isu diversifikasi pendanaan, mekanisme pendanaan, legitimasi NGO negara maju, dan mekanisme akuntabilitas.Kemudian di masing-masing isu, argumen penulis diklasifikasikan dengan menggunakan tipologi dependensi dan independensi.Temuan yang diperoleh dalam tulisan ini adalah 18 dari 26 literatur merepresentasikan pola interaksi NGO negara maju dependen terhadap negara pendonor.Interaksi NGO negara maju yang dependen dengan negara pendonor mendorong NGO melakukan konformitas pada sistem bantuan luar negeri negara pendonor dan mengurangi kekuatan NGO dalam pembangunan.Tulisan ini juga memberikan rekomendasi agenda riset agar diskursus interaksi NGO negara maju dengan negara pendonor diteliti dengan menggunakan teori daridisiplin ilmu politik dan memandang interaksi NGO negara maju dengan negara pendonor dari sudut pandang intervensi-otonomi.

---

ABSTRACTThis paper is a literature review that applies discourse analysis in reviewing literature about interaction between Northern NGOs and state-donor in foreign aid practice that were published in 1993 to 2015. This paper classifies the literature by making taxonomy of main issue discussed in the literature that comprised of diversification of funding, funding mechanism, Northern NGOs‟ legitimacy, and accountability mechanism. Then within each issue, each authors‟ arguments are classified using the typology of independency and dependency of NGO in the interaction with state-donor. 18 out of 26 literature reviewed in this paper showed that NGO are dependent to state-donor in the interaction. The dependency causes Northern NGO to conform to state-donor‟s foreign aid system and thus reduces NGO‟s strength in international development. This paper recommends further research that applies political theory on this issue and to see the interaction between Northern NGOs and state-donor using intervention-autonomy point of view."

"Globalisasi telah merubah dan menyajikan realita baru beralihnya fungsi telekomunikasi dari utilitas menjadi komoditi perdagangan, menggeser fungsi pemerintah dari memiliki, membangun dan menyelenggarakan telekomunikasi menjadi hanya menentukan kebijakan, mengatur, mengawasi dan mengendalikannya. Hal ini meningkatkan peran swasta sebagai investor prasarana dan penyelenggara jasa telekomunikasi. Sebagai BUMN bidang Telekomunikasi, TELKOM seperti halnya BUMN bidang telekomunikasi di sejumlah negara lain seperti Amerika, Amerika Latin, Asia, Afrika termasuk di negara bekas Uni Soviet yang disebut CIS (Commonwealth Of Independent State), dituntut meningkatkan produktif dan daya saing, BUMN harus dikelola secara efisien, dengan menerapkan prinsip-prinsip good corporate gevermance, oleh sebab itu swastanisasi sebagai necessary condition tidak terhindarkan lagi.Sebagai BUMN bidang telekomunikasi di Indonesia, swastanisasi TELKOM dilaksanakan sejak tahun 1995 melalui penjualan 33,75 % saham modal yang dikenal dengan IPO (Initial Public Offering). Selanjutnya dengan maksud mempertahankan laju pembangunan pada REPELITA VI, mempercepat target pembangunan jaringan telekomunikasi, mempercepat kesiapan memasuki pasar bebas,. agar lebih cepat mencapai peringkat World Class Operator, swastanisasi dilanjutkan dengan pola Kerja Sama Operasi (KSO) yang melibatkan perusahaan swasta Nasional dan Asing sebagai MITRA USAHA KSO melalui perjanjian KSO.Sebagai suatu perjanjian, sesuai ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata : Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sebagai suatu perbuatan hukum, perjanjian KSO merupakan perjanjian yang sah, untuk menimbulkan ikatan-ikatan, yang merupakan prestasi timbal balik, Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya', ayat (3) menegaskan "perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Apa yang sudah disepakati wajib ditaati. Pelanggaran asas ini di sebut wanprestasi.Sejak awal pelaksanaan Perjanjian KSO menimbulkan banyak persoalan operasional. Gejolak keuangan tahun 1997 dijadikan justifikasi keadaan memaksa oleh MITRA USAHA atas tidak dipemenuhinya prestasi perjanjian, yang ditolerir TELKOM melalui MOU, padahal sewajamya bila risiko tersebut menjadi tanggung jawab MITRA USAHA. Masalah timbul setelah masa MOU berakhir MITRA USAHA enggan kembali ke perjanjian induk. Puncak perselisihan terjadi dengan diputusnya secara sepihak PT. Aria West, sebagai MITRA USAHA di Divisi Regional III Jawa Barat. Akibatnya TELKOM diadukan ke Mahkamah Arbitrase Internasional.Berdasarkan penelitian diketahui perjanjian KSO secara juridis memiliki beberapa kelemahan, ada beberapa pasal yang multi interpretation, selain halangan prestasi M1TRA USAHA, sehingga terjadi gugat menggugat. Untuk kepastian hukum, sewajarnya TELKOM kembali ke perjanjian induk. MITRA USAHA yang kooperatif dan menunjukan itikad baik menyelesaikan kewajibannya patut diberi keringanan dan ditingkatkan kerjasarnanya, sedangkan MITRA USAHA yang selama ini tidak menunjukan itikad baik, dan tidak kooperatif, sebaiknya divonis saja."

"ABSTRAKProgram peran serta swasta yang hampir-hampir mengarah pada suatu bentuk swastanisasi perusahaan negara yang bergerak di bidang pelayanan umum kepada masyarakat seperti halnya penyediaan air minum di Indonesia masih merupakan fenomena yang relatif bare. Karenanya keberadaan dan bentuk kerjasama antara PAM JAYA dengan Mitra Swastanya yaitu PT.TPJ dan PT. Palyja pada awal pelaksanaannya masih menjadi sesuatu yang bersifat kontoversial.Potensi kontroversi terhadap keberadaan kerjasama semakin bertambah karena proses penentuan perusahaan swasta clan penyusunan kontrak kerjasama ini berlangsung pada situasi dan kondisi politik di masa kekuasaan orde baru, di mana keterlibatan kerabat dan pengusaha yang terkenal kedekatannya dengan pemegang kekuasaan pemerintah pada saat itu, menjadi suatu kendala tersendiri bagi tercapainya optimalisasi penyusunan ketentuan kontrak perjanjian kerjasama beserta perangkat perjanjian pendukungnyaArus tuntutan keterbukaan di berbagai bidang yang semakin marak setelah berakhirnya masa kepemimpinan Soeharto sebagai Presiden RI pada bulan Mei 1998 telah mendorong berbagai potensi konflik dan kontroversi mengenai kerjasama tersebut muncul ke permukaan melalui berbagai pemberitaan media massa, sebagai suatu saluran komunikasi yang dapat mempengaruhi pembentukan opini masyarakat.Dalam hal ini peneliti melakukan analisis terhadap isi pemberitaan tersebut dengan menggunakan metode analisis isi melalui pengambilan sampel purposive di empat bush surat kabar harian nasional yang terbit di Jakarta, yaitu Kompas, Media Indonesia, Suara Karya dan Suara Pemharuan, dalam masa pengamatan selama 84 Mari dari tanggal I Maret 1999 hingga 23 Mei 1999, atau 84 tiras penerbitan untuk masing-masing surat kabar.Hasil temuan penelitian ini selain merperlihatkan warna pemberitaan mengenai permasalahan kerjasama, antara lain juga menunjukkan bahwa berbagai lembaga independen seperti ICW dan Serikat Pekerja, di suatu pihak dengan manajemen kedua Mitra Swasta dan Akaindo dipihak lainnya yang bertentangan, nampak dapat sating berebut untuk mempengaruhi opini publik melalui saluran komunikasi media massa, dengan berperan sebagai sumber informasi aktif bagi media massa. Sementara di sisi lain, pihak manajemen PAM JAYA, DPRD DKI Jakarta, pejabat pengambil keputusan di Pemda DKl Jakarta dan di berbagai instansi pemerintahan pusat, cenderung bersikap sebagai sumber informasi yang pasif bagi media massa. Dalam situasi seperti ini maka tingkat kemampuan dan profesionalisasi pelaku media massa balk itu wartawan, redaktur atau manajemen media massa secara keseluruhan akan sangat menentukan warna dan netralitas pemberitaan mengenai permasalahan kerjasama ini, yang pada akhirnya akan menunjukkan pula tingkat keseimbangan (balance), obyektifitas dan fairness masing-masing pemberitaan keempat surat kabar tersebut."