Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia, sebagai salah satu Negara berkembang, telah menerapkan peraturan upah minimum sejak 1980an. Upah minimum merupakan basis penting dalam kebijakan pasar ketenagakerjaan; dan fakta ini telah didukung oleh beberapa ahli ekonomi. Beberapa penelitian tentang hubungan antara upah minimum dan sektor informal cukup langka dan hampir semuanya adalah penelitian pada level nasional dan provinsi, sementara penelitian ini adalah penelitian pada tingkat kabupaten/kota yang berada di lingkup provinsi Jawa Barat, yang bertujuan untuk meneliti pengaruh kenaikan upah minimum tenaga kerja pada sektor formal dan sektor informal, serta pengaruhnya diantara sektor ekonomi pada periode 2001-2012, yaitu periode dimana desentralisasi telah diterapkan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi sektor ekonomi mana yang lebih diuntungkan atau lebih dirugikan karena adanya kenaikan upah minimum, yang mana hal ini akan memudahkan kita untuk melihat pengaruh yang bervariasi antara kabupaten/kota. Dengan demikian, kita dapat mengetahui pengaruh positif dan negative dari kenaikan upah minimum pada area tertentu. Sehingga, hal tersebut bisa mempermudah untuk mengevaluasi suatu kebijakan yang mungkin akan lebih tepat untuk kabupaten/kota yang bersangkutan. Penelitian ini menggunakan metode efek tetap (fixed effect) untuk menganalisa pengaruh kenaikan upah minimum pada ketenagakerjaan. Adapun data panel yang Sakernas (Survey Angkatan Kerja Nasional), Susenas (Survey Sosial Ekonomi Nasional), dan Suseda (Survey Ekonomi Daerah) dari Badan Pusat Statistik untuk lingkup Provinsi Jawa Barat. Selain itu, penelitian ini juga berdasarkan pada data PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dan data upah minimum dari Buku Profil Jawa Barat yang juga dipublikasikan oleh BPS. Data-data tersebut tersusun atas data dari 22 kabupaten dan kota di Jawa Barat pada periode 2001-2012.

---

Indonesia, as a developing country, has enacted minimum wage regulation since 1980s. The minimum wage has been an important base of labour market policy in Indonesia; a fact has been supported by some leading economists. Studies finding a relationship between the minimum wage and the informal sector are quite scarce, and as those province level observations have almost entirely been conducted at the national scope, this study, through a local city/regency level approach analysis focusing on the Jawa Barat province, examines the effect of increasing the minimum wage on employment both in the formal and the informal sectors as well as across economic sectors over the 2001-2012 periods, which is after decentralization applied in Indonesia.

Moreover, this study also proposes to identify which economic sectors would be more likely to benefit or suffer due to increasing the minimum wage, which enables us to see the various effects among cities/regencies in Jawa Barat province. In doing so, we can know the positive and negative effects of increasing minimum wage in this area. Therefore, it will be easier to evaluate some policy that will be more appropriate for this province.

This study utilizes the OLS fixed effect method to analyse employment that are affected by increasing minimum wage. The panel data set that I used is based on secondary data from the National Labour Force Survey, the National Socio-economic Survey (Susenas), and Regional Sosio Economic Survey (Suseda) all conducted by the BPS. Moreover, I sourced GDRP, CPI data, and minimum wage data from the Jawa Barat Profile (Profil Jawa Barat) book and GDRP (Produk Domestik Regional Bruto, PDRB) publications available at BPS. The data are constructed from 22 cities and regencies in Jawa Barat province in 2001 until 2012."

"ABSTRAKTesis ini mengestimasi pengaruh kebijakan peningkatan upah minimum terhadap ketimpangan upah provinsi-provinsi di pulau Jawa tanpa mempertimbangkan dan dengan mempertimbangkan dampak employment. Dengan menggunakan metode semiparametrik diperoleh hasil bahwa meningkatnya upah minimum akan menurunkan ketimpangan upah di provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Banten jika dampak employment tidak disertakan. Sebaliknya jika menyertakan dampak employment meningkatnya upah minimum akan meningkatkan ketimpangan upah dengan beberapa asumsi mengenai elastisitas employment dan tingkat upah pekerja yang berhenti bekerja akibat kebijakan upah minimum. Hasil yang berbeda terjadi di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur, peningkatan upah minimum menyebabkan meningkatnya ketimpangan upah baik tanpa dan dengan menyertakan dampak employment. Hal ini diduga terjadi karena peningkatan upah minimum yang sangat rendah di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan tingkat kepatuhan akan kebijakan yang menurun cukup tinggi di provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa kebijakan penetapan upah minimum hendaknya dilakukan dengan hati-hati karena terdapat dampak sampingan berupa unemployment yang harus di pertimbangkan.

---

ABSTRACT This thesis estimates the effect of the minimum wage policy on the wage inequality in Java Provinces by using semiparametric method. It is found that the increase in minimum wage will decrease the wage inequality in DKI Jakarta, West Java, Central Java and Banten Provinces by setting aside employment impact,. Conversely, the increase in minimum wage will increase wage inequality in those areas if we consider the employment impact under some assumption about the employment elasticity of minimum wage and wage rate of unemployed workers. Different results occur in the provinces of Yogyakarta Special Region and East Java. In these provinces the increase in minimum wages will lead to an increase in wage inequality, no matter of the inclusion or exclusion of the employment impact. This is due to the insignificant or very low increase of minimum wage in the province of Yogyakarta Special Region and the decrease of policy compliance level in East Java province. The finding suggests that the minimum wage policy should be constructed and implemented cautiously, since there is an unemployment impact needs to be considered that might have an adverse impact to wage inequality."

"ABSTRAKLatar belakang penelitian ini bermula dari kompleksnya masalah penetapan kebijakankenaikan upah minimum yang selalu diiringi dengan unjuk rasa/demo buruh menolakpenetapan tersebut dan kondisi ini dikatakan menjadi salah satu penyebab terhambatnyainvestasi, maka yang menjadi pertanyaan penelitian seberapa besar faktor kenaikan upahberpengaruh terhadap perkembangan investasi dan bagaimana implementasi kebijakanpengupahan dan investasi yang ada. Tujuan penelitian untuk mengukur dampak kenaikanupah minimum terhadap perkembangan investasi pada enam provinsi di pulau Jawa daritahun 2004 2013 dan menganalisis kebijakan upah minimum dan investasi yang berlaku.Metode yang dipakai menggunakan analisis data panel dengan softwere Eviews. Uji hipotesismenggunakan pengujian secara fixed effect. Variabel-variabel pengontrol yang digunakanadalah produktivitas tenaga kerja, supply tenaga kerja berpendidikan minimal SMP,infrastruktur dan inflasi. Sementara untuk menganaisis kebijakan dilakukan pemetaankebijakan pengupahan dan investasi. Hasil estimasi menunjukkan pengaruh upah minimumterhadap investasi mempunyai arah kausalitas negatif terhadap peningkatan baik PMAmaupun PMDN namun tidak signifikan. Kesimpulannya ada indikasi upah minimumberpengaruh pada perkembangan investasi baik PMA maupun PMDN tetapi tidak signifikan.Ini berarti perkembangan investasi pada enam provinsi tetap tinggi yang disebabkan olehsemakin meningkatnya upah minimum di negara-negara tetangga dan juga didukung denganberbagai kebijakan yang lebih memperhatikan keberlanjutan usaha dan kemudahan investasiwalaupun bagi pekerja/buruh masih merasa dirugikan terkait besaran penetapan upah. Makaperlu penyesuaian untuk pemberlakuan upah riil dan lebih ketat lagi memonitor implementasikebijakan.

---

ABSTRACTThe background of this research stems from the complexity of the minimum wagepolicy that accompanied by workers protests to reject the policy wich this condition is said tobe one of causes in investments inhibition, there for the questions of this research are howbig wage increases factors influence the development of investment and how wage policiesand existing investments implemented. This study measured the impact of minimum wageincreases on investment in Java from the year 2004-2013 as well to analyze and mapping theminimum wage and investment policies. The research used panel data analysis method withEviews software. Fixed effect method were used to test hypothesis. Variables controller usedare labor productivity, labor supply with minimum education level at junior high school,infrastructure and inflation. As to policy analysis been held by mapping wage and investmentpolicy. The result of estimation shows that effect of minimum wages on investment has anegative direction to the increase of both FDI and domestic investment with no significantrelation. It can be concluded that there is an indication that minimum wage affect thedevelopment of both FDI and domestic investment with no significant relation. It means thatthe development of investment in six provinces remained high due to minimum wageincreased in neighboring countries and also supported by various policies that pay moreattention to business continuity and ease of investment although the workers still feeldisadvantaged in relation to the amount of wage determination. It is necessary to adjust theimplementation of real wages and tighter monitoring of policy implementation."

"Kebijakan upah minimum bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antar gender dan dapat melindungi semua tenaga kerja, termasuk kaum muda yang rentan terhadap perubahan upah. Namun, terdapat pandangan pro dan kontra terkait dampak kebijakan ini, yakni peningkatan upah minimum dapat meningkatkan tingkat pengangguran atau menurunkan tingkat pengangguran. Studi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh upah minimum terhadap tingkat pengangguran lulusan baru laki-laki dan perempuan di Pulau Jawa. Penelitian ini menggunakan data panel Sakernas bulan Agustus dari tahun 2020 hingga 2022. Dengan menggunakan metode random effect model, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upah minimum memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap tingkat pengangguran lulusan baru perempuan dan laki-laki. Setelah pengendalian variabel kontrol, variabel proporsi usia muda menikah berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran lulusan baru laki-laki. Namun, tidak ada variabel kontrol yang signifikan terhadap tingkat pengangguran lulusan baru perempuan.

---

The minimum wage policy aims to reduce the gap between genders and can protect the entire workforce, including young people who are vulnerable to changes in wages. However, there are pros and cons regarding the impact of this policy, namely that increasing the minimum wage can increase poverty levels or reduce poverty levels. This study aims to determine the effect of the minimum wage on the poverty level of men and women fresh graduates in Java. This research uses Sakernas panel data for August from 2020 to 2022. Using the random effect model method, the results of this research show that the minimum wage has a significant positive influence on the poverty level of women and men fresh graduates. After controlling for control variables, the variable proportion of young people married has a significant effect on the poverty level of men fresh graduates. However, there are no significant control variables on the poverty level of women fresh graduates."

"Studi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh upah minimum terhadap employment transition khususnya di Pulau Jawa sebagai wilayah Indonesia yang mayoritas kabupaten/kotanya menetapkan upah minimum. Studi sejenis sebelumnya dilakukan di negara maju yang tidak mempertimbangkan adanya sektor informal. Analisis yang dilakukan menggunakan data individu yang bersumber dari Sakernas BPS tahun 2010 dan 2015 yang dilihat sebagai bentuk longitudinal t-1 dan t untuk masing-masing tahun. Analisis empiris yang digunakan adalah multinomial logit dengan pendekatan markov chain. Selain upah minimum riil sebagai variabel independen utama, variabel independen lain yang digunakan adalah umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan status perkawinan sebagai karakteristik individu, serta PDRB, share sektor manufaktur dalam PDRB, coverage upah minimum, dan rasio penduduk usia kerja terhadap total penduduk sebagai karakteristik regional. Upah minimum berdampak negatif dan signifikan terhadap transisi dari formal ke informal (F ke I), formal ke tidak bekerja (F ke N), dan tidak bekerja ke tidak bekerja (N ke N). Selain itu, upah minimum juga berdampak positif dan signifikan pada transisi dari formal ke formal (F ke F) dan informal ke informal (I ke I). Sedangkan pada transisi dari tidak bekerja ke informal (N ke I) tidak dipengaruhi oleh upah minimum.

---

The objectives of the study is to determine the effect of minimum wages on employment transition, especially in Java as the majority of the Indonesian region set a minimum wage in district/city level. Previous similar studies carried out in developed countries that do not take the informal sectors. The analysis was performed using individual data sourced from Sakernas BPS 2010 and 2015 are seen as a form of longitudinal t-1 and t for each year. Empirical analysis used is multinomial logit with Markov chain approach. In addition to a real minimum wage as an primary independent variable, other independent variables used were age, gender, educational level, and marital status as individual characteristics, as well as the GRDP, the share of the manufacturing sector in the GRDP, coverage of the minimum wage, and the ratio of working age population to total population as regional characteristics. Minimum wage has a significant and negative impact on the transition from the informal to the formal (F to I), formal to not employed (F to N), and not employed to not employed (N to N). In addition, the minimum wage is also positive and significant impact on the transition from formal to formal (F to F) and informal to informal (I to I). While the transition from not employed to informal (N to I) are not affected by the minimum wage."

"Berbeda dengan penelitian sebelumnya terkait dampak upah minimum yang hanya berfokus pada total pekerja dan sektor ekonomi serta penggunaan status pekerjaan untuk membentuk pekerja formal, penelitian ini menganalisis pengaruh upah minimum terhadap salah satu variabel demografi yakni umur muda dengan membandingkan antara pembentukan pekerja formal dengan menggunakan tabulasi silang status dan jenis pekerjaan dan pembentukan pekerja formal dengan menggunakan status pekerjaan saja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perbandingan dampak upah minimum terhadap pekerja muda formal dan total di Indonesia. Penelitian ini mendeskripsikan bahwa perbedaan persentase pekerja muda formal yang tinggi sangat mendukung tujuan penelitian bahwa penting untuk membandingkan dampak upah minimum terhadap kedua pengkategorian tersebut. Dengan menggunakan data cross section SAKERNAS tahun 2015 dan metode regresi OLS dampak upah minimum terhadap pekerja muda formal dengan menggunakan tabulasi silang lebih tinggi dibandingkan dengan dampak upah minimum terhadap pekerja muda formal dengan menggunakan status pekerjaan saja. Upah minimum mengurangi pekerja muda formal (baik dengan tabulasi silang atau dengan status pekerjaan saja) secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja muda total. Mengabaikan penggunaan tabulasi silang antara status dan jenis pekerjaan dapat menyebabkan underestimate dalam persentase pekerja muda formal sehingga penggunaan tabulasi silang lebih representatif dalam menunjukkan pengaruh upah minimum terhadap pekerja muda formal dibandingkan penggunaan status pekerjaan saja.

---

Unlike the previous study in the minimum wage, which focused on total employment and economic sector, this paper examine its effect on one demographic variable (age) by comparing covered youth employment using cross tabulation of the status and type of job and using job status only. The aim of this study is to analyze the impact of minimum wages on youth employment in Indonesia. We analyze the impact on covered youth wemployment  and total youth employment.

This study contributes to the limited literature on youth employment as the impact of minimum wage in developing countries, especially in Indonesia. Using cross section distric data from the 2015 on OLS method of regression, we find that the districts/cities that have a higher district minimum wage has lower covered youth employment and total youth employment. Cross tabulation used is more representative than job status to show the impact of minimum wage on covered youth employment.

Ignoring cross tabulation of the status and type of job used seriously underestimates the size of covered youth emplyoment. The impact of minimum wage on covered youth employment using cross tabulation is higher than job status used. The higher the district minimum wage, the lower the covered youth employment. Surprisingly, the minimum wages reduced covered youth employment significantly more than total employment."

"Peningkatan UMK di tahun 2019 menyebabkan 33 perusahaan tekstil di Kabupaten Bogor terancam menutup atau merelokasi perusahaannya karena tidak sanggup membayar upah pekerja. Sehubungan dengan hal tersebut, Gubernur Jawa Barat mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tentang Upah Minimum Khusus Perusahaan Tekstil dan Produk Tekstil di Kabupaten Bogor. Kebijakan ini menetapkan upah minimum yang nominalnya lebih rendah dari UMK Bogor agar pengusaha masih mampu membayar pekerjanya, sehingga mencegah perusahaan tutup dan mencegah terjadinya PHK massal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan upah minimum khusus (studi kasus implementasi Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Tentang Upah Minimum Khusus Perusahaan Tekstil dan Produk Tekstil di Kabupaten Bogor). Penelitian ini menggunakan teori integrated implementation model yang dikembangkan oleh Winter dalam Peters dan Pierre (2012), yang berpendapat bahwa terdapat empat faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan, namun penelitian ini hanya menggunakan tiga faktor yaitu komitmen dan koordinasi antarorganisasi, kontrol organisasi, dan respon kelompok sasaran. Pendekatan penelitian ini adalah post-positivist melalui studi pustaka dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor komitmen dan koordinasi antarorganisasi, faktor kontrol organisasi, dan faktor respon kelompok sasaran berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan upah minimum khusus dalam mencegah 33 perusahaan tekstil di Kabupaten Bogor tutup atau relokasi dan mencegah terjadinya PHK massal. 

---

The increase of minimum wage in Bogor Regency in 2019, caused 33 textile companies in Bogor Regency almost collapse or relocating their companies because they are unable to pay their worker’s wages. The Governor of West Java then isssued a Decree regarding The Special Minimum Wage for Textile Companies and Textile Product in Bogor Regency. This policy set a minimum wage that is nominally lower than the minimum wage in Bogor Regency, so that employers are still able to pay their workers, thus preventing companies from collapsing and preventing mass layoffs. This research aims to analyze the factors that affect the implementation of special minimum wage policy (a case study of implementation of West Java Governor’s Decree Regarding The Minimum Wage Specifically for Textile Companies and Textile Product in Bogor Regency). This research uses the integrated implementation model theory by Winter in Peters and Pierre (2012), who states that there are four factors that affects policy implementation, however this research only uses three factors namely commitment and interorganization coordination, organizational control, and target group response. Approachment method which had been used for this research is post-positivist by collecting the qualitative data techniques by doing literature review and in-depth interviews. The result of this research show that the factor of commitment and interorganization coordination, the factor of organizational control, and the factor of  target group response affects the success of the implementation of special minimum wage in preventing 33 textile companies in Bogor Regency from collapsing or relocating and preventing mass layoffs."

"[ABSTRAKSeluruh warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Kebijakan upah minimum merupakan upaya pemerintah untuk memberikan jaminan bagi seluruh pekerja untuk dapat hidup layak di suatu wilayah, namun begitu kemampuan untuk memberikan upah sesuai ketentuan upah minimum sulit untuk dilakukan oleh UMKM. Penelitian ini mengkaji dampak implementasi kebijakan upah minimum terhadap UMKM di Kota Tangerang Selatan. Peran dan upaya Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk mengimplementasikan kebijakan upah minimum pada UMKM dan dampak implementasi kebijakan tersebut terhadap UMKM akan menjadi sorotan dalam penelitian ini. Teori yang digunakan adalah teori kebijakan publik, teori hubungan industrial, teori kebutuhan, teori upah, dan teori UMKM. Penelitian ini merupakan menggunakan pendekatan kualitatif, metode wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa sebagian besar UMKM mengambil kebijakan belum menerapkan upah minimum.

---

ABSTRACT

;All the Indonesian citizens have the right to earn a decent living. The minimum wage policy is the government effort to provide guarantees for all workers to make a decent living in a region, yet the Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are still struggling to pay workers minimum wage. This study wanted to examine the impact of implementation of the minimum wage policy on MSMEs in South Tangerang. The role and efforts of South Tangerang Local Government to implement the local minimum wage policy on MSMEs and the impact of implementation of minimum wage on MSMEs will be highlighted in this study. The theories that are used in this reseach are theory of public policy, theory of industrial relation, theory of needs, theory of wages, and theory of MSMEs. This research used a qualitative approach, with in-depth interviews and literature study. The result of research showed that the majority of MSMEs? policy hasn?t implemented minimum wage policy yet.

, All the Indonesian citizens have the right to earn a decent living. The minimum wage policy is the government effort to provide guarantees for all workers to make a decent living in a region, yet the Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are still struggling to pay workers minimum wage. This study wanted to examine the impact of implementation of the minimum wage policy on MSMEs in South Tangerang. The role and efforts of South Tangerang Local Government to implement the local minimum wage policy on MSMEs and the impact of implementation of minimum wage on MSMEs will be highlighted in this study. The theories that are used in this reseach are theory of public policy, theory of industrial relation, theory of needs, theory of wages, and theory of MSMEs. This research used a qualitative approach, with in-depth interviews and literature study. The result of research showed that the majority of MSMEs’ policy hasn’t implemented minimum wage policy yet.

]"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan penetapan Upah terhadap fluktuasi aliran Foreign Direct Investment (FDI) pada sektor industri di Pulau Jawa dengan menggunakan metode regresi data panel pada kurun waktu tahun 2005-2014. Dari hasil penelitian terbukti bahwa variabel upah (minimum dan relative) tidak signifikan mempengaruhi aliran FDI pada sektor industri di Pulau Jawa. Sedangkan variabel infrastruktur (panjang jalan dan distribusi listik), maupun ukuran pasar (infrastruktur perdagangan) berpengaruh signifikan terhadap aliran FDI pada sektor industri di Pulau Jawa.

---

This research aims to analyze the impact of policy related to setted the wage on fluctuation of Foreign Direct Investment (FDI)  inflow on Industry Sector in Java Island which used regression Panel Data as the method during period 2005-2014. As the result, wage is not significantly affecting, while infrastructure (length of road and electricity distribution), moreover market size (trade infrastructure) showing the reverse impact."

"ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari upah minimum terhadap anak bekerja di Indonesia, menggunakan SAKERNAS BPS tahun 2012. Beberapa penelitian anak bekerja sebelumnya mempercayai bahwa peningkatan upah minimum dapat mengurangi fenomena anak bekerja karena kesejahteraan rumah tangga meningkat. Namun secara teori, peningkatan upah yang disebabkan oleh kebijakan upah minimum dapat menyebabkan beberapa orang dewasa terkena pemutusan hubungan kerja, akibatnya rumah tangga tersebut mengirim anaknya untuk bekerja. Penelitian ini menggunakan model multinomial logit dan membagi dua tipe anak bekerja, yaitu pekerja keluarga dan pekerja di pasar kerja. Hasil penelitian menunjukan bahwa anak pekerja keluarga meningkat seiring dengan peningkatan upah minimum, terutama jika orang tua kehilangan pekerjaan dari sektor formal. Sedangkan dampak upah minimum terhadap anak di pasar kerja tidak ditemukan adanya signifikansi. Pada kondisi daerah, penelitian ini menemukan bahwa dampak upah minimum di daerah maju, cenderung untuk mengurangi probabilitas anak bekerja lebih besar dibandingkan daerah berkembang. Penelitian ini juga menemukan adanya hubungan antara upah minimum terhadap anak bekerja rumah tangga di luar sektor formal. Secara keseluruhan, penelitian ini berpendapat bahwa dampak upah minimum terhadap anak bekerja adalah fenomena yang kompleks.

---

ABSTRACT This study investigates the impact of minimum wage on child labor in Indonesia using SAKERNAS BPS 2012. Some previous studies about child labor believe that, rising minimum wage could reduce the incidence of child labor because household welfare get improve. However, theoretically if rise in wage is achieved by a minimum wage law, it can for instance cause some adult to be unemployed and send their children to work. This study use multinomial logit model and separate two types of child labor, within the household and labor market. The result suggests that child labor within the household may rise as the minimum wage is raised, especially if parents lost their jobs from formal sector, while there is no significant in child labor in labor market. In type of regional condition, the impact of minimum wage in a type of modern economic, can reduce the incidence of child labor in labor market much greater. This study also found an association between minimum wage and child labor in non-formal worker households. Overall the study argues that the impact of minimum wage on child labor is a complex phenomenon.

"