Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKImplementasi Reformasi Birokrasi merupakan sesuatu yang sangat penting dilaksanakan dalam mewujudkan tatanan tata kelola pemerintahan yang baik, dibutuhkan konsep dan strategi reformasi birokrasi yang dapat dipahami oleh para pemangku kepentingan di Instansi Pemerintah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan post positivis, dimana pengumpulan data primer kualitatif menggunakan teknik wawancara mendalam. Penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis lingkungan internal dan eksternal yang ada di delapan area perubahan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman terhadap jalannya percepatan reformasi birokrasi di BATAN menggunakan analisis SWOT.Dari hasil analisis SWOT diketahui skala prioritas strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran reformasi birokrasi di BATAN dan konsep perencanaan strategis yang di hasilkan berupa rumusan program reformasi birokrasi periode yang akan datang.

---

ABSTRAKBureaucratic Reform Implementation is carried out something very important in order to realize the good governance, concepts and strategies needed bureaucratic reforms that can be understood by the stakeholders in Government Agencies. This study is a qualitative study of post positivist approach, in which the primary data collection using qualitative in-depth interview techniques. This study identifies and analyzes the internal and external environments that exist in eight areas of change to determine the strengths, weaknesses, opportunities and threats to the acceleration of bureaucratic reforms in the course of BATAN using SWOT analysis. From the results of the SWOT analysis is known priority strategy in achieving the goals and objectives in BATAN bureaucratic reform and strategic planning concept which is derived in the form of bureaucratic reform program formulation of future periods."

"ABSTRAKPermasalahan yang dihadapi BATAN saat ini adalah kesenjangan pengetahuan antar generasi yang disebabkan oleh kebijakan zero growth. Knowledge management merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam mengelola pengetahuan. Banyak implementasi knowledge management mengalami kegagalan karena kurang siapnya organisasi dalam menerapkan knowledge management. Oleh karena itu, diperlukan pengukuran tingkat kesiapan organisasi dalam mengimplementasikan knowledge management.Penelitian ini mengukur tingkat kesiapan BATAN dalam menerapkan knowledge management. Analisis dilakukan berdasarkan faktor-faktor pada penelitian sebelumnya, kemudian dilakukan pembobotan dengan metode Analytical Hierarchical Process (AHP). Pengumpulan data dilakukan dengan metode kuesioner. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kesiapan penerapan knowledge management di BATAN telah mencapai level 4 (receptive) yang artinya BATAN telah siap untuk mengimplementasikan KM.

---

ABSTRACT

The problems facing the military today is the knowledge gap between generations due to zero growth policy. Knowledge management is an attempt to improve the organization's ability to manage knowledge. Many knowledge management implementations fail due to lack of readiness of the organization in applying knowledge management. Therefore, the required measurement of organizational readiness for implementing knowledge management.

This study measured the level of preparedness BATAN in implementing knowledge management. The analysis was performed based on the factors in previous studies, then weighted by Analytical Hierarchical Process (AHP). Data was collected by questionnaire method. The analysis showed that the degree of readiness of the application of knowledge management in BATAN has reached level 4 (receptive) which means BATAN ready to implement KM."

"ABSTRAKSalah satu isu hangat di Indonesia saat ini terutama dalam sektor public adalah program reformas birokrasi. Pemerintah Pusat melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 menegaskan keseriusan mereka dengan membuat Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Terdapat delapan area perubahan birokrasi yang dikehendaki yaitu organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia, akuntabilitas, pelayanan pubik, mental aparatur dan pengawasan. Lembaga Administrasi Negara (LAN) merupakan salah satu aktor utama dalam program Reformasi Birokrasi nasional. Sebagai instansi yang bertanggung jawab di bidang pengembangan kompetensi ASN, LAN memiliki peran yang vital dalam mewujudkan visi Reformasi Birokrasi yaitu mewujudkan pemerintahan kelas dunia pada 2025, terutama pada area perubahan sumber daya manusia aparatur. Pemerintahan kelas dunia yang dicita-citakan tersebut membutuhkan adanya ASN yang kompeten sebagai salah satu prasyarat utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaa reformasi di LAN tahun 2018 berdasarkan delapan area perubahan yang sudah dijelaskan sebelumnya dengan metode kualitatif melalui wawancara, observasi dan studi pustaka. Penelitian ini menggunakan kombinasi dari teori Reinventing Government milik David Osborne dan teori Crowdsourcing dari Helen K Liu. Hasil dari penelitian ini adalah area organisasi, akuntabilitas dan sumber daya manusia merupakan area yang paling berpengaruh dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di LAN"

"Teknologi nuklir atau radiasi sudah banyak dimanfaatkan dalam bidang kehidupan, seperti bidang pertanian, kesehatan dan industri. Namun demikian selain memberi dampak positif, tenaga nuklir juga mempunyai potensi bahaya radiasi terhadap pekerjanya, anggota masyarakat dan lingkungan hidup, apabila didalam pemanfaatan tenaga nuklir ketentuan tentang keselamatan nuklir tidak diperhatikan dan diawasi dengan sebaiknya. Pusat Penelitian Tenaga Nuklir Serpong adalah salah satu pusat kegiatan yang melakukan penelitian dan pengembangan program -pemanfaatan tenaga nuklir. Dalam melaksanakan tugas tersebut para pekerjanya saling berhubungan dengan sumber radiasi maupun bahan zat radioaktif. Dengan demikian pekerjanya berpotensi untuk terpajan dengan radiasi baik secara interna maupun eksterna. Hal ini mungkin dapat menyebabkan ganguan kesehatannya, untuk itu perlu dilakukan pemantauan dosis radiasi baik itu pada pekerja maupun lingkungan kerjanya untuk menghindari agar dosis radiasi tidak melebihi nilai batas dosis yang diizinkan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat faktor apa saja yang berhubungan dengan dosis radiasi eksterna yang diterima oleh pekerja radiasi akibat interaksi antara pekerja radiasi dengan pekerjaan dan lingkungan kerjanya. Rancangan penelitian adalah pendekatan cross sectional, untuk melihat hubungan umur, jenis kelamin, pendidikan, pelatihan, masa kerja, pengetahuan dan sikap, peralatan proteksi radiasi, prosedur kerja dan pengawasan serta pajanan radiasi lingkungan daerah kerja dengan dosis radiasi eksterna yang diterima. Sebagai responder digunakan 100 orang pekerja radiasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 100 orang pekerja radiasi ada 10 % yang menerima dosis radiasi lebih besar dari 15 mSv. Jika dibandingkan dengan laporan dari UNSCEAR tahun 2000 (1%) untuk rata-rata penerimaan dosis pekerja radiasi di dunia selama periode 1990-1994, ternyata lebih tinggi, namun bila dibandingkan dengan penerimaan untuk rata-rata dengan jenis pekerjaan (13%), hasil yang diperoleh lebih rendah. Dari hasil pemantauan lingkungan kerja diperoleh pajanan radiasi daerah kerja pada umumnya di bawah 2,5 mR/jam. (yang tertinggi lebih dari 200 mR/jam), tetapi pajanan radiasi yang tinggi ini tidak berlangsung lama. Dengan demikian pajanan radiasi masih tergolong dalam daerah pengendalian sesuai dengan pembagian daerah kerja. Hasil penelitian dengan uji statistik menunjukkan bahwa umur, jenis kelamin, pendidikan, pelatihan, masa kerja, pengetahuan, peralatan proteksi radiasi tidak ada hubungan yang signifikan dengan dosis radiasi eksterna. Sementara sikap, prosedur kerja, pengawasan dan pajanan radiasi lingkungan daerah kerja berhubungan dengan dosis radiasi eksterna. Dari hasil analisis multivariat diperoleh 2 faktor yang saling berhubungan dengan dosis radiasi eksterna. Dari dua faktor tersebut ternyata yang paling berhubungan dengan dosis radiasi eksterna adalah pajanan radiasi daerah kerja kemudian prosedur kerja dengan nilai Odds Ratio masing-masing 89,9086 95% CI : 8,6600-933,4321 dan 14,0036, 95% CI : 1,9476-100,6859. Dengan demikian disarankan kepada instansi untuk mengambil langkah berusaha menurunkan pajanan radiasi lingkungan kerja dan lebih memperhatikan/mengawasi pekerja radiasi dalam melakukan pekerjaan agar mengikuti prosedur kerja yang telah ditetapkan dan pemeriksaan kesehatan bagi pekerja radiasi yang menerima dosis lebih besar dari 15 mSv lebih diperhatikan.

---

Analysis on Factors Related to External Radiation Dose to Radiation Workers at Serpong Nuclear Research Centre, National Nuclear Energy Agency in 2000/2001Nuclear or radiation technology has much been used in various fields of life: agriculture, health, industry etc. Nevertheless, along with its positive advantages, nuclear energy also potentially dangerous to the workers, public and environment, whose using the nuclear energy, whenever the requirements of safety radiation are not well establish.

Serpong Nuclear Research Centre is one of the centres of activities that carries out research and development of nuclear energy. In the implementation of the task, the workers are often in contact with radiation sources and radioactivity materials. The workers will then potentially expose to radiation, externally and internally. This may affect his health so that it is necessary to monitor the radiation dose to the workers and his work environment to avoid the radiation dose that exceeds the dose limit.

This study has purpose to analyze factors that related to the external radiation dose received by the workers or their work environment since there were interaction among workers with his job and his work environment.

The design of the study was a cross sectional approach and to know the relationship of age, sex, education, training, work duration, knowledge, attitude, equipment for radiation protection, work procedures, supervision and radiation exposure to the environment of work area with external radiation dose received. As respondents, 100 radiation workers have been collected.

The result of the study shown that 10% out of 100 radiation workers received radiation dose more than 15 mSv. If compared to 2000 UNSCEAR report (1%) for global averaged dose received by radiation workers dining 1990-1994, it is seen higher. But if compared to average rate received wording to the work classification (13%), the result obtained is lower.

From the result of the monitoring of work area environment, in general its obtained under 2,5 mR/hour, the highest is over 200 mR/hour but not longer. Therefore, it can still be classified as of controlled area.

The result of the study using the statistical test shows that age, sex, education, training, work duration, knowledge, equipment for radiation protection have no significant relationship with external radiation dose. However, attitude, work procedures, supervision and radiation exposure of work area environment have a significant relationship with external radiation dose.

From the multivariate analysis result two factors which were related with external radiation dose. The most related of that factors were radiation exposure of work area, followed by the procedures having the Odds ratio value 89, 9086 95% CI: 8, 6600-933,4321and 14, 0036, 95% Cl : 1,9476-100,6859 respectively.

It is therefore advisable for the institution to take the necessary measures to minimize radiation exposure of work environment and to give more attention to their radiation workers. Establishing work procedures, as well as to provide a more thorough health examination to workers who received radiation dose exceeding 15 mSv."

"Salah satu indikator keberhasilan dari program reformasi birokrasi adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dari sebuah instansi pemerintahan. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk menganalisis program ‘Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik’ pada reformasi birokrasi di Kementerian Pemuda dan Olahraga, aspek-aspek yang harus diperbaiki dan faktor yang harus ditingkatkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen dan literatur yang tersedia dan juga dengan wawancara yang diolah menggunakan metode triangulasi dan member-checking. Hasilnya implementasi program mikro pelayanan publik dalam rangka reformasi birokrasi pada aspek standar pelayanan walaupun Kemenpora sudah memiliki SOP, pedoman, serta standar pelayanan lainnya, hal ini masih terdapat pada unit yang menerbitkan standar tersebut, yang dalam penelitian ini adalah OKP. Pada aspek pelibatan stakeholder, terlihat bahwa Kemenpora memang sudah melibatkan pemangku kepentingan dalam menyusun berbagai kebijakan yang ada. Akan tetapi, sifat nya masih terbatas pada kalangan OKPtertentu saja.

---

One indicator of the success of bureaucratic reform program is improving the quality of public services from a government agency. This study was conducted to analyze the program 'Improving the Quality of Public Services' on bureaucratic reform in the Ministry of Youth and Sports, the aspects that should be corrected and the factors that should be improved. This study used a qualitative approach to conduct an analysis of documents - documents and literature are available and also the interviews are processed using the method of triangulation and memberchecking.

The results of implementation of public services micro program in the context of the bureaucratic reform at the service standard aspects even though the Ministry of Youth and Sports already has a Standard Operating Procedures, guidelines, and other service standards, it is still contained in the unit that publishes those standards which in this study is the youth organization. In the

stakeholder engagement aspect, it appears that the Ministry of Youth and Sports stakeholders are already involved in formulating policies that exist. However, its nature is still limited to the particular youth organizations."

"Membangun profesionalisme aparatur sangat diperlukan terlebih dalam melakukan pelayanan publik. Undang-undang Aparatur Sipil Negara diantaranya mengamanatkan bahwa membangun profesionalisme melalui jabatan fungsional karena dalam jabatan fungsional mensyaratkan keterampilan dan keahlian tertentu atau kompetensi. Diharapkan dengan kompetensi yang ada pada jabatan fungsional akan membawa aparatur kearah profesionalitas. BATAN sebagai salah satu lembaga pemerintahan yang mempunyai kompetensi yang unik yang tidak dipunyai oleh instansi lain yaitu keteknis nukliran sangat membutuhkan kompetensi dalam jabatan fungsional untuk menjawab tantangan dalam RPJMN 2015-2019. Idealnya pengembangan jabatan fungsional baik dari sisi jenis jabatan atau dari sisi formasi jabatan fungsionalnya adalah dengan menggunakan mekanisme analisis jabatan.Penelitian ini menganalisis tentang penerapan analisis jabatan untuk jabatan fungsional di BATAN dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan analisis jabatan di BATAN. Penelitian dilakukaan dengan pendekatan post-positivis dan metode kualitatif eksplanatif dengan mengambil lokus penelitian di BATAN.Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis jabatan untuk jabatan fungsional di BATAN terdapat kekurangan pada pelaksanaannya yaitu pada tahap keempat pengumpulan dan penggalian data. Yang menjadi perhatian adalah bahwa data yang terkumpul kemudian tidak dilakukan verifikasi dan finalisasi hasil olahan. Hal ini didorong oleh faktor-faktor diantaranya bahwa analisis jabatan di BATAN masih dianggap sebagai pekerjaan rutin biasa dan belum mendapatkan perhatian yang serius sehingga tidak didukung dengan anggaran. Hal lainnya adalah karena BATAN sebagai lembaga teknis maka ada kesulitan tersendiri yang dihadapi oleh Tim Pelaksana Analisis Jabatan dalam memahami dan mengerti bahasa-bahasa teknis sehingga tidak bisa mendapatkan data yang rinci mengenai jabatan.

---

Building professionalism of the apparatus is needed especially in the conduct of public services. The State Civilian Apparatus Act mandates that building professionalism through functional positions because in functional positions requires certain skills and skills or competencies. Expected with the existing competence in functional positions will bring apparatus towards professionalism. BATAN as one of government institution having unique competency which is not owned by other institution that is nuclear engineering business really need competence in functional position to answer challenge in RPJMN 2015 2019. Ideally the development of functional positions either from the type of position or from the side of functional position formation is to use the mechanism of position analysis.

This study analyzes the application of job analysis for functional positions in BATAN and the factors that influence the implementation of position analysis in BATAN. The research was conducted with post positivist approach and qualitative explanative method by taking the research locus at BATAN.

The result of the research shows that position analysis for functional position in BATAN there is a deficiency in its implementation that is at fourth stage of collecting and extracting data. The concern is that the collected data is then not verified and finalized the processed results. This is driven by factors such as that position analysis in BATAN is still considered a regular work routine and has not received serious attention so it is not supported by the budget. Another thing is because BATAN as a technical institution there are difficulties faced by the Implementation Team of Job Analysis in understanding and understanding technical languages so that can not get detailed data about the position."

"Reformasi birokrasi di Indonesia menjadi titik balik dari perbaikan sistem birokrasi di Indonesia yang dinilai buruk oleh masyarakat. Hadirnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 27 Tahun 2014 tentang pedoman pembentukkan agen perubahan di instansi pemerintah menjadi kebijakan untuk mendukung percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi pemerintah. Skripsi ini membahas tentang peran change agent dalam tahapan manajemen perubahan reformasi birokrasi di Bappenas. Peneliti menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Lewins (1951) untuk menggambarkan tahapan manajemen perubahan serta peran agen perubahan yang dikemukakan oleh Havelock dan Havelock (1971). Pendekatan penelitian ini adalah penelitian postpositivist dengan jenis penelitian deskriptif, dan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran agen perubahan sudah terpenuhi karena agen perubahan aktif terlibat dari proses unfreeze hingga refreeze. Selain itu, agen perubahan telah memenuhi tiga peran yang dikemukakan oleh Havelock dan Havelock (1971) dari unfreeze hingga refreeze yang terdiri dari peran agen perubahan sebagai katalisator, sebagai pemberi solusi, dan sebagai pihak yang membantu proses perubahan. Selain itu, agen perubahan perlu memiliki atribut – atribut untuk menunjang peranannya dalam melaksanakan perubahan dimana dalam pemilihan agen perubahan di Bappenas memenuhi dua atribut agen perubahan yang dikemukakan Weiss (2003) yaitu skills dan behavior. Kehadiran agen perubahan di Bappenas dinilai membantu proses percepatan reformasi birokrasi di Bappenas dikarenakan agen perubahan menjadi pihak yang menginternalisasikan dan memberikan pengaruh mengenai pentingnya perubahan di unit kerja

---

Bureaucratic reform in Indonesia is a turning point in improving the bureaucratic system in Indonesia which is considered bad by the public. The presence of Regulation of the Minister of State Apparatus Empowerment Number 27 of 2014 concerning guidelines for the formation of agents of change in government agencies has become a policy to support the acceleration of the implementation of bureaucratic reform in government agencies. This thesis discusses the role of change agents in the management stage of change in bureaucratic reform at Bappenas. Researchers used the concept proposed by Lewins (1951) to describe the stages of change management and the role of change agents proposed by Havelock and Havelock (1971). This research approach is postpositivist research with descriptive research type, and primary data collection techniques through interviews. The results showed that the role of change agents has been fulfilled because change agents are actively involved from the unfreeze to refreeze process. In addition, change agents have fulfilled the three roles proposed by Havelock and Havelock (1971) from unfreeze to refreeze, which consist of the role of change agents as catalysts, as solution givers, and as process helper. In addition, change agents need to have attributes to support their role in implementing change, where the selection of change agents at Bappenas fulfills two attributes of change agents as stated by Weiss (2003), namely skills and behavior. The presence of agents of change at Bappenas is considered to be helping the process of accelerating bureaucratic reform at Bappenas because change agents become parties who internalize and give influence on the importance of change in work units"

"Ada 4 (empat) program penguatan akuntabilitas kinerja di Setjen MPR yaitu 1. Memperkuat akuntabilitas kinerja instansi; 2. Membantu pegawai untuk melaksanakan tugas, rencana dan tujuan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran instansi; 3. Melakukan penilaian unit kerja dengan menggunakan instrumen yang berbasis kinerja; dan 4. Melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas LAKIP dan menyampaikannya secara tepat waktu. Hasilnya menunjukkan, bahwa masih perlu peningkatan dalam kualitas program melalui keterlibatan pimpinan dan semua unit kerja dalam penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Setjen MPR Tahun 2015-2019 dan sistem pengelolaan kinerja organisasi berbasis teknologi informasi yang terpadu dan dapat diakses secara berkala oleh semua unit kerja. Selain menganalisis program penguatan akuntabilitas kinerja, tesis ini menggunakan 11 (sebelas) dimensi dari konsep Will Artley (2001) untuk melihat lingkungan akuntabilitas di Setjen MPR. Hasilnya, dari sebelas dimensi, Setjen MPR telah memasukkan 7 (tujuh) dimensi dalam program penguatan akuntabilitas kinerja yaitu Kepemimpinan, Kepercayaan, Transparansi, Kejelasan, Kepemilikan, Konsistensi dan Tindak Lanjut. Masih ada 4 (empat) dimensi yaitu Hubungan Timbal Balik, Persamaan, Keseimbangan dan Konsekuensi yang belum ada. Ke depannya, harus dilakukan penyusunan kebijakan dan program penguatan akuntabilitas kinerja yang memasukkan 11 (sebelas) dimensi dari Will Artley (2001) tersebut, sehingga terbentuk lingkungan akuntabilitas yang lebih baik di Setjen MPR.

---

There are four programs for strengthening performance accountability in The Secretariat General of MPR: 1. Strengthening the organization?s performance accountability; 2. Helping employees plan and work in reaching the organization?s goals; 3. Performance appraisal; and 4. Raising the performance report quality and delivering on time.

The results show that the programs need more involvement of the leader and all departments for making the Road Map of Bureaucratic Reform in The Secretariat General of MPR Year 2015-2019 and in the management of performance accountability based on the integrated and accessible information technology system. Besides an analysis of the programs for strengthening performance accountability, this thesis also uses eleven dimensions from Will Artley (2001) to see the accountability environment in The Secretariat General of MPR.

The result is seven out of eleven dimensions already included in the programs for strengthening performance accountability, which are leadership, trust, transparency, clarity, ownership, consistency and follow-up. There are still four dimensions that are not in the programs, which are, reciprocation, equity, balance and consequences.

In the future, the policy and programs for strengthening performance accountability must include the eleven dimensions from Will Artley (2001) to make a better accountability environment in The Secretariat General of MPR."

"Salah satu kunci kesuksesan dalam manajemen pengetahuan adalah kemampuan proses pengelolaan pengetahuan. Pendekatan contingency view digunakan dalam penelitian ini untuk menentukan proses pengelolaan pengetahuan yang paling tepat diimplementasi oleh BATAN. BATAN yang sedang bersiap mengimplementasi manajemen pengetahuan membutuhkan pandangan dari pihak ketiga dalam memberikan panduan proses pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk diimplementasi oleh BATAN beserta urutan prioritas proses tersebut. Hasil penelitian menunjukkan proses combination yaitu proses pembuatan pengetahuan baru dari data atau informasi tertulis yang sudah ada memiliki prioritas tertinggi. Proses routine yaitu pemanfaatan pengetahuan yang tertanam di dalam prosedur, aturan, dan norma menempati urutan kedua. Kedua proses tersebut merupakan proses yang tepat untuk diimplementasi di BATAN dengan adanya dukungan infrastruktur manajemen pengetahuan yang dimiliki oleh BATAN.

---

One key to have successful knowledge management implementation is knowledge management process capabilities. Contingency view approach is used in this research to determine the right knowledge management process to be implemented by BATAN. BATAN which want to implements knowledge management needs third party perspective in giving guidance about the appropriate knowledge management process and the priority of the process.

The result of this study tells that combination, process which make a new knowledge from existing data or information, have the highest priority. Routines, utilization of knowledge embedded in procedure, rules, and norm, in second place. Both of the processes have the highest priorities to be implemented in BATAN with the support from knowledge management infrastructure that BATAN already have."

"Tulisan ini membahas tentang Strategi SWOT Dalam Pencegahan Relapse Melalui Analisis Peran Keluarga Pada Penyalah Guna Narkoba Di UPT Terapi Dan Rehabilitasi BNN. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan fakta bahwa tingkat peran keluarga dalam pencegahan relapse pada penyalah guna narkoba di UPT Terapi dan Rehabilitasi BNN tergolong rendah hal ini hal ini dikarenakan peran keluarga dalam memberikan dukungan kepada residen belum optimal. Berdasarkan dari Analasisi SWOT Strategi yang dapat dilakukan oleh BNN adalah Optimalisasi pemberdayaan edukasi keluarga mengenai akan pentingnya peran keluarga untuk menjaga sistem keluarga dalam mendukung pemulihan residen yang berkesinambungan dan peningkatan fasilitas pendukung system pelayanan dan program sebagai strategi dalam mencegah terjadinya relapse pada penyalah guna narkoba. Kendala-kendala pada peran keluarga dalam pencegahan relapse adalah : 1. Persepsi dan pola pikir keluarga terhadap penyalah guna narkoba masih negative; 2. Masih rendahnya nilai-nilai keagaman dalam keluarga; 3. Keluarga sebagai kelompok dukungan masih memiliki jarak terhadap residen; 4. Keluarga sebagai kelompok dukungan belum memberikan perhatian secara maksimal; 5. Interaksi keluarga dimana struktur didalam keluarga tidak memainkan peran dan fungsi masing-masing anggota keluarga; 6. Keseimbangan didalam keluarga tidak normal; 7. Batas-batas didalam keluarga tidak lagi dijalankan; 8. Ketidakjelasan Keluarga menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan perannya; 9. Adanya ketidakjelasan visi dan misi didalam keluarga; 10. Peran aktif keluarga dalam mengikuti FSG masih rendah; 11. Fasilitas ruang kunjung keluarga yang dapat menjaga privasi antara keluarga dengan residen belum optimal; 12. Waktu visit yang ditetapkan oleh lembaga tidak berdasarkan kebutuhan keluarga, sehingga kelompok dukungan kurang maksimal.

---

This thesis discusses about Strategic SWOT Analysis Through in Relapse Prevention Family Role of Drug Abusers of UPT Therapy and Rehabilitation of National Narcotics Agency. The method used in this research is a quantitative approach. Based on the results of the study found that the level of the role of families in preventing relapse in drug abusers at UPT Therapy and Rehabilitation of National Narcotics Agency is low. Caused the role of the family in providing support to resident is not optimal.

Based on the analysis of SWOT strategies that can be done by National Narcotics Agency (BNN) is the family education regarding optimization of empowerment of the important role of family to keep the family system in support of a sustainable recovery and improvement resident facilities and program support services system as a strategy to prevent relapse in drug abusers.

There are some impacts on the role of families in preventing relapse, they are: 1. Family perception and mindset of the drug abusers still negative; 2. Religious value in the family is still low; 3. Family as a support group still have a distance to the resident; 4. Support the family as a group have not been paying attention to the maximum; 5. Family interaction in families where the structure does not play a role and function of each member of the family; 6. Balance within the family is not optimal; 7. Boundaries no longer run in the family; 8. Family vagueness in carrying out his duties in accordance with the role; 9. Any lack of clarity in the vision and mission of the family; 10. Active role in following Family Support Group activity is still low; 11. Facility of visit’s family that can maintain privacy between families with resident is not optimal;12. Visit’s time defined by the institution is not based on the needs of the family, so the support group less than the maximum."