Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penggunaan lahan untuk tambang batubara dengan sistem tambang terbuka menimbulkan perubahan bentang alam yang berdampak pada lingkungan alam dan manusia (masyarakat di sekitar tambang). Tambang batubara mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di sekitarnya terutama pada komponen pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Melalui metode penambangan yang ramah lingkungan dampak negatif yang timbul dapat diminimalkan dan dampak positif dapat dikembangkan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan tambang batubara memberikan dampak positif bagi pendapatan dan pendidikan masyarakat, sedangkan untuk kesehatan masyarakat keberadaan tambang batubara membawa dampak negatif kepada kesehatan mereka. Oleh karena itu peran aktif perusahaan untuk menanggulangi permasalahan yang timbul harus menjadi prioritas demi keberlanjutan industri tambang batubara.

---

Coal mining by open pit system poses landscape changes impacting on the natural environment and human (people around the mine). Coal mining affects the wellbeing of the surrounding community, especially on the components of income, health, and education. Through environmental friendly methods of mining negative impacts can be minimized and positive impacts can be developed.

The results of this study indicate that coal mining activities have a positive impact to revenue and public education, and for public health the presence of coal mines have negative impacts on their health. Therefore the company's active role to address the problems that arise should be a priority for the sustainability of the coal mining industry."

"ABSTRAKAir hujan merupakan salah satu masalah terpenting dalam penambangan terbuka karena pengelolaan air hujan yang buruk akan menyebabkan genangan pada kawasan tambang sehingga mengganggu proses penambangan. Tambang PT Antang Gunung Merantus (PT AGM) adalah tambang batubara yang berlokasi di Desa Ida Manggala, Hulu Sungai Selatan, sekitar 125 KM dari Banjarmasin di Kalimantan Selatan. Tambang ini memiliki permasalahan dalam sistem pengelolaan air hujan yang menyebabkan genangan di beberapa titik sehingga hutan sekitar kawasan tambang tergenang oleh air. Penelitian bertujuan untuk mengusulkan rencana sistem drainase pada tambang PT.AGM. Pembagian DTA pada tambang dilakukan menggunakan ArcGIS. Selanjutnya, profil DTA akan digunakan sebagai input model hidrologi HEC-HMS untuk mendapatkan debit rencana yang akan digunakan dalam analisis kapasitas pompa, dan dimensi saluran. Hasil dari penelitian ini didapat bahwa DTA pada lokasi studi dapat dibagi menjadi 10 sub-DTA dengan 8 Pond dan 10 Reach. Debit rencana pada periode ulang 5 tahun, 10 tahun, dan 25 tahun berturut-turut adalah 27,8 m3/s, 31,4 m3/s, dan 35,5 m3/s dan kapasitas pompa yang dibutuhkan untuk mengeluarkan air pada pond 7 dan Pond 8 adalah 5 m3/s.

---

ABSTRACT

Rainwater is one of the most important problems in open pit mining because poor management of rainwater will cause inundation into pit that will disrupt the mining process. PT Antang Gunung Merantus mine (PT AGM) is a coal mine located at Ida Manggala Village, Hulu Sungai Selatan, about 125 KM from Banjarmasin in South Kalimantan. This mine has a problem in the rainwater management system that causes inundation at several points so that inunndate forest around mine area. The objective of this paper is to propose stormwater management plan at PT.Antang Gunung Meratus. Catchment Area is analysis is used ArcGIS. Pit catchment properties that will be used as input for hydrological model HMS to calculate discharge for analysis pump capacity and channel dimension. The results of this study found that the DTA at the study location can be divided into 10 sub-DTA with 8 Ponds and 10 Reaches. The discharge in the return period of 5 years, 10 years, and 25 years is 27.8 cfs, 31.4 cfs and 35.5 cfs the pump capacity needed to discharge water at pond 7 and Pond 8 is 5 cfs."

"Kenaikan harga batubara dunia yang mencapai USD 100,69/ton, mempengaruhi pendapatan negara dan peningkatan produksi batubara di Indonesia. Di sisi lain, kegiatan penambangan batu bara menyebabkan sejumlah konflik sosial dan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM) terkait peran Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pengusaha dan masyarakat di sekitar tambang, biaya PPM, serta aspek yang paling berpengaruh untuk keberlanjutan. Metode yang digunakan adalah wawancara mendalam, analisis regresi dan korelasi, dan Analytical Hierarchy Process (AHP).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan melakukan pelaksanaan pengembangan masyarakat dengan melibatkan masyarakat dan pemerintah (pusat dan daerah). Hasil statistik regresi menunjukkan hubungan antara variabel bersifat positif dan kuat (R= 0,82 dan R²=67%), dengan rumus persamaan biaya pengembangan masyarakat = 979.296.927,41 + 858,95 (Produksi Batubara), untuk tingkat produksi batubara diatas 1.000.000 ton. Jumlah produksi batubara berpangaruh pada variabel biaya PPM yang artinya jika produksi batubara meningkat, maka pelaksanaan kegiatan dan biaya PPM bertambah. Alternatif implementasi kegiatan PPM yang tepat untuk kemandirian ekonomi dan pembangunan berkelanjutan adalah perkebunan dan peternakan terintegrasi dengan bobot 0,57.

---

Along with the significant increase of world coal price reaching USD 100.69/ton, it can be affects the increase of coal production in Indonesia and state revenues. On the other hand, coal mining activities cause a number of social and environmental conflicts. On the other hand, coal mining activities cause a number of social and environmental conflicts. This study examines the implementation of community development and empowerment (PPM) programs related to the role of the Central Government, Regional Governments, Entrepreneurs and communities around the mine, and the cost of PPM, as well as the most influential aspects for sustainability.

Results of interviews and primary data analysis, implementation of Community Development carried out by the Company involving the community and the government (central and regional). The regression statistical results show the relationship between variables (R² = 67%), and also the Community Development Cost Equation formula = 979,296,927.41 + 858.95 (Coal Production). Coal Production and Production Costs have a positive effect on the Community Development Cost variable, which means that if coal production increases, the cost of PPM will increase. The alternative program for PPM activities that can be chosen for economic independence and sustainable development is integrated plantation and livestock activities with a weight of 0.57."

"Kegiatan pertambangan merupakan industri yang padat modal dan padat risiko keselamatan dan kesehatan kerja (K3), yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, pengangkutan dan pencucian serta pascatambang, yang pada umumnya dilaksanakan di area yang terpencil (remote area), oleh karena itu kegiatan pertambangan sangat rentan terhadap risiko K3 terutama kecelakaan tambang. Tujuan penelitian ini melakukan kajian analisis gap Human Factors dengan metode HFACS dan Interaksi antar faktor yang berkontribusi terhadap kejadian Kecelakaan Tambang Berakibat Fatal pada tahun 2022. Metode Human Factors Analysis and Classification System (HFACS) dikembangkan oleh Wiegmann dan Shapell pada tahun 2003 yang didasarkan pada model swiss cheese, pada penelitian ini akan secara lebih mendalam mengungkap bahwa faktor kontribusi manusia yang tidak muncul secara tiba-tiba atau akibat pelanggaran individual pekerja namun ada kontribusi dari kegagalan pengelolaan organisasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain case study terhadap laporan Berita Acara hasil investigasi Kecelakaan Tambang berakibat 8 perusahaan pertambangan mineral dan batubara pada tahun selama periode bulan Januari sampai dengan Desember 2022. Hasil dari penelitian ini terdapat 43 penyebab dari sisi human factors, dengan distribusi terdiri atas skill-based error sebesar 2%, decision error sebesar 14%, perceptual error 2%, exceptional violation 0%, lingkungan fisik 5%, lingkungan teknis 9%, kondisi operator 7%, keterbatasan fisik/mental 0%, kegagalan pengelolaan pekerja 7%, kesiapan personil 2%, supervisi yang tidak memadai 16%, operasi yang tidak sesuai rencana 5%, gagal memperbaiki masalah 0%, pelanggaran kepemimpinan 2% dan proses organisasi sebesar 9%.

---

Mining activities are a capital-intensive and occupational safety and health (K3) risk-intensive industry, which includes the stages of general investigation, exploration, feasibility studies, construction, mining, processing and/or refining, transportation and washing and post-mining activities, which are generally carried out in remote areas, therefore mining activities are very vulnerable to K3 risks, especially mining accidents. The aim of this research is to study the Human Factors gap analysis using the HFACS method and the interactions between factors that contribute to fatal mining accidents in 2022. The Human Factors Analysis and Classification System (HFACS) method was developed by Wiegmann and Shapell in 2003 which is based on the model swiss cheese, this research will reveal in more depth that the human contribution factor does not appear suddenly or as a result of individual workers' violations but there is a contribution from failure in organizational management. This research uses a qualitative method with a case study design on the Minutes of Mining Accident Investigation Reports affecting 8 mineral and coal mining companies in the period January to December 2022. The results of this research are 43 causes from the human factors side, with a distribution consisting of on skill-based error of 2%, decision error of 14%, perceptual error of 2%, exceptional violation 0%, physical environment 5%, technical environment 9%, operator condition 7%, physical/mental limitations 0%, worker management failure 7%, personnel readiness 2%, inadequate supervision 16%, operations not according to plan 5%, failure to fix problems 0%, leadership violations 2% and organizational processes 9%."

"Penurunan harga batubara dunia mempengaruhi penurunan harga batubara Indonesia. Hal tersebut meningkatkan persaingan yang terjadi di industri kontraktor pertambangan batubara. PT Saptaindra Sejati, merupakan salah satu kontraktor tambang bataubara yang ada di Indonesia, berupaya untuk meningkatkan daya saing. Kinerja operasional merupakan salah satu hal yang dapat ditingkatkan sehingga kegiatan operasional penambangan batubara dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Mengacu pada penelitian Anh et al. (2012), Iriani dan Hadiputra (2010) dan Psomas et al. (2012), ISO 9001:2008 merupakan sistem manajemen mutu yang memiliki pengaruh positif terhadap kinerja operasional suatu perusahaan, dan PT Saptaindra Sejati telah menerapkan ISO 9001:2008 sejak tahun 2011. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji pengaruh implementasi ISO 9001:2008 terhadap kinerja operasional penambangan PT Saptaindra Sejati, dengan metode survei kuesioner yang diberikan kepada level jabatan department head dan section head di departemen engineering, production dan plant. Pengolahan data survei kuesioner dengan menggunakan SPSS versi 22 menunjukan bahwa terdapat pengaruh positif antara penerapan ISO 9002:2008, melalui kedelapan prinsipnya, dengan kinerja operasional penambangan batubara. Namun dari delapan prinsip tersebut, prinsip keterlibatan karyawan masih belum optimal dilaksanakan. Oleh karna itu perlu dilakukan penilaian kuantitatif keterlibatan karyawan dalam aktifitas manajemen mutu."

"Skripsi ini membahas mengenai pertambangan batubara di Kutai, Kalimantan Timur dan dampak yang ditimbulkan dalam aspek sosial dan ekonomi pada tahun 1860 - 1926. Ketika Pemerintah Hindia Belanda datang ke Kutai dan melakukan perjanjian-perjanjian dan konsesi dengan Kesultanan Kutai, maka pada saat itu Pemerintah Hindia Belanda berhak menguasai sebagian wilayah di Kutai. Dengan begitu, Pemerintah Hindia Belanda langsung menginstrusikan para ahli geologinya untuk melakukan pencarian tanah yang memiliki kandungan lapisan batubara, dan ketemulah lapisan batubara di Bukit Pelarang. Pertambangan batubara di Kutai dimulai ketika tahun 1860, Pemerintah Hindia Belanda langsung memulai melakukan eksploitasi batubara dan menghasilkan jumlah produksi batubara yang cukup memuaskan, namun, pada tahun 1872, Pemerintah Hindia Belanda menutup pertambangan tersebut dikarenakan jumlah hasil produksi yang terus menurun dan tentu merugikan. Pada tahun 1888, masuklah Perusahaan modal asing yang bernama Oost Borneo Maatschappij untuk meneruskan pertambangan batubara di Kutai.Hasil yang didapat pun cukup memuaskan dan puncak jumlah produksi terbanyak diraih pada tahun 1926 hal ini dikarenakan OBM melakukan penambahan pekerja kuli di pertambangan. Dengan adanya pertambangan batubara di Kutai, tentu akan menimbulkan dampak sosial dan ekonomi terhadap sekitar. Seperti peningkatan pertumbuhan penduduk, perubahan mata pencaharian masyarakat sekitar, dan pembuatan sarana prasarana dan fasilitas umum, serta dampak untuk Kesultanan Kutai yang mendapat royalti dari pertambangan batubara di Kutai.

---

This undergraduate thesis discusses about coal mining in Kutai, East Kalimantan and the impact on social and economic aspects in 1860 - 1926. When the Dutch East Indies government came to Kutai, to negotiate agreements and concessions in Kutai, then at that time the Dutch is entitled to retain some regions in Kutai. By doing so, the Dutch immediately instruct geological experts to conduct a search of land to own the content coal seam, and it was found in Bukit Pelarang. Kutai coal mining began in 1860, the Dutch immediately started to exploit coal and produce a number of production was satisfactory. However, in 1872, the Dutch closed the mine because of the amount of production continues to decline and is certainly detrimental. In 1888, the Company entered the foreign capital called Oost Borneo Maatschappij to continue mining coal in Kutai.The result was quite satisfactory and the peak of the highest production amount achieved in 1926, this is due to the addition of OBM doing porters mining. With the mining of coal in Kutai, would have caused social and economic impact on the surrounding, such as increased population growth, changes in the livelihoods of surrounding communities, the manufacture of infrastructure and public facilities, and the impact of Kutai who received royalties from coal mining in Kutai."

"ABSTRAKPenerapan manajemen risiko di banyak perusahaan tambang belum banyak menititikberatkan kepada efektivitas pengendalian melainkan terbatas kepada biaya serta ada atau tidaknya kecelakaan. Perubahan pola pikir manajemen risiko keselamatan dari reaktif menjadi proaktif dapat dilakukan dengan menggunakan manajemen pengendalian risiko kritikal. Persepsi akan risiko yang berbeda-beda, terutama pada penentuan pengendalian, dapat diselaraskan dengan proses manajemen pengendalian yang terstruktur sehingga efektivitas pengendalian dapat dinilai secara lebih obyektif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kefektifan pengendalian kritikal yang diterapkan oleh PT X serta peran penerapan proses pengelolaan pengendalian kritikal dalam pencapaian peningkatan kinerja keselamatan perusahaan. Metodologi yang digunakan untuk mencapai tujuan ini adalah dengan metode kualitatif di mana data yang digunakan adalah data primer berupa data wawancara dan focus group discussion dengan manajemen PT X dan staff yang bekerja dalam waktu tertentu serta data sekunder berupa data penerapan proses pengelolaan pengendalian dan data statistik kecelakaan kerja PT X.Hasil penelitian menunjukan bahwa manajemen pengendalian risiko kritikal berperan penting dalam peningkatan kinerja keselamatan perusahaan. Perusahaan diharapkan dapat meningkatkan penerapan manajemen risiko dengan memberikan secara berkelanjutan pelatihan kepada karyawan dan mitra kerja tentang proses pengendalian kritikal, menetapkan tujuan, sasaran dan program secara spesifik mengacu kepada hasil penilaian keefektifan pengendalian dan menyusun sistem audit yang bertujuan khusus untuk meninjau dan menetapkan standar, mengidentifikasi isu-isu dan peluang yang ada pada proses pengendalian kritikal dan meningkatkan kinerja positif komponen-komponen yang terdapat dalam sistem manajemen keselamatan perusahaan.

---

ABSTRACT

The implementation of risk management in many mining companies has not focused much on the effectiveness of controls but is limited to costs and the presence or absence of accidents. The change of mindset in safety risk management from reactive to proactive can be done by using critical control management. Perceptions of different risks, particularly in the determination of controls, can be aligned with a structured control management process so that control effectiveness can be judged objectively. The purpose of this research is to know the effectiveness of critical controls applied by PT X as well as the role of application of the process of controlling critical in achieving the improvement of company safety performance. The methodology used to achieve this goal is by qualitative method, using interview and focus group discussion as primary data and company's documents on the application of control management processes including accident statistics as the secondary data. The results of the study shows that the management of critical control plays an important role in improving the company's safety performance. The Company is expected to improve the implementation of risk management by continuously providing training to employees and business partners on the critical control process, setting specific objectives, targets and programs referring to the results of the assessment of the effectiveness of the controls and setting up an audit system with the specific objective of reviewing and defining standards, issues and opportunities that exist in the process of critical control and improve the positive performance of the components contained in the company's safety management system."

"Pemerintah Indonesia mengeluarkan undang-undang Pertambangan yang baru No.4 tahun 2009, Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) di tanggal 12 Januari 2009. Undang-undang yang baru tersebut untuk mengganti Undang-undang Pertambangan No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan yang dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan praktek Pertambangan di dalam negeri dan luar negeri. Pasal 169 dari UU Minerba yang baru, menyebutkan bahwa semua Kontrak Karya Pertambangan Batubara (PKP2B) harus mengikuti perubahan regulasi pertambangan yang baru dalam waktu satu tahun semenjak UU Minerba yang baru diundangkan. Mengacu kepada pasal tersebut, Pemerintah selanjutnya meminta negosisasi ulang PKP2B sehingga ketentuan-ketentuan dalam UU Minerba yang baru diakomodasi kedalam semua PKP2B. Setelah memerlukan waktu bertahun-tahun dalam proses negoisasi ulang PKP2B, Pemerintah Indonesia berhasil menerapkan amandement tersebut terhadapa semua PKP2B yang ada mulai 1 Januari 2018. Terdapat 6 isu strategis yang timbul selama proses negosiasi ulang tersebut, yaitu pertama, lisensi operasi tambang batubara yang berkaitan dengan keberlangsungan usaha pertambanganan batubara setelah konsensi PKP2B berakhir; kedua, kewajiban untuk pemrosesan barang tambang didalam negeri; ketiga, kewajiban untuk melakukan pembelian dalam negeri untuk material dan jasa; keempat, kewajiban divestasi yang sesuai dengan jumlah tahun operasi; kelima, luasan area konsesi mengikuti UU Minerba yang baru; keenam, penerimaan Negara dimana UU Minerba yang baru menyatakan PKP2B harus mengikuti peraturan Pajak yang sedang berlaku dengan segala konsekwensinya. Studi ini melakukan pengujian untuk melihat bilamana amandemen kontrak karya memiliki pengaruh yang merugikan terhadap performa Keuangan perusahaan-perusahan tambang barubara. Studi ini membanding performa Keuangan perusahaan-perusahaan tersebut untuk periode 3 tahun sebelum dan 2 tahun setelah amendmen tersebut diberlakukan. Mengambil sampel Perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa effek Jakarta untuk dianalisa performa keuangannya selama 5 tahun terakhir dari 2015 hingga 2019. Kesimpulan dari studi ini menunjukkan bagaimana perusahaan-perusahaan tambang batubara merespon atas perubahan kebijakan Pemerintah tersebut dan selanjutnya memberikan saran kepada Pemerintah dalam melakukan perubahan kebijakan.

---

Government Indonesia issued new mining law No. 4 tahun 2009, Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) on 12 January 2009. This new mining law is to overrule Undang-undang Pertambangan No. 11 Year 1967 about Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan which was considered no longer compatible with development of mining practices both domestic and international. Article 169 of new UU Minerba, cites that any existing Coal Contract of Work (CCoW) has to follow the new mining regulation within one year after UU Minerba issuance date. By referring to the article Government then called out for CCoW renegotiation so clauses in new UU Minerba accommodated into all CCoW. After taking several years in CCoW renegotiation, Government Indonesia has managed to impose the amendment to all CCoW by 1 January 2018. There are six strategic issues called out during the renegotiation consist of 1st. mining operation license which dealing with business continuity after CCoW period expired, 2nd. Domestic processing obligation to where Coal mining company has to establish coal processing in country, 3rd. Domestic purchase obligation for material and services, 4th. Percentage divestment obligation to fulfil according years of operation, 5th. Size of area concession where coal mining company only allow much lesser area concession for mining operation, 6th. State revenue under new UU Minerba required to follow prevailing tax law and its consequences. This study is to examine whether the amendment has significant unfavourable impact toward coal mining companies’ performance. The study compares their financial performance for the period of 3 years before and 2 years after coal contract of work applied. Taking sample from coal mining companies listed in Jakarta stock exchange to analysis financial performance for the period from 2015 to 2019. The finding from this study shows how coal industry responding the change in government regulation and further provides suggestion to Government in changing regulation. "