Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan stakeholder dan karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan lewat penilaian menggunakan GRI G3.1 Guidelines pada perusahaan yang terdaftar di indeks SRI-KEHATI yang dirilis oleh Bursa Efek Indonesia tahun 2009 s/d tahun 2012. Terdapat 44 observasi (11 perusahaan sampel per tahun) yang digunakan dalam penelitian ini yang berdasarkan metode purposive sampling. Hasil uji statistik dengan metode Fixed Effect menunjukan bahwa kepemilikan pemegang saham mayoritas, ukuran perusahaan, dan profitabilitas perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap GRI G3.1 Guidelines Scoring. Komponen lainnya, yakni kepemilikan pemerintah, kekuatan kreditur, reputasi auditor, dan jenis industri tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan.

---

ABSTRACT

The objective of this study is to analyze the impact of stakeholders power and corporate characteristic towards social and environmental disclosure by scoring method using GRI G3.1 Guidelines of firms listed in SRI-KEHATI index released by Indonesia Stock Exchange from 2009 to 2012. There are 44 observations (11 sample companies per year) used in this study based on purposive sampling method. Statistical test, based on Fixed Effect method, shows that shareholders power, firm size, and profitability are positively related to GRI G3.1 Guidelines Scoring. Other components such as government power, creditor power, audit quality, and industry type have no significant effect on social and environmental disclosure.

"

"[Tesis ini membahas mengenai program kemitraan sawit PTPN VII bersama dengan petani mitra sebagai bentuk dari Community Development. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif disesuaikan dengan kompleksitas permasalahannya. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses pengorganisasian yang dilakukan merupakan satu kesatuan sistem yang saling keterkaitan. Tahapanpelaksanaan program ini dipetakan menjadi tiga yakni, empowerment sebagai pondasi dari program kemitraan, partnership sebagai tahapan dimana needs assesment dilakukan oleh masing-masing stakeholders serta, pengorganisasian sebagai bentuk pembagian tugas dan fungsi masing-masing stakeholders berdasarkan hasil dari needs assesment yang dilakukan sebelumnya. Tahapan ini yang menjadikan dasar bahwa program kemitraan sawit yang dilakukan oleh PTPN VII berlandaskan konsep community development. Stagnasi dalam pelaksanaan kegiatan ini didasarkan pada hilangnya fungsi pemerintah dalam pelaksanaan program. Kondisi ini dilatarbelakangi dengan pindahnya pusat administrasi Kabupaten Lampung Tengah dari Metro (kini menjadi Kotamadya Metro) ke Gunungsugih. Berangkat dari kondisi ini, dalampelaksanaan program lanjutan nantinya dibutuhkan peran pemerintah daerah sebagai regulator dalam hal memberikan jaminan keterlibatan sebagai bentuk payung hukum dari pelaksanaan program-program sejenis. Kondisi ini yang kemudian menunjukan pentingnya peran dan keterlibatan secara utuh dari masingmasing stakeholder. Pada akhir studi ini, tedapat disain program kemitraan yang berbasiskan pada community development sebagai bentuk konstribusi yang merupakan hasil dari pemahaman terhadap konteks yang diteliti sebelumnya;The focus of this study is about to discuss that partnership program wich iswoven by PTPN VII with “petani mitra” as a form of a partnership based on Community Development. This research take a qualitative approach based on the complexity of the problems that existing. The results of this research is showed that the process of organizing is an unity of interrelated system. The program is mapped into three stages, empowerment as the foundation of the partnership program. Empowerment with is PTPN VII and Disbun done is one of the form ofcommunity development. Partnership as a stage where the needs assessment will be defined by stakeholders. At the first stage of the partnership is based on three basic fundamental that is, equality, Transparency and Mutual-benefit. Organizing as a form of distribution on tasks and functions from stakeholders is based on the need’s assessment earlier. This program will have a stagnation moment becouse of district goverment lost their function. Based on this condition, the partnership program as a form of CD is just a systemic activity. Becouse of the necessary of role and involvement from each stakeholder, so it’s need to run the fit and propper test in this kind ofprogram. At the end of this research, as a constribution there is a sistematic design of the partnership program based on community development, as the result of an understanding abut this studied context., The focus of this study is about to discuss that partnership program wich iswoven by PTPN VII with “petani mitra” as a form of a partnership based onCommunity Development. This research take a qualitative approach based on thecomplexity of the problems that existing. The results of this research is showedthat the process of organizing is an unity of interrelated system. The program ismapped into three stages, empowerment as the foundation of the partnershipprogram. Empowerment with is PTPN VII and Disbun done is one of the form ofcommunity development. Partnership as a stage where the needs assessment willbe defined by stakeholders. At the first stage of the partnership is based on threebasic fundamental that is, equality, Transparency and Mutual-benefit. Organizingas a form of distribution on tasks and functions from stakeholders is based on theneed’s assessment earlier.This program will have a stagnation moment becouse of district govermentlost their function. Based on this condition, the partnership program as a form ofCD is just a systemic activity. Becouse of the necessary of role and involvementfrom each stakeholder, so it’s need to run the fit and propper test in this kind ofprogram. At the end of this research, as a constribution there is a sistematic designof the partnership program based on community development, as the result of anunderstanding abut this studied context.]"

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan pada risk appetite dan stakeholder pada pemangku kepentingan utama di Perguruan Tinggi akibat dampak dari COVID-19. Penelitian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan penelitian yaitu bagaimana perubahan risk appetite dan stakeholder engagement pada pemangku kepentingan utama setelah dampak pandemi COVID-19 dan bagaimana dampak perubahan risk appetite dan stakeholder engagement dalam kampus berkelanjutan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada Universitas X. Data yang digunakan adalah data primer yaitu hasil wawancara dan observasi dan data sekunder yaitu dokumen berupa peraturan dan laporan dari Universitas X. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perubahan pada risk appetite dan stakeholder engagement di Universitas X atas dampak dari COVID-19. Perubahan tersebut berkaitan dengan aspek kesehatan dan lingkungan, pelaksanaan pendidikan, dan sosial serta memberikan dampak pada pelaksanaan kampus berkelanjutan di Universitas X.

---

The purpose of this study was to determine changes in risk appetite and stakeholders in primary stakeholders in Higher Education due to the impact of COVID-19. This research is to answer research questions, namely how changes in risk appetite and stakeholder engagement to primary stakeholders after the impact of the COVID-19 pandemic and how is the impact of changes in risk appetite and stakeholder engagement on sustainable campuses. This research is qualitative research with a case study approach at University X. This study uses primary data which is the result of interviews and observations and secondary data from regulations as well as reports and documents from University X which are related to the research. The results of this study indicate a change in risk appetite and stakeholder engagement at University X related to health and environmental aspects, education implementation, and social aspects and have had an impact on the implementation of a sustainable campus at University X

"

"Tulisan ini membahas tantangan politik partisipasi pemangku kepentingan dalam penyelesaian masalah kebakaran di Kecamatan Tambora Tahun 2015-2022, dengan fokus pada peran pemangku kepentingan di tingkat lokal, baik Pemerintah Kota Jakarta Barat, Pemadam Kebakaran Sektor III Tambora, unsur Kecamatan Tambora, Anggota DPRD Daerah Pemilihan (Dapil) 9 Jakarta Barat, maupun partisipasi masyarakat. Peran pemangku kepentingan tersebut diperlukan untuk menemukan solusi terbaik dalam penyelesaian kebakaran di perkotaan. Dalam penelitian Sutanti (2020), tingginya angka kebakaran di Kecamatan Tambora dikarenakan rendahnya kesadaran masyarakat dalam memperhatikan sumber-sumber pemicu kebakaran sebagai dampak kerentanan sosial dan ekonomi. Kemudian juga diperparah dengan kurangnya langkah konkret dari elite politik serta lemahnya kolaborasi dan koordinasi yang efektif antar pemangku kepentingan dalam penyelesaian masalah kebakaran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berdasarkan wawancara mendalam dan studi pustaka. Untuk menganalisis permasalahan penelitian, digunakan teori Good Urban Governance yang menyatakan pentingnya pemerintah kota dan berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam mengelola perkotaan secara efisien, adil, dan berkelanjutan. Teori ini akan menjelaskan sisi implementasi program/kebijakan pemerintah kota untuk mengatasi kebakaran. Konsep Participatory Governance digunakan untuk melihat partisipasi seluruh pemangku kepentingan atas penyelesaian isu kebakaran di Kecamatan Tambora. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa sisi efektivitas program/kebijakan yang dilaksanakan pemerintah kota tidak berpengaruh secara signifikan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga masih terdapat kelalaian yang mengakibatkan terjadinya kebakaran secara terus-menerus. Padahal dalam good urban governance, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar terwujudnya tata kelola yang baik. Sementara sisi interaksi dan koordinasi para aktor tata kelola kota memperlihatkan bahwa adanya ketidaksesuaian dalam memadukan kepentingan publik dan pribadi dalam permasalahan kebakaran di Kecamatan Tambora. Hal ini yang menjadi alasan belum terselesaikannya permasalahan kebakaran di Kecamatan Tambora hingga saat ini.

---

This article discusses the political challenges of stakeholders participation in resolving fire issues in Tambora District in 2015-2022, focusing on the role of stakeholders at the local level, both the West Jakarta City Government, the Firefighters of Tambora Sector III, elements of Tambora District, DPRD of West Jakarta Constituency 9, and participation of the community, including convection entrepreneurs. The role of such stakeholders is needed to find the best solution in urban fire resolution. In Sutanti's (2020) research, the high number of fires in Tambora District is due to the low public awareness in paying attention to the sources of fire triggers as a result of social and economic vulnerability. Then it was also exacerbated by the lack of concrete steps from the political elite as well as the weak collaboration and effective coordination between stakeholders in solving fire problems. This research uses qualitative methods with data collection techniques based on in-depth interviews and literature studies. To analyze research problems, the Good Urban Governance theory is used which states the importance of city governments and various other stakeholders in managing urban areas efficiently, fairly, and sustainably. This theory will explain the implementation side of the city government's program/policy to overcome fires. The concept of Participatory Governance is used to see the relationship between all stakeholders and the resolution of fire issues in Tambora District. The findings of this study show that the effectiveness of the programs/policies implemented by the city government does not have a significant effect in increasing public awareness so there are still negligence that results in continuous fires. Whereas in good urban governance, community participation is needed for the realization of good governance. Meanwhile, the interaction and coordination side of city governance actors shows that there is a discrepancy in combining public and private interests in fire problems in Tambora District. This is the reason why the fire problem in Tambora District has not been resolved until now."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik keberlanjutan dan melakukan perancangan stakeholder engagement pada PT. ABC sebagai salah satu tahapan dalam penyusunan laporan keberlanjutan. PT. ABC adalah sebuah perusahaan pertambangan emas yang status kepemilikannya adalah oleh perusahaan pertambangan besar Australia sebesar 75% dan BUMN Indonesia sebesar 25%, beroperasi di daerah timur Indonesia. PT. ABC belum membuat laporan keberlanjutannya sendiri, padahal kedua perusahaan induknya telah membuat laporan keberlanjutan yang sangat baik. Metode penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pimpinan dan personil PT. ABC. Perancangan stakeholder engagement dilakukan berdasarkan project stakeholder engagement dari A Guide to Project Management Body of Knowledge 6th edition (PMBOK 6th edition), mencakup tahapan pengidentifikasian, perencanaan, pengelolaan, dan pemantauan keterlibatan pemangku kepentingan. Dengan melakukan proses stakeholder engagement, perusahaan dapat memetakan para pemangku kepentingannya dan melakukan perubahan atau penyesuaian strategi perusahaan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan dari para pemangku kepentingan, khususnya yang berkaitan dengan keberlanjutan perusahaan. Hasil dari penelitian ini adalah rancangan stakeholder engagement yang dapat digunakan untuk menyusun laporan keberlanjutan untuk meningkatkan transparansi perusahaan terhadap para pemangku kepentingannya.

---

ABSTRACTThis research aims to analyze sustainability practice and to conduct stakeholder engagement at PT. ABC as one of the stages in the preparation of sustainability report. PT. ABC is a gold mining company whose ownership status is by Australia's largest mining company of 75% and Indonesia's state-owned enterprise of 25%, operating in eastern Indonesia. PT. ABC itself has not made its own sustainability report, but both of its parent companies have made excellent sustainability reports. The research method was conducted through library research and interview with PT. ABC. The stakeholder engagement design is done based on the project stakeholder engagement of the A Guide to Project Management Body of Knowledge 6th edition (PMBOK 6th edition), including the stage of identification, plan, manage, and monitor stakeholder involvement. By doing stakeholder engagement process, company can mapping their stakeholders and make changes or adjustments needed to meet the needs and expectations of stakeholders, particularly those related to corporate sustainability. The result of this study is the stakeholder engagement that can be used to preparing sustainability report to enhance corporate transparency towards its stakeholders."

"Strategi komunikasi merupakan suatu bentuk upaya organisasi non profit khususnya LSM dalam membina hubungan dengan stakeholder dalam membangun kepercayaan. Bentuk strategi komunikasi yang dilakukan setiap organisasi non profit khususnya LSM berbeda-beda. Masing-masing LSM memiliki cara tersendiri dalam menyusun strategi komunikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam penerapan strategi komunikasi pada sebuah LSM asal Indonesia, Yayasan Cinta Anak Bangsa, dalam upaya membangun kepercayaan stakeholder melalui media sosial. Kepercayaan yang dibangun dilihat melalui identitas yang dikomunikasi, lalu terbentuk citra bagi organisasi, dan reputasi yang ada pada stakeholder. Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivisme dan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yayasan Cinta Anak Bangsa memiliki strategi komunikasi yang jelas pada media sosial. Strategi komunikasi yang jelas kemudian mendukung identitas organisasi yang jelas untuk dikomunikasikan. Sehingga, terbentuk citra dan persepsi organisasi yang menghasilkan kepercayaan pada stakeholder pada media sosial.

---

Communication strategy is often forgotten by nonprofit organization as a way to build trust with the stakeholders. Recently, the flow of communication has become a basic need of human. This research aims to understand how communication strategy is applied by an Indonesian NGO, Yayasan Cinta Anak Bangsa, in order to build trust with their stakeholders through social media. Trust is built by the identity that is communicated which then shapes the image of the organization and their reputation with the stakeholders. This research uses post-positivist paradigm and qualitative approach with a case study. The research notes that Yayasan Cinta Anak Bangsa has definite communication strategy through their social media. A definite communication strategy supports a clear identity that can be conveyed by the organization. Consequently, image and perception of the organization are built, which leads to the development of trust with the stakeholders on social media"

"Tesis ini mengkaji proses partisipasi pemangku kepentingan yang berlangsung selama penyusunan rencana pengeloiaan kolaboratif di Teluk Balikpapan pada tahun 1998 hingga 2002. Reneana pengelolaan ini tidak berlanjut meskipun telah memasuki tahap adopsi formal berupa penandatanganan kesepakatan bersama oleh tiga kabupaten-kota yang terkait Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif eksplanatoris. Untuk menggambarkan proses partisipasi yang berlangsung pada waktu itu peneliti menggunakan lima dimensi dari konsep partisipasi yang meliputi I) pihak-pihak yang berpartisipasi, 2) waktu pelaksanaan dan bentuk kegiatant 3) intensitas dari keterlibatan pemangku kepentingan. 4) J.tewenangan dan kemampuan para pemangku kepentingan untuk saling mempengaruhi dalam pengambiJan keputusan, dan 5) tujuan dari partisipasi. Hasil penelitian menunjukan tipologi partisipasi pada waktu itu berada ditingkat konsuitatif: sedangkan model pengelolaan kolaboratif yang dirumuskan dalarn RENSTRA Pengelolaan Teluk Balikpapan mensyaratkan partisipasi pemangku kepentingan ditingkat kemitraan. Perbedaan tingkat partisipasi pemangku kepentingan ini berpengaruh pada tidak berlanjutnya rencana penge1olaan Tefuk Balikpapan secara terpadu.

---

The aim of this research is to analyze the process of stakeholder's participation at colaborative management pJanning ofTeluk Balikpapan, which is held in 1998 until

2002. The programme was not sustained, even though the fonnal adoption processes have been signed among Balikpapan Municipality, Penajam Paser Utara and Kutai Kertanegara districts. This is qualitative research with explanatory descriptive designs. The process of stakeholder's participation comprises of five dimensions of participation concepts. Those are: 1) who is involved (stakeholders), 2) When - at what stage.they are involved, 3) the intensity ofinvo!vement, 4) the extent of power or influence the participants have, 5) the goals of participation process. Results of this research found that participation of stakeholders in collaborative management planning process at that time was on consultative level. Whereas collaborative management of Teluk Balikpap-an planning needs stakeholder participation in (cooperated)/ partnership level. Cooperated participation levels means there is an equality in sharing of power, responsibility, information and resources ro achieve the mutual joint goals. The differences level of stakeholder's participation on the planning, giving an influence to unsustainable of coJiaborative management planning."

"Tujuan pembuatan laporan magang ini adalah untuk mengevaluasi teknik dan proses penilaian prinsip peran pemangku kepentingan berdasarkan ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) oleh KAP X pada PT XYZ yang berada di industri keuangan. Laporan magang ini juga bertujuan melakukan kegiatan refleksi diri atas pengalaman yang didapatkan saat melakukan aktivitas magang di KAP X. Terdapat lima komponen utama dalam ACGS, yaitu hak pemegang saham, perlakuan yang adil terhadap pemegang saham, peran pemangku kepentingan, pengungkapan dan transparansi, serta tanggung jawab direksi ditambah dua bagian lainnya yaitu bonus dan penalti. Namun, yang menjadi fokus pembahasan laporan magang ini adalah teknik dan proses penilaian pada bagian peran pemangku kepentingan. Hasil evaluasi dari teknik dan proses penilaian prinsip peran pemangku kepentingan menunjukkan bahwa KAP X sudah menunjukkan upayanya untuk mematuhi teknik dan proses yang seharusnya dilakukan, seperti yang tertera dalam kertas kerja. Namun, terdapat area yang masih dapat dilakukan perbaikan untuk dapat memberikan hasil penilaian yang lebih baik. Selain itu, melalui kegiatan refleksi diri atas kegiatan magang, dapat diidentifikasi kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Meskipun kekurangan tidak dapat dihindarkan, terdapat beberapa cara perbaikan yang dapat dilakukan agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna bagi lingkungan sekitarnya di masa depan. 

---

The purpose of making this internship report is to evaluate the technique and process of assessing the principle of stakeholder roles based on the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) by KAP X for PT XZY in the financial industry. This internship report also aims to carry out self-reflection activities on the experiences gained during internship activities at KAP X. There are five main components in ACGS, namely the rights of shareholders, fair treatment of shareholders, the role of stakeholders, disclosure and transparency, and the responsibilities of the directors plus two other parts, namely bonuses and penalties. However, the focus of the discussion of this internship report is the assessment technique and process on the part of the stakeholder role. The results of the evaluation of the technique and process of assessing the principle of stakeholder roles show that KAP X has shown its efforts to comply with the techniques and processes that should be carried out, as stated in the working paper. However, there are areas that can still be improved to provide better assessment results. In addition, through self-reflection on internship activities, strengths and weaknesses can be identified. Although shortcomings are unavoidable, there are several ways of improvement that can be made in order to become a better person and be useful to the surrounding environment in the future."

"Artikel ini membahas tentang masalah yang berkaitan dengan peran stakeholder dalam manajemen pelestarian pada Cagar budaya di Provensi Lampung. Masalah tersebut hadir dikarenakana sering terjadinya tumpang tindih kebijakan dalam proses pelaksanaan pengelolaan dan pelestarian Cagar Budaya di Provinsi Lampung. Untuk itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran stakeholder dalam melaksanakan pelestarian pada kedua objek yang memiliki perbedaan status Cagar Budaya dan setelahnya dapat membantu manajemen pengelolaan yang tepat untuk kedua objek di Provinsi Lampung. Metode yang digunakan yaitu teknik pengumpulan data kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam kepada para stakeholder. Hasil dari penelitian pada kedua objek Cagar Budaya dan yang diduga Cagar Budaya di Provinsi Lampung yaitu stakeholder sekunder menjadi pengelola dikedua situs. Stakeholder kunci dan stakeholder primer seharusnya turut dalam melakukan pelestarian, namun pada Situs Cagar Budaya hal ini tidak diterapkan. Sedangkan pada objek yang diduga Cagar Budaya, stakeholder kunci dan stakeholder primer telah melakukan perannya.

---

This article discusses issues related to the role of stakeholders in conservation management in Cultural Heritage in Lampung Province. This problem is present because of the frequent overlapping of policies in the process of implementing the management and proservation of Cultural Conservation in Lampung Province. For this reason, the purpose of this study is to determine the role of stakeholders in carrying out the preservation of the two objects that have different Cultural Conservation statues and after that can assist the proper management of the two objects in Lampung Province. The method used is qualitative data collection techniques by conducting in-depth interviews with stakeholders. The results of the research on the two objects of Cultural Conservation and the suspected Cultural Conservation in Lampung Province are secondary stakeholders who become managers of both sites. Key stakeholders and primary stakeholders should participate in carrying out conservation, but in Cultural Heritage Sites this is not applied. Meanwhile, in the object that is suspected of being a Cultural Conservation, key stakeholders and primary stakeholders have played their roles.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk membahas peran Indonesia National Air Carriers Association (INACA) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dalam revisi besaran tarif batas atas (TBA) dan tarif batas bawah (TBB) angkutan udara di Indonesia tahun 2016-2019. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep partisipasi stakeholders dari Edelenbos dan Klijn (2005), sedangkan teori yang digunakan adalah teori kesetaraan partisipasi dalam pembuatan kebijakan dari Roldán (2018). Data-data dalam penelitian ini berasal dari proses wawancara mendalam dan studi literatur. Terdapat dua temuan dalam penelitian ini. Pertama, INACA berpartisipasi pada tahap inisiasi revisi dan tahap perhitungan. Adanya penguasaan pengetahuan tentang industri penerbangan menjadi faktor yang membuat INACA memperoleh akses sampai pada tahapan itu. Kedua, YLKI tidak berpartisipasi pada tahap inisiasi dan perhitungan, melainkan hanya berpartisipasi sebagai pemberi masukan pasca perhitungan selesai. Hal itu dipicu oleh masih minimnya pengetahuan konsumen tentang industri penerbangan dan konsumen di Indonesia yang juga masih belum berdaya.

---

This study aims to discuss the role of Indonesia National Air Carriers Association (INACA) and the Indonesian Consumers Foundation (YLKI) in revising the upper limit fare (TBA) and lower limit fare (TBB) of air transport in Indonesia during 2016-2019. The concept used in this study is stakeholder participation from Edelenbos and Klijn (2005), while the theory used is the theory of equality of participation in policy-making from Roldán (2018). The data in this study came from in-depth interviews and literature studies. There are two findings in this study. First, INACA participated in the initiation phase of the revision and the calculation phase. The existence of mastery of knowledge about the aviation industry is a factor that makes INACA gain access to that stage. Second, YLKI did not participate in the initiation and calculation stages but only participated as input providers after the calculations were completed. This is triggered by the lack of consumer knowledge about the aviation industry and consumers in Indonesia who are still powerless."