Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Membangun kesadaran pajak masyarakat merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam mewujudkan kepatuhan pajak sukarela. Sosialisasi perpajakan merupakan strategi yang tepat dalam membangun tingkat kesadaran pajak masyarakat tersebut. Sosialisasi perpajakan haruslah diterapkan sejak dini, bahkan sejak tingkat SD. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka dan wawancara mendalam ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi sosialisasi perpajakan pada siswa SD sebagai upaya untuk membangun kesadaran pajak dan menganalisis implementasi edukasi pajak sejak dini di Jepang yang dapat dijadikan pembelajaran bagi Ditjen Pajak. Mempelajari kesuksesan NTA dalam membangun kepatuhan pajak masyarakat melalui edukasi pajak sejak dini tersebut, tentunya sosialisasi perpajakan yang selama ini telah dilaksanakan oleh Ditjen Pajak juga harus diimplementasikan secara optimal.

---

Building tax awareness in society is an effort to build voluntary tax compliance. Tax socialization is one of appropriate strategy to build that tax awareness. Tax socialization should be applied early, even since the Elementary School level. This research that used qualitative approach by study literature and in-depth interview for data collection, is aimed to explain the implementation of tax socialization on Elementary School students as an effort to build tax awareness and analyze the implementation of early tax education in Japan that can be learned by DGT. Learning from the success of Japanese NTA to build tax compliance through early tax education, tax socialization which so far has been implemented by the DGT should be implemented optimally as well."

"Rendahnya kepatuhan pajak dipengaruhi beberapa faktor salah satunya perilaku pembayar pajak, dibutuhkan peningkatan kepatuhan pajak melalui sosialisasi pajak. Penelitian ini membahas dasar pertimbangan, implementasi, dan sosialisasi pajak untuk guru Sekolah Menengah Atas dan Sederajat pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II ditinjau dari elemen pembentuk perilaku pembayar pajak. Pendekatan penelitian ini kualitatif, jenis deskriptif, teknik pengumpulan data dengan studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan terdapat beberapa dasar pertimbangan dilaksanakannya sosialisasi pajak untuk guru Sekolah Menengah Atas dan Sederajat. Implementasinya dipengaruhi content dan context of policy. Sosialisasi pajak tersebut menjadikan guru sebagai agen sosialisasi dan agen perubahan untuk menanamkan pengetahuan dan kesadaran pajak pada siswa, sebagai upaya menumbuhkan kepatuhan pajak sukarela siswa ketika menjadi Wajib Pajak.

---

The lowness of tax compliance is influence by several factor such as taxpayer's behavior. Tax socialization needed to improving tax compliance. This research discusses consideration, implementation, and tax socialization for Senior Secondary School or Equivalent teachers on Directorate General of Taxes Regional Office for West Java II review by the shaping elements that shape taxpayer's behaviour. This research using qualitative approach, descriptive type, with literature review and field research as a data collection techniques.

The result shows some of consideration on implementation of tax socialization. The implementation influence by policy content and policy context. This tax socialization creates teachers to be an agent of socialization and an agent of change to engraft tax knowledge and tax awareness for the students, as an eforts to build the voluntary tax compliance for students when become taxpayers."

"Tax amnesty merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan target penerimaan negara, salah satu pelaksana kebijakan tersebut adalah Kanwil DJP Jawa Barat III yang merupakan Kantor Wilayah yang baru berdiri selama setahun yaitu pada oktober 2015. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis ImplementasiTax Amnesty berserta kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, jenis penelitian bersifat deskriptif dan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam.Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan Tax Amnesty khususnya di Kanwil DJP Jawa Barat III kurang baik karena ada kendala yang terjadi dalam pelaksanaannya yaitu keterbatasan sumberdaya, peraturan yang tidak diikuti dengan sistem, peraturan yang terlalu banyak dan terdapat gangguan pada sistem. Implementasi tax amnesty di Kanwil DJP Jawa Barat III dapat dilihat dari 3 aspek yaitu : Komunikasi, Sumber daya dan Struktur Birokrasi. Kata Kunci: pengampunan pajak, Implementasi Kebijakan, Administrasi Pajak.

---

Tax Amnesty as the government seffort to increase state revenue target, one of the executors of the policy is Directorate General of Taxation Regional Office III West Java which is a newly established regional offices during the year at october 2015. The purpose of this research is analyzing the implementation of the Tax Amnestyalong with the obstacles in the implementation of the policy. This research used qualitative approach with descriptive design. Collecting data techniques use deep interview.

The result of this research that Implementation is deficient becauseobstacles that occur in implementation.Tthere are resource contraints, rules that are not followed by system, many regulation and system interruption.There are three aspects to see how Implementation in Kanwil DJP Jawa Barat III Comunication, Resource, and bureaucracy Key words Tax Amnesty, Policy Implementation, Tax Administration."

"Program sosialisasi pajak merupakan sebuah program yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka meningkatan pemahaman hak dan kewajiban perpajakan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi program sosialisasi pajak yang sudah dilakukan selama ini, terutama pada Kantor Wilayah Jakarta Pusat dengan menggunakan enam kategori evaluasi Dunn, yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, serta untuk teknik pengumpulan datanya menggunakan survey dan wawancara mendalam. Hasil menunjukkan program sosialisasi pajak sudah berjalan dengan baik dari sisi efektifitas, responsivitas, dan ketepatan, hanya saja kekurangannya adalah masih belum efisien, masih belum cukup memecahkan masalah kepatuhan dan juga belum meratanya penyebaran dari program ini.

---

Tax socialization program is one of efforts provided by Directorate General of Taxation to increase knowledge about right and obligation of taxation in society. The aim of this study is to evaluate tax socialization program which has been held all these time, especially in Central Jakarta Regional Office by using six Dunn’s evaluation categories, such as effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. This study uses quantitative approach, and collecting data methods use survey and in-depth interview. The results shows that tax socialization program goes well in effectiveness, adequacy, responsiveness, and accuracy, but this program wasn’t efficienct, not enough to solve the problem of compliance and not distributed well to all of taxpayers."

"Memperhatikan signifikansi peran pemeriksaan pajak dan berbagai fenomena yang terkait, sangatlah esensial untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pemeriksaan pajak dan dampaknya terhadap pencapaian hasil pemeriksaan. Kajian literatur menunjukkan bahwa berbagai elemen mempengaruhi tingkat keberhasilan pemeriksaan pajak. Pada Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung tingkat kepatuhan dan keterbukaan masyarakat akan kebijakan terkait pemeriksaan pajak tercermin dari data capaian atau realisasi pemeriksaan dibandingkan target pemeriksaan dari tahun ke tahun. Dimana trend dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan peningkatan persentase realisasi penerimaan pajak dibandingkan dengan target. Penelitian menggunakan pendekatan post-positivisme dan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Informan dalam penelitian ini terdiri dari KantorWilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung. Analisis efektivitas pemeriksaan pajak ini menggunakan Konsep Efektivitas. Hasil penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak cukup berpengaruh bagi penerimaan pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung yang didasarkan pada indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yangjuga dapat dilihat dengan peningkatan jumlah penerimaan pajak setiap tahun. meskipun ditemukan masalah yang seringkali dialami oleh pemeriksa pajak saat melakukan pemeriksaan pajak diantaranya adalah adanya Wajib Pajak yang bersikap tidak kooperatif dan/atau sulit untuk ditemui guna mengumpulkan data-data terkait kewajiban perpajakannya, khususnya terhadap pemeriksaan khusus untuk menguji kepatuhan perpajakan Wajib Pajak. Rencana dan strategi pemeriksaan pajak yang telah dilakukan sepanjang tahun 2017 sampai dengan 2022 adalah dengan meningkatkan kualitas pemilihan Wajib Pajak yang akan diperiksa, meningkatkan kualitas para Fungsional Pemeriksa Pajak, meningkatkan Audit Coverage Ratio (ACR), serta meningkatkan penerimaan pajak dan kegiatan pemeriksaan. Strategi tersebut di atas adalah strategi yang tetap dijalankan meskipun pada tahun 2019-2021 Indonesia terdampak pandemi Covid-19. Maka dari itu Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung ini tetap mampu mengoptimalisasi penerimaan pajak.

---

Taking into account the significance of the role of tax audits and various related phenomena, it is essential to understand the factors that influence the effectiveness of tax audits and their impact on achieving audit results. The literature review shows that various elements influence the success rate of tax audits. At the South Sumatra and Bangka Belitung Islands DJP Regional Office, the level of public compliance and openness regarding policies related to tax audits is reflected in data on audit achievements or realization compared to audit targets from year to year. Where the trend from 2019 to 2022 shows an increase in the percentage of realized tax revenues compared to the target. The research uses a post-positivism approach and descriptive research type. Data collection was carried out using in-depth interviews and literature study. The informants in this research consisted of the Regional Office of the Directorate General of Taxes for South Sumatra and the Bangka Belitung Islands. Analysis of the effectiveness of this tax audit uses the Effectiveness Concept. The research results found that the implementation of tax audits had quite an influence on tax revenue at the Regional Office of the Directorate General of Taxes for South Sumatra and the Bangka Belitung Islands, which was based on indicators of communication, resources, disposition and bureaucratic structure which can also be seen by the increase in the amount of tax revenue every year. although problems that are often experienced by tax auditors when carrying out tax audits are found, including the existence of Taxpayers who are uncooperative and/or difficult to find in order to collect data related to their tax obligations, especially regarding special audits to test Taxpayer tax compliance. The tax audit plans and strategies that have been carried out from 2017 to 2022 are to improve the quality of the selection of Taxpayers who will be audited, improve the quality of Tax Auditor Functionals, increase the Audit Coverage Ratio (ACR), and increase tax revenues and audit activities. The strategy mentioned above is a strategy that is still being implemented even though in 2019-2021 Indonesia was affected by the Covid-19 pandemic. Therefore, the South Sumatra and Bangka Belitung Islands DJP Regional Office is still able to optimize tax revenues."

"Kurangnya informasi membuat pendeta merasa bukan Wajib Pajak dan tidak mau melakukan kewajiban perpajakannya. Sosialisasi pajak memiliki peran untuk mengatasi masalah itu. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh sosialisasi pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak penghasilan pendeta. Konsep penting yang digunakan adalah sosialisasi pajak, kepatuhan pajak, dan pajak penghasilan orang pribadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berdasarkan tujuannya termasuk penelitian eksplanatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, survei, dan wawancara mendalam. Sosialisasi pajak oleh DJP memberi pengaruh cukup signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak penghasilan pendeta. Sosialisasi dibutuhkan oleh pendeta agar mengetahui kewajiban perpajakannya dan meningkatkan kepatuhan pajak.

---

The lack of information has made some reverend consider himself is not a taxpayer and discourage them in fulfilling tax obligation. Tax socialization has role to overcome this problem. The purpose of this research is to analyze tax socialization by DGT influences toward tax compliance level of reverend's income tax (study in Methodist Church of Indonesia district 3 region II). The main concepts used are tax socialization, tax compliance, and tax personal income tax. This explanative research used quantitative approach with survey and in-depth interviews as data collection technique. Tax socialization by DGT has significant influence to tax compliance level of reverend’s income tax. Socialization is indeed required by reverend in order to acknowledge their tax obligation and to improve their tax compliance."

"Pemeriksaan pajak merupakan salah satu bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Objek pemeriksaan pajakKualitas adalah bahan baku yang dibutuhkan DJP untuk pemeriksaan pajak dapat berjalan secara efektif. DJP telah membentuk Komite Perencanaan Audit yang memiliki: kewenangan untuk menetapkan objek pemeriksaan mutu. Objek inspeksi wajib memenuhi 4 (empat) variabel yaitu indikasi ketidakpatuhan wajib pajak, modus Ketidakpatuhan Wajib Pajak, potensi tax/tax gap, dan tingkat kolektibilitas. Penelitian inimenggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis kualitas variabel pemilihan objek pemeriksaan pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemilihan objek pajak merupakan proses penting yang harus dilakukan agar DJP dapat memperoleh objek tersebut pemeriksaan yang berkualitas dalam rangka meningkatkan upaya pemeriksaan pajak.Tax audit is one form of law enforcement carried out by the Directorate General of Taxes General of Taxes (DGT) to improve taxpayer compliance. Tax inspection object Quality is the raw material needed by DGT for tax audit can run effectively. DGT has established an Audit Planning Committee which has: authority to determine the object of quality inspection. Mandatory inspection object fulfills 4 (four) variables, namely an indication of taxpayer non-compliance, mode ofTaxpayer non-compliance, potential tax/tax gap, and collectibility level. This research using a qualitative approach that aims to analyze the quality of the variables selection of tax audit object. The results of this study indicate that the selection of tax object is an important process that must be carried out so that the DGT can obtain the objectquality audits in order to improve tax audit efforts."

"Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai salah satu institusi pemerintah di bawah Departemen Keuangan yang mengemban tugas untuk mengamankan penerimaan pajak (negara) dituntut untuk selalu dapat memenuhi pencapaian target penerimaan pajak yang senantiasa meningkat dari tahun ke tahun di tengah tantangan perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial maupun ekonomi di masyarakat. Adanya good governance dan manajemen organisasi yang sehat merupakan prasyarat untuk dapat mencapai keberhasilan dalam melaksanakan tugas DJP secara berkelanjutan, termasuk di dalamnya adalah usaha untuk menjamin proses organisasi yang lebih etis dan transparan.Untuk itu, dalam rangka meningkatkan citra, kerja dan kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menuju ke arah profesionalisme dan menunjang terciptanya Pemerintahan yang baik (good governance), DJP telah melakukan upaya penyatuan arah dan pandangan bagi segenap jajaran DJP yang dapat dipergunakan sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan tugas baik manajerial maupun operasional. Pedoman tersebut berlaku di seluruh bidang tugas di seluruh unit organisasi DJP secara terpadu yang dinyatakan dalam visi, misi, strategi dan nilai acuan Direktorat Jenderal Pajak yang menjadi pedoman engenai arah yang dituju, beban tanggung jawab, strategi pencapaiannya serta nilai-nilai sikap dan perilaku aparat.Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat penyesuaian terhadap sistem dan pelayanan yang baru pada Kanwil DJP Jakarta Khusus dengan menerapkan sistem administarsi perpajakan modern maka sejauh mana pengaruh antara sistem administrasi perpajakan modern terhadap kinerja Direktorat Jenderal Pajak yang dapat mendorong peningkatan kemandirian dan penerimaan pajak. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan dan menguraikan sistem pemungutan pajak dengan menggunakan sistem administrasi perpajakan modern yang profesional dan mengatahui sejauh mana pengaruh antara Sistem Administrasi Perpajakan Modern dengan Kinerja DJP. Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode analisis regresi linier, dengan teknik pengumpuian data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kuantitatif. Dari analisis diketahui terdapat hubungan antara Sistem Administrasi Perpajakan Modern dengan Kinerja Kanwil DJP Jakarta Khusus yaitu sebesar 0,771. Sedangkan besar pengaruh dari Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kinerja Kanwil DJP Jakarta Khusus adalah sebesar 0,595 atau 59,5%. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dapat memberikan kontribusi sebesar 59,5% terhadap Kinerja Kanwil DJP Jakarta Khusus sedangkan sisanya sebesar 30,5% merupakan pengaruh dari faktor lain. Nilai koefisien regresi sebesar 0,716 memberikan arti bahwa penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern mempunyai pengaruh positif terhadap Kinerja Kanwil DJP Jakarta Khusus. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah Sistem Administrasi Perpajakan Modern mempunyai hubungan dengan Kinerja Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus yaitu sebesar 0,771. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang cukup kuat antara Sistem Administrasi Perpajakan Modern dengan Kinerja Kanwil DJP Jakarta Khusus.Rekomendasi dalam penelitian ini adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus hendaknya melakukan evaluasi terhadap sistem tersebut secara terus menerus sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam peningkatan kinerja DJP.

---

Directorate General of Tax (DGT) as one of Government institution under Finance Department which has a mandatory task in securing Tax Revenue that generally increases from year to year at the condition of changes challenging that happened at social life or economic in public. Existing good governance and healthy organization management is a pre-condition to reach success in running task of Directorate General of Tax (DGT) continuously, including the effort to guarantee more ethic and transparency of organization process.

For the purpose, in the way of raising image, working and suspecting create good governance, DGT has done the effort of way unity and view to DGT staff which can be used as guidance in running the task either management operational at all types of task in all unit of DGT organization in integrity as mentioned at vision, mission, strategy and value of tax General Directorate as a guidance about way of destination, portion of responsibility, achieving strategy and value of attitude and aptitude of staff.

Based on the above description, there will be adjustment to system and new service at DGT District Office Specific Jakarta by applying modern an administration system, therefore, how far is the influence between modern an administration system to work-perform Directorate General of Tax which is above support raising of independence and tax revenue.

The aim of this research is to explain and analyze tax-connecting system by using modern tax administration system professionally and knowing how far is the influence between modern tax systems to work-perform of DGT. While research method used in writing this thesis is linear regression analysis method, through data collecting technique of bibliography study and field study. And analysis character is quantitative analysis.

From the analysis, it is known that there is correlation of Modern Tax Administration System with work-perform of DGT District Office Specific Jakarta of 0.771. While influence value from Modern Tax Administration System to work-perform of DGT district Office is 0.595 or 59.5%. In this case shows that Modern Tax Administration system application could give contribution of 59.5% to work-perform of DGT District Office while the rest of 30.5% is the influence of other factor. Regression Coefficient value is 0.716 shows that Modern Tax Administration System has positive influence to work-perform of DGT District Office specific Jakarta. The summary of this research is that Modern Tax Administration System has correlation with work-perform of DGT District Office of 0.771 shows that here is a quite strong correlation of Modern Tax Administration System with work-perform of DGT District Office Specific Jakarta.

Recommendation in this research is DGT District Office Specific Jakarta should do the evaluation to the system continuously to be able giving more bigger contribution in increasing work-perform of OCT."

"This study is aimed at reviewing the Bureaucracy Concept of Weber that influencing the Performance of Regional Tax Office XVII DTP. This study belongs to causal research, where dependent variable ( Y ) relates or is influenced by independent variable ( X ). The research population is the whole of employees of Regional Tax office XVII DTP, totally 922 people. From the population, chosen the research samples about 100 people, approximately 10 % -15 % from total population, based on Slovin and Arikunto Argument. In this research applied or used the Cluster Sampling as the Sampling Techniques. The data gathering method applied is by Questionnaire distribution, which has been well proven for its validity and reliability. The collected data then analyzed by using statistical parametric analysis ( correlation coefficient, determination coefficient, regression, and t-Test ).From the result of statistical parametric analysis, it's found that the concept of Bureaucracy has a significant and positive influence toward the Performance of Regional Tax Office XVII DTP. Based on the result 'of the research, we can conclude that there is a significant and positive influence between Weber's concept of Bureaucracy and Performance Concept. Especially, concept of Bureaucracy has a significant and positive influence toward the Performance of Regional Tax Office XVII DTP. We also suggest that the leader of Regional Tax Office XVII DTP has to give a wider authority based on hierarchical system and to be more impersonality to all employees. So, there are no different treatments for the implementation of the rules between all officials."

"Peraturan Menteri Keuangan nomor:149/PMK.03/2011 dalam pelaksanaan Sensus Pajak Nasional pada Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat beserta instansi vertikalnya dilatarbelakangi oleh jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih dianggap kurang banyak bila dibandingkan dengan jumlah penduduk di Indonesia. Menyadari masih sedikitnya jumlah masyarakat yang mempunyai NPWP dan kurangnya kesadaran untuk menyampaikan SPT dengan benar, maka DJP melaksanakan suatu kegiatan yang dinamakan Sensus Pajak Nasional (SPN). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa landasan hukum yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan SPN sudah memadai, mengetahui penerapan, mengetahui kendala yang dihadapi, dan merekomendasikan cara untuk mengatasi kendala tersebut, mengetahui hasil dari SPN terhadap pertumbuhan NPWP pada Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat, serta mengetahui hasil dari SPN terhadap penerimaan pajak pada Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa landasan hukum yang digunakan kurang memadai, masih perlunya penyempurnaan pada program SPN, dan program SPN dapat mempengaruhi tingkat petumbuhan NPWP serta kenaikan penerimaan pajak, namun diperlukan tolok ukur dalam menentukan keberhasilan dalam program ini.

---

The implementation of Regulation of the Minister of Finance number: 149/PMK.03/2011 in Central Jakarta Regional Office and its agencies is motivated by the amount of Taxpayer Identification Number (NPWP) that is registered with the Directorate General of Taxation (DJP) is still considered to be much less when compared to population in Indonesia. Aware of the small number of people who still have a NPWP and a lack of awareness for SPT correctly, then the DJP perform an activity called National Tax Census (SPN). This study aims to find out that the legal basis is used as the basis for the implementation of SPN is adequate, determine the application, knowing the obstacles encountered, and recommend ways to overcome these obstacles, knowing the results of the SPN to the growth of NPWP on DJP Regional Office in Central Jakarta, as well as knowing the results tax revenue from the SPN. From this study it can be seen that the legal basis used inadequate, still need for improvement in the program SPN, and SPN program can affect the level of NPWP growth and increase tax revenue, but the benchmarks required in determining the success of this program."