Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilakukan di Comissão da Função Pública Díli, Timor-Leste, yang mana menunjukkan angka kelulusan yang rendah pada tes e-assessment career development berbasis TCExam. Rendahnya kelulusan pegawai negeri sipil pada tes tersebut mengakibatkan terhambatnya peningkatan SDM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali dan memahami makna yang dimiliki individu atau kelompok terkait dengan masalah sosial atau aspek manusia. Jumlah informan yang diteliti yakni empat orang. Adapun hasil penelitian ditemukan dan dapat digambarkan bahwa Pegawai Negeri Sipil KASN cenderung memiliki kompetensi kerja yang kurang ideal sehingga yang menyebabkan rendahnya tingkat kelulusan tes pengembangan karir. Secara keseluruhan, kompetensi pegawai KASN Timor-Leste dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti keyakinan dan nilai-nilai, karakteristik kepribadian, motivasi, isu emosional, kemampuan intelektual, dan budaya organisasi yang rendah, yang berkontribusi pada rendahnya kompetensi mereka dalam melaksanakan tugas, termasuk dalam menempuh tes pengembangan karir.

---

This research was conducted at the Comissão da Função Pública Díli, Timor-Leste, which shows a low passing rate in the TCExam-based on e-assessment career development test. The low passing rate of KASN employees on this test has hindered human resource development. This study uses a qualitative approach to explore and understand the meanings held by individuals or groups related to social issues or human aspects. The number of informants studied was four. The research findings indicate that KASN employees tend to have suboptimal work competence, leading to the low passing rate in career development tests. Overall, the competence of KASN employees in Timor-Leste is influenced by various factors such as beliefs and values, personality traits, motivation, emotional issues, intellectual ability, and a low organizational culture, which contribute to their low competence in performing tasks, including taking career development tests."

"Penelitian tentang Analisis Faktor-Fakator yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai Negeri Sipil Bidang Administrasi di Pusat Administrasi Universitas Indonesia dilakukan dengan diiatarbelakangi oleh ketertarikan penulis pada kinerja PNS bidang administrasi di Pusat Administrasi Universitas Indonesia dalam menyiapkan sumber daya manusianya untuk menghadapi otonomi perguruan tinggi. Data yang diperoleh melalui kuesioner yang diberikan secara stratified sample random sampling kepada 37 orang pegawai. Data jawaban dari responden di analisa menggunakan persamaan regresi linier tunggal dan ganda dengan bantuan perangkat Iunak komputer program SPSS (Statistical Product and Service Solutions). Dalam penelitian ini data dikelompokkan dalam dua variabei yaitu kinerja sebagai variabel terikat sedangkan pendidikan dan Iatihan, pengembangan pegawai, motivasi, kepemimpinan sebagai variabel bebas. Dari hasil peneiitian yang telah diolah menujukkan bahwa secara bersama-sama maupun individual variabel motivasi mempunyai korelasi dan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kinerja pegawai dengan nilai signifikasi yang paling besar, kemudian disusul variabei pendidikan dan latihan. Sementara variabel kepemimpinan yang diolah bersama-sama dengan variabei Iainnya menuniukkan korelasi dan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja akan tetapi secara individual korelasi maupun pengaruhnya tidak signifikan terhadap kinerja, sedang variabei pengembangan karier diolah secara bersama maupun individual korelasi dan pengaruhnya tidak signifikan terhadap kinerja. Berdasarkan data penelitian ini secara keseluruhan dan simulatan bahwa keempat variabel bebas mempunyai sumbangan terhadap peningkatan kinerja sebesar 67%, ini merlgandung arti bahwa 33% tidak dapat dijelaskan dalam penelitian ini atau berasal dari sumbangan variabei lain diiuar variabel penelitian. Terkait dengan hal-hal tersebut di atas, untuk meningkatkan kinerja pegawai disarankan agar dalam pengelolaan pegawai administrasi secara bertahap dilakukan penyempurnaan meialui sistem pengembangan sumber daya manusia dengan memperhatikan urutan perioritas pada faktor motivasi disusul oieh faktor pendidikan dan iatihan serta kepemimpinan."

"Tesis ini membahas tentang Proses Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Biro Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara yang dilaksanakan pada tahun 2015. Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivist dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penilaian kinerja yang dijalankan pada Biro Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara terdiri dari 4 empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan peninjauan kembali. Pemanfaatan hasil penilaian kinerja sudah digunakan sebagai salah satu persyaratan administratif dalam proses kenaikan pangkat, pemberian penghargaan dan seleksi promosi jabatan. Permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah belum adanya standar kinerja yang jelas sebagai pedoman dalam mengukur kinerja pegawai. Pejabat penilai belum melakukan pencatatan terhadap hasil pengamatan perilaku kerja pegawai dan tidak seluruh pegawai mengumpulkan laporan hasil kerja sehingga hasil penilaian masih terlihat subyektif karena kurangnya bukti-bukti pendukung. Hasil penilaian kinerja belum dimanfaatkan sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja dan pengembangan kompetensi pegawai.

---

This thesis discusses the process of Performance Assessment of Civil Servants in the Civil Service Bureau of National Civil Service Agency conducted in 2015. This study used a postpositivist approach and qualitative method. The results showed that the performance appraisal process that runs on the Civil Service Bureau of the State Personnel Board consists of four 4 phases planning, implementing, assessing and reviewing. Utilization of performance appraisal results has been used as one of the administrative requirements in the process of promotion, awards, and selection for job promotion.

Problems were found in this study is there is no clear performance standards as a guide in measuring employee performance. Assessor officials have not done recording the observations of the behavior of employee and not all employees gather reports on the work result, so that it still looks a subjective assessment results due to lack of supporting evidence. The results of performance appraisal has not been used as the basis for the payment of benefits employee performance and competencies development."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara stres kerja dan kinerja pegawai, dengan mempertimbangkan dukungan sosial sebagai variabel moderator. Pendekatan yang digunakan deskriptif kuantitatif dengan metode pemilihan sampel nonprobabilitas-purposif dan melibatkan 132 pegawai ASN di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI sebagai sampel. Data dikumpulkan melalui survei secara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur yang terdiri dari komponen konflik peran, ambiguitas peran, beban kerja, dukungan sosial, kinerja, dan informasi demografis responden. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif, uji korelasi, dan regresi bertingkat. Penelitian ini menemukan stres kerja memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kinerja ASN, sedangkan dukungan sosial memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kinerja ASN. Efek moderasi dukungan sosial terhadap hubungan antara stres kerja dan kinerja ASN juga ditemukan dalam penelitian ini. Hal ini sejalan dengan konsep lsquo;matching hypothesis rsquo; dimana keberadaan dukungan sosial dalam lingkungan kerja dapat memoderasi hubungan faktor-faktor penyebab stres dalam pekerjaan dengan kinerja pegawai di kantor. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman akan pentingnya kesadaran pegawai ASN terhadap stres dalam pekerjaan dan pentingnya dukungan sosial dalam lingkungan pekerjaan guna menjaga kinerja.

---

ABSTRACTThis study examined the relationship between job stress and job performance, considering social support as a moderating variable. A descriptive quantitative approach, with nonprobability purposive sampling method was used to investigate these relationships among 132 public sector employees of Ministry of Research, Technology, and Higher Education. Data were collected in a direct survey using structured questionnaire, which included role conflict scale, role ambiguity scale, workload scale, social support scale, perceived job performance scale, and demographic form. Descriptive statistics, Pearson product moment correlations, and hierarchical multiple regression techniques were used to analyze the data. Results indicated a negative and significant relationship between job stress and job performance, while a positive and significant relationship found between social support and job performance. This study also found an evidence for the buffering effect of social support, which in line with the lsquo matching hypothesis rsquo as work related stressors and job performance were affected by social support in the workplace. The findings provide us an understanding of the importance of employees rsquo awareness on work related stress and social support in the workplace in order to maintain job performance."

"Tesis ini membahas pencitraan pegawai negeri sipil (PNS) era reformasi, sebagaimana tercermin dalam buku Catatan Parno PNS Gila (2011) karya Yulius Haflan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan cultural studies dengan menerapkan strategi trans-coding sebagai salah satu mekanisme representasi untuk menganalisis teks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teks masuk ke dalam sistem representasi citra PNS dominan dan mengalami perubahan dan perluasan dimensi sehingga membentuk makna dan citra baru. Pencitraan PNS dalam teks masih membawa citra yang sudah populer di masyarakat namun juga membentuk citra baru. Citra populer yang masih ditampilkan, yaitu: patuh, berdedikasi, gaji kecil, dan budaya kerja yang buruk. Citra yang baru meliputi gigih dan gagap teknologi. Pencitraan tersebut disampaikan dalam bahasa yang komunikatif dan penuh humor, yang merupakan cara efektif untuk memberikan pemahaman sekaligus menghibur pembaca.

---

This thesis focused on the image of civil servants in reform era, as reflected in the book of Catatan Parno PNS Gila (2011) written by Yulius Haflan. This research is based on a qualitative research, using the cultural studies approach and applying the trans-coding strategies, as one of the representation mechanisms, to analyze texts. The result of the research shows that the text entered the representation system of dominant image of the civil servants and makes changes and expansion of dimensions so that it constructs new meanings and images. The images of civil servants in the text still carry the public's popular images but at the same time it also constructs several new images. The popular images that still exist consist of obedient, dedicated, civil servant with low income and low performance work culture, while the new images include persistent attitude and technology illiterate. Those images are delivered in a communicative and humorous way, an effective way to convey ideas and to entertain the readers."

"Tuntutan kesempurnaan Pegawai Negeri selaku aparatur negara yang memegan peranan penting dalam kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional sangatlah tinggi. Sementara itu, sistim penghargaan sebagai balasan atas jasa yang telah dicurahkan dengan sepenuh jiwa dan raga oleh Pegawai Negeri kepada negara diselenggarakan dengan tidak berdasarkan pada kinerja (merit system) dan sangat terkesan serta populer dengan plesetan PGPS (?pintar goblok penghasilan sama?). Oleh karena itu, Pemerintah telah mencanangkan perlunya dilakukan program reformasi birokrasi yang diantaranya termasuk penerapan kebijakan perbaikan sistim remunerasi bagi Pegawai Negeri. Kebijakan perbaikan sistim remunerasi bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat mulai diberlakukan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Keuangan pada 1 Juli 2007 dan secara terbatas dan bertahap dilanjutkan penerapannya pada beberapa kementerian/lembaga. Penerapan perbaikan sistim remunerasi yang terbatas dan bertahap itu tentu telah menimbulkan diskriminasi karena tidak adanya keadilan dalam penerapan kebijakan perbaikan sistim remunerasi bagiPegawai Negeri secara keseluruhan. Di samping persoalan keadilan dalam penerapan kebijakan perbaikan sistim remunerasi itu, juga terdapat berbagai kelemahan yuridis dalam pelaksanaan penerapan kebijakan tersebut. Penelitian ini berangkat dari permasalahan pokok yaitu bagaimana ketaatan asas hukum dalam penerapan kebijakan perbaikan sistim remunerasi bagi Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia dalam konteks sebagai negara yang memproklamirkan dirinya Negara Hukum. Jawaban atas permasalahan penelitian ini dilakukan secara yuridis-normatif, dengan menelaah data sekunder yang menggunakan alat pengumpulan data secara studi kepustakaan dengan metode pengolahan dan analisa data secara pendekatan kwalitatif serta bersifat deskriptif-analitis dan berbentuk preskriptif-analitis. Mengingat topik penelitian ini terkait dengan remunerasi yang dianalisis secara yuridis, maka landasan teori didasarkan pada kerangka pemikiran hierarki kebutuhan dan keadilan. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan. Pertama, amanat konstitusi yang menghendaki sistim remunerasi itu haruslah mampu memberikan dan menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan dan layak masih belum terwujud dengan baik. Kedua, peraturan perundang-undang yang mengatur sistim remunerasi tidak menegaskan aturan sistim remunerasi yang berbasis kinerja. Ketiga, rumusan norma dan validitas norma peraturan yang dibuat sebagai dasar hukum pemberlakuan kebijakan perbaikan sistim remunerasi tersebut adalah tidak taat asas-asas hukum dan dapat dikatakan tidak valid. Untuk itu, dalam rangka ius constituendum, tiada jalan lain yang harus dilakukan untuk reformasi sistim remunerasi adalah dengan membuat Undang-Undang tentang Kepegawaian yang baru yang sunguh-sunguh merumuskan amanat konstitusi dan menggantikan Undang-Undang tentang Kepegawaian yang saat ini berlaku.

---

Civil servants, as a state apparatus have a big and an important role in the smooth organization and tasks of the government and national development. Their performance is claimed very high. Meanwhile, the award system as a reward for services rendered have been torrentialwith full life and wholeheartedly by them with no organized based onperformance (merit system) and are very impressed with the popular and the term ?PGPS? ( ?Pintar Goblok Penghasilan Sama? or "wise fool of the same"). To solve the problem, Indonesian government has been trying to reform the remuneration system. Since July 1 2007, Department of Finance of Republic of Indonesia has started to introduce a new remuneration system for its officials. The new remuneration system has implemented by limited and gradually in several ministries / agencies. The limited application of a new remuneration system has been caused discrimination due to the absence of justice in the implementation of policy for overall civil servants. In addition to the issue of fairness/justice in the implementation of the policy, there are many weaknesses in the implementation of the juridical application of these policy. This research tries to observe whether the new remuneration system for civil servants is well obeyed in accordance with law because of Indonesia as a country proclaiming itself as the Rule of Law or Rechtsstaat. This research is based on juridicalnormative, with the secondary data analysis and with the method of data processing and analysis by qualitative and descriptive-analytical and prescriptiveanalytical. Given the topic of this research related to the remuneration of the juridical analyzed, the theoretical foundation or framework of thought is based on the hierarchy of needs and theory of justice. This research produced some findings. First, the mandate of the Constitution require the remuneration system should be able to provide and create the prosperity which is proper and justice has not been realized well. Second, the regulations which set the remuneration system does not assert that the rules-based remuneration system performance. Third, the formulation of norms and norm validity of regulations made as a legal basis of the policy about reformation of the remuneration system is not compliance the principles of law and it can be said is invalid. Therefore, in order ius constituendum, there is no way that should be done to reform the system of remuneration is to make a new Act on civil servant or officialdom Act (Undang- Undang Kepegawaian) that compliance to constitution and replacing the old Act."

"Tesis ini membahas mengenai Kewajiban Pemberhentian Sementara Terhadap Pengangkatan Komisioner dan Anggota Lembaga Non Struktural Yang Berstatus Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dikaitkan dengan mekanisme pengisian jabatan Komisioner Dan Anggota Lembaga Non Struktural. Dalam pengisian jabatan tersebut terdapat mekanisme yang berbeda antara komisioner atau anggota yang mewakili Pemerintah atau yang biasa disebut dalam peraturan perundangan-undangan sebagai Unsur Pemerintah dengan komisioner atau anggota yang melalui seleksi terbuka atau yang biasa disebut dalam peraturan perundangan-undangan sebagai Unsur Masyarakat.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa kewajiban pemberhentian sementara yang diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara maupun Peraturan Pemerintah mengenai Dipilin PNS, tidak serta mengikat seluruh PNS yang diangkat sebagai Komisioner dan Anggota Lembaga Non Struktural. Disisi lain, aturan mengenai kewajiban pemberhentian sementara PNS dimaksud belum diatur mengenai sanksi bagi pihak terkait apabila kewajiban pemberhentian sementara PNS dilaksanakan saat semua persyaratan pemberhentian sementara PNS tersebut telah memenuhi syarat.

---

This thesis discusses the Temporary Suspension Obligation for the Appointment of Commissioners and Members of Non-Structural Institutions with the Status of Civil Servants as stipulated in Law Number 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus, associated with the mechanism for filling the positions of Commissioners and Members of Non-Structural Institutions. In filling the position, there is a different mechanism between commissioners or members representing the Government or commonly referred to in laws and regulations as Government Elements and commissioners or members who go through open selection or commonly referred to in laws and regulations as Community Elements.

Based on the results of the study, it was concluded that the temporary suspension obligation stipulated in the State Civil Apparatus Law and Government Regulations regarding the Election of Civil Servants, does not and binds all civil servants appointed as Commissioners and Members of Non-Structural Institutions. On the other hand, the rules regarding the obligation to suspend the civil servant have not been regulated regarding sanctions for related parties if the obligation to suspend the civil servant is implemented when all the conditions for the suspension of the civil servant have met the requirements."