Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam APBN-P 2013, penerimaan pajak ditargetkan mencapai sekitar 76% dari penerimaan negara, sehingga peran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi penting. DJP harus selalu melakukan perbaikan diantaranya dilakukan dengan reformasi birokrasi dan menerapkan prinsip-prinsip Good Public Governance (GPG). Salah satu langkah nyata DJP adalah dengan kebijakan sentralisasi pengolahan data dengan didirikannya Pusat Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan (PPDDP) pada Tahun 2007. Penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana operasional dan kebijakan pengolahan data di PPDDP melalui metode kualitatif dengan memanfaatkan data primer (wawancara) dan data sekunder dari DJP serta sumber lainnya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hampir seluruh aspek operasional dan kebijakan telah sesuai dengan pedoman dan literatur yang berkaitan dengan GPG. Pelaksanaan GPG di PPDDP berjalan dengan baik, tetapi beberapa kendala masih terjadi terutama mengenai asas transparansi yang harus disesuaikan dengan lingkungan kerja PPDDP. Namun, di masa depan PPDDP menghadapi tantangan besar yang dapat mengancam eksistensinya akibat elektronisasi pekerjaan di hampir semua bidang kehidupan. Adanya potensi yang besar, standarisasi, dan kontrol internal yang baik di PPDDP dapat membuat PPDDP tetap eksis dan berkembang sejalan dengan kemajuan di dunia.

---

In the year of 2013 State Budget-Revised, tax revenue is expected to reach approximately 76% of state revenues, so the role of the Directorate General of Taxes (DGT) becomes important. DGT needs to make continuous improvements which can be done through bureaucracy reform and applying the principles of Good Public Governance (GPG). DGT established data processing centralization policy in the year 2007 with built Data Processing Center (DPC). The study was conducted to determine how the operations and data processing policies in the DPC through a qualitative method utilizing primary data (interviews) and secondary data from the DGT and other sources. The research concluded that almost all aspects of the policy has been in accordance with the GPG's guidelines and literature. GPG's implementation in DPC is going well, but some problems still occur, especially on the principle of transparency that should be tailored to the working environment PPDDP. However, in the future PPDDP will facing big challenges that may threaten its existence, mainly due to the use of electronic devices in almost all areas of human life. The existence of great potential, standardization, and good internal controls in PPDDP can make PPDDP still exist and evolve in line with advances in the world."

"Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Pajak sebagai bagian dari instansi pemerintah tidak dapat melepaskan diri tuntutan banyak pihak baik internal maupun eksternal untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Public Governance). Wujud penerapan Good Public Governance ini tidak hanya terbatas pada saat melaksanakan tugas dan fungsinya di dalam negeri saja akan tetapi juga diwujudkan pada saat menjalankan perannya di dunia internasional. Transparansi dan Kredibilitas Direktorat Jenderal Pajak sebagai representasi Negara Indonesia di dunia internasional harus diwujudkan dan dipertahankan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penyelenggaraan Exchange of Information di Direktorat Jenderal Pajak yang saat ini sudah memiliki standar internasional. Penelitian ini dilakukan melalui metode kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan data primer (wawancara) dan data sekunder dari Direktorat Jenderal Pajak serta sumber lainnya. Hasil penelitian menunjukan bahwa penyelenggaraan Exchange of Information di Direktorat Jenderal Pajak telah sesuai dengan standar internasional dan hal tersebut merupakan bentuk transparansi Pemerintah Indonesia dalam menjalankan perannya di masyarakat internasional yang merupakan salah satu pemangku kepentingan dari Pemerintah Indonesia.

---

In doing its role, Directorate General of Taxes as a part of government can't avoid internal and external demand to implement Good Public Governance. Good Public Governance is implemented while Directorate General of Taxes carrying its role and functions in the country but also internationally. Transparency and credibility of Directorate General of Taxes as a representative of Indonesia must be done and maintained. This study is to analyze the implementation of Exchange of Information (EOI) in Directorate General of Taxes. This research using descriptive-qualitative method and utilizing primary data (interviews) and secondary data from Directorate General of Taxes and other sources. The results showed that the implementation of the Exchange of Information in Directorate General of Taxes in accordance with international standards and it is done as a form of transparency of Government of Indonesia to the international society as one of its stakeholder while carrying out its role in the world."

"Penelitian ini membahas analisis standar biaya pengolahan dokumen perpajakan dengan activity-based costing pada Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan. Penghitungan biaya yang digunakan saat ini masih berdasarkan metode tradisional sehingga penetapan biaya pengolahan menjadi tidak akurat dikarenakan biaya pengolahan yang hanya dihitung dari biaya langsung, dan biaya tidak langsung belum dialokasikan ke produk sehingga menimbulkan undercosting. Peningkatan akurasi biaya diperlukan melalui analisis biaya tidak langsung harus ditelusuri ke produk untuk menghasilkan standar biaya yang akurat. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif berbentuk studi kasus berbentuk penerapan konsep activity-based costing yang saat ini belum diterapkan oleh unit analisis. Pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen dan wawancara responden. Penelitian ini mengusulkan bahwa standar biaya disusun dengan melakukan penelusuran biaya overhead ke produk dengan basis tingkat konsumsi aktivitas. Hasil penghitungan standar biaya metode activity-based costing menunjukan jumlah yang secara signifikan lebih tinggi dibandingkan metode tradisional, sehingga perencanaan anggaran di masa depan perlu dilakukan dengan cermat.

---

This study examines the standard cost analysis of tax document processing using activity-based costing at the Tax Data and Document Processing Center. The current cost calculation method relies on traditional approaches, resulting in inaccurate processing cost determinations because processing costs are calculated solely from direct costs, with indirect costs not allocated to products, leading to undercosting. To improve cost accuracy, it is necessary to trace indirect costs to products to produce accurate standard costs. The research employs a qualitative approach in the form of a case study, implementing the concept of activity-based costing, which has not yet been applied by the analysis unit. Data collection was conducted through document analysis and respondent interviews. This study proposes that standard costs be determined by tracing overhead costs to products based on activity consumption levels. The results of the standard cost calculation using the activity-based costing method show significantly higher amounts compared to the traditional method, indicating that future budget planning should be conducted meticulously."

"Peraturan Menteri Keuangan nomor:149/PMK.03/2011 dalam pelaksanaan Sensus Pajak Nasional pada Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat beserta instansi vertikalnya dilatarbelakangi oleh jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih dianggap kurang banyak bila dibandingkan dengan jumlah penduduk di Indonesia. Menyadari masih sedikitnya jumlah masyarakat yang mempunyai NPWP dan kurangnya kesadaran untuk menyampaikan SPT dengan benar, maka DJP melaksanakan suatu kegiatan yang dinamakan Sensus Pajak Nasional (SPN). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa landasan hukum yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan SPN sudah memadai, mengetahui penerapan, mengetahui kendala yang dihadapi, dan merekomendasikan cara untuk mengatasi kendala tersebut, mengetahui hasil dari SPN terhadap pertumbuhan NPWP pada Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat, serta mengetahui hasil dari SPN terhadap penerimaan pajak pada Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa landasan hukum yang digunakan kurang memadai, masih perlunya penyempurnaan pada program SPN, dan program SPN dapat mempengaruhi tingkat petumbuhan NPWP serta kenaikan penerimaan pajak, namun diperlukan tolok ukur dalam menentukan keberhasilan dalam program ini.

---

The implementation of Regulation of the Minister of Finance number: 149/PMK.03/2011 in Central Jakarta Regional Office and its agencies is motivated by the amount of Taxpayer Identification Number (NPWP) that is registered with the Directorate General of Taxation (DJP) is still considered to be much less when compared to population in Indonesia. Aware of the small number of people who still have a NPWP and a lack of awareness for SPT correctly, then the DJP perform an activity called National Tax Census (SPN). This study aims to find out that the legal basis is used as the basis for the implementation of SPN is adequate, determine the application, knowing the obstacles encountered, and recommend ways to overcome these obstacles, knowing the results of the SPN to the growth of NPWP on DJP Regional Office in Central Jakarta, as well as knowing the results tax revenue from the SPN. From this study it can be seen that the legal basis used inadequate, still need for improvement in the program SPN, and SPN program can affect the level of NPWP growth and increase tax revenue, but the benchmarks required in determining the success of this program."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang peran pembinaan yang dilaksanakan oleh KanwilDirektorat Jenderal Provinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan kualitasLKPP.Dalam menjalankan peran pembinaan di bidang perbendaharaan, baikpengelolaan maupun pertanggungjawaban keuangan negara kepada satuan kerjakementerian negara/lembaga, Kanwil Ditjen Perbendaharaan telah didukungdengan tim penyuluh perbendaharaan. Penelitian kualitatifdengan menggunakanmetode soft system methodologyini mencoba menguraikan problematika yangterjadi dalam pelaksanaan peran pembinaan tersebut. Penelitian ini berusahamenjawab problem solving interest melalui tujuh tahapan soft systemmethodology.

---

ABSTRACTThis research is about theguidance role undertaken by Directorate General ofTreasury Regional Office of Central Java to improve the quality of government?sfinancial statement. Incarrying out the treasury guidance role, both financialmanagement andaccountability, to the ministries or government?s agencies,Directorate Generalof Treasury Regional Office of Central Java has beensupported by a treasuryguidance team. This qualitative research using soft systemmethodology is aimedto analyse the problems that occur in the implementation ofthe guidance role.This research tries to answer the problem solving interestthrough the sevenstages of soft systems methodology.

---

"

"Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengukuran kinerja saat ini, analisis implementasi balanced scorecard dan analisis indikator kinerja di Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil analisis menyimpulkan bahwa Sekretariat Jenderal memiliki dua alat ukur kinerja yaitu LAKIP dan balanced scorecard dimana keduanya menghasilkan output yang sama. Balanced scorecard memiliki keunggulan karena dapat memberikan gambaran kinerja setiap empat bulan. Implementasi balanced scorecard di Sekretariat Jenderal sudah baik namun masih ditemukan indikator kinerja yang tidak tepat atau penetapan target yang terlalu rendah. Berdasarkan pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki, penulis berusaha memberikan saran-saran guna memperbaiki kelemahan-kelemahan atas implementasi balanced scorecard tersebut.

---

The aim of the paper is to discover the performance measurement system at this moment in time, balanced scorecard analysis implementation and performance indicator at the Secretariat General of Ministry of Trade. The research applied the qualitative methodology using case study approach. The analysis result concludes that the Secretariat General has two means of performance measurement systems, which are LAKIP and balanced scorecard, where both systems produce the same output. Balanced scorecard has the superiority for it's ability to provide the report every four months. The balanced scorecard implementation at the Secretariat General has been well performed but there are still several performance indicator that are not appropriate or the target is too low. Based on the writer's understanding and knowledge, the writer tries to provide some suggestions to overcome the shortcomings on the balanced scorecard implementation."

"Efisiensi merupakan salah tujuan dalam sebuah instansi, terlebih pada pemerintah provinsi di era desentralisasi seperti saat ini. Efisiensi pemerintah provinsi dalam penelitian ini diukur dengan metode Data Envelopment Analysis (DEA) dengan menggunakan serangkaian indikator input dan output sebagai acuan, Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa untuk model orientasi output menunjukkan ada 20 provinsi di Indonesia yang sudah mencapai efisiensi penuh dan 13 provinsi tidak mencapai efisiensi penuh. Penelitian ini juga melihat persebaran daerah yang efisien dan yang tidak efisien dilihat dari sisi besar kecil APBD, banyak sedikit jumlah penduduk, geografis provinsi-provinsi tersebut, serta dibandingkan dengan jenis opini BPK.

---

Efficiency is a focus on all institutions, especially at the provincial government that face decentralization era nowadays. Efficiency of the provincial government in this research is measured by Data Envelopment Analysis (DEA) method. It is used some indicators that can reflect the performance results of local expenditures and the number PNS as inputs. So that, governments, societies, and researchers get the insight whether provincial governments in Indonesia efficient or not. For output indicators in this research used indicators of health, education, and indicators that refer to musgravian, which is a combination of economic stability, economic distribution, and economic performance. As the result of this research, in 2011 there were 13 provinces in Indonesia that did not reach full efficiency, whereas the rest, 20 provinces could achieve full efficieny. This study also elaborated the distribution of efficient and inefficient provinces in terms of the size of budget managed, the population, geographic area, and also opinion result form BPK."

"Corporate governance has impacts on the disclosure of key management compensation in thefinancial statements through the application of the principle of transparancy. This researchaims to analyze the impact of corporate governance structure, such as family ownership,managerial ownership and the effectiveness of the audit committee, as well as audit quality ofkey management compensation disclosures in the financial statements according to PSAK No.7 (Revised 2010). The research using multiple regressions examined non-financial companieslisted on the Indonesia Stock Exchange in 2011. The research found that companies that arecontrolled by family and not part of a business group significantly affect management to complywith the mandatory disclosure related to key management compensation information in thefinancial statements. The research also found that the effectiveness of the audit committeesignificantly affects management to provide better information related to financial disclosures.Furthermore, the audit quality significantly increases the transparency of the compensation ofkey management related to PSAK No. 7 (Revised 2010).AbstrakTeori corporate governance dapat memengaruhi pengungkapan kompensasi manajemen kuncipada laporan keuangan melalui penerapan prinsip transparansi. Penelitian ini bertujuan untukmenganalisis dampak struktur corporate governance, yakni kepemilikan keluarga, kepemilikanmanajerial, dan efektivitas komite audit, serta kualitas audit terhadap pengungkapan kompensasimanajemen kunci pada laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 7 (Revisi 2010). Penelitianini menggunakan regresi multivariabel pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEIpada tahun 2011. Penelitian ini menemukan bahwa perusahaan yang dikontrol oleh keluargadan bukan bagian dari kelompok usaha secara signifikan memengaruhi manajemen untukmematuhi aturan pengungkapan wajib terkait dengan informasi kompensasi manajemen kuncipada laporan keuangan. Penelitian ini juga menemukan bahwa efektivitas komite audit secarasignifikan memengaruhi manajemen untuk menyajikan informasi yang lebih baik terkaitpengungkapan keuangan. Begitu pula dengan kualitas audit yang signifikan meningkatkantransparansi atas kompensasi manajemen kunci terkait PSAK No. 7 (Revisi 2010)"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat penerimaan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak serta permasalahan yang masih ditemui setelah adanya pemisahan fungsi Account Representative. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus di Direktorat Jenderal Pajak.Batasan penelitian ini hanya data penerimaan dan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan tahun 2014 sampai dengan 2016 dengan tiga Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang menjadi objek penelitian serta adanya program Tax Amnesty di pertengahan tahun 2016 sehingga kurang mencerminkan kondisi setelah pemisahan fungsi Account Representative.Penelitian ini menyimpulkan bahwa setelah adanya pemisahan fungsi Account Representative, penerimaan perpajakan maupun kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan walaupun belum optimal. Selain itu masih ditemukan permasalahan yang dihadapi oleh Account Representative setelah adanya pemisahan fungsi ini.

---

This study aims to determine the level of tax revenues and taxpayer compliance and problems that are still encountered after the separation of Account Representative functions. The research method used in this research is qualitative method with case study approach in Directorate General of Taxes.

Limitations of this study only data acceptance and compliance submission of Annual SPT 2014 to 2016 with three Primary Tax Office which became the object of research and the Tax Amnesty program in mid-2016 so less reflect the conditions after the separation of Account Representative functions.

This study concludes that after the separation of Account Representative functions, tax revenues and taxpayer compliance have increased although not optimal yet. In addition, there are still problems encountered by Account Representative after the separation of this function."