Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang asuransi usaha tani padi. Asuransi ini ditawarkan sebagai salah satu alternatif skema pendanaan yang berkaitan dengan pembagian risiko dalam kegiatan usaha tani padi. Dengan asuransi usaha tani padi, proses produksi dapat dijaga karena mengikuti rekomendasi berusahatani yang baik. Bagi Indonesia, asuransi usaha tani padi sangat penting untuk membantu petani dari risiko kerugian besar. Para petani dipastikan akan memiliki modal kerja yang cukup karena mengasuransikan usahataninya untuk membiayai usaha pertanian pada musim berikutnya dengan mengajukan klaim ketika usahataninya mengalami kerugian dan akan diselesaikan dengan asuransi usaha tani padi oleh perusahaan asuransi sebagai penanggung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, yang mengamati kebutuhan terhadap asuransi usaha tani di Indonesia.

---

This mini-thesis discusses the crop insurance. This insurance is offered as an alternative funding schemes relating to risk sharing in rice farming activities. With crop insurance, the production process can be maintained by following the recommendations of good farming. In Indonesia, crop insurance is very important to help the farmers’ risk of large losses. The farmers certainly will have sufficient working capital because of crop insurance to finance agricultural businesses in the next season by proposing a claim when a loss of farming and crop insurance will be resolved by the insurance company as an underwriter. The method used in this study is a research method that is both normative literature, which observes the need for crop insurance in Indonesia."

"Skripsi ini berisi tentang tinjauan hukum dari program pengembalian dana (cash back) yang dihitung sebagai komponen bunga dalam menentukan criteria simpanan layak bayar oleh LPS. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang menghasilkan data deskriptif analitis yang memberikan deskripsi mengenai pengaturan cash back oleh Lembaga Penjamin Simpanan dengan melakukan studi kasus terhadap pembayaran klaim nasabah dalam likuidasi Bang IFI. Hasil penelitian menyatakan bahwa sebelum diberlakukannya PLPS No. 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan, terjadi kesimpangsiuran hokum dalam pengaturan cash back yang akibatnya berdampak dalam pembayaran klaim nasabah Bank IFI. Selain itu, pengaturan tegas mengenai cash back dalam PLPS tersebut masih membuka kemungkinan kasus seperti Bank IFI kembali terjadi maka penulis menyarankan agar terdapat larangan terhadap pengadaan program cash back oleh Bank.

---

The Essay is about The Legal Review of Cash Back Program which is counted as interest's component in determining Criteria of Eligible Deposit by Indonesian Deposit Insurance Corporation (IDIC). This research uses qualitative method which produces descriptive analytical data concerning description about cash back regulation by Deposit Insurance Corporation which will be related to the case of IFI Bank Liquidation.

The result stated that before IDIC Regulation Number 2/PLPS/2010 about Deposit Insurance Program was valid; there was an ambiguous of cash back regulation which leads to the case of The Refund of Costumer Claim in IFI Bank. Moreover, the explicitness of that cash back regulation, in the newest IDIC Regulation, still opens a possibility for case like IFI Bank to reoccur. Therefore, the researcher suggests that cash back program by Bank should not be allowed."

"Asuransi memainkan peran penting dalam perekonomian suatu negara. Untuk itu, bisnis asuransi perlu diatur secara ketat oleh Pemerintah. Saat ini banyak perusahaan asuransi kesehatan sebagai penjamin yang bekerja sama dengan perusahaan pengelola pihak ketiga (TPA) guna menjalankan fungsi proses penyelesaian klaim perusahaan asuransi kesehatan. Mengingat proses penyelesaian klaim merupakan salah satu fungsi penting dalam bisnis asuransi, maka kajian ini mempertanyakan bagaimana hubungan hukum antara perusahaan TPA dengan perusahaan asuransi kesehatan dan juga tertanggung, serta regulasi yang mengatur perusahaan TPA dalam menjalankan usahanya. kegiatan dan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). ). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan analisis data kualitatif. Studi ini menyimpulkan bahwa hubungan hukum antara perusahaan TPA dan perusahaan asuransi kesehatan lahir dari perjanjian kerjasama antara kedua pihak. Sedangkan hubungan hukum antara perusahaan TPA dan tertanggung lahir dari perjanjian asuransi (polis asuransi). Hingga saat ini, belum ada undang-undang dan peraturan asuransi yang mengatur perusahaan TPA dan kegiatan usahanya. OJK hanya mengawasi perusahaan asuransi, tapi tidak mengawasi perusahaan TPA. Mengingat perusahaan TPA berperan penting dalam proses penyelesaian klaim, maka OJK disarankan untuk membuat regulasi yang mengatur perusahaan TPA dan kegiatannya. Diharapkan dengan adanya regulasi yang jelas mengenai perusahaan TPA, perusahaan TPA dapat semakin memajukan bisnis perasuransian di Indonesia.

---

Insurance plays an important role in a country's economy. For that, the insurance business needs to be strictly regulated by the Government. Currently, many health insurance companies as guarantor work with third party management companies (TPA) to carry out the function of the health insurance company's claim settlement process. Considering that the claim settlement process is one of the important functions in the insurance business, this study questions how the legal relationship between TPA companies and health insurance companies and the insured, as well as the regulations governing TPA companies in running their business. activities and supervision by the Financial Services Authority (OJK). ). The research method used in this study is a normative juridical research method with qualitative data analysis. This study concludes that the legal relationship between a TPA company and a health insurance company arises from a cooperation agreement between the two parties. Meanwhile, the legal relationship between the TPA company and the insured is born from an insurance agreement (insurance policy). To date, there are no insurance laws and regulations governing landfill companies and their business activities. OJK only supervises insurance companies, but does not supervise TPA companies. Given that TPA companies play an important role in the claim settlement process, OJK is advised to make regulations governing landfill companies and their activities. It is hoped that with clear regulations regarding TPA companies, TPA companies can further advance the insurance business in Indonesia."

"Skripsi ini membahas mengenai asuransi siber pribadi serta upaya hukum jika terjadi sengketa klaim dengan judul perlindungan terhadap risiko dan upaya hukum jika terjadi sengketa klaim dalam asuransi siber pribadi. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: 1) perlindungan terhadap risiko yang diberikan dalam polis asuransi siber pribadi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Umum BCA, dan 2) upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Tertanggung jika terjadi sengketa klaim asuransi siber pribadi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode doktrinal. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan sekunder. Selain itu juga dilakukan wawancara sebagai penunjang. Akhirnya diperoleh kesimpulan bahwa asuransi siber pribadi dapat melindungi kerugian finansial tertanggung akibat risiko yang dapat terjadi saat melakukan pembelanjaan online, melakukan transaksi pembayaran internet, dan apabila tertanggung menjadi korban pencurian identitas online. Namun demikian nyatanya pada saat proses pengajuan klaim yang diajukan oleh Tertanggung kepada Penanggung, tak jarang pula terjadi perselisihan antara Tertanggung dengan Penanggung yang tidak dapat diselesaikan melalui internal dispute resolutions. Apabila hal ini terjadi maka diperlukan upaya hukum lain yang dapat dilakukan oleh Tertanggung untuk dapat menyelesaikan sengketa yakni melalui jalur non litigasi (melalui LAPS SJK) maupun jalur litigasi. Skripsi ini menyarankan kepada masyarakat terutama masyarakat yang sering melakukan pembelian secara online untuk membeli polis asuransi siber pribadi sebagai perlindungan terhadap risiko yang dapat terjadi saat melakukan pembelanjaan online, melakukan transaksi pembayaran internet serta apabila masyarakat menjadi korban pencurian identitas online.

---

This thesis explores personal cyber insurance and legal remedies in case of claim dispute with the title "Protection Against Risk and Legal Remedies in case of Personal Cyber Insurance Claim Disputes." The issues discussed in this thesis are: 1) Protection against risks provided in the personal cyber insurance policy issued by PT Asuransi Umum BCA, and 2) legal remedies that can be taken by the Insured in the event of a personal cyber insurance claim dispute. The method used in this research is doctrinal method. The data used in this research consist of primary and secondary legal materials. In addition, interviews were also conducted to support the validation of this research. It is concluded that personal cyber insurance can protect the insured’s financial losses due to the risks that can occur when making online purchases, making internet payment transactions, and if the insured becomes a victim of online identity theft. However, in fact during the process of submitting claims submitted by the Insured to the Insurer, it is not uncommon for disputes between the Insured and the Insurer to occur that cannot be resolved through internal dispute resolutions. If this happens, other legal remedies are needed that can be taken by the Insured to be able to resolve the dispute, namely through non litigation (through LAPS SJK) or litigation channels. This thesis suggests the public, especially people who often make online purchases, to buy a personal cyber insurance policy as protection against risks that can occur when making online purchases, making internet payment transactions and if people become victims of online identity theft."

"ABSTRAKRisiko dan nilai pertanggungan dalam asuransi peluncuran satelit sangatbesar sehingga membutuhkan kapasitas asuransi yang besar pula untuk menutupirisiko tersebut. Salah satu cara untuk meningkatkan kapasitas asuransi adalahdengan mengatur retensi sendiri yang memadai dan meningkatkan dukunganreasuransi. Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2015 telah mengeluarkanketentuan terkait hal tersebut yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.14/POJK.05/2015 tentang Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi DalamNegeri. Oleh karenanya, permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini adalahbagaimana pengaturan retensi sendiri dan dukungan reasuransi untuk asuransipeluncuran satelit dalam POJK tersebut. Metode penelitian yang akan digunakandalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yaitu penelitian yangdilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis. Dalam POJKtersebut diatur bahwa dalam perusahaan asuransi wajib menerapkan batas retensisendiri dengan berdasarkan pada profil risiko dan kerugian (risk and loss profile)untuk setiap risiko dengan memperhatikan batas minimum dan maksimum retensiyang diatur dalam SEOJK. Sedangkan untuk dukungan reasuransi diatur bahwauntuk asuransi peluncuran satelit diwajibkan perusahaan asuransi mereasuransikansetiap risikonya kepada perusahaan reasuransi dalam negeri minimal Rp. 40 M.Dari penelitian yang dilakukan saran yang dapat diberikan adalah dalammenetapkan retensi sendiri perusahaan asuransi harus benar-benar memperhatikankemampuan sendiri karena apabila ditentukan terlalu besar dapat menyebabkankegoncangan, namun apabila ditetapkan terlalu kecil dapat menyebabkan tingkatsolvabilitas perusahaan asuransi tersebut menurun.

---

ABSTRACTThe risk and value of insurance for the launch satellite insurance isintensively high, so it also needs big capacity to insure the risk. One of the waysto increase the insurance capacity is to maintain the own (sufficient) retention andto increase reinsurance. Otoritas Jasa Keuangan (Financial Services Authority ofIndonesia) in 2015 made a regulation for that, called Otoritas Jasa KeuanganRegulation (Regulation of The Financial Services Authority) Number14/POJK.05/2015 concerning Own Retention and Reinsurance from LocalCompany. The issue to be studied in this thesis is how POJK regulates the ownretention and reinsurance for launch satellite insurance. The method used in thisresearch is normative juridical method which conducted on the written andunwritten positive law. That OJK Regulation regulates that insurance companyhas to apply the own retention based on the risk and loss profile for every risk byobserving the maximum and minimum own retention limit regulated by OJK.Meanwhile for the reinsurance, regulated that for launch satellite insurance,insurance company has to reinsure its risk to the local company for minimum 40billion rupiah. The suggestion from this research is that insurance company has todecide the own retention carefully. However, if the retention is too high, it canmake the company's finance shaking, but when the own retention is too low, it canmake the company solvencies descend."

"ABSTRAKPengaturan mengenai prinsip kerahasiaan rekam medis di Indonesia masih bertentangan dengan prakteknya, terutama pada praktek usaha asuransi kesehatan. Di mana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 269 Tahun 2008 bahwa berkas rekam medis adalah milik Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan pasien hanya berhak atas isi rekam medis dalam bentuk resume medis. Sedangkan masih ada perusahaan asuransi yang menjadikan rekam medis sebagai salah satu syarat pengajuan klaim. Skripsi ini membahas tentang penerapan prinsip kerahasiaan rekam medis dalam praktek usaha asuransi kesehatan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan data sekunder yang didapatkan dari bahan kepustakaan, serta didukung dengan data primer sebagai data penunjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peraturan perundang-undangan lain yang dapat diaplikasikan pada rekam medis, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan No. 36 Tahun 2012 tetang Rahasia Kedokteran. Menurut peraturan tersebut, rekam medis termasuk ke dalam rahasia kedokteran yang dapat dibuka untuk kepentingan kesehatan pasien berupa pembayaran asuransi. Penulis menyarankan agar peraturan mengenai rekam medis lebih diselaraskan dan disesuaikan dengan kebutuhan pasien dan pihak-pihak berkepentingan lainnya, seperti misalnya perusahaan asuransi.

---

ABSTRACTThe regulation on the principle of confidentiality of medical records in Indonesia is still contrary to the practice, especially in the practice of health insurance business. Where is mentioned in Minister of Health Regulation No. 269 year 2008 that medical record files belong to Healthcare Facilities and patients are only entitled to the contents of medical records in the form of medical resumes. While there are few insurance companies that still set medical records as one of the requirements for filing claims. This thesis discusses the application of the principle of confidentiality of medical records in the practice of health insurance business in Indonesia. This research uses juridical normative research method with secondary data obtained from library materials, and supported by primary data as supporting data. The results showed that there are other laws and regulations that can be applied to the medical record, namely Minister of Health Regulation No. 36 year 2012 about the Medical Confidentiality. According to the regulation, medical record is include to medical confidentiality that can be disclosed for the benefit of patients health in the form of insurance payments. The authors suggest that the regulation on medical records shall be more aligned and adjusted to the patients rsquo needs and other interested parties, such as insurance companies. "

"Secara etimologi istilah kepailitan berasal dari kata pailit. Kata kunci dari kepailitan adalah utang. Utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta wajib dibayar. Oleh sebab itu, pengertian kepailitan dan utang perlu dimuat dalam suatu Undang-Undang Kepailitan sebagai acuan formal yang mengikat masyarakat secara umum. Dalam Kepailitan, utang yang dimaksudkan adalah utang yang dapat dibuktikan secara sederhana. Maksudnya dibuktikan secara sederhana adalah utangnya sudah pasti dan jelas. Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan Skripsi ini yaitu, pertama, mengkaji dan menganalisis kedudukan tertanggung asuransi dalam kepailitan perusahaan asuransi, menganalisis perjanjian yang jatuh tempo, dan klaim yang dianggap sebagai utang, untuk mengkaji dan menganalisis Ratio Decendi pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga No. 34/Pailit/2015/PN.Niaga/Jkt.Pst serta pelaksanaan harta pailit setelah putusan pailit dijatuhkan dalam rangka perlindungan hak pemegang polis berdasarkan UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya. Metode yang digunakan adalah kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data hukum sekunder. Peneliti memperoleh kesimpulan bahwa kedudukan Pemegang polis atau tertanggung dalam kepailitan perusahaan asuransi bergantung kepada adanya klaim atau jatuh temponya suatu perjanjian asuransi.

---

Etymologically the term Insolvency is derived from the word bankruptcy. Keywords of bankruptcy is debt. Debt which is due, billable and payable. Therefore, understanding bankruptcy and debt needs to be confirmed in a Bankruptcy Act as a formal reference that binds society in general. In Bankruptcy, the debts need to be proved in a simple way, where the debts are certain and clear. Issues to be discussed in the writing of this thesis are to examine and analyze the position of insured in bankruptcy of insurance company, analyzing the agreement, and insurance claims in the insurance contract whereas claims are considered as bankruptcy debts and and to assess and analyze consideration of the judges in the Decision of the Pengadilan Niaga Indonesia Commercial Court No. 34 Pailit 2015 PN.Niaga Jkt.Pst and also the implementation of the bankruptcy estate after the bankruptcy decision was dropped in order to protect the rights of policyholders under Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment UUK PKPU and any regulations related . Researchers came to the conclusion that the position policyholders or the insured in bankruptcy insurance companies rely on their claims or maturity of an insurance agreement."

"Berawal dari peluang risiko yang merugikan dapat datang kapan saja sehingga diperlukan suatu program yang memberikan kepastian hukum bagi para pihaknya. Diperlukan suatu asuransi wajib untuk melindungi finansial perusahaan dan melindungi kepentingan para penonton. Tulisan ini menganalisis bagaimana penerapan asuransi dalam konser musik di Indonesia, terkhususnya asuransi wajib konser musik sebagai program asuransi wajib. Tulisan ini ditulis dengan menggunakan metode pendekatan doktrinal untuk meneliti permasalahan mengenai topik terkait. Untuk menilai hal tersebut, permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini di antaranya adalah bagaimana cara risiko yang timbul dari pelaksanaan konser musik dapat diasuransikan dan pengaturan penggunaan asuransi dalam konser musik Indonesia dan implementasi hukumnya. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Penulis, hasil penelitian ini menjabarkan mengenai pentingnya pengaturan mengenai asuransi dalam konser musik dan asuransi keramaian acara berskala besar yang salah satunya adalah konser musik perlu diatur lebih dalam di program asuransi wajib. Di Indonesia sendiri, terdapat beberapa hal yang dapat dikembangkan dan juga banyak hal yang sudah baik untuk dipertahankan dari penyediaan asuransi untuk konser musik. Sudah saatnya bagi perusahaan asuransi, pemerintah, dan promotor untuk bersama-sama lebih memperhatikan asuransi konser musik ini untuk ke depannya. Hal ini ditujukan untuk memberikan perlindungan sepenuhnya dan juga memberikan kesempatan berbisnis bagi perusahaan asuransi dan promotor untuk meningkatkan perekonomian negara.

---

Starting from the opportunity for adverse risks to occur at any time, a program is needed that provides legal certainty for the parties. Mandatory insurance is required to protect company finances and the audience's interests. This article analyzes how insurance is implemented in music concerts in Indonesia, especially mandatory insurance for music concerts as a mandatory insurance program. This article was written using a doctrinal approach to research problems regarding related topics. To assess this, the issues studied in this thesis include how risks arising from the implementation of music concerts can be insured and the regulation of the use of insurance in Indonesian music concerts and the implementation of the law. Based on the analysis carried out by the author, the results of this research explain the importance of regulating insurance for music concerts and insurance for large-scale events, one of which is music concerts, which needs to be regulated more deeply in the mandatory insurance program. In Indonesia itself, there are several things that can be developed and there are also many good things to maintain in terms of providing insurance for music concerts. It is time for insurance companies, the government and promoters to jointly pay more attention to music concert insurance in the future. This is aimed at providing full protection and also providing business opportunities for insurance companies and promoters to improve the country's economy. "

"ABSTRACTDalam polis asuransi di Indonesia pada umumnya terdapat klausula penyelesaian sengketa. Skripsi ini membahas dan menganalisis mengenai dua pokok permasalahan, antara lain: 1 Pembatasan hak pilihan penyelesaian sengketa bagi Tertanggung berdasarkan klausula penyelesaian sengketa melalui arbitrase dalam polis asuransi; dan 2 Mekanisme dan prosedur penyelesaian sengketa klaim asuransi melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia BMAI . Penelitian skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan yang menghasilkan tipologi penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa klausula penyelesaian sengketa melalui BMAI yang tercantum dalam polis asuransi bukan merupakan pembatasan hak pilihan penyelesaian sengketa bagi Tertanggung. Lalu BMAI telah memiliki prosedur penyelesaian sengketa klaim asuransi yang baku untuk semua jenis penyelesaian sengketa yang telah dituangkan dalam Peraturan BMAI yang mengatur tentang mekanisme dan prosedur arbitrase serta penyelesaian lainnya, yaitu mediasi dan ajudikasi. Dengan demikian, Penulis menyarankan apabila terjadi sengketa klaim asuransi, sebaiknya Penanggung dan Tertanggung sepakat untuk memilih BMAI dalam menyelesaikan sengketa klaim asuransi. Selanjutnya, sebaiknya Otoritas Jasa Keuangan OJK bekerjasama dengan seluruh asosiasi perasuransian di Indonesia untuk melakukan sosialisasi lebih lanjut kepada para pengguna asuransi mengenai BMAI sebagai lembaga untuk menyelesaikan sengketa klaim asuransi.

---

ABSTRACTThe insurance policies in Indonesia have generally contained a dispute settlement clause. This thesis discusses and analyzes two main issues, including 1 The limitation of the right of choice to dispute resolution for the insured based on the dispute settlement clause through the arbitration tribunal in the insurance policy and 2 The mechanisms and procedures for settling the disputes on insurance claims through the Indonesian Insurance Mediation and Arbitration Board BMAI . This thesis is using a literature research that delivers a descriptive research typology. This thesis concludes that the dispute settlement clause through BMAI that has stated in the insurance policies are not a limitation of the right of choice to resolve the dispute for the insured. BMAI as an institution for the alternative dispute settlement has standardized procedures for all types of dispute settlements as it is all have been stipulated in the BMAI Rules regulating the arbitration mechanisms and procedures and the other type of settlements, including mediation and adjudication. Therefore, the Author suggests that in the event of a dispute over insurance claims, the Insurer and the Insured should agree to choose BMAI as an institution to resolve the dispute. Furthermore, the Financial Service Authority OJK should cooperate with all insurance associations in Indonesia to disseminate further by conducting a socialization to insurance users regarding BMAI as an institution to resolve any disputes related to the insurance claims."

"Pengaturan pengelolaan sumber daya migas yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur bahwa dalam melakukan pengelolaan sumber daya migas saat ini dilakukan berdasarkan Kontrak Kerja Sama. Adapun Kontrak Kerja Sama saat ini dilakukan dalam bentuk Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) yang dilakukan antara SKK Migas dan Kontraktor yang berasal dari perusahaan minyak nasional maupun asing. Namun rupanya sistem pengelolaan sumber daya migas saat ini dianggap tidak sesuai dengan amanah yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sebagai cita-cita Indonesia dalam melakukan penguasaan atas sumber daya migasnya. Diantaranya adalah karena terdapatnya pengusahaan asing yang melakukan pengelolaan sumber daya migas, sistem pengelolaan yang dilakukan berdasarkan Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract), dan sumber daya migas yang tidak dikelola langsung oleh Perusahaan Negara. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah pemahaman atas perkembangan sistem pengelolaan sumber daya migas, bentuk kerja sama pengelolaan sumber daya migas berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, serta analisis pengelolaan sumber daya migas saat ini yang sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Metode yang digunakan untuk menganalisis permasalahan tersebut adalah yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini yaitu pemahaman terhadap sistem pengelolaan migas dengan berbasis Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) saat ini tidaklah bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Namun, penguasaan negara yang terkandung dalam cita-cita Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sebagaimana yang ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi saat ini tidak memenuhi unsur pengelolaan langsung yang dilakukan oleh Negara.

---

Oil and gas operation Natural Oil and Gas Act No. 22 year 2001 regulate that in managing oil and gas is performed based on Contract. The contract is currently performed in the form of Production Sharing Contracts that made between SKK Migas and Contractors that come from both national and foreign oil companies. But apparently the oil and gas operation system is currently considered not in accordance with the mandate contained in Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution, as the ideals of Indonesia in controlling the oil and gas resources. The reason told among them are due to the presence of foreign that conduct oil and gas resource operation, operation system that been done under Production Sharing Contracts, and oil and gas resources that has been not managed directly by the State Company. The issue in this thesis are the understanding of the history of oil and gas resource operation system, forms of cooperation operation of oil and gas resources under Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution, as well as the analysis of the operation of today's oil and gas resources in accordance with Article 33 paragraph (3) 1945 Constitution. The method used in analyze this thesis is a normative juridical. The result of this study is the understanding of the oil and gas operation system based on production sharing contracts today is not contrary to Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution. However, the control of the state contained in the ideals of Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution as interpreted by the Constitutional Court does not currently meet the elements of direct operation by the State."