Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam praktek kerap terjadi bahwa suatu PKWT telah memenuhi syarat sah perjanjian secara perdata juga telah melalui mekanisme pencatatan di Suku Dinas Ketenagakerjaan yang membawa serta implikasi telah dilakukan pemeriksaan materi muatan perjanjian kerja, namun demikian pasal-pasal tentang utamanya hak pekerja/buruh masih tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Skripsi ini membahas tentang perjanjian kerja waktu tertentu PT.X ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat sahnya perjanjian dan kaitannya dengan Hukum Ketenagakerjaan tentang hak-hak pekerja/buruh kontrak yang diatur dalam perjanjian kerja waktu tertentu tersebut. Selanjutnya dibahas contract adjustment sebagai penyelesaian permasalahan tersebut.

---

Nowadays it often occur that the temporary work agreement has fulfilled the legal condition of the agreement and has been through the registration process in Ministry of Labor and Transmigration Local Office which means the contents of the work agreement has been verified, but the articles especially about the rights of the worker are not suitable with the valid regulation. The focus of this thesis is the temporary appointment work agreement in PT.X based on Indonesian Civil Code about legal condition of the agreement and Labor Law about the rights of worker under that temporary appointment work agreement. Furthermore contract adjustment as the solution of this problem will be discussed."

"Skripsi ini membahas tentang keabsahan perjanjian kerja PT X dan penerapan jenis perjanjian kerja yang digunakan oleh PT X terhadap pekerja/buruhnya yang bekerja sebagai arsitek. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, perjanjian kerja PT X telah memenuhi syarat sahnya perjanjian namun belum tepat dalam menggunakan jenis perjanjian kerja. Hal ini terjadi karena pekerjaan arsitek tidak termasuk dalam jenis pekerjaan yang diperbolehkan untuk menggunakan PKWT, tidak lengkapnya identitas perusahaan dan pekerja/buruh, adanya masa percobaan dan PKWT yang belum dicatatkan. Akibatnya, perjanjian kerja PT X demi hukum berubah menjadi PKWTT.

---

This thesis discusses about the validity of the work agreement in PT X and the implementation of the work agreement that is used by PT X against its labor who work as an architect. This thesis uses normative juridical research. According to the result of the research, work agreement in PT X has fulfilled the requirements of the validity of the contract but has not used appropriately on the type of the work agreement. This happened because architect work is not included in the type of the work which is allowed to use fixed term work agreement, the incompleteness of the identity of the company and the labor, the presence of the probation, and fixed term work agreement which has not registered. Consequently, fixed term work agreement in PT X legally change to non fixed term agreement."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami lebih lanjut perihal penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kerja waktu tertentu di PT. X. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan, dan buku. Dari penelitian ini ditemukan bahwa asas kebebasan berkontrak sudah tidak berlaku secara mutlak lagi dalam perjanjian kerja. Pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak terhadap perjanjian kerja dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi dampak negatif apa bila asas kebebasan berkontrak berlaku secara mutlak.

---

This research aims to explain how the application of freedom of contract principle can in time based labor contract. This research is a normative juridical law using secondary data such as legislation, and books. From this research, it is concluded, that now the freedom of contract is limited in the case of labor contract. Government’s objective from limiting this freedom of contract is to minimize the effect of negative impact of freedom of contract."

"Perjanjian Kerja antara Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Asing untuk bekerja di Persatuan Emirat Arab (PEA) dan Belanda merupakan suatu permasalahan Hukum Perdata Internasional. Dengan demikian, perlu diketahui hukum mana yang berlaku pada Perjanjian Kerja tersebut. PEA mendasarkan hukum yang berlaku pada Perjanjian Kerja pada Ketertiban Umum dan Kaidah Super Memaksa berdasarkan Hukum PEA. Di sisi lain, Belanda memberikan kesempatan untuk melakukan Pilihan Hukum dalam Perjanjian Kerja dengan pembatasan berupa Kaidah Hukum Super Memaksa menurut Hukum Belanda. Berdasarkan praktek dalam Perjanjian Kerja antara Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Asing untuk bekerja di Persatuan Emirat Arab dan Belanda, hukum yang mengatur Perjanjian Kerja adalah hukum tempat bekerja.

---

Employment Agreement between Indonesian Citizen and Foreign Corporation to work in United Arab Emirates (UAE) and Netherlands is a Private International Law?s issue. Thus, it needs to be known law of which country is applicable to the Employment Agreement. UAE bases applicable law to Employment Agreement to Public Policy and Overriding Mandatory Provision from UAE law. On the other side, Netherlands gives some chance to do Choice of Law in Employment Agreement with limitations in the form of Overriding Mandatory Provision from Netherlands law. Based on practice in Employment Agreement between Indonesian Citizen and Foreign Corporation to work in UAE and Netherlands, governing law of Employment Agreement is the law of place of work."

"Dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perjanjian kerja wajtu tertentu, Pemerintah telah membentuk Undang ndash; undang dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kepmenakertrans yang mengatur secara tegas dan jelas mengenai syarat dan ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PKWT akan tetapi dalam pelaksanaannya dilapangan masih banyak ketentuan dari peraturan tersebut yang dilanggar serta pihak ndash; pihak yang berkepentingan seperti pengusaha, buruh dan pemerintah, mereka merasa nyaman dengan kondisi yang ada dilapangan yaitu dilanggarnya ketentuan mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

---

Laws and Regulation of the Minister of Manpower and Transmigration Permenakertrans has set firmly and clearly about the terms and conditions of the work agreement in Specific Time PKWT but in its implementation in the field are still many provisions of these regulations are violated and parties stakeholders such as employers, workers and governments, they feel comfortable with the real condition of the violation of the provisions on the implementation of the work agreement in Specific time."

"Gerakan perburuhan merupakan sebuah gerakan yang pada umumnya terjadi ketika sejumlah masalah ketidakadilan dan penindasan terjadi terhadap buruh oleh majikan. Ketidakadilan dan penindasan memang merupakan kunci dari lahirnya gerakan buruh yang bertujuan untuk membela kepentingan buruh. Dalam Hukum Islam, telah diatur hubungan antara buruh dan majikan dengan seksama dalam berbagai sumber. Sebagai muslim yang senantiasa berpedoman pada Al-Qur'an dan As Sunnah, maka pengaturan Islam mengenai hal ini perlu diperhatikan. Dalam Islam mengenai masalah perjanjian kerja masuk kedalam bidang Mudharabah dan ijarah. Jika dicermati maka temyata ada sejumlah prinsip-prinsip dalam Islam, dimana Islam mengedepankan konsep ta'awun, dimana pengusaha dan buruh sama-sama memperoleh keuntungan. Tidak ada eksploitasi pengusaha atas buruh, begitu juga sebaliknya tidak ada protes dari buruh kepada pengusaha baik berupa aksi demonstrasi maupun pemogokan. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam usul penelitian ini adalah sebagai berikut Apakah dalam hukum perikatan Islam diatur mengenai perjanjian kerja sebagai bentuk hubungan kerja buruh dan majikan bagaimana sebenarnya bentuk hubungan kerja antara buruh dan majikan menurut konsep Islam Apakah bentuk ideal penerapan konsep perjanjian kerja dan hubungan kerja menurut Islam tersebut dapat diterapkan di Indonesia Penelitian ini merupakan penelitian eksposisi yang berupaya menerangkan atau menjelaskan suatu pokok pikiran yang dapat memperluas pengetahuan pembaca. Sementara, pengolahan dilakUkan dengan metode pendekatan analisis data kualitatif. Data yang digunakan berupa studi dokumen dan wawancara. Perjanjian kerja secara Islam dapat disebut dengan mudharabah dan Ijarah. Mudharabah dan Ijarah merupakan termasuk kedalam bidang muamalah yang telah diatur dalam syariah Islam dalam beberapa landasan Hukum. Ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan menyangkut pelaksanaan mudharabah dan ijarah sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Dengan adanya mudharabah dan ijarah ini timbul pula hubungan kerja antara buruh dan majikan. Hubungan kerja lahir dari adanya hubungan kerja. Dalam Islam hubungan kerja yang terjadi bukanlah eksploitasi dari majikan terhadap buruh, akan tetapi hubungan yang berdasarkan prinsip ta'awun dan ukhuwah Islamiyyah dan secara . bersama-sama memajukan perusahaan. Majikan mengayomi buruh, dan buruh bekerja seprofesional dan sebaik rnungkin. Jika hubungan buruh dan majikan baik tidak perlu ada mogok atau penutupan perusahaan. Penerapan mudharabah dan ijarah dan hukum perburuhan Islam di Indonesia masih membutuhkan waktu yang cukup lama, namun optimisme ke arah tersebut tetap perlu diperjuangkan.Untuk itu diperlukan sosialisasi dan kajian mendalam mengenai hal ini."

"Perjanjian kerja merupakan ikatan yang mengawali hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja yang menimbulkan hubungan hukum diantara para pihak. Perjanjian kerja dapat dibuat secara tertulis atau lisan. Perjanjian kerja yang dibuat secara lisan harus diterbitkan Surat Pengangkatan oleh pemberi kerja. Surat pengangkatan yang dikeluarkan oleh pemberi kerja tidak mencantumkan hak dan kewajiban para pihak, sehingga pekerja kurang memahami hak dan kewajibannya. Hal tersebut sering menimbulkan permasalahan baik oleh pekerja maupun pemberi kerja. Berdasarkan permasalahan tersebut, akan dilakukan analisa yuridis pengangkatan pekerja pada Fakultas Y Universitas Z yang perekrutan pekerjanya dengan Surat Keputusan dikaitkan dengan hukum perjanjian dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Z Sebagai Badan Hukum Milik Negara.

---

The employment agreement is a binding that started the employment relationship between the worker and the employer who raises the legal relationship between the parties. The employment agreement may be made in writing or orally. Work agreements are made ​​verbally should be issued Appointment Letter by the employer. Appointment letter issued by the employer does not specify the rights and obligations of the parties, so that workers do not understand their rights and obligations. It often causes problems by both workers and employers. Based on these problems, the analysis of judicial appointments will be working at the Faculty of the University Y Z are recruiting workers by Decree associated with contract law and Act No. 13 of 2003 on Manpower and Government Regulation Number 152 Year 2000 on the Establishment of the University of Z As Owned Legal Entity State."

"Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU No. 4 Tahun 2009) maka Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dihapuskan dan perlu penyesuaian melalui renegosiasi kontrak. Renegosiasi kontrak tidak mudah dilaksanakan karena banyak perusahaan yang belum sepakat mengenai hal-hal yang harus disesuaikan dengan UU No. 4 Tahun 2009. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimanakah sebenarnya status hukum KK? Serta bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pemerintah apabila pemegang KK tidak melakukan renegosiasi kontrak? Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif, jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Kesimpulannya adalah bahwa status hukum KK merupakan suatu konsesi, dan bukan perjanjian perdata murni pada umumnya. Perjanjian yang ada pada KK merupakan pelaksanaan hak dan kewajiban. Karena status hukum KK merupakan konsesi, maka pemerintah dapat menempuh beberapa upaya dalam renegosiasi kontrak apabila kontraktor tidak mau melaksanakan renegosiasi. Pertama, dengan jalan melanjutkan renegosiasi kontrak karya. Kedua, penghentian sepihak kontrak yang sudah ada dan kemudian memberikan kompensasi. Ketiga, menasionalisasi secara langsung tanpa adanya renegosiasi kontrak ataupun kompensasi. Keempat, jika renegosiasi tidak dapat berjalan maka Pemerintah Indonesia dapat menggugat ke arbitrase.

---

Law No. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining removed Contract of Work and Work Agreement for Coal Mining Enterprises, but the conditions specified in the contract should be adapt to Law No. 4 of 2009. Adjustment provisions contained in article Contract of Work with the Law No. 4 of 2009 was conducted through contract renegotiation. Contract renegotiation is not easy to do because many contractors are not agree on provisions that should be adapted to Law No. 4 of 2009. The question is how exactly the legal status of Contract of Work? And how the action which can be done by the Government when the contractors will not perform contract renegotiations to adapt to Law No. 4 of 2009? Design of this study is a normative juridical. Data types used in this study is a secondary data, it can be a primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The conclusion is that the status of the Contract of Work is a concession and not purely civil agreement in general. Agreement in contract work is the implementation of rights and obligations. Because the status of the Contract of Work is a concession, the government could lead some action in contract renegotiations when the contractor did not perform renegotiations in order to adapt Law No. 4 of 2009. First, by way of extending the work contract renegotiations. Second, the unilateral termination of the existing contract and then give compensation. Third, direct nationalize without compensation or contract renegotiations. Fourth, if renegotiation can not run the Government of Indonesia can sue contractor to arbitration."