Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Banyak tantangan yang dihadapi Sistem Informasi Kesehatan, khususnya pada sarana pelayanan kesehatan di negara-negara berkembang. Indonesia salah satunya, yang berada dalam upaya pergerakan dari sistem manual menuju sistem elektronik. Bersamaan dengan diterapkannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang membutuhkan sistem berbasis komputer sebagai cara untuk klaim biaya perawatan pasien. Rumah sakit mulai beralih dari sistem manual ke sistem elektronik. Tujuan penelitian adalah mengambarkan Kesiapan Rumah Sakit untuk Implementasi Rekam Medis Elektronik dalam Menyambut Jaminan Kesehatan Nasional. Penelitian di Rumah Sakit X, dengan 3 variabel utama; kesiapan sumber daya manusia, kesiapan organisasi dan pertimbangan untuk penerapan JKN. Data dikumpulkan melalui review restrospektif dokumen rekam medis dan wawancara mendalam pada SDM level operasional dan manajemen. Hasil yang didapatkan organisasi dan infrastruktur IT mulai mengembangkan RKE, pergerakan level manajemen sudah menuju RKE. SDM level masih membutuhkan sosialisasi dan training.

---

There are many challenges facing health information systems, particularly in health care facilities of developing countries; Indonesia being one of them. Along with the implementation of National Health Insurance (which requires computerbased systems to track cost of care for patients), Indonesia is moving from a manual system to a electronic system. Many hospitals in Indonesia have already begun this process. The purpose of the study is to describe hospital readiness in anticipating the application of electronic medical record system for the national health insurance. There are two main variables: readiness of human resources, and organizational readiness for implementation of national health insurance (JKN). Data was collected through a retrospective review of medical records, documents, and in-depth interviews of human resources at the operational and management level. Once research was completed, the organization began to develop an Electronic Medical Record IT infrastructure. Progress has so far taken place mostly at the RKE management level. Operational levels still need socialization and training."

"Kesehatan merupakan hak asasi setiap orang. Pemerintah Indonesia berupaya untuk memenuhi hak setiap warga negaranya untuk mendapatkan layanan kesehatan melalui suatu program yang disebut program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pemerintah telah menunjuk suatu Badan Penyelenggara Jaminan Kesejahteraan Sosial (BPJS) dalam mengelola program ini, dengan tujuan pada akhir tahun 2019 seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali telah memiliki jaminan kesehatan (Indonesian Health Coverage). Dalam menghadapi reformasi pelayanan kesehatan di Indonesia seperti ini, rumah sakit sebagai suatu organisasi mendapatkan tuntutan untuk berubah dan berkembang. Bagi rumah sakit swasta seperti Rumah Sakit Royal Taruma perubahan ini bukanlah hal yang mudah. Sistem pembayaran yang semula retrospektif (fee for service) menjadi prospektif (out of pocket/ paket INA CBGs) menuntut perubahan mind set dan perilaku dari setiap anggota yang ada di dalam organisasi. Di samping itu dibutuhkan perencanaan persiapan yang matang untuk ikut serta dalam program JKN.Tujuan penelitian ini adalah menganalisa kesiapan Rumah Sakit Royal Taruma dalam mengimplementasikan program JKN. Jenis penelitian ini adalah Operational Research dengan pendekatan kualitatif dengan menganalisa kesiapan sumber daya yang dimiliki Rumah Sakit Royal Taruma sesuai dengan persyaratan kredensial yang diminta oleh BPJS serta melihat proses manajemen mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan kesiapan, pengawasan serta sosialisasi. Hampir seluruh kriteria persyaratan yang diminta BPJS meliputi administrasi, sumber daya manusia, sarana/ prasarana, sistem dan prosedur, telah dipenuhi oleh Rumah Sakit Royal Taruma namun masih perlu perbaikan di proses manajemen agar sumber daya yang telah dimiliki dapat digunakan lebih optimal, dan pada akhirnya Rumah Sakit Royal Taruma siap dalam mengimplementasikan Program JKN.

---

Health care is everyone's basic right. The Government of Indonesia seeks to fulfill the right of every citizen access to health care through a program called the National Health Insurance Program (JKN). The Government has appointed a Social Welfare Administering Body (BPJS) to manage this program, with the aim by end of Year 2019 all Indonesian citizens without exception will have health insurance (Indonesia Health Coverage). In the face of health care reform in Indonesia, hospitals will have to take necessary steps to accommodate the reform. For private hospitals such as Royal Taruma Hospital this change is not easy. Initial retrospective (fee for service) payment system will be changed to be prospective payment system (out of pocket / INA CBGs package). This required changing the mindset and behavior of every member within the organization. In addition, careful preparatory planning is required to participate in the JKN program.

The purpose of this research is to analyze the preparedness of Royal Taruma Hospital in implementing JKN program. This type of research is Operational Research with qualitative approach by analyzing preparedness of resources owned by Royal Taruma Hospital in accordance with credential requirement requested by BPJS as well as looking at management process starting from planning, organizing, implementation of readiness, supervision and socialization. Almost all the requirements criteria requested by BPJS include administration, human resources, facilities, systems and procedures, have been met by Royal Taruma Hospital but still improvement in the management process is needed so that the resources that have been owned can be used effectively, and in the end Royal Taruma Hospital is ready to implement the JKN Program."

"Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) akan mengimplementasikan kebijakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mulai 1 Januari 2023 secara bertahap, untuk mewujudkan kesinambungan program JKN dan menjalankan amanah undang-undang SJSN dalam pemenuhan prinsip ekuitas. Kebijakan implementasi KRIS JKN akan berdampak pada tata kelola rumah sakit dan diperlukan penyesuaian sumber daya dan proses manajemen RS. RS Aisyiyah Bojonegoro berada di Kabupaten Bojonegoro yang cakupan UHC 98.76 %, merupakan RS swasta yang terbesar dan didominasi pasien JKN dengan BOR 67.79%. Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran kesiapan sumber daya, proses manajemen dan rencana tindak lanjut RS Aisyiyah Bojonegoro untuk implementasi KRIS JKN. Penelitian ini kualitatif dengan desain studi kasus. Pengumpulan data melalui observasi sarana dan prasana, telaah dokumen dan wawancara mendalam sembilan informan. Persentase pencapaian kesiapan sarana dan prasana Gedung Bi’r Ali untuk memenuhi 12 kriteria KRIS JKN sebesar 76% dan 8 kriteria masih perlu penyesuaian kebutuhan; kesiapan pendanaan belum sepenuhnya siap; para informan sudah memiliki pengetahuan terkait rencana implementasi KRIS JKN dan sikap yang mendukung implementasi KRIS JKN; kesiapan metode belum terpenuhi seluruhnya yaitu belum adanya SK Direktur pembentukan tim khusus persiapan KRIS JKN, proses re-akreditasi sedang berjalan dan pencapaian kepatuhan clinical pathway belum memenuhi standar. RS Aisyiyah Bojonegoro harus membentuk tim khusus untuk persiapan KRIS JKN, mematangkan persiapan re-akreditasi dan meningkatkan penerapan clinical pathway dan evaluasi kepatuhan terhadap clinical pathway yang telah ada.

---

The National Social Security Council (DJSN) will gradually implement the JKN KRIS policy starting January 1, 2023. The implementation of KRIS JKN will have an impact on hospital governance, the need to adjust the needs of hospital resources and management. Aisyiyah Bojonegoro Hospital is located in Bojonegoro Regency with 98.76% UHC, is the largest private hospital and dominated by JKN patients with BOR is 67.79%. This study aims to describe the readiness of resources, management processes and follow-up plans for Aisyiyah Bojonegoro Hospital for the KRIS JKN implementation. This study is qualitative with case study design. Collecting data through observation of facilities and infrastructure, review of documents and in-depth interviews. The percentage of readiness of the Bi'r Ali Building facilities and infrastructure for the JKN KRIS is 76% and 8 criteria still need to be adjusted to the needs; the funding readiness is not fully ready; the informants already have knowledge regarding the KRIS JKN implementation plan and attitudes that support the implementation of the JKN KRIS; the preparation of methods for the implementation of KRIS JKN has not been fully fulfilled, namely the absence of a Director's Decree for the formation of a special team for the preparation of KRIS JKN, the accreditation process is ongoing and applying the clinical path does not meet the standards. Aisyiyah Bojonegoro Hospital must form a special team to prepare for the JKN KRIS, finalize re-accreditation preparations and improve the application of clinical pathways and evaluate compliance with existing clinical pathways"

"Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan suatu program pemerintah yang sudah disiapkan dari tahun 2004. Implementasi atau pelaksanaannya di Januari 2014 ini menjadi tantangan besar bagi seluruh aktor didalamnya.Salah satu actor penting yaitu rumah sakit sebagai provider. Berdasarkan data empiris, pengeluaran obat berkisar antara 35% - 40 % dari total pembiayaan. Oleh karena itu diperlukan kendali mutu dan kendali biaya dalam pengelolaannya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh peresepan oleh dokter terhadap total biaya obat sebelum dan saat JKN dilaksanakan di RS PMI Bogor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kuantitatif cross sectional. Penelitian ini melihat perubahan perilaku dokter dalam menuliskan resep khususnya pada kasus thypoid. Karakteristik dokter yang cukup berpengaruh yaitu masa bekerja dokter dan pelatihan yang diikuti dokter itu. Penulisan obat paten >4 item dalam 1 pengobatan memiliki 36,72% terhadap total biaya obat. Demikian pula dengan dokter dengan masa bekerja <12 tahun memiliki 36,9% terhadap total biaya obat, lebih tinggi 6,9% dibandingkan dokter dengan masa bekerja >12 tahun. Dokter yang mengikuti pelatihan > 5 kali memiliki proporsi biaya obat yang lebih kecil dibandingkan dokter yang hanya mengikuti pelatihan < 5 kali. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu secara keseluruhan, hasil penelitian ini menggambarkan tidak adanya perbedaan yang signifikan baik pada karakteristik pasien, karakteristik dokter maupun jenis obat sebelum dan saat JKN dilaksanakan. Penelitian ini menyarankan adanya proporsi biaya yang jelas bagi obat-obatan dan layanan kesehatan.

---

The National Health Insurance (JKN) is a government program that is set up from 2004. Implementation or implementation in January 2014 is a major challenge forall actorsin it. One of the important actors that hospital as aprovider. Based on empirical data, drug spending ranged between35% -40% of the total financing. It is therefore necessary quality control and cost control in its management. The purpose of this study was to determine the effect of prescribing by physicians to the total cost of drugs before and while JKN implemented in RSPMI Bogor.

The method used in this study is cross-sectional quantitative. The research looked at changes in the prescribing behavior of physicians, especially in the case of typhoid. Physician characteristics, namely the influential work of doctors and doctor training followed it. Writing patent medicine >4 item in 1 treatment had 36.72% of the total cost of the drug. Similarly, a doctor working with the <12 years had 36.9% of the total cost of the drug, 6.9% higher compared with the physicians working> 12 years. The doctor who attended training> 5 times the proportion of drug costs less than the physicians who trained only <5 times.

The conclusion of this study is overall, the results of this study illustrate the absence of significant differences both in patient characteristics, physician characteristics and the type of service before and during JKN implemented. This study suggests the existence of a clear proportion of costs for medicines and health services. The conclusion of this study is overall, the results of this study illustrate the absence of significant differences both in patient characteristics, physician characteristics and the type of drug before and during JKN implemented. This study suggests the existence of a clear proportion of costs for medicines and health services."

"Pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pelayanan kesehatan dalam program JKN diberikan secara berjenjang, efektif dan efisien dengan menerapkan sistem kendali mutu dan kendali biaya. Peserta JKN diberi identitas tunggal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan dalam pelaksanaannya dilakukan dengan sistem rujukan berjenjang. Tingginya rujukan dapat menyebabkan penumpukan pasien di rumah sakit sehingga menyebabkan lamanya waktu tunggu. Guna dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan dilakukan dengan optimalisasi Program Rujukan Balik (PRB) pasien kronis ke fasilitas layanan primer.Belum optimalnya implementasi PRB di RSUD Sanjiwani maka penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor penentu yang berhubungan dengan optimalisasi implementasi PRB di RSUD Sanjiwani, yaitu faktor-faktor penentu yang bersumber dari pasien, penyedia layanan serta penyedia pembiayaan dan kebijakan. Penelitian ini menggunakan rancangan deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan metode analisa yang digunakan yakni konten analisis berdasarkan triangulasi metode, triangulasi sumber data dan triangulasi teori. Data diperoleh dengan mewawancarai pasien, sumber dari RSUD, dokter Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan serta apotek jejaring BPJS.Hasil penelitian ini bahwa pemahaman dokter spesialis/sub spesialis tentang PRB belum maksimal, belum ada komunikasi antara RSUD dengan FKTP dan apotik jejaring BPJS, sosialisasi dari BPJS belum melibatkan semua petugas, serta masih kurangnya pengetahuan pasien tentang PRB.

---

The Indonesian Government has responsible for implementation of community health insurance through National Health Insurance (NHI). Health service in NHI program is given stages, effectively and efficiently with carry quality and cost control. Insurance participants are given a single identity by The Social Security Agency (BPJS) of Health and followed stages referral system. The ineffective implementation of stages referral system resulting in the highest refferal which can be seen in accumulation of the patients in the hospital. Accumulation of patients can lead to increased waiting time and reduced of time for consultation which decrease quality of heath services. Referral Back Program (RBP) to Primary Health Services in is needed to control this accumulation of patients and make healt services become better. RBP must be done to patient with chronic dissease if the patient already stabilized.

The aims to know identification of determinants factor optimizing the implementation of RBP in Sanjiwani Hospital. This study is used a qualitative approach with the method of analysis used content analysis based on triangulation method, triangulation of data sources, and triangulation theory. Data is got by interviewing people who associated with RBP which are specialist who threat in poly. Directur of Sanjiwani Hospital, Primary care Services, BPJS, Pharmacist, Head of Health Departement in Gianyar and patients whit cronic desiases.

The result from interviewing patient knowledge about RBP is low understanding of RBP by medical praktitioner does not been maximal, no communication between Sanjiwani Hospital with Primary Health Services and pharmacy network BPJS. The Conclusion In Sanjiwani Hospital, RBP implementation is not optimal From National Health Insurance's role all patient with chronic disease in stable condition must did referral back to primary health care service. The recommendation is given to optimize the implementation of the RBP in Sanjiwani Hospital."

"Rumah Sakit ABC Jakarta yang mulai bekerjasama dengan BPJS Kesehatan pada Mei 2017, melihat kebutuhan untuk merekrut dokter spesialis full timer untuk menunjang pelayanan spesialistik pada era JKN. Dengan belum siapnya sistem tunjangan yang baik di Rumah Sakit ABC Jakarta, maka diperlukan adanya suatu rancangan remunerasi sebagai sistem tunjangan dokter spesialis di Rumah Sakit ABC Jakarta pada era JKN. Metode penelitian yang digunakan merupakan kombinasi antara penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer didapat dari wawancara mendalam dan survey, sementara data sekunder diambil dari hasil telaah dokumen. Penelitian ini menghasilkan rancangan sistem remunerasi untuk dokter spesialis yang diadaptasi dari Keputusan Menteri Kesehatan No. 625/Menkes/SK/V/2010 dan Buku Panduan Remunerasi IDI tahun 2016, yang memperhatikan prinsip-prinsip remunerasi serta tiga komponen remunerasi (Pay for Position, Pay for Performance dan Pay for People).

---

ABC Hospital Jakarta, which began to have an agreement with BPJS Health Insurance in May 2017, saw the need to recruit full timer specialists to support specialist services in the NHC era. With the absence of a good allowance system at ABC Hospital Jakarta, it was necessary to have a design on remuneration for medical specialist as an allowance system at ABC Hospital Jakarta in the NHC era. The research method used was a combination of quantitative and qualitative study using primary and secondary data. Primary data obtained from in-depth interviews and surveys, while secondary data was taken from the results of document review. This study resulted in the design of a remuneration system for specialists adapted from the Minister of Health Decree No. 625/Menkes/SK/V/2010 and IDI Remuneration Guidebook of 2016, which taken into account the principles of remuneration and three components of remuneration (Pay for Position, Pay for Performance and Pay for People)."

"ABSTRAKNama : Fakhira Dwi Awliyawati SalehProgram Studi : Ilmu Kesehatan MasyarkatJudul : Analisis Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk KesehatanSeksual Reproduksi di Depok, Selayar, dan Timika Tahun 2017/2018Pembimbing : Vetty Yulianty Permanasari, S.Si. M.P.HMasih banyak indikator Agenda Pembangunan Millenium MDGs 2015 yang belumtercapai secara global dalam hal kesehatan seksual reproduksi sehingga kembali dimasukkandalam poin agenda pembangunan berkelanjutan SDGs . Komitmen pemerintah Indonesiauntuk mencapai target diwujudkan dengan cara menjamin pelayanan seksual reproduksidalam paket manfaat Jaminan Kesehatan Nasional JKN . Penelitian ini bertujuan untukmenganalisa implementasi JKN di Kota Depok, Kabupaten Mimika dan KabupatenKepulauan Selayar. Metode penelitian yang digunakan adalah Analisis Kebijakan denganpendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui diskusi kelompok terarah,wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwapelaksanaan kebijakan di ketiga lokasi belum berjalan optimal dilihat dari variabelkomunikasi, struktur birokrasi, sumber daya, dan disposisi. Kendala Implementasi yang adaberagam di tiap-tiap lokasi penelitian: di Depok yang merupakan wilayah urban justrubanyak ditemukan informasi yang keliru baik dari pelaksana kebijakan maupun yang beredarsecara luas di sosial media, kasus di Selayar menunjukkan bahwa standar peserta penerimabantuan iuran jaminan kesehatan nasional yang ada selama ini belum memasukkan prinsippengarusutamaan gender, sedangkan di Timika napas universal health coverage yangdiusung dalam JKN belum nampak karena masih banyak jenis jaminan kesehatan yang tidaksaling terintegrasi. Kendala impelementasi yang ada perlu segera dibenahi agar dapatmemaksimalkan implementasi kebijakan.Kata Kunci:Analisis Kebijakan Kesehatan, Implementasi JKN, Kesehatan Seksual Reproduksi

---

ABSTRACTName Fakhira Dwi Awliyawati SalehStudy Program Health Sciences SocietyTitle Implementation Analysis of National Health Insurance for ReproductiveSexual Health in Depok, Selayar and Timika Year 2017 2018Mentor Vetty Yulianty Permanasari, S.Si. M.P.HThere are numbers of the Millenium Development Goals MDGs indicators that have notbeen achieved globally by 2015 in terms of sexual health reproduction which re entered tothe points of Sustainable Development Goals SDGs . Indonesia has been commited toachieve the targets which realized by guaranteeing reproductive sexual services in theNational Health Insurance. The aim of this study is to analyze the implementation of NationalHealth Insurance in Depok, Mimika and Selayar Islands. The methodical of research usedpolicy analysis with qualitative approach. The data collection through focus groupdiscussions, in depth interviews and document review. The results showed that theimplementation of policies in all three locations has not been ran optimally seen fromvariables such us Communication, Bureaucratic Structure, Resources and Disposition.Obstacles of Implementation varies widely in each study site in Depok, which is an urbanarea, misinformation from policy implementers and social media are widely circulated, thecase in Selayar indicates that the standard of the national health insurance fee rsquo s beneficiarieswhich has not included the principle of gender mainstreaming, and in Timika, the universalhealth coverage that carried in JKN has not been seen because there are still many types ofhealth insurance that are not integrated. Implementation constraints that need to be addressedin order to maximize the implementation of the Policy.Keywords Health Policy Analysis, Implementation of National Health Insurance, Sexual ReproductionHealth"

"Tugas Karya Akhir ini membahas mengenai implementasi program JKN di tingkat pelayanan kesehatan primer dalam aspek SDM kesehatan. Pelayanan kesehatan primer merupakan gerbang utama dalam mengakses pelayanan kesehatan di era Jaminan Kesehatan Nasional. Pelayanan kesehatan primer merupakan kata kunci untuk melihat keberhasilan program JKN. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program JKN di tingkat pelayanan kesehatan primer dalam aspek SDM Kesehatan. Teori yang digunakan untuk menjelaskan penelitian ini antara lain implementasi kebijakan publik, jaminan kesehatan, dan pelayanan kesehatan. Penulisan Tugas Karya Akhir ini merupakan penelitian desk research dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah implementasi program JKN di tingkat pelayanan kesehatan primer dalam aspek SDM Kesehatan belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari jumlah, jenis, distribusi, dan mutu yang belum terpenuhi

---

This final task discusses about the implementation of the program JKN at the level of primary health care in the aspects of health human resources. Primary health care is a major gateway in accessing health services in the era of National Health Insurance. Primary health care is the key to seeing success the program. This study aims to determine the implementation of the program JKN at the level of primary health care in the aspect of health human resources. The theories used to explain this study include implementation of public policy, health insurance, and health services. This final task is a study desk research with methods of data collection through the study of literature. The result of this research is the implementation of the program JKN the level of primary health care in the aspect of health human resources is not gone well. It can be seen from the quantity, type, distribution, and quality that has not been fulfilled."

"Permasalahan kesehatan yang berulang sejak dulu menimbulkan pertanyaan apakah program kesehatan yang dikerjakan oleh pemerintah selama ini telah tepat atau belum. Disini fungsi dari Komisi IX sebagai lembaga pengawas diharapkan berjalan. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Komisi IX DPR RI terhadap mitra kerjanya yang berasal dari pemerintah terus dilakukan dengan berbagai macam cara. Akan tetapi, belum pernah ada sebuah analisis yang dilakukan untuk menilai apakah berbagai aktivitas pengawasan tersebut telah efektif atau tidak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Komisi IX DPR RI Periode 2014-2019 dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap program dokter layanan primer yang dijalankan oleh pemerintah sebagai mitra kerja. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang didasarkan pada fenomena, gejala, fakta, atau informan sosial. Informan ditetapkan secara langsung dengan berdasarkan prinsip-prinsip kesesuaian (appropriatness) dan kecukupan (adequacy). Data kemudian diubah ke dalam bentuk transkrip, kemudian dianalisis, serta dibuat Logical Framework. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan Komisi IX DPR RI kepada mitra kerja dapat memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kinerja mitra, meskipun sulit untuk menyimpulkan terjadinya peningkatan kinerja tersebut sepenuhnya diakibatkan oleh pengawasan dari Komisi IX DPR RI. Akan tetapi, pengawasan Komisi IX terhadap Program DLP tidak berjalan efektif dikarenakan program tersebut diatur dalam Undang-Undang Pendidikan Kedokteran yang merupakan produk dari Komisi X DPR RI dan melibatkan Kemenristekdikti yang bukan merupakan mitra kerja dari Komisi IX DPR RI. Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan kepada Komisi IX DPR RI memiliki staf yang khusus menangani media sosial dan ahli terhadap permasalahan kesehatan yang spesifik, membangun komunikasi yang intensif dengan akademisi dan berbagai stakeholder kesehatan, dan merapikan dokumentasi dari setiap mekanisme pengawasan yang dilakukannya kepada mitra. Bagi pemerintah, dalam menjalankan programnya sebaiknya selalu berpegang pada hasil kesepakatan dengan Komisi IX DPR RI, hendaknya selalu memperhatikan alokasi anggaran dan peraturan yang terkait, proaktif pada rekomendasi yang diberikan oleh Komisi IX DPR RI. Bagi peneliti lain, dapat mengembangkan penelitian tentang fungsi pengawasan Komisi IX DPR RI dengan menggunakan studi kasus lainnya dan dapat mengembangkan penelitian tentang peran lain dari Komisi IX DPR RI, misalnya fungsi legislasi ataupun fungsi anggaran.

---

Repeated health problems have always raised the question of whether the health program undertaken by the government has been right or not. Here the function of Commission IX as a supervisory institution is expected to run. The function of supervision carried out by the Indonesian House of Representatives Commission IX against its partners from the government continues to be carried out in various ways. However, there has never been an analysis conducted to assess whether the various monitoring activities have been effective or not.

This study aims to analyze the role of the Commission IX of the Republic of Indonesia Parliament for the period 2014-2019 in carrying out the oversight function of the primary service doctor program run by the government as a working partner. The research method used in this study is a qualitative research method based on phenomena, symptoms, facts, or social informants. Informants are set directly based on the principles of appropriatness and adequacy. The data is then converted into a transcript, then analyzed, and made a Logical Framework.

The results of this study indicate that the oversight carried out by the Indonesian House of Representatives Commission IX to work partners can have a positive influence on improving partner performance, although it is difficult to conclude that the increase in performance is entirely due to the supervision of the House of Representatives Commission IX. However, the supervision of Commission IX on the DLP Program is not effective because the program is regulated in the Medical Education Act which is a product of the Indonesian House of Representatives Commission X and involves the Ministry of Research and Technology which is not a working partner of the Indonesian House of Representatives Commission IX.

Based on the results of this study, it is recommended that the Commission IX of the Indonesian House of Representatives have staff that specifically handle social media and experts on specific health issues, establish intensive communication with academics and various health stakeholders, and tidy up documentation from each oversight mechanism that is carried out to partners. For the government, in carrying out its programs, it is better to always adhere to the results of an agreement with the Indonesian House of Representatives Commission IX, should always pay attention to budget allocations and related regulations, proactively on recommendations given by the Indonesian House of Representatives Commission IX. For other researchers, they can develop research on the oversight function of the Indonesian House of Representatives Commission IX by using other case studies and can develop research on other roles of the Indonesian House of Representatives Commission IX, for example the functions of legislation or budgetary functions. "

"Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mendalam mengenai implementasi sistem rujukan berjenjang di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama FKTP yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan KCU Bogor tahun 2016. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem rujukan berjenjang telah berjalan di FKTP tetapi belum optimal. Dalam implementasi sistem rujukan berjenjang terdapat masalah dari sisi komunikasi, dan sikap implementor.Peneliti menyarankan agar dilakukan upaya perbaikan dalam hal sosialisasi, membuat suatu sistem online yang dapat memberikan informasi kepada peserta, pembuatan SOP pelaksanaan rujukan berjenjang, serta melibatkan peran Dinkes untuk pelaksanaan monitoring dan sosialisasi terkait sistem rujukan berjenjang.

---

This study aimed to obtain in depth information on the implementation of a tiered referral system at the First Level Health Facility FKTP in collaboration with BPJS Kesehatan KCU Bogor in 2016. The research method used was qualitative approach with data collection through interviews, observation, and document review.

The results of this study indicated that the implementation of a tiered referral system had been running in FKTP but not yet optimal. In the implementation of a tiered referral system there were problems from the communication side, and the attitude of the implementor.

The researcher recommended improvement efforts in socialization, to create an online system that could provide information to the participants, making SOP implementation of tiered referrals, and involved the role of Health Office for the implementation of monitoring and socialization related to tiered referral system."