Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas bagaimana pelaksanaan pengisian jabatan camat dan lurah secara terbuka di DKI Jakarta dalam rangka reformasi birokrasi dalam bidang penataan sistem manajemen SDM aparatur. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengisian jabatan camat dan lurah secara terbuka di DKI Jakarta berjalan dengan baik. Disisi lain, masih terjadi banyak masalah dalam setiap tahapan pelaksanaannya karena ini merupakan pertama kali diadakan di DKI Jakarta.

---

This thesis discusses how the implementation of open bidding subdistrict and urban village heads in DKI Jakarta in order to reform the bureaucracy instructuring the field of human resources management systems. Research has done in qualitative approach with field research and library research. The results showed that open bidding of subdistrict and urban village heads in DKI Jakarta has been going on well. However, many problems still occured in each phase of implementation because this was the first time was held in DKI Jakarta."

"Reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah dilaksanakan sejak tahun 2008. Terdapat sembilan area perubahan yang menjadi sasaran reformasi birokrasi, salah satunya adalah manajemen aparatur daerah. Melaksanakan reformasi di bidang kepegawaian adalah upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk merespon tuntutan masyarakat dalam memperbaiki serta meningkatkan kualitas PNS baik sebagai birokrat yang menjalankan birokrasi maupun sebagai pelayan publik. Salah satu upaya yang dilaksanakan adalah pengisian jabatan secara terbuka untuk jabatan camat dan lurah, dengan pertimbangan camat dan lurah merupakan ujung tombak pelaksanaan layanan publik pemerintah daerah, oleh karena itu membutuhkan sosok aparatur yang profesional, berintegritas dan berkompeten. Berkaitan dengan pelaksanaan seleksi terbuka muncul pertanyaan apakah seleksi terbuka akan mengacaukan pola karir yang telah tersusun dan menyebabkan regenarasi di lingkungan PNS tidak berjalan baik. Sebab tidak ada lagi keteraturan bagi PNS yang mengantri untuk mendapatkan kesempatan untuk duduk dalam jabatan struktural. Terlepas dari kelebihan dan kekurangan, seleksi terbuka ini merupakan salah satu kemajuan dalam birokrasi dalam hal transparansi dalam sebuahpemerintahan daerah, karena proses dilaksanakan secara terbuka dengan melibatkan pihak luar dari birokrasi diharapkan penilaian akan berdasarkan kapabilitas dan integritas.

---

Bureaucratic reforms in the Provincial Government of Jakarta has been carried out since 2008. There are nine areas of change that is being targeted reform of the bureaucracy, one of which is the management of local personnels. Implement reforms of the bureaucrats is Jakarta Provincial Government's efforts to respond to the demands of society in improving and increasing the quality of both civil servants as bureaucrats who run the bureaucracy as well as a public servant. One of the measures implemented are running open bidding for filling the positions camat and lurah, with

consideration camat and lurah is a street levels bureaucracy who who directly deal with the public in providing public services, and therefore requires apparatus that professional figure, integrity and competence. Relating to the implementation of open selection question arises whether an open bidding will disrupt the career path that has been arranged and led to regeneration in the PNS is not going well. Because there is no regularity for civil servants queuing for a chance to promote in a structural position. Regardless of the advantages and disadvantages, this open selection is one

of the advances in the bureaucracy in terms of transparency in a local government, because the process carried out openly with the involvement of external parties of the bureaucracy expected ratings to be based on the capability and integrity."

"ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi efektivitasdalam pelaksanaan lelang jabatan camat dan lurah di DKI Jakarta. Pendekatanilmiah yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif. Hasil daripenelitian ini menunjukkan secara umum pelaksanaam lelang jabatan camat danlurah DKI Jakarta dapat dikatakan efektif dibanding promosi jabatan terdahulukarena terlihat ada peningkatan kinerja camat dan lurah di sebagian besar wilayahDKI Jakarta kecuali Jakarta Pusat. Namun yang perlu diperhatikan adalah biayayang digunakan dalam lelang jabatan sangat besar dibanding pelaksanaan promosicamat dan lurah sebelumnya. Untuk itu, biaya-biaya yang kurang berkaitandengan efektivitas lelang jabatan dapat dikurangi.

---

ABSTRACTThe purpose of this study is to determining and evaluating the effectiveness of Open Selection for District Head and Village Head Position in DKI Jakarta. The scientific approach method used in the study is qualitative approach. The result of this study indicate that the general implementation of Open Selection for District Heads and Village Head’s Position in DKI Jakarta can be said to be effective than previous promotion since the performance of the District Heads and Village Head in most regions are increased. However, the main concern is the cost estimation. The cost for open selection is quite high compared to previous promotion. Hence, the costs that are less related to the effectiveness of the open selection recommended to be reduced."

"ABSTRAKTesis ini meneliti tentang efisiensi relatif 44 Puskesmas Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2012 dan 2013. Analisis dalam penelitian inimenggunakan metode Data Envelopment Analysis DEA , model Charnes, Cooper, dan Rhodes CCR dengan asumsi constant return to scale, dan berorientasi input. Variabel input yang digunakan yaitu: jumlah tenaga kesehatan profesional; jumlah tenaga non kesehatan; belanja obat-obatan dan reagan laboratorium; dan belanja alat kesehatan habis pakai, sedangkan variabel output yaitu: jumlah kunjungan pasien Puskesmas; persentase peserta KB; dan pendapatan Puskesmas. Dari hasil perhitungan, 17 Puskesmas 38,64 persen efisien dan 27 Puskesmas 61,36 persen inefisien pada 2012. Di tahun 2013, 20 Puskesmas 45,45 persen efisien dan 24 Puskesmas 54,55 persen inefisien. Dari tahun 2012 hingga 2013, 9 Puskesmas 20,45 persen dapat mempertahankan nilai efisiensi sebesar 100; 8 Puskesmas 18,18 persen efisien pada 2012 justru menjadi inefisien pada tahun 2013; 11 Puskesmas 25,00 persen yang pada tahun 2012 inefisien, pada tahun 2013 menjadi efisien; 16 Puskesmas 36,36 persen inefisien pada tahun 2012, namun belum dapat memperbaiki nilai efisiensi pada 2013. Bagi Puskesmas yang inefisien dapat diperbaiki nilai efisiensinya dengan melakukan penyesuaian nilai input berdasarkan hasil perhitungan DEA.

---

ABSTRACTThis research analyze the relative efficiency of 44 Puskesmas Kecamatan in Jakarta in 2012 and 2013, using Data Envelopment Analysis DEA approach, Charnes, Cooper and Rhodes CCR model assuming constant return to scale with input oriented scheme. Input variables in this research consist of numbers of professional health staffs numbers of non medical staffs, drugs and reagan expenditures and consumables medical devices expenditures, while the output variables consitst of numbers of patient visits percentage of family planning program participants and Puskesmas revenues. The result found that 17 Puskesmas 38,64 percent were efficient, and 27 Puskesmas 61,36 percent remaining were inefficient in 2012. In 2013, 20 Puskesmas 45,45 percent were efficient while 24 Puskesmas 54,55 percent were inefficient. From 2012 to 2013, 9 Puskesmas 20,45 percent maintain the efficiency scores of 100, while 8 Puskesmas 18,18 percent were efficient in 2012 but inefficient in 2013. The sum of 11 Puskesmas 25,00 percent were inefficient in 2012, became efficient in 2013, while 16 Puskesmas 36,36 percent were inefficient in 2012 but has not been able to improve the efficiency scores by the year 2013. For inefficient Puskesmas, efficiency scores can be improved by adjustments of input values based on DEA calculation."

"Keputusan Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia berperan sebagai service city. Dalam mewujudkan upaya tersebut Pemerintah Propinsi DKI Jakarta harus didukung oleh aparat yang berkualitas dan profesional dalam memberikan pelayanan masyarakat. Pada masa reformasi ini Kelurahan yang dipimpin oleh Lurah sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat dalam memberikan pelayanan. Banyak keluhan-keluhan masyarakat antara lain : Sulitnya mengurus perijinan (KTP, Akte Kelahiran), banyaknya aparat yang terlibat KKN, disiplin aparat yang rendah penyelesaian masalah lambat, Usaha untuk meningkatkan kinerja aparat telah dilakukan, namun masih banyak keluhan masyarakat mulai dari sistim seleksi untuk pengisian jabatan lurah, peningkatan kesejahteraan dan peningkatan kualitas melalui Diklat, penyusum standard kerja. Permasalahan yang ada adalah belum adanya sistem recruitment/seleksi yang benar-benar berbasis kompetensi dalam rangka pengisian jabatan lurah sehingga tingkah laku yang ditampilkan lurah tidak mencerminkan kompetensi yang diharapkan masyarakat. Salah satu metode assessment yang berbasis kompetensi adalah metode assessment center. Metode assessment eenter sebagai metode yang multi assessment memiliki antara lain untuk seleksifpromosi identiikasi kader potensial, mendianosa kebutuhan training dan pengembangan. Berdasarkan analisis yang dilakukan make metode assessment center dianggap tepat untuk menjawab permasalahan, belum adanya sistim seleksi yang berbasis kompetensi dalam pengisian jabatan lurah. Untuk penerapan metode assessment center dalam pengisian jabatan lurah perlu dilakukan tahapan mulai dari identifikasi kompetensi lurah pemulihan metode, penyusunan tools, training assesor, integrasi data, penulisan laporan, presentasi dan feedback bila diperlukan. Disamping itu perlu diperhatikan waktu dan biaya yang diperlukan. Mengingat manfaat yang cukup besar tidak hanya untuk pengisian jabatan lurah tetapi juga untuk identifkasi kader pimpinan (lurah potensial) dan analisa kebutuhan training maka metode assessment center tepat bila diterapkan di Propinsi DKI Jakarta. Selanjutnya sebagai rekomendasi disampaikan hal-hal sebagai berikut : metode assessment center sangat tepat untuk mengidentifikasi kader pimpinan (tidak hanya lurah), pengisian jabatan yang berbasis kompetensi, pada proses assessment center digunakan tes psikologi sebagai salah satu metode assessment, sebagai assessor digunakan tenaga psikolog yang kompoten baik dari dalam maupun luar Propinsi DKI Jakarta dan pelaksanaannya harus benab-benar terjadwal dan terstruktur sehingga hasilnya efektif dan efisien."

"Salah satu tujauan uji kompetensi adalah mewujudkan Sumber daya manusia kesehatan yang unggul, kompetitif serta mampu berdaya saing. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta berkomitmen agar Pelaksanaan uji Kompetensi teknis jabatan fungsional dilaksanakan dengan konsisten dan berkelanjutan selaras dengan kebijakan yang sudah diamanatkan oleh Undang-Undang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pelaksanaan Uji Komptensi teknis jabatan fungsional kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta serta keselarasannya dengan kebijakan pemangku kepentingan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain penelitian menggunakan Model implementasi kebijakan George C. Edward III dengan menggunakan 4 variabel yang digunakan yaitu komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Srtuktur Birokrasi. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada informan dan menggunakan telaah dokumen. Informan penelitian adalah Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Jakarta dan para tim Penguji Uji Kompetensi dari berbagai rumpun jabatan Funsgional. Penelitian dilakukan bulan April hingga Mei-Juni 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pelaksanaan uji kompetensi teknis jabatan fungsional kesehatan sudah berjalan namun pada pelaksanaan kebijakan ditemukan beberapa ketidaksesuaian yaitu belum semua jenis jabatan fungsional kesehatan yang sudah melaksanakan uji kompetensi. Pada variabel Komunikasi khususnya pada sub variabel transmisi terlihat bahwa proses sosialisasi masih kurang sehingga berdampak pada kurangnya antusiasme dan pemahaman para pemangku jabatan fungsional terhadap pelaksanaan uji kompetensi. Pada variabel Sumber Daya yaitu pada sub variabel Sumber daya manusia dan fasilitas ditemukan bahwa masih sedikitnya jumlah para tim penguji uji kompetensi yang memiliki sertifikat uji komptensi dan dari segi fasilitas juga masih ditemukan kekurangan terkait tempat dilaksanakannya uji kompetensi dan sarana prasarana yang tersedia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan uji kompetensi belum selaras dengan amanah Undang-Undang yaitu belum semua tenaga kesehatan melaksanakan uji kompetensi.

---

One of the objectives of the competency test is to create superior, competitive and competitive health human resources. The DKI Jakarta Provincial Health Office is committed that the implementation of the technical competency test for functional positions is carried out consistently and sustainably in line with the policies mandated by law. This study aims to analyze the implementation of the policy implementation of the technical competency test for health functional positions at the DKI Jakarta Provincial Health Office and its alignment with stakeholder policies. This research is a qualitative research with research design using George C. Edward III's policy implementation model using 4 variables, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. Data collection was carried out through in-depth interviews with informants and using document analysis. Research informants are the Ministry of Health, the Jakarta Provincial Health Office and the Competency Test Examiners team from various functional positions. The study was conducted from April to May-June 2022. The results showed that the implementation of the policy for implementing the technical competency test for health functional positions had been running, but in the implementation of the policy several discrepancies were found, namely not all types of health functional positions had carried out the competency test. In the Communication variable, especially in the transmission sub-variable, it can be seen that the socialization process is still lacking so that it has an impact on the lack of enthusiasm and understanding of functional office holders for the implementation of the competency test. In the Resources variable, namely in the Human Resources and facilities sub-variable, it was found that there were still a small number of competency test examiners who had competency test certificates and in terms of facilities, deficiencies were also found regarding the place where the competency test was carried out and the available infrastructure. The results of this study indicate that the implementation of the competency test policy has not been in line with the mandate of the Act, namely not all health workers have carried out the competency test"

"Berdasarkan data migrasi risen, dalam lima dekade terakhir sejak tahun 1990 hingga 2010 jumlah penduduk Jakarta menunjukkan tren negatif. Sebagian besar penduduk cenderung pindah dari daerah pusat kota ke daerah pinggiran Jakarta sekitar Jawa Barat dan Banten. Peningkatan populasi di daerah tersebut juga meningkatkan kepadatan penduduk serta jumlah pekerja potensial dan menciptakan insentif bagi perusahaan untuk pindah untuk mencari tingkat biaya produksi yang lebih rendah terutama pada tingkat upah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepadatan penduduk dan pola pergerakan upah di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten selama periode 2001-2013 dengan menggunakan pendekatan spasial dan non spasial pada 33 kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, dengan variabel PDRB, jumlah perusahaan, jumlah pengangguran, dan investasi juga digunakan untuk menggambarkan karakteristik daerah. Regresi panel spasial digunakan untuk melihat interaksi spasial antar wilayah, yang tidak dapat diperoleh dengan metode klasik Ordinary Least Square (OLS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepadatan penduduk secara signifikan mempengaruhi upah riil baik di panel spasial dan non spasial serta terdapat autokorelasi spasial positif antar daerah, yang berarti terdapat pengaruh spasial upah riil antar wilayah.

---

According to net recent migration data, total population of Jakarta has decreased in the last five decades since 1990 until 2010. Most of the population tends to moved out from central city area to Jakarta?s periphery area around West Java and Banten. The increase of population in that area also increased the potential workers and created incentives for firms to move to find the lower cost of production on wages. This study aims to recognize the effect of population density and wage pattern in Greater Jakarta (Jakarta, West Java, and Banten) during the periode 2001-2013 using spatial and non spatial approach. We use panel data of 33 county/city in Jakarta, West Java, and Banten Province, while GDRP, number of firms, number of unemployment, and investment is also used as the proxy of region?s characteristic. By using spatial panel regressions we want to prove that there are spatial interactions among regions, which cannot be estimated by classic method of Ordinary Least Square (OLS). The results show that population density significantly affect the real wage both in spatial panel and non spatial panel then there are a positive spatial autocorrelation among regions, which means there are the spatial effect on real wage among regions."

"[ABSTRAKTuberkulosis paru merupakan penyakit yang masih menjadi masalah kesehatan di dunia termasuk di Indonesia, negara dengan kasus TB terbanyak kelima di dunia. Prevalensi TB paru di Indonesia menurut Riskesdas 2013 sebesar 0,4% (400/100.000) dan salah satu provinsi yang memiliki prevalensi TB paru di atas prevalensi nasional adalah DKI Jakarta (0,6%). Kepadatan yang tinggi, merokok tembakau, diabetes, dan malnutrisi diketahui sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi keterpaparan terhadap infeksi Mycobacterium tuberculosis dan perkembangan TB aktif.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan faktor klinis, sosio-demografi, dan lingkungan dengan kejadian TB paru usia ≥ 15 tahun di Provinsi DKI Jakarta tahun 2013 berdasarkan data Riskesdas 2013. Penelitian ini menggunakan desain studi potong lintang. Analisis data dengan regresi logistik ganda menggunakan SPSS versi 17.0 . Penderita TB paru adalah responden yang pernah didiagnosis oleh tenaga kesehatan melalui pemeriksaan dahak dan/atau foto rontgen dalam waktu ≤ 1 tahun atau memiliki semua gejala klinis TB paru.Hasil penelitian menemukan faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian TB paru usia ≥ 15 tahun yaitu, diabetes melitus (POR = 3,25), status perkawinan (tidak kawin) (POR=0,44), riwayat merokok (POR=1,93), dan interaksi antara status gizi dengan umur (POR=21,31). Pengendalian dan pencegahan terhadap faktor risiko TB diantaranya edukasi tentang gizi, konseling mengenai pentingnya menjaga kadar gula darah bagi para diabetesi, dan memperluas Kawasan Tanpa Rokok penting untuk dilakukan guna menurunkan prevalensi TB paru serta mendukung keberhasilan program pengendalian TB paru di DKI Jakarta.

---

ABSTRACT

;The purpose of this study is to determine the relationship of clinical, sociodemography,

and environmental factors with the occurrence of pulmonary TB age

􀂕􀀔􀀘􀀃 􀁜􀁈􀁄􀁕􀁖􀀃 􀁌􀁑􀀃 􀀧􀀮􀀬􀀃 􀀭􀁄􀁎􀁄􀁕􀁗􀁄􀀃 􀁌􀁑􀀃 􀀕􀀓􀀔􀀖􀀃 􀁅􀁄􀁖􀁈􀁇􀀃 􀁒􀁑􀀃 􀀥􀁄􀁖􀁌􀁆􀀃 􀀫􀁈􀁄􀁏􀁗􀁋􀀃 Research 2013. The

study design is cross-sectional. Data analysis used in this study is multiple logistic

regression using SPSS version 17.0. Patient with pulmonary TB is a respondent

who had been diagnosed by health professionals through the examination of

􀁖􀁓􀁘􀁗􀁘􀁐􀀃 􀁄􀁑􀁇􀀒􀁒􀁕􀀃 􀁏􀁘􀁑􀁊􀀃 􀁕􀁒􀁑􀁗􀁊􀁈􀁑􀀃 􀁚􀁌􀁗􀁋􀁌􀁑􀀃 􀂔􀀔􀀃 􀁜􀁈􀁄􀁕􀀃 􀁒􀁕􀀃 􀁚􀁋􀁒􀀃 􀁋􀁄􀁇􀀃 􀁆􀁏􀁌􀁑􀁌􀁆􀁄􀁏􀀃 􀁖􀁜􀁐􀁓􀁗􀁒􀁐􀁖􀀃 􀁒􀁉􀀃

pulmonary TB.

The study result found that factors related to the occurrence of pulmonary

􀀷􀀥􀀃 􀁄􀁊􀁈􀀃 􀂕􀀔􀀘􀀃 􀁜􀁈􀁄􀁕􀁖􀀃 􀁒􀁏􀁇􀀃 􀁄􀁕􀁈􀀃 􀁇􀁌􀁄􀁅􀁈􀁗􀁈􀁖􀀃 􀀋􀀳􀀲􀀵􀀠􀀖􀀏􀀕􀀘􀀌􀀏􀀃 􀁐􀁄􀁕􀁌􀁗􀁄􀁏􀀃 􀁖􀁗􀁄􀁗􀁘􀁖􀀃 􀀋􀁘􀁑􀁐􀁄􀁕􀁕􀁌􀁈􀁇􀀌􀀃

(POR=0,44), smoking history (POR=1,93), and interaction between nutritional

status and age (POR=21,31). Control and preventive efforts of risk factors of

pulmonary TB, such as nutrition education, counseling about the need to control

blood glucose among diabetes patient, and expanding no smoking area are

important to do in order to decrease prevalence of pulmonary TB and support the

success of pulmonary TB control program in DKI Jakarta, The purpose of this study is to determine the relationship of clinical, sociodemography,

and environmental factors with the occurrence of pulmonary TB age

􀂕􀀔􀀘􀀃 􀁜􀁈􀁄􀁕􀁖􀀃 􀁌􀁑􀀃 􀀧􀀮􀀬􀀃 􀀭􀁄􀁎􀁄􀁕􀁗􀁄􀀃 􀁌􀁑􀀃 􀀕􀀓􀀔􀀖􀀃 􀁅􀁄􀁖􀁈􀁇􀀃 􀁒􀁑􀀃 􀀥􀁄􀁖􀁌􀁆􀀃 􀀫􀁈􀁄􀁏􀁗􀁋􀀃 Research 2013. The

study design is cross-sectional. Data analysis used in this study is multiple logistic

regression using SPSS version 17.0. Patient with pulmonary TB is a respondent

who had been diagnosed by health professionals through the examination of

􀁖􀁓􀁘􀁗􀁘􀁐􀀃 􀁄􀁑􀁇􀀒􀁒􀁕􀀃 􀁏􀁘􀁑􀁊􀀃 􀁕􀁒􀁑􀁗􀁊􀁈􀁑􀀃 􀁚􀁌􀁗􀁋􀁌􀁑􀀃 􀂔􀀔􀀃 􀁜􀁈􀁄􀁕􀀃 􀁒􀁕􀀃 􀁚􀁋􀁒􀀃 􀁋􀁄􀁇􀀃 􀁆􀁏􀁌􀁑􀁌􀁆􀁄􀁏􀀃 􀁖􀁜􀁐􀁓􀁗􀁒􀁐􀁖􀀃 􀁒􀁉􀀃

pulmonary TB.

The study result found that factors related to the occurrence of pulmonary

􀀷􀀥􀀃 􀁄􀁊􀁈􀀃 􀂕􀀔􀀘􀀃 􀁜􀁈􀁄􀁕􀁖􀀃 􀁒􀁏􀁇􀀃 􀁄􀁕􀁈􀀃 􀁇􀁌􀁄􀁅􀁈􀁗􀁈􀁖􀀃 􀀋􀀳􀀲􀀵􀀠􀀖􀀏􀀕􀀘􀀌􀀏􀀃 􀁐􀁄􀁕􀁌􀁗􀁄􀁏􀀃 􀁖􀁗􀁄􀁗􀁘􀁖􀀃 􀀋􀁘􀁑􀁐􀁄􀁕􀁕􀁌􀁈􀁇􀀌􀀃

(POR=0,44), smoking history (POR=1,93), and interaction between nutritional

status and age (POR=21,31). Control and preventive efforts of risk factors of

pulmonary TB, such as nutrition education, counseling about the need to control

blood glucose among diabetes patient, and expanding no smoking area are

important to do in order to decrease prevalence of pulmonary TB and support the

success of pulmonary TB control program in DKI Jakarta]"

"Kematian akibat tuberkulosis TB secara global sebanyak lebih dari 95 terjadi pada negara berpenghasilan rendah dan menengah. Indonesia ikut menyumbang 60 dari keseluruhan kasus TB global WHO, 2015. Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten termasuk ke dalam lima provinsi dengan estimasi prevalensi TB tertinggi di Indonesia Riskesdas, 2007 dan 2013. Perlu dibuat model yang mempertimbangkan kondisi lokal spesifik dengan memperhatikan perbedaan lokasi dari aspek geografis, kependudukan, dan kondisi sosial Eryando, 2007 dan Rahmaniati, 2015. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif analitik dengan desain potong lintang. Kajian faktor risiko kejadian TB sesuai konsep Model Perilaku Kesehatan oleh Green 1980 dan Kerangka Kerja Faktor Risiko TB oleh WHO 2010 dengan metode Geographically Weighted Regression GWR pada 13 kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten. Hasil penelitian memperlihatkan tiga kelompok faktor risiko dapat menjelaskan kontribusi parameter dalam pemodelan kejadian TB di kedua provinsi sebesar 6. Model GWR mampu menggambarkan variasi tiga kelompok faktor risiko kejadian TB di kedua provinsi sebesar 96. Estimasi rata-rata proporsi kejadian TB akan meningkat pada risiko pendidikan rendah, bekerja, dan tersedianya fasilitas kesehatan TB. Status pendidikan menjadi parameter yang bernilai signifikan pada setiap kabupaten/kota. Setiap kabupaten/kota menghasilkan nilai estimasi berbeda yang menunjukkan besaran koefisien kejadian TB yang dipengaruhi oleh setiap perubahan parameternya. Setiap kabupaten/kota di kedua provinsi melalui Dinas Kesehatan perlu menerapkan kebijakan dan intervensi dengan pertimbangan nilai estimasi parameter pada faktor risiko sesuai pemodelan GWR, terutama peningkatan pendidikan dan promosi kesehatan TB.

---

Deaths from tuberculosis TB globally by more than 95 occur in low and middle income countries. Indonesia contributes 60 of all global TB cases WHO, 2015. DKI Jakarta Provinces and Banten Provinces are included in the five provinces with the highest estimated prevalence of TB in Indonesia Riskesdas, 2007 and 2013. Its need some model to consider the specific local conditions, which is geographical, demographic, and social aspects for appropriate health system improvement by region Eryando, 2007 and Rahmaniati, 2015.

This research is an analytic quantitative research with cross sectional design. Assessment of risk factors for TB incidence according to the Health Behavior Model by Green 1980 and TB Risk Factors Framework by WHO 2010 using Geographically Weighted Regression GWR method in 13 districts cities in DKI Jakarta Province and Banten Province.

The results showed three groups of risk factors could explain the contribution of parameters in modeling TB incidence in both provinces by 6. The GWR model was able to describe the variation of three groups of TB risk factors in both provinces by 96. The average estimate of the proportion of TB incidence will increase in the risk of low education, work, and the availability of TB health facilities.

Educational status becomes a significant parameter in every district city. Each district city produces a different estimation value indicating the magnitude of TB incidence coefficients that is affected by each parameter change. Each district city in both provinces through the Department of Health needs to implement policies and interventions with consideration of parameter estimation values on risk factors according to GWR modeling, especially improving TB education and promotion."

"ABSTRAKSkripsi ini mengkaji tentang rekrutmen dan seleksi terbuka Kepala Sekolah SMA Negeri di Provinsi DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang pelaksanaan rekrutmen dan seleksi terbuka Kepala Sekolah SMA Negeri di Provinsi DKI Jakarta. Pelaksanaan rekrutmen dan seleksi terbuka ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dimana pelaksanaannya identik dengan menggunakan sistem merit. Selain itu, pelaksanaannya juga memiliki prinsip objektif, akuntabel, dan transparan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah rekrutmen dan seleksi terbuka berlangsung dengan baik dan lancar. Permasalahan yang muncul dapat diatasi dengan baik dengan cara dilakukannya uji ulang kompetensi bidang.

---

ABSTRACT

This thesis discusses implementation of open recruitmen and selection headmaster of senior high school at DKI Jakarta. The purpose of this thesis is to describe about implementation of open recruitment and selection headmaster of senior high school at DKI Jakarta. The focus of thesis is same to "UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara", while this law tends to merytocracy system. Beside of that, this implementation based on princip of objectives, acountable, and transparant. This study used a qualitative approach to the type of descriptive research. This research conclude that open recruitment and selection of headmaster senior high school held is well done and could be a role model of system recruitment and selection for another institutions."