Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menganalisis penerapan pengendalian internal atas pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) hulu minyak dan gas bumi (migas), menggunakan pendekatan COSO dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, serta membahas pelaporan atas pemindahtanganan dan penghapusan BMN dimaksud dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BMN. Penelitian ini bersifat analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menyarankan agar Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara (PPBMN), dengan adanya perubahan peraturan yang mengatur tentang pedoman akuntansi dan pelaporan aset KKKS, agar segera melakukan penyesuaian atas kegiatan pemindahtanganan dan penghapusan BMN yang berasal dari KKKS. Selain itu, PPBMN perlu secara komprehensif menyusun pedoman dan prosedur atas pengelolaan BMN yang berasal dari KKKS yang akan digunakan di lingkungan PPBMN.

---

The research analyzes internal control implementation over transfer and State Property’s removal which are derived from The Upstream Oil and Gas Production Sharing Contract (PSC), using the approaching COSO and Government Regulation Number 60, 2008 which are about Government Internal Controlling System, as well as discusses reporting of State Property management in order to achieve transparency and accountability. The study is a descriptive analysis with a qualitative approach.

The result of the study suggest that the Center of State Property Management forthwith doing its transfer and removal activities of the State Property after there is a regulation's change which manages the accounting precept and PSC asset's report, and should be made and informed policy and procedures for the management of the PSC State Property comprehensively."

"ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana Unit Kerja Presidenbidang Pengawasan dan Pegendalian Pembangunan berperan sebagai lembagapengendalian internal dalam pelaksanaan prioritas nasional, memahami hubunganUKP4 dengan lembaga-lembaga negara lainnya dengan fungsi pengawasan,memahami bagaimana peran UKP4 sebagai lembaga pengendalian internal dalamproses penerapan tata kelola pemerintahan, dan memahami bagaimana peranUKP4 sebagai konsultan internal pemerinta. Teori yang digunakan adalah teoriCOSO dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik menurut Bappenas,IFAC, IMF, dan PBB. Hasilnya menunjukkan bahwa UKP4 sebagai lembagapengawasan dan pengendalian internal pemerintah menggunakan model yangdimodifikasi dari kerangka kerja delivery unit dan kerangka COSO.

---

ABSTRACTThe purpose of this research is to understand how the President Delivery Unit serves as aninternal control agencies in the implementation of national priorities, understand UKP4relationships with other state agencies with oversight functions, to understand how UKP4role as an institution in the process of implementing the internal control governance, andunderstand how UKP4 role as an internal consultant pemerinta. The theory used is COSOtheory and principles of good governance according to National Development PlanningAgency, IFAC, the IMF, and the UN. The results showed that UKP4 as an institution ofgovernment oversight and internal controls using a modified model of the deliveryframework units and COSO framework."

"Skripsi ini menganalisis manajemen perubahan aplikasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan studi kasus terhadap perubahan aplikasi Sistem Informasi Perencanaan (SIP) menjadi aplikasi e-Budgeting. Hasil analisis menyimpulkan bahwa hasil perubahan aplikasi, yaitu aplikasi e-Budgeting, lebih unggul dibandingkan dengan aplikasi SIP dalam mendukung proses penyusunan APBD. Hal tersebut karena aplikasi e-Budgeting membuat perencanaan lebih rinci, penyusunan APBD lebih mudah, dan manajemen kendali anggaran lebih baik daripada sebelumnya. Terkait manajemen perubahan aplikasi, pendekatan manajemen perubahan aplikasi yang dipilih sudah sesuai, namun beberapa praktik dalam tahapan manajemen perubahan aplikasi yang tidak sesuai. Ketidaksesuaian tersebut berdampak pada timbulnya masalah dan potensi masalah. Masalah yang terjadi adalah keterlambatan penetapan APBD TA 2014. Sedangkan potensi masalah yang dapat muncul adalah rendahnya realisasi penyerapan anggaran pada TA 2014, kemungkinan anggaran siluman muncul, tidak terukurnya kinerja SKPD, dan kesalahan manajemen perubahan aplikasi yang dapat terulang kembali di masa depan.

---

This thesis analyzes the application change management on Regional Income and Expenditure Budgeting (APBD) in DKI Jakarta Provincial Government, with a case study of the changes in Information Systems Planning (SIP) application into e-Budgeting application. The results of the analysis concluded that the application changes results, namely e-Budgeting application, is superior to SIP application in support the budgeting process. This is due to e-Budgeting application that made planninng more detailed, budgeting easier, and budget control management better than before.

Related to application change management, selected application change management approach is appropriate, but some practices in application change management phase is not appropriate. Such discrepancy affects the onset of problems and potential problems. The problem that occurs is the delay in setting APBD Final Year (FY) 2014. While the potential problems that can arise is the low absorption in the FY 2014 budget, the possibility arises stealth budget, the SKPD performance not measurable, and the fault on application change management can reoccur in the future."

"Manajemen laba kosmetik termasuk manajemen laba oportunistik yang dilakukan dengan melakukan sedikit pembulatan ke atas pada digit kedua angka laba agar digit pertama angka laba naik. Hal ini terutama dilakukan ketika digit kedua angka merupakan angka besar, seperti 9, dan dinaikkan sedikit agar digit kedua menjadi 0 dan digit pertama laba naik. Praktik ini didasarkan pada teori cognitive reference points. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik manajemen laba kosmetik terjadi di ASEAN dengan tendensi yang berbeda-beda di tiap negara. Manajemen laba kosmetik ditemukan memiliki korelasi negatif dengan korupsi dan uncertainty avoidance; dan memiliki korelasi positif dengan individualisme, kebebasan ekonomi, dan relative firm size.

---

Cosmetic earnings management is opportunistic earnings management by doing little upward rounding in the second digit of the earnings in order to lift up the first digit by one point. This is mainly done when the second digit of earnings is a big number, such as 9, so that a little upward rounding can change the second digit to 0 and lift up the first digit. These practices are based on cognitive reference point theory.

The results of this research showed that the cosmetics earnings management occurred in ASEAN with different tendencies across country. Cosmetic earnings management has negative correlation with corruption and uncertainty avoidance; and positively correlated with individualism, economic freedom, and relative firm size."

"Skipsi ini menganalisis secara komprehensif pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi SAI pada Kementerian Perumahan Rakyat Kemenpera Analisis dilakukan dengan mempelajari hasil audit BPK atas laporan keuangan tahun 2006 2011 Berdasarkan hasil analisis dan wawancara dengan instansi terkait diketahui bahwa pelaksanaan SAI telah berjalan dengan baik Terdapat permasalahan teknis yang dihadapi dalam pelaksanaan SAI Namun permasalahan tersebut tidak mempengaruhi opini audit Wajar Tanpa Pengecualian WTP yang diberikam oelh BPK.

---

This thesis analyzes comprehensively the implementation of Sistem Akuntansi Instansi SAI at on Ministry of Public Housing The analysis was done by understanding the results of BPK audit on financial statements from 2006 to 2011 Based on the result of analysis and interviews with related agency it is concluded that the implementation of the SAI is exercised well There are some technical problems on the implementation of SAI However these problems don rsquo t affect the audit opinion given by BPK which is unqualified audit opinion."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh efek entrenchment pemilik saham pengendali terbesar terhadap manajemen laba riil pada perusahaanperusahaan dalam industri manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2008-2009. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ordinary Least Square dengan menggunakan data cross section. Hasil penelitian menunjukkan efek entrenchment pemilik saham pengendali terbesar berpengaruh negatif terhadap manajemen laba riil melalui manipulasi penjualan, produksi yang berlebih, dan manipulasi biaya diskresioner.

---

The objective of this research is to analyze the effect of the entrenchment effect of the biggest ultimate ownership on real earnings management in manufacture firms listed in Indonesia Stock Exchanges period 2008-2009. The method used in this research is Ordinary Least Square with cross section data. The result showed that the entrenchment effect of the biggest ultimate ownerships have negative effects on real earnings management through sales manipulation, overproduction, and discretionary expenses manipulation."

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis penerapan pengendalian internal aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama KKKS di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN Kementerian Keuangan dengan studi pendekatan COSO dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah serta menganalisis pengendalian internal aset KKKS yang dapat diterapkan dengan pendekatan teori kontinjensi. Penelitian ini bersifat analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa DJKN perlu mendelegasikan kewenangannya dalam mengelola aset KKKS kepada unit kantor vertikal di daerah agar ada pemisahan fungsi pembuat kebijakan dan fungsi administratif dalam pengelolaan aset KKKS serta agar dapat dilakukan pengendalian fisik atas aset KKKS. Selain itu DJKN perlu membuat peraturan yang lebih jelas mengenai pembagian tugas dan kewenangan antara DJKN selaku pengelola barang, Pusat Pengelola Barang Milik Negara PP BMN Kementerian ESDM selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran UAKPA , dan SKK Migas selaku unit pengendali kegiatan hulu migas di KKKS. DJKN juga perlu melakukan sinergi kebijakan adanya aturan tentang perlunya biaya pengamanan dan pemeliharaan atas aset KKKS yang telah terminasi.

---

ABSTRACTThis research analyzes the implementation of internal control system of assets from Production Sharing Contract PSC of oil and gas upstream industry in the Directorate General of State Assets of Ministry of Finance based on both COSO and Government Regulation Number 60, 2008 which is about Governmental Internal Control System, and also analyzes other internal control system of assets from PSC of oil and gas upstream industry that can be applied based on contingency theory. This research is a descriptive analysis with qualitative approach. The results of the research suggest that Directorate General of State Assets needs to vertically delegate its authority to manage assets from PSC of oil and gas upstream industry to the sub office units in the region so there are separation of functions between policy formulation and policy implementation in asset management in order to do physical control over the assets. Moreover, Directorate General of State Assets needs to formulate a regulation that clearly explains the tasks and authorities of each parties Directorate General of State Assets as the manager of assets, Center of State Assets Management of Ministry of Energy and Mineral Resources as the Accounting Unit Budget Authority, and Special Work Unit for Upstream Oil and Gas as the controller unit of upstream activities of oil and gas industry in Indonesia. DJKN also needs to discuss with other related parties concerning the need to rule security and maintenance costs of the assets from PSC of oil and gas upstream industry of which the contract has been expired. "

"Pengelolaan piutang merupakan salah satu aspek dalam dunia perumahsakitan yang perlu mendapat perhatian khusus dan penanganan secara profesional karena akan selalu ada risiko masalah panjangnya umur piutang dan piutang tak tertagih. Oleh karena itu pengelolaan piutang yang efektif menjadi sangat penting dalam manajemen keuangan di RSIA Hermina Bogor dalam upaya mencapai target. Tujuan dari penelitian ini agar diperolehnya solusi dalam pemecahan masalah serta cara pengelolaan yang efektif terhadap piutang asuransi dan perusahaan yang terikat kerjasama agar mencapai target yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sistem yang berorientasi pada pemecahan masalah. Untuk mencapai tujuan dari penelitian dilakukan triangulasi sumber dan metode melalui pengamatan langsung, wawancara mendalam dan kajian dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa target yang tidak tercapai disebabkan karena belum dilakukannya pengelolaan piutang yang efektif, seperti belum lengkapnya prosedur untuk mendukung proses, upaya penagihan belum maksimal, laporan piutang belum tersedia sesuai kebutuhan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan output piutang belum optimal, dan sistem informasi piutang yang belum dapat mendukung proses. Pada akhir penelitian ini disarankan untuk melengkapi seluruh prosedur kerja yang dibutuhkan sesuai dengan yang diusulkan peneliti, membentuk tim penagihan regional, diklat dan umpan balik untuk SDM piutang, penambahan dan penyempurnaan laporan piutang, membuat evaluasi berkala dan meningkatkan pengawasan, serta membuat sistem informasi piutang yang handal.

---

The management of account receivables is a key aspect in hospital management that needs special attention and professional handling due to the inherent potential problems of uncollectible receivables. Therefore an effective account receivable management becomes of utmost importance in the financial management of RSIA Hermina Bogor in order to achieve targets.

The pupose of this research is to obtain solutions and propose a more effective account receivable management for the hospital?s insurance and corporate receivables to enable the achievement of financial targets.

This research uses a qualitative approach with problem-solving orientation. To reach the objectives, the research was conducted by source and method triangulation using direct observations, in-depth interviews, as well as real data analyses.

The research found that targets are not achieved due to the lack of an effective account receivable management; among various weaknesses found are: incomplete standard procedures, lack of adequate account receivable reporting, suboptimal control on the implementation of account receivable policies, and the lack of an adequate information system.

This research concludes with the following suggestions: set up a comprehensive operating procedure, set up a regional collection team, proper training and development of personnel, improve the account receivable reporting, conduct periodic evaluations to improve the control mechanism, and set up a versatile information system."

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti ada atau tidaknya pengaruh pengelolaan piutangterhadap profitabilitas suatu perusahaan. Dalam penelitian ini menggunkan risetdekriptif dengan metode pengumpulan data melalui data sekunder yang diperoleh daridatabase aplikasi Thomson Reuters Eikon dan laporan keuangan perusahaan dengan 67sampel perusahaan yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan pada tahun 2009 dan2014. Olah data kemudian dilakukan dengan menggunakan Eviews 9 dan IBM SPSSStatistics 22. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa terjadi perbedaan pada masingmasingvariabel pada awal dan akhir tahun periode pertama Presiden Joko Widodo.Serta perputaran piutang berpengaruh positif signifikan sedangkan periode penagihanrata-rata dan rasio piutang tak tertagih berpengaruh negatif signifikan terhadapprofitabilitas.

---

The study examines whether account receivable management influence the company’s

profitability. This study used descriptive research method and secondary data collected

through Thomson Reuters Eikon database and company’s financial report conducted on

67 companies which met the determined criteria on period 2014 and 2019. The data

was processed and carried out using Eviews 9 and IBM SPSS Statistics 22. The study’s

results indicate that there are differences in each variable at the beginning and end of

President Joko Widodo’s first term. Account receivable turnover has a positively

significant effect, while the average collection period and bad debts to account

receivable has a negatively significant effect on profitability."

"Tesis ini mencoba melihat bahwa selama ini masih banyak Uang Negara yang dikelola di luar kontrol Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Di seluruh Kementerian Negara/Lembaga terdapat rekening-rekening pemerintah yang menyimpan Uang Negara, baik yang berasal dari penerimaan negara maupun dari alokasi dana APBN yang akan dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional Kementerian Negara/Lembaga. Rekening-rekening tersebut dikelola sendiri dan tidak terjangkau pengawasan Menteri Keuangan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, seluruh keuangan negara berada dalam pengelolaan Bendahara Umum Negara. Dengan adanya kebijakan penertiban rekening Kementerian Negara/Lembaga tersebut, diharapkan pengelolaan uang negara dapat dilaksanakan secara akuntabel.

---

This thesis is trying to view that until now there are still many State Finances being managed outside the control of Finance Minister as the State General Treasurer. In all state ministries/institutions there are government accounts that deposit State Finance, whether they are state revenue as well as from State Budget (APBN) fund allocation that will be used to pay for operational activities of state ministry/institutions. Such accounts are managed by themselves and beyond the supervision of Finance Minister. With the enactment of Law Number 1 of 2004 on State Treasury, all state finances are under the control of State General Treasurer. With the existence of policy controlling of such ministry/institution accounts, it is expected the management of state finance can be implemented accountably."