Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perubahan Undang-undang setelah perang membawa perubahan dalam nilai-nilai dan struktur masyarakat Jepang. Undang-undang baru ini didasarkan pada demokrasi dan pengakuan individu menyebabkankesetaraan gender di Jepang, seperti dalam bidang pendidikan yang sangat penting untuk membuatkualitas sumber daya manusia. Kesetaraan gender membuat wanita Jepang mendapatkan hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang dapat mendukung mereka dalam bidang kehidupan lainnya. Metode yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah studi literatur metode menggunakan analisis deskriptif.

---

The changes law after the war brought a change in the values and structure of Japanese society. The new law is based on democracy and individual recognition led to gender equality in Japan, as in the field of education is essential to make the quality of human resources. Gender equality makes Japanese women get the same rights and opportunities as men to get high education that can support them in other areas of life. The method used in the writing of this paper is the study of literature methods using descriptive analysis."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh kesetaraan gender pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selain menggunakan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) yang umum digunakan pada penelitian-penelitian sejenis sebelumnya, penelitian ini menambahkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebagai variabel utama yang menggambarkan kesejahteraan dan pemberdayaan berdasarkan gender agar analisis dapat dilakukan lebih komprehensif. Dengan menggunakan unit analisis di level provinsi di Indonesia selama periode 2018-2023 dan model estimasi fixed effect, hasil estimasi menunjukkan bahwa IKG dan IDG berkorelasi positif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan IPG berkorelasi positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, penelitian ini mendukung program-program kesetaraan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup menurut gender yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

---

This study aims to examine the impact of gender equality on economic growth in Indonesia. In addition to using the Gender Inequality Index (GII), which is commonly used in similar studies, this research incorporates the Gender Development Index (GDI) and the Gender Empowerment Index (GEI) as main variables that reflect gender-based well-being and empowerment, enabling a more comprehensive analysis. Using a provincial-level analysis unit in Indonesia over the period from 2018 to 2023 and a fixed-effect estimation model, the results indicate that GII and GEI have a positive but statistically insignificant correlation with economic growth. Meanwhile, GDI shows a positive and significant correlation with economic growth. Therefore, this study supports gender equality programs aimed at improving gender-based quality of life, which can ultimately boost economic growth."

"Penelitian ini mengkritisi nilai-nilai sosial yang terdapat dalam film yang berjudul ‘Shoumtu Al Qushur’. Film ini berasal dari Tunisia dan dirilis pada tahun 1994 yang disutradai oleh Moufida Tlatli. Film yang mengangkat isu kesetaraan gender di dunia Tunisia, secara khusus pada generasi para putri kesultanan yang hidup di masa penjajahan Prancis.’ Shoumtu Al Qushur’ dinobatkan sebagai film berpengaruh di Arab Saudi dan berhasil meraih penghargaan dalam Cannes Film Festival 1994. Sumber data penelitian ini adalah film yang berjudul ‘Shoumtu Al Qushur’. Pada film ini memuat berbagai macam diskriminasi serta perbudakan secara sosial maupun seksual. Tujuan dari penelitian ini untuk mengangkat isu kesetaraan gender yang terdapat di dalamnya. Metode yang digunakan adalah metode semiotika Roland Barthes. Hasil penelitian yang didapat bahwa perempuan di kerajaan Tunisia pada dekade 1960an mendapatkan perlakuan yang tidak terhormat bahkan banyak yang menjadi korban seksualitas dari para pejabat.

---

This study criticizes the social values contained in the film entitled ‘Shoumtu Al Qushur’. This film originates from Tunisia and was released in 1994 which was directed by Moufida Tlatli. The film raises the issue of gender equality in the world of Tunisia, specifically for the generation of imperial princesses who lived during the French colonial period. ‘Shoumtu Al Qushur’ was named an influential film in Saudi Arabia and won an award at the 1994 Cannes Film Festival. The data source for this research is a film entitled ‘Shoumtu Al Qushur’. This film contains various kinds of social and sexual discrimination and slavery. The purpose of this research is to raise the issue of gender equality in it. The method used is Rolan Barthes semiotic method. The results of the research found that women in the Tunisian kingdom in 1960s received dishonorable treatment and even many of them became victims of sexuality from officials."

"Penelitian yang bertujuan untuk melihat gambaran kesetaraan gender dalam iklan cetak Prancis ini didasarkan pada adanya fenomena seri iklan produk elektronik di Prancis pada tahun 2000 an yang tidak menampilkan perempuan sebagai model utamanya. Hal ini menjadi menarik karena umumnya produk - produk yang akan beriklan menggunakan perempuan sebagai model utama meskipun produk tersebut tidak diperuntukkan bagi perempuan. Perempuan dianggap sebagai simbol keindahan sehingga seringkali ditampilkan dalam iklan. Penampilannya pun lekat dengan femininitas serta domestifikasi. Namun seiring munculnya paham feminisme serta gerakan emansipasi perempuan yang membuat pandangan masyarakat bahwa perempuan sebagai “makhluk subordinat” memudar dan kian luntur, kesadaran akan kesetaraan gender juga kerap muncul. Laki-laki pun mulai ditampilkan dan dengan perspektif lain yaitu tidak ditonjolkan sebagai figur yang maskulin dan macho.

---

This research focused to see the images of gender equality in french print advertisements. It is based on a phenomenon of electronic products’ advertisements series in France, in the period of 2000, which no longer use women as the main model. It becomes more interesting since the habit of product’s promotion in advertisements shows women as the lead model although the products’ market is not for women. Women are considered as the symbol of beauty which make them often shown in any commercial posters. Their appearances are represented not far from femininity and domestification as well. But, due to feminism and emancipation movements, people’s view and paradigm of women as “subordinated one” is getting dissolve, and awareness of gender equality starts to increase. Men start to be shown with another perspective which is not exposing them as masculine figure."

"Gagasan tentang kesetaraan gender dalam industry mode sudah awam sejak dulu. Penelitian kualitatif ini menilai penggambaran gender yang terpapar pada shapewear Skims, merek pakaian yang dimiliki oleh tokoh mode Kim Kardashian. Sepanjang sejarah mode, tradisi shapewear sering kali menurunkan martabat wanita, yang berakar dari penggambaran tradisional atas maskulinitas dan feminitas. Makalah ini menelaah konsep penggambaran gender dalam shapewear Skims dengan cara analisis konten pada foto dan text di Instagram. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa Skims telah membawa perspektif baru terhadap gender dimana maskulinitas dan feminitas menjadi setara, seraya memproyeksikan kedua sifat tersebut dengan sentimen positif dengan pola yang memberdaya. Dengan demikian, genderdigambarkan sebagai pemberdayaan dan dukungan atas perempuan. 

---

The notion of gender equality in fashion has been prevalent since a long time ago. This qualitative research is assessing gender portrayal that appear on Skims shapewear, an undergarment brand owned by global fashion icon Kim Kardashian. Throughout the fashion history, shapewear tradition used to degrade women, which was rooted from traditional portrayal of masculinity and femininity. This paper is looking through how gender is portrayed in Skims shapewear by a content analysis on its Instagram images and text. The result suggests that Skims give out a modern perspective towards gender where it blurs the line between masculinity and femininity, while both traits project positive sentiment in empowering tone. Thus, gender is portrayed as empowerment and support for women."

"Norma merupakan salah satu konsep kunci dalam Ilmu Hubungan Internasional yang secara umum didefinisikan sebagai standar perilaku yang memengaruhi aktor politik sesuai dengan identitas dan posisinya dalam sistem sosial dan internasional. Salah satu norma global adalah The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) yang secara khusus menyoroti diskriminasi dan kekerasan berbasis gender utamanya terhadap perempuan serta menetapkan agenda-agenda nasional untuk mencapai kesetaraan gender. Sejak CEDAW diadopsi oleh PBB pada tahun 1979, kesetaraan gender kian mengemuka dan menjadi agenda politik yang krusial untuk dibahas, baik secara akademis maupun praksis. Oleh karena itu, tulisan ini berupaya memetakan dan meninjau pembahasan mengenai norma kesetaraan gender dalam konteks politik global. Dengan menggunakan metode taksonomi, tulisan ini meninjau 23 literatur akademik dan menghasilkan tiga temuan utama. Pertama, makna norma kesetaraan gender bersifat dinamis dan kontekstual. Kedua, norma kesetaraan gender disebarkan oleh berbagai aktor politik dengan mekanisme dan strategi yang beragam serta tidak terjadi dalam proses satu arah global-ke-lokal saja, melainkan dengan berbagai dinamika di level domestik—dinamika inilah yang masih jarang dikaji dalam literatur-literatur yang ada. Ketiga, sebagian besar literatur hanya menyoroti peran aktor transnasional sehingga peran aktor lokal dan kelompok akar rumput cenderung terpinggirkan. Adapun hasil refleksi penulis terhadap literatur-literatur yang dikaji adalah bahwa kajian mengenai norma kesetaraan gender masih didominasi oleh akademisi dari Barat. Selain itu, pembahasan norma kesetaraan gender turut memiliki irisan dengan perspektif dari bidang ilmu lainnya. Pada bagian akhir tinjauan literatur ini, penulis merekomendasikan penelitian selanjutnya untuk mengkaji dinamika dan proses yang terjadi di level domestik serta peran aktor lokal dalam difusi norma kesetaraan gender.

---

Norm is one of the key concepts in International Relations which is generally defined as a standard of behavior that influences political actors according to their identities and positions in the social and international system. One of the global norms is The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) which specifically highlights gender-based discrimination and violence primarily against women and establishes national agendas to achieve gender equality. Since its adoption by the United Nations in 1979, gender equality has increasingly come to the fore and has become a crucial political agenda to be discussed, both academically and practically. Therefore, this paper seeks to map out and review discussions on gender equality norms in the context of global politics. Using the taxonomic method, this paper reviews 23 academic literatures and produces three main findings. First, the meaning of gender equality norms is dynamic and contextual. Second, gender equality norms are diffused by a constellation of political actors with various mechanisms and strategies and do not occur in a one-way process, global-to-local, but with various dynamics at the domestic level—these dynamics are rarely studied in the existing literatures. Third, most of the literatures only focus on the role of transnational actors so that the role played by the local actors and grassroots groups tends to be marginalized. As for the author's reflection on the existing literatures, studies on gender equality norms are still dominated by scholars from the West. In addition, the discussion on gender equality norms also has intersections with perspectives from other fields of science. Finally, at the end of this literature review, the authors recommend further research to explore the dynamics and processes that occur at the domestic level and the role of local actors in the diffusion of gender equality norms."

"Topik dan pembahasan tentang kesetaraan gender dan apa yang harus dilakukan untuk menegakkannya merupakan isu yang masih hadir di zaman sekarang ini. Makalah ini berfokus pada serikat pekerja yang telah mengambil banyak langkah untuk meningkatkan kesetaraan gender dengan menargetkan ketidaksetaraan gender secara keseluruhan, mendorong pengaturan upah yang adil, dan meningkatkan peran perempuan dalam pengambilan keputusan. Meskipun serikat pekerja telah melakukan upaya yang signifikan dan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja telah meningkat, masih banyak perempuan yang mempunyai pekerjaan dengan kategori pekerjaan yang rentan. Dengan demikian, pengaruh serikat pekerja dalam meningkatkan kesetaraan gender dalam bentuk perlindungan perempuan dari pekerjaan yang rentan dan mempromosikan posisi kerja yang setara harus diuji. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh keberadaan serikat pekerja yang dihitung dari tingkat partisipasi serikat pekerja di suatu negara terhadap kesetaraan gender yang diukur dengan porsi perempuan pada posisi manajerial. Untuk menguji hipotesis bahwa negara-negara dengan tingkat partisipasi serikat pekerja yang lebih tinggi memiliki presentase perempuan yang lebih tinggi pada posisi manajerial, dilakukan analisis regresi linier pada tingkat lintas negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif serikat pekerja terhadap presentase perempuan pada posisi manajerial. Oleh karena itu, alasan hasil ini akan dibahas lebih lanjut dalam makalah.

---

The topic and discussion about gender equality and what must be done to enforce them are issues that are still present in today’s time. This paper focuses on labor unions that have taken many steps to improve gender equality by targeting overall gender inequality, encouraging equitable wage setting, and improving the role of women in decision-making. Although labor unions have made significant efforts and women’s participation in the workforce has increased, women are still segregated into working vulnerable jobs. Thus, the influence of labor unions in increasing gender equality in the form of protecting women against vulnerable work and promoting equal job positions should be tested. This research aims to explain the influence of the presence of labor union, calculated by the labor union participation rate of countries to gender equality, measured by the women shares in managerial positions. To test the hypothesis that countries with a higher labor union participation rate have a higher share of women in managerial positions, a linear regression analysis on a cross-country level was conducted. The results show that there is a negative influence of labor unions on the shares of women in managerial positions. Therefore, the reason for these results will be further discussed in the paper.

"

"Pemerintah sejak tahun 2010 telah menunjukan keseriusannya dalam memajukan kesetaraan gender melalui strategi kebijakan pengarusutamaan gender di Indonesia. Strategi ini telah menghasilkan serangkaian kebijakan pengarusutamaan gender yang diperkenalkan ke semua instansi pemerintahan terkait. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktik kerja birokrasi saat ini dapat mendukung atau menghalangi gender untuk berkembang dalam instansi dan implikasinya kepada pegawai. Tidak semua pegawai memiliki sudut pandang yang sama, mengingat realitas sosial bersifat plural. Kajian penelitian ini melihat perspektif ASN terhadap kebijakan yang bertolak belakang dengan narasi positif. Dengan pendekatan kualitatif interpretivisme, kuesioner dengan 167 responden dan wawancara semi terstruktur dengan 15 ASN dari instansi Pemerintah Pusat, Lembaga dan Pemerintah Daerah dilakukan dan data dianalisis menggunakan analisis tematik. Kesimpulan yang dapat diambil adalah meskipun terdapat niat baik dalam kebijakan tersebut, kebijakan ini mungkin belum dapat sepenuhnya dapat dilakukan dalam organisasi. mengingat hal tersebut diharapkan pemerintah dapat meninjau pengelolaan sistem birokrasi guna mendukung kebijakan pengarusutamaan gender kearah yang lebih baik. Penelitian ini diharapkan dapat membantu organisasi dalam mengembangkan dan menerapkan kebijakan pengarusutamaan gender di internal organisasi sehingga memberi dampak positif meskipun dilakukan di sektor publik.

---

Since 2010, the Indonesian government has demonstrated its commitment to gender equality by implementing a gender mainstreaming policy approach. As a result of this policy, all relevant government agencies have implemented a number of gender mainstreaming policies. The goal of this research is to see how present bureaucratic work methods can help or impede gender development inside the agency, as well as what this means for personnel. Given the plural nature of social reality, not all employees share the same point of view. This research project examines ASN's viewpoint on policies that contradict positive narratives. A questionnaire with 167 respondents and semi-structured interviews with 15 ASN from Central Government agencies, Institutions, and Local Governments were done using a qualitative interpretivism approach, and the data were processed using theme analysis. The conclusion to be reached is that, even though the policy is well-intentioned, it may not be properly implemented inside the business. In light of this, it is hoped that the government will conduct a review of the bureaucratic system's administration in order to better support gender mainstreaming programs. Even though it is conducted in the public sector, this research is meant to aid organizations in designing and executing gender mainstreaming policies within the organization so that it has a positive impact."

"The purpose of this paper is to compare the obstacles Japan's representative national trade union centers, Sōhyō and Rengō, faced in their efforts to achieve gender-equal employment and to illustrate how they coped with these obstacles at the time of the enactment of the Equal Employment Opportunity Law in 1985 and at the time of its revision in 2006, through a detailed analysis of primary materials. Thanks to the 1997 revision, labor movements today are free from the dilemma of having to choose either ‘protection’ or ‘equality’ for women. Given this, I argue that the labor movements should now step up their efforts to achieve equality. In order to take a step toward the realization of gender equality and to forge a new solidarity by bridging the chasm that divides the labor movements in different employment categories, reconstructing the present framework of the categories of ‘regular’ and ‘non-regular’ workers is of utmost importance to labor movements."