Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan magang ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi indikator kinerja yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan Kejurnas antar PPLM 2012 oleh Asdep Sentra Keolahragaan di Kementerian Pemuda dan Olahraga Indikator kinerja terdiri dari indikator masukan indikator keluaran dan indikator hasil Indikator masukan yang berupa dana anggaran sudah disusun dengan sesuai memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik Namun indikator keluaran dan indikator hasil untuk kegiatan ini belum sesuai dengan karakteristik yang telah disebutkan dalam PMK 112 02 2012 karena indikator keluaran dan indikator hasil untuk kegiatan ini dinilai terbalik

---

This internship report aims to analyze and evaluate the performance indicator which is used in the execution of Kejurnas antar PPLM 2012 event held by Assistant Deputy of Sporting Centre in the Ministry of Youth and Sports Affairs Performance indicator consists of input output and outcome indicator Input indicator in the form of budget fund was prepared accordingly fulfilling the proper performance indicator criteria However the output and outcome indicator for this event is not yet in accordance with the characteristics mentioned in PMK 112 02 2012 because the output and outcome indicator for this event are considered in reversed "

"Skripsi ini membahas mengenai praktik pengukuran dan pengevaluasian kinerja, penyusunan laporan kinerja, dan pemanfaatan laporan kinerja untuk peningkatan kualitas kinerja dengan perspektif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang ditinjau dari aspek tujuan dan manfaat, proses, indikator yang diukur, serta memaparkan hambatan-hambatan dalam penggunaan dan pelaporan pengukuran kinerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus terhadap Kementerian ESDM. Pengumpulan data dilakukan dengan penelaahan dokumen LAKIP dan wawancara. Tujuan utama Kementerian ESDM melakukan penyusunan, pengukuran dan pengevaluasian kinerja adalah untuk pelaporan eksternal dan kepatuhan. Proses pengukuran dan pengevaluasian kinerja serta penyusunan laporan kinerja Kementerian ESDM secara umum telah sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan teori langkah teknis penyusunan, pengukuran dan pengevaluasian kinerja yang ada. Namun, untuk pengukuran outcome masih mengalami berbagai kendala yang disebabkan oleh beberapa faktor yang menghambat dalam proses pengukuran dan pelaporan kinerja.

---

This thesis discusses about the practice of measurement and evaluation performance, preparation of performance reports, and use of performance reports for performance improvement with the perspective of Government Accountability Implementation that viewed from aspect of purpose and benefit, process, indicators are measured, and explain the obstacles in the use of performance measurement and reporting. This research use qualitative approach with case study method in Ministry of Energy and Mineral Resources. Data collection use document review and interview.

Main purpose of Ministry of Energy and Mineral Resources doing preparation of performance reports, performance measurement and evaluation is for external reporting and compliance. Generally preparation of performance reports, performance measurement, and performance evaluation process is in line with regulations and legislation applicable and theory. Nevertheless, the measurement of outcome still encounter many problems because several factors that hinder the process of measuring and reporting performance."

"Dengan adanya Kebijakan Pemerintah mengenai Program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) yaitu Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 270 Tahun 2007 mengenai Pedoman Manajerial PPI dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 382 tahun 2007 mengenai Pedoman PPI diharapkan semua rumah sakit dapat mengimplementasikannya dengan penanggungjawab adalah Organisasi PPI yaitu Komite PPI. Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Fatmawati telah melaksanakan Program PPI sejak tahun 1989 dan pada tahun 2013 mendapatkan akreditasi baik versi Nasional maupun internasional namun angka Healthcare Associated Infections (HAIs) masih tinggi. Hal ini tentunya menjadi perhatian bagi RSUP Fatmawati untuk terus meningkatkan kinerja agar mutu pelayanan meningkat. Untuk memperoleh kinerja yang baik dalam program PPI diperlukan sistem keuangan, sumber daya dan pelaksanaan program kerja yang baik sehingga pasien dan petugas merasa aman karena terhindar dari kejadian infeksi. Pendekatan yang dapat digunakan untuk evaluasi kinerja keempat aspek tersebut adalah dengan Balanced Scorecard. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif (mixed method). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan PPI yang ada belum mengatur semua aspek PPI sehingga menimbulkan ketidakpahaman rumah sakit sebagai pelaksanaan program seperti Infection Control Risk Assesment dan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba. Dalam struktur organisasi PPI RSUP Fatmawati juga belum sesuai dengan Pedoman Manajerial PPI. Untuk kinerja perspektif pelanggan sudah cukup baik dengan tingkat kesetujuan sebesar 74,6% namun masih memerlukan perbaikan pada kondisi fisik bangunan yang tidak sesuai standar. Kinerja perspektif proses internal sudah cukup baik dengan tingkat kesetujuan 80,74% namun beberapa upaya pencegahan HAIs belum dilaksanakan optimal. Kinerja perspektif pertumbuhan dan pembelajaran sudah cukup baik dengan tingkat kesetujuan 75,34% namun perlu meningkatkan kompetensi 4 perawat PPI serta perlu pelatihan PPI untuk semua petugas kesehatan. Kinerja perspektif finansial juga cukup baik dengan tingkat kesetujuan 72,56% namun perlu mendapatkan perhatian mengenai penambahan anggaran untuk pelatihan PPI dan penyesuaian insentif perawat PPI dengan kinerja. Saran yang dapat dilaksanakan yaitu revisi kebijakan PPI, restrukturisasi Komite PPI, melakukan kajian resiko pengendalian infeksi, pertemuan rutin untuk membahas pencegahan dan pengendalian infeksi khususnya penurunan angka HAIs, pelatihan untuk perawat PPI yang baru serta pelatihan untuk semua petugas kesehatan dan perlu disusun kebijakan mengenai jenjang karir dan jabatan perawat PPI.

---

Government Policy on Infection Prevention and Control (IPC) Program which are the Minister of Health Decree No. 270/2008 about Guidelines for IPC Managerial and the Minister of Health Decree No. 382/2007 about Guidelines of Infection Prevention and Control states that all hospitals should implement the IPC Program with the charge is the IPC Organization named IPC Committee. Fatmawati General Hospital has conducted IPC Program since 1989 and accredited in 2013 for both versions National and International but the numbers of Healthcare Associated Infections (HAIs) is still high. And this is certainly a concern for Fatmawati General Hospital in order to continuously improve the services quality. To obtain good performance in IPC program required the financial system, resources and programs implementation that work well so patient and attendant satisfied not being infected. The approach can be used to improve the performance of the four aspects is the Balanced Scorecard. This research is a descriptive analytical quantitative and qualitative approach (mixed method).

The results showed that the IPC policy is not set all the aspects of IPC, such as the implementation of Infection Control Risk Assessment and Antimicrobial Resistance Control. The organization of the IPC in Fatmawati General Hospital has not fulfilled the criteria on IPC Managerial Guideline. For the performance of the customer perspective is quite good with the level of agreement of 74.6% but still need improvement in the physical condition of the building. The performance of internal process perspective is good with 80.74% level of agreement but some HAIs preventive measures have not been implemented optimally. The performance of Learning and Growth perspective is good enough with 75.34% level of agreement but need to improve the competence of 4 IPC nurses with training and also for all hospital workers. And performance of financial perspective is also quite good with 72.56% level of agreement but need in concern about budget for IPC trainings and the incentives of IPC nurses calculated with their performance.

Suggestions that can be implemented are revision of IPC policy, restructuring IPC committee, implement infection control risk assessment, conduct regular meetings to discuss the infection prevention and control in particular for reduction of HAIs rates, IPC training for new IPC nurses and other hospital workers and develop the policy for the career and their position."

"Thesis ini meneliti mengenai pengukuran keberhasilan kinerja manajemen risiko dengan menggunakan sistem manajemen kinerja Balanced Scorecard (BSC). Pengukuran dilakukan setelah dilakukan integrasi dari kedua konsep melalui penerapan key risk indicator (KRI} da1am perumusan key performance indicator (KPI). Studi kasus dilakukan di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSBI), yang telah mempunyai sistem manajemen risiko dan sistem manajemen kinerja dengan metode BSC. Hasil penelilian memperlihatkan bahwa penerapan KR1 dalam perumusan KPI di Divisi operasional KSEI, belum secam signifikan dapat meningkatkan kinerja keuangan dan non-keuangan. Beberapa sebab kegagalan adalah kurangnya komitmen pengarnbil keputusan, belum diJakukannya monitoring KRl dan KPl secara periodik, dan masih adanya beberapa KPJ yang belum mempunyai KRI.

---

This paper discussed about measuring risk management performance against the expected goals by using the performance management system the Balanced Scorecard (BSC). The measurement were taken after both sistern are integrated through the implementation of key risk indicators (KRI) in the formulation of key performance indicators (KPI), The case studies conducted at the Indonesian Central Securities Depository (KSEI), which has already implemented risk management systems and performance management systems with BSC method. The results showed that the implementation of KRIs? in the formulation of KPIs' in KSEI operational divisions has not yet been able to significantly improve the performance of both divisions and-the Company. Some causes of failure are lack of commitment from decision makers, do not Periodically monitoring KRl and KPI.and some KPIs did not had KRI."

"ABSTRAKTerlambatnya penyelesaian proyek serta dibarengi dengan meningkatnya total biaya melebihi anggaran mengindikasikan lemahnya fungsi pengendalian dalam suatu proyek. Hal ini dapat diatasi dengan membangun suatu mekanisme yang dapat memantau dan mengendalikan kinerja proyek secara multidimensi. Dimensi yang dimaksud adalah biaya, cakupan penyelesaian pekerjaan dan durasi pekerjaan. Mekanisme ini dapat dibangun dengan pendekatan Earned Value Management EVM . Dengan pendekatan ini, manajemen proyek dapat mengukur capaian kinerja secara menyeluruh, yakni tidak hanya dalam hal efisiensi biaya, melainkan efisiensi waktu dan cakupan kerja yang dihasilkan dengan sumberdaya yang telah direncanakan. Selain berfungsi sebagai alat ukur kinerja, pendekatan ini juga dapat dijadikan instrumen untuk melakukan perkiraan kinerja pada masa mendatang. Dengan memprediksi berapa total biaya maupun durasi yang akan dihabiskan bila proyek berjalan pada tingkat efisiensi saat ini, maka manajemen proyek dapat segera melakukan tindakan-tindakan perbaikan sebelum risiko yang diprediksi terjadi secara aktual. Selain dengan pendekatan EVM, prediksi terhadap kinerja proyek di masa mendatang juga dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen statistik berupa deret waktu. Dengan berasumsi bahwa pola kinerja masa lalu masih akan berulang pada masa mendatang, maka pola kinerja proyek yang tertuang ke dalam alur deret waktu dipandang sebagai acuan peramalan yang memadai. Dengan menggunakan kedua pendekatan itu, maka diharapkan manajemen proyek memiliki dasar penilaian yang terukur untuk menentukan setiap tindakan dalam tata kelola proyek yang efektif dan efisien.

---

ABSTRACTProject completion tardiness and the increasing of total cost over the project base line indicate poor monitoring and controlling function in the project. This could be handled by establishing a mechanism of multidimensional project control system. Multidimensional implies the project performance monitoring coverage is over several constraints, such as cost, schedule and work scope. This mechanism could be put together in an approach called Earned Value Management EVM . By using this methodology, project management would be able to measure its performance comprehensively, not limited to cost efficiency solely, it also enables them to optimize the schedule and work scope completion as planned. In addition to controlling function, this approach could also be used to forecast the future performance. By predicting how much the total cost and total duration would be needed to accomplish the works if the project runs at a certain efficiency rate, management would be able to initiate some corrective actions, hence prevent the risks from happening. Besides EVM, in order to forecast the future project performance, there is another approach could be undertaken ndash it is Time Series forecasting. Assuming that the past performance would still be repeating in the future, it could be perceived as a good predictor. By using these two methodologies ndash EVM and Time Series forecasting, the project management would have sufficient measureable instruments to guide their effective and efficient project management."

"Direktorat Jenderal Pemasyarakatan merupakan salah satu unit eselon I di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Pemasyarakatan. Untuk melihat tingkat keberhasilan program dan kegiatan yang selama ini telah dilaksanakan terhadap tugas yang diamanatkan, maka perlu dilakukan pengukuran kinerja. Adapun pengukuran kinerja yang selama ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengacu pada aspek keuangan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Hasil kedua laporan tersebut belum mampu dijadikan sebagai pedoman dalam menilai tingkat kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan secara komprehensif. Dalam penelitian ini, penulis mencoba menggunakan pengukuran kinerja dengan metode Balanced Scorecard. Metode ini mengukur kinerja dari 4 aspek yaitu aspek pertumbuhan dan pembelajaran, aspek proses bisnis internal, aspek keuangan dan aspek pelanggan. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kuantitatif, yang merupakan suatu penelitian yang analisisnya secara umum memakai analisis statistik, dimana data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Selanjutnya pengolahan data kuantitatif akan digambarkan secara deskriptis analisis. Dari hasil penghitungan keseluruhan berdasarkan metode balanced scorecard maka diperoleh skor sebesar 39. Nilai tersebut penjumlahan dari keempat perspektif pada metode balanced scorecard yang telah diukur berdasarkan perhitungan rentang skala nilai. Skor tersebut masuk kategori baik yang berada pada skala 37,43-46,23.

---

Directorate General of Corrections is one of work unit below the authority of Ministry of Law and Human Rights which have duties to conducted and implemented policy and technical standardization on Correctional. To observe the level of success on implemented program and activities which have been mandated, it is necessary to measure the organization performances. Performances measures which have been conducted by Directorate General of Corrections is refer to financial aspect and Accountability Report of Government Institution Performance (LAKIP). The result of these two reports have not been able to serve as guide in assessing level of success of Directorate General of Corrections comprehensively. In this research, writer tries to applied Balanced Scorecard method for performance measurement.

This method measures the organizations performances using 4 aspects which consist of learning and growth aspect, internal business process aspect, financial aspect and costumer aspect. This research used quantitative approach which an approach that generally analysis using statistic, research data be in the form of numbers and statistically analyze. Furthermore, data processing will be described in a descriptive quantitative analytical. From the result of the overall calculation based on balanced scorecard method obtained a score of 39. This value is the sum of the four perspectives in the balanced scorecard method which has been measured by counting scale range value. The scores are categorized either on a scale 37,43 - 46,23."

"Masalah sosial yang tidak pernah selesai di Kabupaten Lombok Tengah menjadikan jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) menjadi semakin tinggi setiap tahunnya, sehingga penertiban PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) ini semakin tidak maksimal. Terkait itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi atau menilai kinerja Dinsos Kab. Loteng dalam rangka pengembangan organisasi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi dalam melaksanakan tanggung jawab. Evaluasi kinerja Dinsos Loteng diawali dengan analisis kinerja organisasi sektor publik dengan indikator input, output dan outcomes kemudian dilanjutkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dari organisasi Dinsos Loteng dengan model 7S McKinsey framework, faktor-faktor tersebut berupa analisis struktur, strategi, sistem, gaya kepemimpinan, keahlian dan keterampilan, sumber daya manusia, dan nilai bersama. Pendekatan penelitian ini menggunakan post-positivist dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Penelitian ini menghasilkan bahwa kinerja Dinsos Kabupaten Lombok Tengah ini masih perlu dioptimalkan, khususnya dalam faktor strategi, sistem, dan SDM (Sumber Daya Manusia), karena minimnya SDM (Sumber Daya Manusia) menjadikan perencanaan strategi dan sistem dilakukan seadanya tanpa ada inovasi ataupun perbaikan dari organisasi, sehingga efisiensi dalam bekerja menjadi sangat kurang dan akhirnya berdampak pada pelayanan yang tidak efektif. 

---

The never-ending social problems in Central Lombok Regency mean that the number of PMKS (Persons with Social Welfare Problems) is getting higher every year, so that controlling PMKS (Persons with Social Welfare Problems) is increasingly less than optimal. Related to this, this research aims to evaluate or assess the performance of the District Social Service. Attic in the context of organizational development to increase the effectiveness and efficiency of the organization in carrying out its responsibilities. Evaluation of the performance of the Attic Social Service begins with an analysis of the performance of public sector organizations with indicators of input, output and outcomes, then continues with the factors that influence the performance of the Attic Social Service organization using the 7S McKinsey framework model, these factors are in the form of analysis of structure, strategy, system, style leadership, expertise and skills, human resources, and shared values. This research approach uses post-positivist data collection techniques through in-depth interviews and literature study. This research shows that the performance of the Central Lombok Regency Social Service still needs to be optimized, especially in strategy, system and HR (Human Resources) factors, because the lack of HR (Human Resources) means that strategic and system planning is carried out as is without any innovation or improvement. organization, so that efficiency in work becomes very less and ultimately results in ineffective service."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Variabel Individu, Variabel Psikologis dan Variabel Organisasi terhadap Kinerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan pengaruhnya terhadap pengendalian keuangan. Lokus penelitian dilakukan pada ULP di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Data primer didapat melalui penyebaran kuesioner kepada anggota ULP dan diolah dengan menggunakan SPSS (Statistical Product and Service Solution) versi 17 untuk menguji korelasi antar variabel secara linier dan bersama-sama. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Variabel Individu, Variabel Psikologis dan Variabel Organisasi secara linier dan bersama-sama berpengaruh positif tehadap kinerja ULP, kemudian dari hasil pengujian juga didapatkan bahwa faktor kinerja ULP berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengendalian keuangan.

---

ABSTRACT

This study aimed to examine the effect of Individual, Psychological and Organizational Variables to Performance of Procurement Services Unit (ULP) and its effect on financial control. Locus of research was held on ULP in the Secretariat General of the Ministry of Law and Human Rights. Primary data were obtained through questionnaires distributed to members of the ULP and processed using SPSS (Statistical Product and Service Solutions) 17th version to test the correlation between variables in a linear correlation and multiple correlation. From the research it is known that the individual variables, Psychological Variables and Organizational Variables, either linear and multiple, has shown a positive effects to the performance of ULP and then from the test results also showed that the ULP performance factor, has a significant and positive effect to financial control."

"Badan Layanan Umum (BLU) merupakan instansi pada lingkungan pemerintah yang dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan keleluasaan dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas. Status BLU pada pelayanan pendidikan merupakan impelementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang digaungkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) sebagai langkah untuk mengubah status setiap Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menjadi Berbadan Hukum. Penelitian ini ditujukan untuk mengevaluasi informasi kinerja dan tata kelola universitas yang berubah status menjadi BLU. Objek studi pada penelitian kali ini adalah UPNVJ yang merupakan unit kerja pelayanan pendidikan yang baru saja berubah status menjadi BLU. Penelitian ini menggunakan strategi penelitian studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan data yang diperoleh melalui dokumen dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi kinerja UPNVJ belum menunjukkan hubungan logis. Lebih lanjut, indikator kinerja tidak menunjukkan keselarasan karena kinerja yang dilaporkan tidak mengacu kepada renstra selaku perencanaan kinerja. Sementara itu, output yang dihasilkan tiap aktivitas UPNVJ masih berorientasi kepada kuantitas upaya sehingga outcome hanya sebatas pada penyampaian layanan (service-delivery outcome). Hasil studi ini diharapkan dapat memberikan wawasan praktis terkait evaluasi informasi kinerja dan tata kelola walaupun studi kasus yang dilakukan memiliki keterbatasan.

---

Public Service Agency is a governmental agency that formed with the aim of improving public services by providing flexibility in financial management based on economic and productivity principles. Public service agency status in education services given as implementation of Merdeka Belajar Kampus Merdeka policy that was echoed by the Ministry of Education Culture Research and Technology as a step to change the status of every public universities becomes Legal Entity. This research is aims to evaluating performance information and university governance that has changed status as public service agency. The object of this research study is UPNVJ which is an education service unit that recently has changed its status becomes public service agency. This study applied case study research strategy with qualitative descriptive approach, with data collected through documents and interviews. The results explain that UPNVJ's performance information do not not show a logical relationship. Furthermore, the performance indicators do not show alignment because the reported performance not refer to the strategic plan. Meanwhile, the output produced by each UPNVJ activities still oriented towards the quantity of effort so that the outcome limited to service-delivery outcome. The results of this study are expected to provide practical insights regarding the evaluation of performance and governance information, despite the case studies conducted have limitations."