Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPermasalahan bangsa diawali dari sistem pemerintahan masih lemah sehingga membuka peluang yang menjauhkan tercapainya pemerintahan yang baik dan bersih. Setiap instansi pemerintah selalu berusaha untuk menjalankan kegiatan secara maksimal untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan dengan tujuan organisasi yang telah ditetapkan, begitu pula dengan BNN. Dalam usaha mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih Inspektorat Utama BNN mempunyai peran penting dalam bidang pengawasan internal yang strategis. Inspektorat Utama BNN adalah unsur pengawas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN.Berdasarkan kondisi tersebut dibutuhkan suatu perubahan salah satunya dengan merumuskan bagaimana strategi penguatan kapasitas aparat pengawasan Hasil dari penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi penguatan kapasitas khususnya bagi aparat pengawasan di BNN.Penelitian ini didukung teori ? teori penunjang dari para pakar mengenai good governance, penguatan kapasitas, aparat pengawasan dan SWOT.Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode survei dan analisis SWOT. Responden penelitian adalah auditor di Inspektorat Utama BNN yang berjumlah 30 orang. Pengambilan sampel menggunakan sensus.Dari hasil penelitian didapatkan beberapa alternatif strategi yang dapat diterapkan sebagai strategi penguatan kapasitas aparat pengawasan antara lain lelang rekrutmen aparat pengawasan, peninjauan ulang pada materi pelatihan dan pengembangan, meningkatkan pendidikan formal lanjutan yang sesuai dengan latar belakang pengawasan dan penerapan manajemen kinerja.Alternatif strategi penguatan kapasitas tersebut dapat diterapkan satu per satu diawali dari proses rekrutmen untuk membentuk aparat pengawasan yang berkualitas, berproduktif dan menghasilkan kinerja yang optimal sehingga dapat mencapai tujuan utamanya yaitu membangun tata pemerintahan yang baik dan bersih.

---

ABSTRACT

The nation?s problem begun with the weak of governance ssystem that leads to some options that barried the good and clean governance. Every government institution that include BNN has tried maximized the performance in order to achieve the organization?s goal. To support the good and clean governance, Inspektorat Utama BNN has the role to supervise the activities. Inspektorat Utama BNN is the supervisor that work and responsible to the chief of BNN.

Based on that condition, therefore it needs some changes which one of them is to formulate the strategy of capacity strengthening of the control apparatus in BNN.

This research is supported by theories of good governance, capacity strengthening, control apparatus and SWOT

Research methodology is using the descriptive quantitative approach with survey method and SWOT Analysis. The research respondent are the auditor in Inspektorat Utama BNN that consist of 30 people in total and taken by using sensus.

The result of this research has indicated some strategies that can be applied as capacity strengthening strategy of control apparatus such as recruitment bid process, reviewing training and development materials, develop higher formal education based on education background and performance management.

These strategies has to be applied one by one start from recruitment process to gather the quality, productivity and performance optimization of control apparatus in order to achieve its main goal which is the good and clean governance."

"Tesis ini membahas tentang strategi penyelenggaraan rumah tahanan di lingkungan Badan Narkotika Nasional dalam rangka mewujudkan pelayanan yang manusiawi dan bebas dari KKN.Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan fakta bahwa persoalan yang dihadapi dalam pelayanan di Rutan BNN yaitu : 1. Beberapa kebutuhan mendasar dari penghuni Rutan BNN tidak dipenuhi oleh BNN, hal tersebut berdampak terjadinya KKN antara petugas dan penghuni rumah tahanan BNN; 2. Fasilitas yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh PP No. 58 tahun 1999 dan peraturan internasional tentang standar minimum layanan tahanan (PBB dan ICRC); 3. Petugas penjaga Rutan merupakan petugas kontrak sehingga pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola tahanan sangat minim.Strategi dapat dilaksanakan dengan: 1.Pemenuhan Kebutuhan dasar Penghuni Rutan BNN; 2. Pembenahan fasilitas Rutan BNN; 3. Penempatan tahanan dan narapidana; 4.Peningkatan fasilitas kesehatan, pemeriksaan berkala serta pemisahan tahanan yang sakit; 5.Adanya Kegiatan tahanan dan narapidana selama di Rutan BNN; dan 6.Pembinaan Petugas Rutan BNN.Kendala-kendala yang akan dihadapi dalam melaksanakan strategi tersebut yaitu: 1. Kurangnya dukungan penentu Kebijakan dan keterbatasan anggaran dalam pengelolaan Rutan BNN sesuai standar; dan 2. Lokasi dan status kepemilikan lahan untuk pengembangan sarana Rutan di komplek BNN Cawang yang masih belum jelas.

---

This thesis discusses the implementation of the strategy within the detention National Narcotics Agency in order to realize the humane care and freedom from corruption. The research method is descriptive qualitative approach. Based on the results of the study found that the problems faced by the ministry on BNN detention are: 1. Some basic needs of residents are not met by detention BNN, it affects the occurrence of corruption among officials and residents BNN arrest; 2. Facilities that do not conform to the standards set by the PP number 58 of 1999 and international regulations on minimum standards of detention services (UN and ICRC); 3. Prison guards are contract workers so that their knowledge and skills in managing resistance are minimal.Strategies can be implemented: 1. Fulfillment the basic needs of the BNN detention occupants; 2. Settling the BNN detention facility; 3. To allocate between detainees and prisoners; 4. Improving health facilities, periodic inspection and separation of prisoners who are sick; 5. Activities for detainees and prisoners held in BNN detention, and 6. Coaching BNN Prison Officers.Constraints that will be faced in implementing the strategy are: 1. Lack of support for policy makers and budget constraints in the management of BNN detention standards; 2. Location and land tenure for the development of facilities in the BNNcomplex detention Cawang are still unclear."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara peningkatan kapasitas aparat pengawas internal Polri dengan implementasi good and clean governance dalam upaya pencegahan korupsi. Melalui pendekatan kuantitatif danmenggunakan metode penelitian doktrinal, penelitian ini menganalisis desain pengembangan sumber daya manusia kepolisian republik indonesia, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan internal dan mengidentifikasi praktik-praktik terbaik yang dapat diterapkan dalam mencegah praktik koruptif aparat kepolisian dan menerapkan good governance practices serta sistem manajemen nasional yang professional. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan model pengawasan internal yang efektif, kebijakan lembaga kepolisian republik indonesia yang professional, konsisten, efektif dan berkelanjutan di lingkungan Polri.

---

This study aims to examine the relationship between increasing the capacity of the National Police's internal supervisory apparatus and the implementation of good and clean governance in efforts to prevent corruption. Through a quantitative approach and using doctrinal research methods, this study analyses the design of human resource development of the Indonesian National Police, the factors that affect the effectiveness of internal supervision and identifies best practices that can be applied in preventing corrupt practices of police officers and implementing good governance practices as well as a professional national management system. The results of this study are expected to contribute to the development of an effective internal supervision model, a professional, consistent, effective and sustainable policy of the Indonesian National Police institution within the National Police."

"Pengawasan merupakan unsur terpenting dalam suatu sistem manajemen di dalam pemerintahan. Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian adalah efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Kendala yang dialami oleh APIP dalam menjalankan tugas sebagai pengawas internal pemerintah adalah kekurangannya sarana dan prasarana yang memadai khususnya terkait dibidang Informasi dan Teknologi (IT), yang mengakibatkan pelaksanaan sistem e-audit tidak berjalan dengan optimal. Selain itu, kuantitas dan kualitas auditor dalam melakukan proses audit yang sesuai dengan standar audit dan kode etik Inspektorat Jenderal masih sangat rendah, sehingga kualitas Laporan Hasil Pengawasan menjadi kurang akuntabel. Dalam penelitian ini diajukan dua masalah pokok yaitu bagaimana sistem pelaksanaan pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Faktor-faktor apasaja yang menghambat sulit terwujudnya sistem pengawasan yang dapat mewujudkan Good Governance and Clean Governance. Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal yang bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan sejarah dan perbandingan. Dalam penelitian ini, digunakan 3 (tiga) kerangka teori yaitu teori negara hukum, teori pengawasan dan teori pemerintahan yang baik. Adapun kerangka konsep yang digunakan adalah konsep sistem pengawasan dan konsep prinsipprinsip good governance and clean governance. Adapun faktor penghambat dalam pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal antara lain adalah pelaksanaan pengawasan berbasis teknologi (eaudit) yang belum optimal, serta pengembangan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di Inspektorat Jenderal yang kurang maksimal. Atas dasar uraian tersebut maka perlu dilakukan re-sosialisasi terkait pentingnya penerapan e-audit yang harus dilakukan oleh auditor pada proses pengawasan internal di satuan kerjanya, selain itu perlu adanya koordinasi yang baik mengenai masalah Informasi dan Teknologi (IT) ke Sekretaris Jenderal (SEKJEN) Kementerian Hukum dan HAM untuk menyelesaikan permasalahan IT di Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.

---

Supervision is an important element in a system of management in government. One of the main factors that can support the successful implementation of control is the effectiveness of the role of Government Internal Supervisory Apparatus (APIP), it is stipulated in Article 2 paragraph (1) of Government Regulation Number. 60 Year 2008 on Government Internal Control System. The problem faced by the APIP in stints as an internal watchdog of government is a drawback facilities and adequate infrastructure, especially related to the field of Information and Technology (IT), which resulted in the implementation of e-audit system is not running optimally. In addition, the quantity and quality of auditors in performing the audit in accordance with auditing standards and ethical codes of the Inspector General is still very low, so the quality of the Monitoring Reports to be less accountable.

In this study posed two main problems, namely how the system functional supervision performed by the Inspectorate General of the Ministry of Justice and Human Rights and the factors that hinder the difficult realization whatever, surveillance systems that can realize Good Governance and Clean Governance.

This research is a qualitative doctrinal law by using historical and comparative approach. In this study, used 3 (three) theoretical framework, namely the theory of a state of law, supervision theory and the theory of good government. As for the conceptual framework used was the concept of surveillance systems and the concept of the principles of good governance and clean governance. The limiting factor in the internal control performed by the Inspectorate General, among others, is the implementation of technology-based monitoring (e-audit) is not optimal, and the development of the quality and quantity of human resources in the General Inspectorate less than the maximum.

On the basis of the description it is necessary to re-socialization related to the importance of implementing e-audit should be done by the auditors on the internal supervision unit of work, in addition to the need for better coordination on the issue of Information and Technology (IT) to the Secretary General (Secretary General) Ministry of Justice and human rights to resolve IT issues at the Inspectorate General of the Ministry of Justice and human rights."

"ABSTRAKPerkembangan jumlah satuan kerja BNN, BNNP, BNNK/Kota yang pesat akan menambah jumlah pegawai dan dukungan anggaran, beban pengawasan intern yang dilaksanakan oleh Inspektorat Utama bertambah karena jumlah pegawai yang masuk mempunyai beragam karakteristik. Pemetaan resiko diperlukan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan pengawasan intern. Pelaksanaan atas tugas dan fungsi pengawasan intern yang dilaksanakan masih bisa ditingkatkan dalam perencanaan jenis kegiatan pengawasan intern dengan mempedomani Standar Audit Pemerintah Indonesia yang dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia AAIPI yang memuat contoh kegiatan pengawasan intern. Pelaksanaan pemantauan hasil pengawasan oleh tim pemantauan hasil pengawasan memerlukan kewenangan yang diperkuat dengan membentuk Peraturan Kepala agar pelaksanaan pemantauan memberikan manfaat besar dalam upaya mencegah penyalahgunaan wewenang dan anggaran. Selain itu dalam upaya pelaksanaan reformasi birokrasi, pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi UPG dan Unit Pengelola Pengaduan UPP sebagai upaya implementasi reformasi birokrasi dan melakukan penyebaran informasi kepada seluruh pegawai menjadi fokus perhatian tahun 2017. Kata kunci:Perkembangan satuan kerja; pengawasan intern; penyalahgunaan wewenang dan anggaran.

---

ABSTRACTThe rapid development of BNN, BNNP, BNNK will make them increase the number of employees, budget supports, and internal controls. The internal control carried out by inspectorate will get higher as the number of employees enrolling have various characteristics. Risk mapping is required to provide guidance in the conduct of internal controls. The implementation of the main duties carried out by inspectorate could be improved in planning based on Indonesian Governmant Audit standards by the Indonesian Government Internal Auditor Association AAIPI containing the example of internal control activities. The implementation of monitoring internal control requires authorization strengthened by establishing a chief regulation in order to provide benefits to prevent the abuse of authority and budget. In addition, in the effort to implement bureaucratic reform, the establishment of Gratification Control Unit GCU and Complaint Management Unit CMU as an effort to implement bureaucratic reform and disseminate information to all employess becomes the focus of attentiom in 2017 Keywords units organization development , internal controls, prevent the abuse of authority and budget."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan menganalisis implementasi sistem informasi manajemen dalam pengungkapan jaringan kejahatan narkotika di Deputi Pemberantasan BNN serta menentukan prioritas strateginya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif serta tehnik analisa menggunakan AHP Analytic Hierarchy Process . Hasil analisis implementasi berjalan dengan cukup baik tetapi masih adanya hambatan terkait informasi dan teknologi informasi, sedangkan sumber daya manusia sudah sesuai yang diharapkan. Prioritas strategi sistem informasi manajemen dalam pengungkapan jaringan kejahatan narkotika di Deputi Pemberantasan BNN dengan langkah pertama dengan penilaian 0.30 yaitu pengembangan database untuk menjawab permasalahan yang muncul terkait dengan informasi, yang kedua dengan penilaian 0.28 yaitu pengembangan sistem informasi untuk tingkatan manajerial dan pelaksana operasional, yang ketiga dengan penilaian 0.27 yaitu pengembangan sumber daya manusia secara kualitas serta kuantitas dan yang ke empat dengan penilaian 0.15 yaitu pengembangan hardware dan networking untuk mendukung pengembangan database dan sistem informasi di deputi pemberantasan serta integrasi jaringan dengan instansi terkait. Kemampuan dalam mengembangkan sistem informasi manajemen pada Deputi Pemberantasaan BNN merupakan salah satu upaya dalam menjaga ketahanan nasional, dikarenakan upaya tersebut merupakan salah satu kekuatan nasional yang digunakan dalam mengatasi ancaman dan gangguan kejahatan peredaran narkotika yang mampu mengancam identitas, integritas serta kehidupan berbangsa dan bernegara serta dalam memperjuangkan tujuan nasional.

---

ABSTRACTThe purposes of this research are to analysis management information system in order to support narcotics crime network investigation in deputy of eradication BNN and to select priority of strategy. This research uses qualitative approach with descriptive method and AHP Analytic Hierarchy Process for analyze technic.The Result of implementation analysis going is quit good but there are still some obstacles regard to information and information technology, while human resource on thhe other side has been running expected.The strategy priority of management information system in order to support narcotic crime network investigation in deputy of eradication BNN. First step with result 0.30 is database development to answer the question regarding to information. Second, with result 0.28 are developing information system for managerial and operational level. Third, with result 0.27 is development human resource quality. Fourth, with result 0.15 are development hardware and networking to support database development and information system in deputy of eradication also integration with related agencies.The ability in developing management information system in deputy of eradication BNN, is one of the effort to maintenance national defense. This effort is a national power used to eliminate threat and intrusion from narcotic illegal activity that able to endanger identity, integrity, life of nation and state in order to fulfill national goals."

"Kemajuan suatu Negara ditentukan oleh keberlasilannya dalam melaksanakan pembangunan ekonomi yang baik serta meningkatnya SDM yang memiliki peran dalam menciptakan kesuksesan bagi suatu bangsa tanpa ada korupsi di Negara ini. Pembangunan ekonomi dalam suatu Negara sebagai proses perubahan yang direncanakan melalui aspek dalam kehidupan masyarakat. Tetapi, apabila koruptor mengambil uang rakyat, angka kemiskinan menjadi tinggi karena penderitaan sebagian besar masyarakat di sektor ekonomi administrasi, politik, maupun hukum. Berdasarkan masalah tersetut penulis memiliki gagasan untuk menanamkan jiwa anti korupsi melalui media tayangan My Future Without Corruption untuk mewujudkan Birokrasi yang bersih dan bebas dari KKN. My Future Without Corruption merupakan media sosialisasi antikorupsi sebagai lembaga yang memiliki misi menyelenggeralan pengawasan intern terhadap akuntalilitas keuangan negara yang mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas KKN. Konsep yang digunakan dalam My Future Without Corruption adalah dengan menggunakan aplikasi yang berisi pendidikan mengenai pesan moral korupsi secara mudah dipahami, ringkas dan bermakna dengan animasi kartun. Aplikasi tersebut dibaca pada (1) Individu dapat melalui Hand Phone, Laptop, dan Android (2) Kelompok yaitu melalui setiap komputer yang ada di sekolah dan rumah (3) Lembaga yaitu pada Bank, Instansi pemerintah, dan komputer setiap pekerja dan (4) Masyarakat yaitu melalui tayangan iklan pada komputer diwamet dan iklan tv."

"Indonesia menetapkan kejahatan narkotika sebagai kejahatan luar biasa dengan ancaman hukuman bagi pengedar adalah hukuman mati. Salah satu lembaga non kementerian di Indonesia yang menangani pemberantasan peredaran gelap narkotika adalah Badan Narkotika Nasional BNN . Tugas dan tanggung jawab BNN adalah untuk menanggulangi peredaran narkotika di Indonesia. Intelijen BNN mempunyai strategi khusus untuk menggagalkan penyelundupan narkotika dengan menggunakan teknik controlled delivery. Teknik controlled delivery dipakai dalam sebuah penyelidikan dan menjadi salah satu cara yang dapat digunakan untuk membongkar kasus-kasus kejahatan narkotika yang bersifat jaringan terorganisir. Tulisan ini akan membahas mengenai penggambaran tahapan teknik controlled delivery. Tulisan ini menggunakan teori organized crime dan konsep traditional policing dalam pembahasan mengenai teknik controlled delivery dengan kasus yang penulis pilih untuk dikaitkan dan kemudian ditariklah kesimpulan mengenai penggambaran teknik controlled delivery yang dipakai BNN dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika. Hasil dari tulisan ini adalah berhasilnya penanganan pemberantasan yang dilakukan oleh Intelijen BNN terhadap kasus peredaran gelap narkotika yang penulis pilih dengan menggunakan teknik controlled delivery.

---

Indonesia establishes narcotics crime as an extraordinary crime with the threat of punishment for dealer is the death penalty. One non-ministerial agencies in Indonesia, which handles the eradication of illicit trafficking is the National Narcotics Agency BNN . BNN 39;s duty and responsibility is to tackle the illicit circulation of narcotics in Indonesia. BNN Intelligence has a special strategy to thwart smuggling of narcotics using controlled delivery techniques. Controlled delivery techniques are used in an investigation and are one way that can be used to dismantle narcotics crime cases that are organized networks. This paper uses the theory of organized crime and traditional policing concept in the discussion of controlled delivery techniques and after that the results of the findings of this data will the author try illustrating the controlled delivery technique with the case that the authors choose to be linked and then drawn conclusions about the description of controlled delivery techniques used by BNN in the eradication illicit circulation of narcotics. The results of this paper are successful elimination programs conducted by the Intelligence BNN against illicit circulation of narcotics that authors choose to use the technique of controlled delivery."

"Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh kepemimpinan etis, iklim organisasi dan budaya organisasi terhadap integritas polisi di Polresta Bekasi Kota yang berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Integritas polisi merupakan fenomena penting dan strategis dalam lembaga kepolisian untuk mewujudkan akuntabilitas, kualitas pelayanan keamanan, serta keteraturan sosial dalam masyarakat.Penelitian menggunakan teori kepemimpinan etis, teori iklim organisasi, teori budaya organisasi, serta teori integritas polisi dari Klockars, dkk (2006), serta konsep Model Burke Litwin (2014) untuk menggambarkan perubahan mikro organisasi pada kepolisian melalui pemodelan pembangunan WBK dan WBBM pada unit-unit organisasi kepolisian strategis sebagai model zona integritas polisi, yang bertumpu kepada kepemimpinan etis, iklim organisasi dan budaya organisasi dalam membangun kinerja polisi yang berintegritas secara idividu maupun organisasional.Penelitian melibatkan sekitar 280 anggota polisi sebagai responden yang dipilih secara klaster random sampling proporsional dari berbagai fungsi kepolisian di Polresta Bekasi Kota. Analisis data untuk menjawab pertanyaan penelitian menggunakan teknik SEM dengan menampatkan budaya organisasi sebagai variabel interverning terhadap integritas polisi.Penelitian ini menemukan bahwa kepemimpinan etis berpengaruh terhadap integritas polisi secara signifikan (r=0.126; p=0,044<0.05); iklim organisasi berpengaruh terhadap integritas polisi (r=0.218; p=0.034<0.05); budaya organisasi berpengaruh terhadap integritas polisi (r=0.329; p=0.000<0.05); kepemimpinan etis berpengaruh terhadap budaya organisasi (r=0.231; p=0.000<0.05), iklim organisasi berpengaruh terhadap budaya organisasi (r=0.533; p=0.000<0.05); kepemimpinan etis berpengaruh terhadap budaya organisasi dan integritas polisi (r=0,076; p=0,022<0.05); dan iklim organisasi berpengaruh terhadap budaya organisasi dan integritas polisi (r=0,0175; p=0.000<0.05).Secara keseluruhan bahwa iklim organisasi mempunyai pengaruh yang paling kuat terhadap budaya organisasi, dilanjutkan dengan pengaruh budaya organisasi ditemukan juga memiliki pengaruh kuat terhadap integritas polisi. Begitu juga iklim organisasi dan kepemimpinan etis berpengaruh kuat terhadap integritas polisi.

---

The study aims to examine the effects of ethical leadership, organizational climate and organizational culture on police integrity at Bekasi City Police Resort that has been awarded the predicates of Corruption-Free Zone (WBK) and Clean Serving Bureaucratic Zone (WBBM). Police integrity is, indeed, an important and strategic phenomenon in police institutions in realizing accountability, quality of security services, and social order in society.

The study employs ethical leadership theory, organizational climate theory, organizational culture theory, and police integrity theory from Klokars, et al., (2006) and the Burke Litwin (2014) model concept to describe the micro organizational changes in police organizations through modelling the development of WBK and WBBM in police organizational strategic units as a model of police integrity zone, which relies on ethical leadership, organizational climate and organizational culture in building police performance with integrity, both individually and organizationally.

The study involves about 280 police officers as respondents who are selected by proportional random sampling clusters from various police functions at Bekasi City Police Resort. In order to answer the research questions, data are analysed using SEM technique by placing organizational culture as an intervening variable on police integrity.

The study finds out that ethical leadership significantly affects police integrity (r = 0.126; p = 0.044 < 0.05); organizational climate affects police integrity (r = 0.218; p = 0.034 < 0.05); organizational culture affects police integrity (r = 0.329; p = 0.000 < 0.05); ethical leadership affects organizational culture (r = 0.231; p = 0.000 < 0.05), organizational climate affects organizational culture (r = 0.533; p = 0.000 < 0.05); ethical leadership affects organizational culture and police integrity (r = 0.076; p = 0.022 < 0.05); and organizational climate affects organizational culture and police integrity (r = 0.0175; p = 0.000 < 0.05).

Based on the results of the research, it can be concluded that organizational climate has the strongest influence on organizational culture, followed by organizational culture that also has a strong effect on police integrity. Similarly, organizational climate and ethical leadership strongly affect police integrity."