Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 179275 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Andri Setiyaji
"Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) adalah salah satu badan pemerintahan yang mempunyai tugas untuk memberi layanan kepada masyarakat dalam hal informasi di bidang Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara dan Geofisika. Banyaknya kejadian bencana menyadarkan masyarakat akan pentingnya informasi MKKuG (Meteorologi, Klimatologi, Kualitas udara, dan Geofisika). Menurut UU No 31 no 2009 tentang MKG bahwa pelayanan data dan informasi MKKuG serta peringatan dini kepada pihak terkait dan masyarakat bermuara dari BMKG, sehingga data dan informasi BMKG dituntut memiliki service availability dan reliability yang tinggi. Untuk mendukung hal tersebut sebagai Organisasi pemerintah, bencana berarti gangguan tiba-tiba bagi seluruh atau sebagian dari operasi bisnisnya, yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat mengakibatkan kepercayaan terhadap institusi negara. Untuk meminimalkan kerugian bencana tersebut, maka diperlukan rencana pemulihan bencana yang baik untuk setiap sistem organisasi. Penelitian dilakukan untuk mengembangkan disaster recovery plan (DRP). Pengembangan DRP tersebut dilakukan dengan menggunakan acuan dari NIST yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Tahap-tahap yang dilakukan adalah melakukan risk assessment, risk mitigation dan strategy contigency untuk penerapan DRP. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan, melakukan wawancara dengan para user dan administrator aset BMKG, mengobservasi aset-aset BMKG, serta studi dokumen organisasi. Hasil dari penelitian ini adalah dokumen DRP yang disesuaikan dengan tupoksi BMKG. Dokumen tersebut memuat peran dan tanggung jawab personel serta langkah-langkah penyelamatan aset. Dengan dikembangkannya dokumen tersebut, diharapkan bisa meningkatkan availability dan reliability dari sistem yang dimiliki BMKG.

Meteorology Climatology and Geophysics Agency (BMKG) is one of the government agencies with an obligation to provide services to the public in terms of information of Meteorology, Climatology, Air Quality and Geophysics Agency. Number of disasters occured, make people aware the importance of MKKuG (meteorology, climatology, air quality, and Geophysics) information. According to Law No. 31 of 2009 on MKG that MKKuG information and data services as well as an early warning to the parties concerned and the lead of the BMKG, data and information required BMKG to have service availability and high reliability. To support such as government organizations, disaster means a sudden interruption of all or part of its business operations, which directly or indirectly may lead to confidence in the state institutions. To minimize disaster losses, it would require a good disaster recovery plan for each system organization. The study was conducted to develop a disaster recovery plan (DRP). DRP development is done by using a reference from NIST that are tailored to the needs of the organization. The stages are done is to risk assessment, risk mitigation and contingency strategy for the implementation of the DRP. The data was collected by conducting library research, interviews with the users and administrators BMKG assets, assets BMKG observe and study of organizational documents. The results of this study are tailored to the DRP documents with principal of BMKG function. The document contains the roles and responsibilities of personnel and rescue assets measures. With the development of the document, expected to increase the availability and reliability of the system owned BMKG."
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2013
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Tjio Siva Sherwin
"Dikelilingi oleh berbagai resiko bisnis yang mengancam, perusahaan diperhadapkan pada suatu keharusan untuk memiliki suatu rencana agar bisnisnya tersebut tetap terlindungi. Disaster recovery plan merupakan salah satu alat yang dapat diutilisasi sebagai alat perlindungan khususnya untuk melindungi fungsi IT. Tujuan utama dari tesis ini adalah untuk mengidentifikasi risiko kritis IT PT XYZ dan mengajukan rekomendasi atas disaster recovery plan yang saat ini dimiliki PT XYZ.
Rekomendasi dibuat berdasarkan analisa berbasis kerangka teori yang diperoleh saat studi literatur. Tesis in menggunakan metode penelitian bersifat kualitatif dan deskriptif. Data - data diperoleh lewat observasi dan wawancara. Tesis ini menghasilkan beberapa rekomendasi seperti update periodik atas disaster recovery plan ketika terjadi perubahan dan menambah kapasitas jaringan network bandwith.

Surrounded with various endangering risks, businesses were forced to have a proper plan in place to ensure their businesses are well protected. Disaster recovery plan is one of the tools that can be utilized to protect businesses in particular IT function. The main purpose of this thesis is to identify PT XYZ's critical IT risks and propose recommendation from the existing disaster recovery.
Recommendation is made based on theoretical framework based analysis obtained during study literature. This thesis is qualitative and descriptive research. The data was collected though observation and interview. This thesis suggests that there are several areas that need to be improved by PT XYZ such as regular updates on the plan whenever changes occured and expanding existing network bandwith capacity.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2011
T29455
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Dwi Arie Kurniawan
"Ketersediaan data dan informasi menjadi harapan setiap organisasi, begitupun juga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, ketersediaan sistem informasi harus selalu tersedia bila diperlukan oleh BPK. Whitman dan Mattord (2010) menyatakan jika terjadi insiden/bencana, organisasi akan mengalami kehilangan confidentiality, integrity, dan availability terhadap data dan informasi. Disaster Recovery Plan (DRP) adalah salah satu cara untuk mengurangi dampak risiko dan mengoptimalkan proses pemulihan bila terjadi bencana yang menyebabkan ketidaktersediaannya data dan informasi pada aset Sistem Informasi/Teknologi Informasi (SI/TI). Hal ini juga diperkuat dengan temuan pemeriksaan internal pada Biro TI yang tidak memiliki dokumen DRP.
Penelitian ini bertujuan untuk membuat sebuah rancangan DRP bagi BPK dengan menggunakan metodologi NIST SP 800-34 Rev.1. Tahapan yang dilakukan adalah inisiasi organisasi melalui pemetaan proses bisnis dengan aset SI/TI, melakukan penilaian risiko, melakukan analisis dampak bisnis, identifikasi kontrol pencegahan, pengembangan strategi mitigasi, dan perancangan dokumen DRP yang khusus menggunakan contoh dokumen dari NIST SP 800-34 Rev.1. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk menangkap dan menemukan makna yang ada dalam data tekstual dan Gambar pada dokumen, observasi lapangan, dan transkrip wawancara. Pengumpulan data didapatkan dari hasil observasi lapangan, dokumen internal organisasi, kuesioner, dan wawancara dengan nara sumber yang terkait dengan pemilik/pengguna aset SI/TI di BPK.
Hasil dari penelitian ini berupa rancangan dokumen DRP yang disesuaikan dengan organisasi BPK. Dokumen DRP ini berisi informasi pendukung; fase aktivasi dan notifikasi; fase pemulihan; fase rekonstitusi; dan lampiran.

The availability of data and information become an expectations of each organization, as well as also the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK). In carrying out examination tasks and responsibilities of the management of state finances, BPK utilizing information systems must always be available when needed. Whitman and Mattord (2010) states that if an incident/disaster, the organization will experience a loss of confidentiality, integrity, and availability. Disaster Recovery Plan (DRP) is one way to mitigate risks and optimize the recovery process in the event of disasters that cause availability data and information on the assets of Information Systems/Information Technology (IS/IT). This is also strengthened by the findings of internal audit at the IT Bureau that not have DRP document.
This research aims to create a design of DRP for BPK by using methodology in NIST SP 800-34 Rev.1 standard. The steps being taken is the initiation of the organization through business process mapping with the assets of IS/IT, risk assessment, business impact analysis, identify preventive control, mitigation strategy development, and design documents DRP using a template document from NIST SP 800-34 Rev. 1. This research used qualitative methods. Qualitative methods are used to capture and find meaning textual data and images on documents, field observation, questionnaires, and a transcript of the interview. The collection of data obtained from the field observations, the organization's internal documents, questionnaires, and interviews with informants related to the owner/user of assets IS/IT.
The results of this research is a draft of DRP document that is adapted to the BPK organization. The DRP document contains supporting information; activation and notification phase; recovery phase; reconstitution phase; and attachments.
"
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2016
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Fadhilla Permitasari
"Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan salah satu instansi pemerintah yang memberi layanan publik. Layanan publik yang diberikan oleh BPS berupa penyajian data sensus dan survei. Dalam menjalankan fungsi untuk memberikan layanan publik ini, BPS didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Pengelolaan TIK oleh instansi pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Dalam salah satu pasalnya yaitu pasal 17 ayat 1 dikatakan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik wajib memiliki rencana keberlangsungan kegiatan untuk menanggulangi gangguan atau bencana. Selain itu di pasal 20 dikatakan bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik wajib memiliki prosedur dan mekanisme untuk pengamanan sistem elektronik. Namun, hingga saat ini, BPS belum memiliki rencana penanggulangan bencana yang memuat prosedur dan mekanisme untuk pengamanan sistem elektronik.
Saat ini, BPS sedang fokus dalam membangun disaster recovery center (DRC). Untuk menghadapi kondisi bencana diperlukan dokumen disaster recovery plan (DRP) yang menjelaskan prosedur penanganan bencana dan juga spesifikasi infrastruktur untuk DRC. Untuk memenuhi kebutuhan BPS tersebut, penelitian ini berusaha merancang dokumen rencana penanggulangan bencana atau disaster recovery plan (DRP) di BPS. Pengembangan DRP mengacu pada standar BCI Good Practice Guideline 2008 karena di dalam standar tersebut dijelaskan dengan rinci setiap tahap pengembangan beserta metode yang dapat digunakan.
Hasil dari penelitian ini adalah dokumen DRP yang sesuai dengan kebutuhan BPS. Dokumen tersebut memuat peran, tanggung jawab, prosedur, teknis penanganan bencana, strategi keberlangsungan bisnis serta perencanaan kapasitas perangkat TI untuk DRC. Dengan dibuatnya dokumen DRP tersebut, diharapkan pemulihan bencana dapat berjalan dengan baik, sehingga BPS dapat mempertahankan keberlangsungan bisnisnya jika terjadi bencana.

BPS-Statistics Indonesia is one of the government agencies that provides public services. Public services provided by BPS is census and survey data presentation. In carrying out the functions to provide these public services, BPS is supported by information and communication technology (ICT). ICT for government sector is regulated by Peraturan Pemerintah RI No. 82 Year 2012 on the Implementation System and Electronic Transactions. One article, namely article 17, paragraph 1 says that the Electronic System for public services shall have a continuity plan activities to cope with disruption or disaster. In addition, Article 20 says that every operator of electronic systems is required to have procedures and mechanisms for securing electronic systems. However, until now, BPS has not had a disaster plan that includes procedures and mechanisms for securing electronic systems.
Currently, BPS is focusing on building a disaster recovery center (DRC). To deal with catastrophic conditions are required disaster recovery plan (DRP) that describes the procedure for disaster management and infrastructure specifications for DRC. To meet the needs of the BPS, this study sought to design documents of disaster overcoming plan or disaster recovery plan (DRP) in BPS. DRP development refers to the standard BCI Good Practice Guidelines 2008 as the standard describes in detail every stage of development as well as methods that can be used.
Result of this research is DRP document in accordance with the needs of the BPS. The document contains the roles and responsibilities of each person, strategy for business continuity, procedures for handling the disaster as well as capacity planning for the DRC. DRP is expected to run well, so that BPS can maintain business continuity in case of disaster.
"
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2016
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Nugroho Irianto
"Pada era informasi saat ini, penggunaan teknologi informasi sudah umum digunakan dalam menjalankan operasi di sebuah organisasi. Pada organisasi yang memiliki ketergantungan terhadap teknologi informasi, kekhawatiran terhadap terganggunya operasi akibat terjadinya bencana pada teknologi informasi semakin meningkat. Kekhawatiran tersebut yang menjadi pemicu tuntutan untuk membuat perencanaan pemulihan bencana bagi organisasi.
Astra Daihatsu Motor merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur. Dalam kegiatannya, Astra Daihatsu Motor menggunakan berbagai teknologi informasi untuk menjalankan operasi bisnisnya. Terjadinya bencana yang membuat terhentinya layanan teknologi informasi akan mengakibatkan terganggunya proses bisnis di Astra Daihatsu Motor. Berdasarkan hal tersebut, dilakukan penelitian untuk membuat perancangan rencana pemulihan bencana yang sesuai dengan kebutuhan Astra Daihatsu Motor.
Perancangan dilakukan dengan menggunakan metode Manufacturing Operations Recovery and Resumption yang dibuat oleh Iyer dan Sarkis pada tahun 1998. Pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai tim divisi Corporate Information and Technology dan beberapa orang didalam proses bisnis Astra Daihatsu Motor. Hasil dari pengumpulan data tersebut adalah rumusan kebutuhan fungsional dalam bentuk analisis dampak bisnis. Kebutuhan fungsional tersebut kemudian dianalisis untuk menjadi usulan rencana pemulihan bencana untuk Astra Daihatsu Motor.

In current information age, use of information technology has been commonly used in the operation of an organization. Organization that has dependency on information technology concerns about disruption of operations due to the disaster in information technology is increasing. Such concerns become the trigger for disaster recovery planning for the organization.
Astra Daihatsu Motor is a company engaged in manufacturing. In its activities, Astra Daihatsu Motor using a variety of information technology to run their business operations. The disaster that stop information technology services will lead to disruption of business processes at Astra Daihatsu Motor. Based on this, research done to make the design of disaster recovery plan that fits the needs of Astra Daihatsu Motor.
The design is done using Manufacturing Operations Recovery and Resumption methods made by Iyer and Sarkis in 1998. Data was collected by interviewing Corporate Information and Technology team and some people in the business process of Astra Daihatsu Motor. Results from the collection of such data is the formulation of functional requirements in the form of a business impact analysis. The functional requirement is then analyzed to be proposed as a disaster recovery plan for Astra Daihatsu Motor.
"
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2016
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Puja Putri Abdullah
"Badan Kepegawaian Negara (BKN) merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berwenang untuk melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan manajemen ASN secara nasional. Sebagai salah satu instansi pemerintah, BKN harus mengimplementasikan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Pada dokumen LAKIP Deputi Sistem Informasi Kepegawaian 2021, target indeks SPBE yang ditetapkan sebesar 3,2. Namun berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SPBE BKN tahun 2021, indeks SPBE yang diperoleh hanya sebesar 2,92. Tidak tercapainya indeks SPBE BKN sesuai target berdampak pada hasil capaian kinerja Deputi Sistem Informasi Kepegawaian khususnya dan nilai indeks reformasi birokrasi BKN umumnya. Hasil identifikasi akar masalah ditemukan bahwa BKN belum memiliki dokumen Disaster Recovery Plan (DRP) yang dapat menjadi salah satu solusi belum adanya pedoman formal dalam manajemen risiko. Penelitian ini memiliki tujuan untuk merancang DRP sesuai kebutuhan BKN menggunakan pedoman dari NIST SP 800-34 Rev.1. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data primer yang diperoleh dari metode observasi, wawancara, dan FGD. Kemudian data sekunder diperoleh dari studi dokumen dan literatur. Tahapan penelitian yang dilakukan dimulai dengan perancangan kebijakan kontingensi, identifikasi proses bisnis dan aset SI/TI, penilaian risiko, analisis dampak bisnis, identifikasi kontrol preventif, dan penyusunan strategi kontingensi TI. Hasil penelitian ini berupa rancangan dokumen DRP sesuai kebutuhan Kedeputian SINKA BKN yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh pemangku kepentingan.

National Civil Service Agency (BKN) is a non-ministerial government agency that is given the authority to provide guidance and conduct national ASN management. As one of the government agencies, BKN must implement the mandate of Presidential Regulation Number 95 of 2018 concerning the Electronic-Based Government System (SPBE). In the LAKIP document, Deputy for Personnel Information Systems 2021, the SPBE index target is set at 3.2. However, based on the 2021 BKN SPBE Evaluation Results Report, the SPBE index obtained was only 2.92. The SPBE index that did not reach the target had an impact on the performance results of the Deputy for Personnel Information Systems in particular and the index value of BKN's bureaucratic reform in general. The results of the identification of the root of the problem found that BKN did not have Disaster Plan (DRP) yet which could be one solution to the absence of formal guidelines in risk management. This study aims to design a DRP as needed using the NIST SP 800-34 Rev.1 framework. This study will use a qualitative method with primary data obtained from the methods of observation, interviews, and FGD. Then secondary data was obtained from the study of documents and literature. The stages of the research carried out began with the design of contingency policies, identification of business processes and IS/IT assets, risk assessment, business impact analysis, identification of preventive controls, and create IT contingency strategies. The results of this study are in the form of draft DRP documents according to the needs of the Deputy SINKA BKN which have previously been verified and validated by stakeholders."
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2023
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Gunawan
"Dalam rangka memenuhi regulasi mengenai persiapan dalam menghadapi disaster, Bank X telah melakukan antara lain membangun continental hot site disaster recovery center, menyusun disaster recovery plan dan melakukan uji coba pengaktifan core banking system di disaster recovery center sebanyak 5 kali dalam kurun waktu 5 tahun. Namun Bank X belum dalam mengimplementasikan disaster recovery plan dan mengaktifkan disaster recovery center jika terjadi disaster di data center. Hal ini disebabkan karena belum terpenuhinya kebutuhan bisnis berupa infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di disaster recovery center. Tujuan penelitian ini adalah memberikan konsep penyempurnaan rancangan infrastruktur disaster recovery center menggunakan konsep data center consolidation. Konsep data center consolidation merupakan alternatif untuk menyempurnakan infrastruktur disaster recovery center Bank X dalam mendukung berjalannya disaster recovery plan dengan cara meng- konsolidasi kan server, storage dan jaringan komunikasi tanpa meng- mengurangi performansi. Data center consolidation dapat memaksimal kan fungsi perangkat server, storage, dan komunikasi yang telah ada di disaster recovery center sehingga disaster recovery plan dapat berjalan.

Fulfilling the regulation about disaster awareness, X Bank build a continental hot site disaster recovery center, make a disaster recovery plan document, and did 5 times test for activating the core banking system in disaster recovery center for 5 years. But until now X Bank still can?t activating disaster recovery center and implementing disaster recovery plan when disaster happen in data center. The main problem is the fulfillment of business requirements for the information and comunication infrastructure in disaster recovery center was not completed yet. The purpose of the research is giving a new concept using data center consolidation concept. Data center consolidation is an effective and efficient alternatif way for completing the infrastructure of disaster recovery center with consolidating server, storage, and communication without decrease the performance. Data center consolidation can increase usage for the server, storage and network in disaster recovery center for implementing disaster recovery plan."
Depok: Universitas Indonesia, 2009
T-Pdf
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Andri Setyawan
"Universitas Indonesia merupakan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN BH) yang dapat mengelola asetnya secara mandiri. Dalam menjalankan proses bisnisnya, Universitas Indonesia menggunakan sistem informasi yang dikelola oleh Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi (DSTI). Pengelolaan SI/TI pada Universitas Indonesia saat ini belum menjangkau implementasi manajemen risiko yang sesuai dengan tata kelola TI Universitas Indonesia. Hasil identifikasi akar masalah ditemukan akar permasalahan tidak adanya rencana pemulihan SI/TI jika terjadi bencana. Sehubungan dengan hal tersebut, Universitas Indonesia perlu memiliki Disaster Recovery Plan (DRP) yang dapat menjadi panduan dalam implementasi manajemen risiko. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, kombinasi antara metode studi kasus dan penelitian tindakan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada pimpinan Universitas Indonesia, studi literatur, dokumentasi, dan observasi proses bisnis, aset SI/TI dan pusat data. Dokumen DRP dirancang berdasarkan NIST SP 800-34 Rev.1. Tahapan penelitian ini dimulai dengan analisis proses bisnis, identifikasi aset SI/TI, pembuatan kebijakan rencana pemulihan bencana SI/TI, analisis dampak bisnis, analisis kontrol pencegahan pada pusat data berdasarakan ANSI/TIA 942-A, dan merancang dokumen DRP. Rancangan dokumen DRP divalidasi oleh pimpinan DSTI. Hasl dari penelitian ini adalah rancangan Dokumen DRP yang sesuai dengan kebutuhan Universitas Indonesia.

Universitas Indonesia is a Legal Entity State University (PTN BH) that can manage its assets independently. In carrying out its business processes, the University of Indonesia uses an information system managed by the Directorate of Information Systems and Technology (DSTI). The management of IS/IT at the Universitas Indonesia has not yet reached the implementation of risk management in accordance with the Universitas Indonesia IT governance. The results of the identification of the root problems found the root of the problem is the absence of a IS/IT recovery plan if a disaster occurs. In this regard, the University of Indonesia needs to have a Disaster Recovery Plan (DRP) that can be a guide in the implementation of risk management. This study uses qualitative methods, a combination of case study methods and action research. Data collection was carried out by interviews with the management of the Universitas Indonesia, literature study, documentation, and observation of business processes, IS/IT assets and data center. The DRP document was designed based on NIST SP 800-34 Rev.1. The stages of this research began with an analysis of business processes, identification of IS/IT assets, policy making of an IS/IT disaster recovery plan, business impact analysis, prevention control analysis on data center based on ANSI / TIA 942-A, and designing DRP documents. The DRP document design was validated by the management of the DSTI. The result of this research is the DRP document draft that suit the needs of the Universitas Indonesia."
Jakarta: Fakultas Ilmu Kompter Universitas Indonesia, 2020
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Nani Nuraini
"ABSTRAK
Kementerian Agama telah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai sarana untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu dengan dikembangkan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT), Education Management Information System (EMIS), portal Kementerian Agama dan Sistem Pengadaaan Barang/Jasa secara Elektronik (SPSE). Dengan penggunaan sistem informasi yang semakin meningkat maka perlu adanya jaminan kelangsungan bisnis dari data center Kementerian Agama, namun sampai saat ini Kementerian Agama belum memiliki perencanaan khusus terkait kontingensi data center.
Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat (Pinmas) merupakan unit pengelola TIK di Kementerian Agama. Pinmas menyusun rencana strategis (Renstra) TIK 2015-2019, salah satunya memuat tentang penyusunan dokumen disaster recovery plan (DRP). DRP disusun untuk meminimalkan dampak risiko yang terjadi dan menjamin availabilitas kelangsungan bisnis organisasi apabila terjadi gangguan atau bencana.
Penelitian ini bertujuan untuk menyusun dokumen disaster recovery plan untuk Kementerian Agama dengan menggunakan metodologi yang mengacu pada NIST SP 800-34 Rev.1 dan NIST SP 800-30 Rev.1. Framework ini memiliki langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai acuan dalam penyusunan disaster recovery plan yang sesuai dengan kondisi organisasi.
Dalam dokumen disaster recovery plan ini dilakukan penilaian terhadap terjadinya risiko untuk mengetahui tingkat dampak risiko. Selain itu, dalam dokumen ini juga dilakukan analisis dampak bisnis untuk mengetahui tingkat kritis sistem informasi yang dimiliki organisasi. Hasil dari penelitian ini adalah usulan dokumen disaster recovery plan sebagai masukan untuk Kementerian Agama.

ABSTRACT
Ministry of Religious Affairs has been utilizing information and communication technology (ICT) as a means to provide services to the public, has developed Integrated and Computerized Hajj Information System (SISKOHAT), Education Management of Information System (EMIS), the portal of the Ministry of Religion and Electronic Procurement of Goods/Services System (SPSE). Furthermore, the utilization of information systems has increased the need for business continuity assurance of the data center of the Ministry of Religious Affairs, but to date they do not have specific plans related to contingency data center.
Information and Public Relations Center (Pinmas) is a management unit of ICT in the Ministry of Religion. Pinmas develop a strategic plan ICT 2015 to 2019, one of which includes the preparation of a document on disaster recovery plan (DRP). DRP is structured to minimize the impact of the risk occurring and ensure the availability of organization's business continuity in case of disruption or disaster.
The aim of this study is to develop a disaster recovery plan document to the Ministry of Religion by using a methodology which refers to the NIST SP 800-34 and NIST SP 800-30 Rev.1 Rev.1. This framework has the steps that must be undertaken as a reference in the preparation of a disaster recovery plan in accordance with the conditions of the organization. In a disaster recovery plan document was conducted on the occurrence of a risk assessment to determine the level of risk impact.
In addition, this document also conducted a business impact analysis to determine the level of critical information systems of the organization. The result of this research is proposed documents disaster recovery plan as input for Ministry of Religious Affairs.
"
Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2016
MK-pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
cover
Rudy Anggam Prihartanto
"PT Bank Pembangunan Daerah XYZ (BPD XYZ) berfokus pada penyediaan berbagai produk keuangan seperti deposito, giro, tabungan dan deposito berjangka. BPD XYZ memiliki berbagai aplikasi dan sistem infrastruktur penting untuk mendukung kegiatan operasional dan bisnis nasabah. Salah satu aplikasi penting di BPD XYZ adalah aplikasi Single Customer View (SVC) yang digunakan untuk memberikan gambaran menyeluruh dan terpadu tentang hubungan nasabah dengan bank. Penting bagi BPD XYZ untuk memastikan keberlangsungan aplikasi SVC dan sistem infrastrukturnya terimplementasi dengan baik. Penyusunan Rencana Pemulihan Bencana (DRP) menggunakan battle box memegang peranan yang sangat penting tidak hanya dalam menangani gangguan besar pada sistem IT, tetapi juga dalam mencegah gangguan kecil yang berpotensi terakumulasi dan berubah menjadi gangguan besar. Battle box merupakan wadah untuk menyimpan peralatan TIK agar dapat segera tersedia setelah terjadi insiden yang dapat memengaruhi atau mengganggu layanan. Penyusunan DRP dibuat mengacu pada ISO 22301:2019 yang merupakan sebuah standar yang memberikan arahan untuk kembali ke operasi bisnis normal. Setelah penyusunan DRP selesai pengujian simulasi table top dilakukan untuk memastikan dokumen DRP yang di susun sudah sesuai dengan kebutuhan BPS XYZ dan secara efektif memenuhi kebutuhan organisasi. Penerapan DRP yang dirancang mampu mengurangi rata-rata downtime layanan SCV dari 31 jam menjadi 30 menit.

PT Bank Pembangunan Daerah XYZ (BPD XYZ) focuses on offering a variety of financial products such as deposits, Current Accounts, Savings and Time Deposits. BPD XYZ has numerous critical applications and infrastructure systems to support its customer businesses and operational activities. One of the critical applications at BPD XYZ is the Single Customer View (SCV) application, which provides a comprehensive and integrated overview of the customer’s relationship with the bank. Currently it is important for BPD XYZ to ensure that continuity of those SCV applications and infrastructure systems are properly implemented. The preparation of the Disaster Recovery Plan (DRP) using battle box plays a vital role not only in handling major disruptions to the IT system, but also in preventing minor issues from accumulating and evolving into major disruptions. The Battle Box serves as a container to store essential ICT Equipment to be immediately available in the post incident which may impact or interrupt the services. The DRP guides the Business continuity teams in restoring the most critical and time-sensitive products and services. The DRP is developed in accordance with ISO 22301:2019, a standard that provides guidelines for returning to normal business operations. Upon completion of the DRP, a tabletop simulation is conducted to ensure that the DRP document aligns with BPD XYZ’s requirements and effectively meets the organization’s needs. The implementation of the designed DRP is capable of reducing the average downtime of SCV services from 31 hours to 30 minutes."
Jakarta: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2025
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>