Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Reformasi Birokrasi Pemasyarakatan secara yuridis dideklarasikan pada tanggal 27 April 2010 dan secara faktual terus bergerak maju terutama di lingkungan Direktorat Jenderal yang berperan dominan dalam menggulirkan program reformasi birokrasi baik di Unit Eselon I Kementerian Hukum dan HAM maupun di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Kebijakan dan arah baru Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 81 Tahun 2010 dan Permenpan Nomor 20 Tahun 2010 termasuk seluruh aturan turunannya diakomodir oleh pemasyarakatan sebagai pedoman implementasi reformasi birokrasi pemasyarakatan. Salah satu wujud impelentasi Reformasi Birokrasi di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah penguatan Akuntabilitas Kinerja dalam bentuk tersusunya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dalam penelitian ini ada tiga pertanyaan penelitian yang hendak dijawab yaitu bagaimanakah peran Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dalam Reformasi Birokrasi di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, kendala-kendala apa yang dihadapi dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan upaya-upaya apa yang dilakukan pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam mengatasi kendala penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan wawancara menggunakan pedoman wawancara. Informan kunci 1 orang, informan tambahan 1 orang dan infonnan tambahan sebanyak 3 orang. Lokasi penelitian dilakukan di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAMRI. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa LAKIP Ditjenpas belum optimal berperan sebagai Sarana pengambilan kebijakan strategis. Peran tersebut dilihat dari aspek sumber daya yang ada yaitu sumber daya manusia (petugas), informasi , kewenangan , serta sarana prasarana. Kemudian terdapat dua kendala yang mengakibattkan tidak idealnya LAKIP Ditjenpas, yaitu kendala sumber daya manusia petugas penyusun LAKIP dan kendala struktur organisasi dan kewenangan antara UPT Pemasyarakatan, Kantor Wilayah dan Ditjenpas. Upaya­ upaya untuk mengat?-si kendala penyusunan LAKIP Ditjenpas yang bisa dilakukan berkenaan dengan kendala sumber daya manusia adalah rotasi internal Ditjenpas , mutasi petugas dari UPT Pemasyarakatan ke Ditjenpas dan penyelenggaraan pelatihan atau bimtek penyusunan LAKIP. Sementara upaya berkenaan dengan struktur organisasi dan kewenangan adalah meningkatkan koordinasi antara Ditjenpas , Kanwil dan UPT Pemasyarakatan, membuat SOP penyusunan LAKIP hingga tingkat UPT Pemasyarakatan dan terus mendorong perubahan struktur organisasi.

---

Correctional Reforms judicially declared on April 27, 2010 and in fact continues to move forward, especially in the Directorate General of the dominant role in rolling bureaucratic reform program well in units Ministries of Justice and Human Rights as well as in the Technical Unit of Corrections. Policies and new directions of National Bureaucracy Reform stipulated in Presidential Decree No. 81 of 2010 and No. 20 of 2010 Permenpan including all accommodated by the penal ordinances to guide the implementation of penal reform bureaucracy. One manifestation impelentasi Reforms in the Directorate General of Corrections is strengthening accountability in the form of performance completion Government Performance Accountability Report (performance reports).

In this study there are three research questions to be answered is how the role of the Government Performance Accountability Report (LAKIP) in Bureaucratic Reform in the Directorate General of Corrections, what obstacles encountered in the preparation of the Government Performance Accountability Report (LAKIP) in the Directorate General of Corrections and what efforts carried out by the Directorate General of Corrections in overcoming obstacles preparation of Government Perforriiance Accountability Report (performance reports). The method used was a qualitative method with interviews using an interview guide. 1 person key informant, the informant and the informant added 1 additional as many as 3 people. Location of the research conducted in the Directorate General of Correctional Ministry of Justice and Human Rights.

Based on the results of the study found that the Performance Accountability Reports Government Directorate General of Corrections is not optimal role as a means of strategic policy making. The role seen from the aspect of existing resources is human resources (personnel), information, authority, and infrastructure. Then there are two constraints that are not ideally mengakibattkan Performance Accountability Reports Government Directorate General of Corrections, namely human resource constraints constituent officers Performance Accountability Report and the Government of the organizational structure and authority constraints between Correctional Unit, Regional Office and the Directorate General of Corrections. Efforts to overcome the obstacles preparation Performance Accountability Reports Government Directorate General of Corrections can be done with regard to human resource constraints are internal rotation Directorate General of Corrections, mutation of UPT Correctional officer to the Directorate General of Corrections and the implementation of training or preparation Bimtek Performance Accountability Reports government. While efforts with respect to organizational structure and authority are improving coordination between the Directorate General of Corrections, and the Office of Correctional Unit, making the preparation of SOP Performance Accountability Report to the Government of Correctional Unit level and continue to drive changes in the organizational structure."

"Skripsi ini menganalisis peran LAKIP terhadap proses perencanaan kinerja dengan cara menganalisis format isi LAKIP, menganalisis sasaran strategis dan indikator kinerja utama, dan melakukan tinjauan standard operating procedure. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi yang tersedia dalam LAKIP kurang memadai untuk dijadikan bahan analisis, khususnya analisis value for money. Penetapan sasaran strategis dan indikator kinerja utama lebih mengacu pada renstra, renja, dan kontrak kinerja Kementerian. Selain itu, standard operating procedure tidak menyebutkan secara jelas keterkaitan antara LAKIP dengan proses perencanaan. Dengan demikian, LAKIP belum berperan secara optimal dalam proses perencanaaan di Inspektorat Jenderal.

---

This study aims to understand the role of the Performance Accountability Reports of Government Agencies's (LAKIP) Role in planning process by analyzing the format and the content of LAKIP, analyzing strategic objectives and key performance indicators, and conduct review of standard operating procedures. The results showed that the information provided in the report formed insufficient to make an analysis, especially analysis of value for money. Determination of the strategic objectives and key performance indicators refers more to the strategic plan, working plan, and the Ministry of the performance contract. In addition, standard operating procedure does not mention clearly the relationship between performance reports with the planning process. Thus, LAKIP has not played an optimal role in the planning process in the Inspectorate General."

"Ada 4 (empat) program penguatan akuntabilitas kinerja di Setjen MPR yaitu 1. Memperkuat akuntabilitas kinerja instansi; 2. Membantu pegawai untuk melaksanakan tugas, rencana dan tujuan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran instansi; 3. Melakukan penilaian unit kerja dengan menggunakan instrumen yang berbasis kinerja; dan 4. Melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas LAKIP dan menyampaikannya secara tepat waktu. Hasilnya menunjukkan, bahwa masih perlu peningkatan dalam kualitas program melalui keterlibatan pimpinan dan semua unit kerja dalam penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Setjen MPR Tahun 2015-2019 dan sistem pengelolaan kinerja organisasi berbasis teknologi informasi yang terpadu dan dapat diakses secara berkala oleh semua unit kerja. Selain menganalisis program penguatan akuntabilitas kinerja, tesis ini menggunakan 11 (sebelas) dimensi dari konsep Will Artley (2001) untuk melihat lingkungan akuntabilitas di Setjen MPR. Hasilnya, dari sebelas dimensi, Setjen MPR telah memasukkan 7 (tujuh) dimensi dalam program penguatan akuntabilitas kinerja yaitu Kepemimpinan, Kepercayaan, Transparansi, Kejelasan, Kepemilikan, Konsistensi dan Tindak Lanjut. Masih ada 4 (empat) dimensi yaitu Hubungan Timbal Balik, Persamaan, Keseimbangan dan Konsekuensi yang belum ada. Ke depannya, harus dilakukan penyusunan kebijakan dan program penguatan akuntabilitas kinerja yang memasukkan 11 (sebelas) dimensi dari Will Artley (2001) tersebut, sehingga terbentuk lingkungan akuntabilitas yang lebih baik di Setjen MPR.

---

There are four programs for strengthening performance accountability in The Secretariat General of MPR: 1. Strengthening the organization?s performance accountability; 2. Helping employees plan and work in reaching the organization?s goals; 3. Performance appraisal; and 4. Raising the performance report quality and delivering on time.

The results show that the programs need more involvement of the leader and all departments for making the Road Map of Bureaucratic Reform in The Secretariat General of MPR Year 2015-2019 and in the management of performance accountability based on the integrated and accessible information technology system. Besides an analysis of the programs for strengthening performance accountability, this thesis also uses eleven dimensions from Will Artley (2001) to see the accountability environment in The Secretariat General of MPR.

The result is seven out of eleven dimensions already included in the programs for strengthening performance accountability, which are leadership, trust, transparency, clarity, ownership, consistency and follow-up. There are still four dimensions that are not in the programs, which are, reciprocation, equity, balance and consequences.

In the future, the policy and programs for strengthening performance accountability must include the eleven dimensions from Will Artley (2001) to make a better accountability environment in The Secretariat General of MPR."

"Skripsi ini membahas mengenai praktik pengukuran dan pengevaluasian kinerja, penyusunan laporan kinerja, dan pemanfaatan laporan kinerja untuk peningkatan kualitas kinerja dengan perspektif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang ditinjau dari aspek tujuan dan manfaat, proses, indikator yang diukur, serta memaparkan hambatan-hambatan dalam penggunaan dan pelaporan pengukuran kinerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus terhadap Kementerian ESDM. Pengumpulan data dilakukan dengan penelaahan dokumen LAKIP dan wawancara. Tujuan utama Kementerian ESDM melakukan penyusunan, pengukuran dan pengevaluasian kinerja adalah untuk pelaporan eksternal dan kepatuhan. Proses pengukuran dan pengevaluasian kinerja serta penyusunan laporan kinerja Kementerian ESDM secara umum telah sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan teori langkah teknis penyusunan, pengukuran dan pengevaluasian kinerja yang ada. Namun, untuk pengukuran outcome masih mengalami berbagai kendala yang disebabkan oleh beberapa faktor yang menghambat dalam proses pengukuran dan pelaporan kinerja.

---

This thesis discusses about the practice of measurement and evaluation performance, preparation of performance reports, and use of performance reports for performance improvement with the perspective of Government Accountability Implementation that viewed from aspect of purpose and benefit, process, indicators are measured, and explain the obstacles in the use of performance measurement and reporting. This research use qualitative approach with case study method in Ministry of Energy and Mineral Resources. Data collection use document review and interview.

Main purpose of Ministry of Energy and Mineral Resources doing preparation of performance reports, performance measurement and evaluation is for external reporting and compliance. Generally preparation of performance reports, performance measurement, and performance evaluation process is in line with regulations and legislation applicable and theory. Nevertheless, the measurement of outcome still encounter many problems because several factors that hinder the process of measuring and reporting performance."

"Skripsi ini membahas mengenai akuntabilitas kinerja di Kementerian BUMN yang saat ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan sistem yang mengatur mengenai pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah, yang dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kelemahan. Penelitian ini melihat penerapan SAKIP di Kementerian BUMN dengan menggunakan teori akuntabilitas kinerja berdasarkan pengukuran dan pelaporan kinerja. Penelitian ini dilakukan secara Post Positivist. Hasil penelitian menunjukan secara keseluruhan penerapan SAKIP di Kementerian BUMN masih terdapat kelemahan yang dilihat dari pengukuran maupun pelaporan kinerja, masih terdapat komponen yang belum dilaksanakan sehingga perlu dilakukan perbaikan dengan melibatkan seluruh pihak.

---

This thesis discusses about the performance accountability in the Ministry of SOEs that are currently implemented by Presidential Regulation No. 29 Year 2014 about Government Performance Accountability System (SAKIP). SAKIP is an accountability system that regulates the performance of government institutions, which in practice there are still many weaknesses. The research looks at the implementation SAKIP in the Ministry of SOEs by using a theory that sees the accountability of performance based measurement and reporting of performance. This research is conducted in the Post Positivist. The results show an overall implementation SAKIP in the Ministry of SOEs there are still weaknesses as seen from the measurement and reporting of performance there are components that have not been implemented, so it needs to be improved by involving all parties."

"Laporan ini membahas mengenai proses penyusunan serta proses reviu laporan kinerja Kementerian Perhubungan RI tahun 2016. Analisis penyusunan terbatas pada laporan kinerja Inspektorat Jenderal Kemenhub. Proses penyusunan dan reviu berpedoman pada PermenPAN nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pembahasan dilakukan dengan membandingkan konsep serta peraturan yang ada dengan praktik yang dilakukan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan. Hasil dari laporan magang ini menemukan bahwa proses penyusunan laporan kinerja Itjen sudah sesuai dengan prosedur, hanya saja terdapat perbedaan rumus antara peraturan dan laporan yang disusun. Sedangkan untuk prosedur reviu juga sudah sesuai dengan peraturan yang ada.

---

The focus of this internship report is to discuss the process of composition and review of performance report in Ministry of Transportation year 2016. Analysist of composition in this report is limited to Ministry of Transportation General Inspectorate rsquo s performance report. The process composition and review based on PermenPAN no 53 year 2014 about technical guidance, performance agreement, performance reporting, and performance report review procedures. This report compared theory and regulation with practice done by Ministry of Transportation General Inspectorate. This internship report finds that process of composition performance report have complied to regulation, but there are a different formulation that used in performance report and in the regulation. Meanwhile for review procedure have complied to regulation."

"ABSTRACTFokus penelitian ini adalah untuk merancang kartu skor individu danmerancang sistem informasi kinerja dalam upaya mendukung terwujudnyaakuntabilitas kinerja aparatur. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah kartuskor individu dapat diterapkan di lingkungan instansi pemerintah; Penelitian inimerancang sistem informasi kinerja yang dapat mendukung akuntabilitas kinerjaaparatur; dan penelitian ini memberikan usulan tentang bentuk akuntabilitas,mekanisme, dan prosedur yang dapat mewujudkan akuntabilitas pada sektorpemerintah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif studi kasus,untuk membentuk kartu skor individu aparatur menggunakan Balanced Scorecarddan untuk merancang sistem informasi kinerja menggunakan Framework of theAplication System Thinking.Hasil penelitian menunjukan bahwa kartu skor individu dan sisteminformasi kinerja aparatur dapat diterapkan untuk mendukung sistem akuntabilitaskinerja instansi pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan tata kelolapemerintahan yang baik. Jika setiap aparatur tidak dapat melaksanakanakuntabilitas kinerjanya, maka tujuan transparansi dan akuntabilitas dalam rangkamenciptakan tata kelola pemerintahan yang baik tidak akan dapat terpenuhi.

---

ABSTRACTThe focus of this research is to design the individual scorecard anddesign the performance information system as an effort to manifestate theapparatus performance accountability. This research aims to test whether theindividual scorecard can be applied in government agencies environment; thisresearch designs a performance information system that can support apparatusperformance accountability; and this research gives suggestion about forms ofaccountability, mechanisms, and procedures to achieve accountability in thepublic sector. This research using a descriptive case study, to establish theindividual scorecard by using the Balanced Scorecard and to design performanceinformation system by using the Framework of the Aplication System Thinking.The result shows that the individual scorecard and apparatus performanceinformation system can be applied to support performance accountability systemin the government agencies in order to accomplish the purposes of goodgovernance. If every apparatus is unable to carry out any performanceaccountability, so the purpose transparency and accountability in order to creategood governance can not be fulfilled.

---

"

"Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah Indonesia dalam melakukan reformasi birokrasi. Pemerintah Kota Depok merupakan salah satu instansi pemerintah yang telah mendapatkan predikat baik dalam akuntabilitas kinerjanya jika mengacu pada penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Namun demikian, masih terdapat beberapa kekurangan dalam akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Depok, seperti road map reformasi birokrasi yang baru dibuat dan dilaksanakan, program-program yang tidak dirancang khusus untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, hingga penurunan pencapaian kinerja dari tahun 2017 hingga 2018. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang implementasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Depok, dengan menggunakan teori akuntabilitas kinerja Artley (2001) beserta indikator-indikatornya. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivis dengan pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Depok belum terlaksana secara optimal, dimana beberapa indikator akuntabilitas kinerja telah dilaksanakan, tetapi belum dilaksanakan secara konsisten. Inkonsistensi pelaksanaan akuntabilitas kinerja dapat menjadi kendala bagi Pemerintah Kota Depok dalam mencapai target kinerjanya. Untuk itu, Pemerintah Kota Depok diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan akuntabilitas kinerjanya untuk memberikan hasil kinerja yang terbaik bagi stakeholders.

---

Performance accountability is one form of the Indonesian government's efforts to reform the bureaucracy. Depok City Government is one of the government agencies that has received a good title in its performance accountability when referring to the assessment from the Ministry of Administrative Reform and Bureaucratic Reform. However, there are still some deficiencies in the performance accountability of the Depok City Government, such as the newly created and implemented bureaucratic reform road map, programs that are not specifically designed to increase performance accountability, to a decrease in performance achievement from 2017 to 2018. to explain about the implementation of performance accountability in the Depok City Government, using the performance accountability theory of Artley (2001) and its indicators. This study uses a post-positivist approach with data collection in the form of in-depth interviews and literature study. The results of this study indicate that the performance accountability in the Depok City Government has not been implemented optimally, where several performance accountability indicators have been implemented, but have not been implemented consistently. Inconsistency in the implementation of performance accountability can become an obstacle for the Depok City Government in achieving its performance targets. For this reason, the City Government of Depok is expected to increase the implementation of its performance accountability to provide the best performance results for stakeholders."

"ABSTRAKSalah satu isu hangat di Indonesia saat ini terutama dalam sektor public adalah program reformas birokrasi. Pemerintah Pusat melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 menegaskan keseriusan mereka dengan membuat Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Terdapat delapan area perubahan birokrasi yang dikehendaki yaitu organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia, akuntabilitas, pelayanan pubik, mental aparatur dan pengawasan. Lembaga Administrasi Negara (LAN) merupakan salah satu aktor utama dalam program Reformasi Birokrasi nasional. Sebagai instansi yang bertanggung jawab di bidang pengembangan kompetensi ASN, LAN memiliki peran yang vital dalam mewujudkan visi Reformasi Birokrasi yaitu mewujudkan pemerintahan kelas dunia pada 2025, terutama pada area perubahan sumber daya manusia aparatur. Pemerintahan kelas dunia yang dicita-citakan tersebut membutuhkan adanya ASN yang kompeten sebagai salah satu prasyarat utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaa reformasi di LAN tahun 2018 berdasarkan delapan area perubahan yang sudah dijelaskan sebelumnya dengan metode kualitatif melalui wawancara, observasi dan studi pustaka. Penelitian ini menggunakan kombinasi dari teori Reinventing Government milik David Osborne dan teori Crowdsourcing dari Helen K Liu. Hasil dari penelitian ini adalah area organisasi, akuntabilitas dan sumber daya manusia merupakan area yang paling berpengaruh dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di LAN"

"[ABSTRAKSkripsi ini menganalisis bagaimana Pemerintah Daerah Kota Padang khususnya pada Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada periode tahun 2010 hingga tahun 2013 dari sudut pandang penyusunan, pendistribusian internal instansi maupun eksternal instansi, dan juga proses pengevaluasian serta implikasinya terhadap kebijakan pemerintahan dimasa yang akan datang. Analisis dilakukan dengan melihat kesesuaian mekanisme pelaksanaan peraturan denganperaturan yang ditetapkan, dimana yang menjadi acuan adalah Surat KeputusanKepala LAN Nomor 239 Tahun 2003 serta Peraturan Mentri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010.

---

ABSTRACTThis thesis analyzes how the Local Government of Padang , especially at the Department of Building and Spatial Tata Housing preparing Government Performance Accountability Report ( LAKIP ) in the period 2010 to 2013 from the standpoint of preparation , distribution agencies internal and external agencies, and also the process for evaluating and implications for government policy in the future . The analysis is done by looking at the implementation of the mechanism of regulation conformity with the rule set , which is the reference was the Head of the Decree No. 239 LAN Regulations of 2003 and the Minister of State for Administrative Reform and Bureaucratic Reform No. 29 of 2010., This thesis analyzes how the Local Government of Padang , especially at theDepartment of Building and Spatial Tata Housing preparing GovernmentPerformance Accountability Report ( LAKIP ) in the period 2010 to 2013 from thestandpoint of preparation , distribution agencies internal and external agencies ,and also the process for evaluating and implications for government policy in thefuture . The analysis is done by looking at the implementation of the mechanism ofregulation conformity with the rule set , which is the reference was the Head ofthe Decree No. 239 LAN Regulations of 2003 and the Minister of State forAdministrative Reform and Bureaucratic Reform No. 29 of 2010.]"