Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Jaminan pelayanan persalinan bagi masyarakat miskin bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan persalinan dalam rangka menurunkan AKI dan AKB. Analisis ini bertujuan mengevalusi pelaksanaan kebijakan jaminan pelayanan persalinan untuk akses masyarakat miskin di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian dilakukan di DKI Jakarta dengan studi kasus pelayanan di Puskesmas Kecamatan Penjaringan pada bulan Juni 2013. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan wawancara mendalam dan Focus Group Discussion (FGD). Pedoman wawancara dibuat berdasarkan metode implemantasi kebijakan George Edward III yang terdiri dari komunikasi, sumberdaya, struktur birokrasi dan disposisi. Masyarakat miskin mudah mengakses pelayanan persalinan di Puskesmas. Tetapi tetap dibutuhkan perbaikan metode komunikasi ke masyarakat.

---

Guarantee of service delivery for the poor aims to improve access to maternity services in order to reduce the MMR and IMR. This analysis aims to evaluate the implementation of policies to guarantee labour care access for the poor in Jakarta. The study was conducted in Jakarta with a case study in health centers Penjaringan service in June 2013. A qualitative approach was done by in-depth interviews and Focus Group Discussion (FGD). Interview guidance is based on the model of public policy implementation by George Edward III consisting of communication, resources, bureaucratic structure and disposition. Poor society can easily access labour service in the health center. But still, improvement to the method of communication is needed."

"Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus diwujudkan melalui berbagai upaya kesehatan dalam rangkaian pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu yang didukung oleh sistem kesehatan nasional.Untuk mendukung hal tersebut Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah menetapkan bahwa iuran program sistem jaminan sosial bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dibayar oleh pemerintah. Program yang dijalankan adalah melalui program Kartu Jakarta Sehat (KJS) sebagai pengganti program yang sebelumnya yaitu Jaminan Pemelihataan Kesehatan Keluarga Misiskin (JPK-Gakin). Tujuan dari penelitian ini adalah mencari alternatif program mana yang lebih efektif dari sisi pembiayaan mengingat adanya kenaikan anggaran dari yang sebelumnya dan terjadi kenaikan cakupan (pasien). Jenis penelitian ini adalah Descriptive-Komparative dengan metode studi kasus dan kombinasi kuantitatif serta kualitatif. Lokasi Penelitian adalah UP Jamkesda Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan data sekunder dan data primmer dari 2 RSUD dan 1 RS swasta. Hasil dari penelitian ini adalah terjadi peningkatan pembiayaan mencapai 168,33% yang semula Rp.2.482.382.808 untuk JPK-Gakin menjadi Rp.4.178.716.437,- untuk KJS. Berdasarkan cakupan program dan uji sensitivitas dengan menggunakan rata-rata lama hari rawat didapatkan bahwa program JPK-Gakin lebih efektif dibandingkan program KJS. Rekomendasi / saran yang dapat diberikan untuk efisiensi pembiayaan program KJS adalah pembuatan petunjuk teknis yang jelas dan kriteria terperinci siapa saja yang boleh menggunakan fasilitas KJS, penyempurnaan kembali sistem rujukan yang ada, melengkapi sarana dan prasarana di Rumah Sakit termasuk perekrutan / penambahan SDM serta peningkatan insentif mengingat beban kerja meningkat.

---

Health as one element of the common good to be realized through a variety of health measures in the series overall health and development are supported by an integrated health system that supports nasional.Untuk Jakarta Capital City Government has determined that the system of social security contribution program for the poor and people are not able to be paid by the government. Is a program run through the Jakarta Health Card (KJS) as a replacement for the previous program Pemelihataan Family Health Insurance Misiskin (JPK-Gakin).

The purpose of this study is to find alternatives which programs are more effective in terms of financing in light of the increase from the previous budget and an increase in coverage (the patient). This research is Descriptive-Komparative with the case study method and a combination of quantitative and qualitative. Study Site is UP Jamkesda Jakarta Health Agency using secondary data and data primmer from 2 hospitals and 1 private hospital.

Results of this study was an increase in funding of 168.33% which was originally Rp.2.482.382.808 to JPKGakin Rp.4.178.716.437, - to KJS. Based on the scope of the program and test sensitivity using the average length of stay was found that the JPK-Gakin more effective than programs KJS.

Recommendation / advice that can be given to the efficiency financing program KJS is making technical instructions are clear and detailed criteria for who may use the facilities KJS, further refinements of existing referral system, complete infrastructure and facilities at the Hospital including recruitment / HR additions as well as increased incentives given the increased workload."

"ABSTRAKTesis ini merupakan penelitian Deskriptif tentang Program Pelaksanaan ProgramJaminan Persalinan Di Puskesmas Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur denganpendekatan kualitatif. Tujuannya yaitu mengetahui pelaksanaan Program JaminanPersalinan Di Puskesmas Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur dan faktor-faktoryang mendukung serta menghambat pelaksanaan program Jaminan Persalinan.Program Jaminan Persalinan telah dilaksanakan di Puskesmas KecamatanJatinegara sejak tahun 2011. Sejak pelaksanaannya, jumlah pasien ibu melahirkanyang ditangani Puskesmas Kecamatan Jatinegara mengalami peningkatan. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa program Jaminan Persalinan di PuskesmasKecamatan Jatinegara telah berjalan dengan baik yang ditunjukan denganmeningkatnya jumlah pelayanan yang diberikan dan tujuan yang ingin dicapaidari program ini yaitu perubahan pada pertolongan melahirkan di dukun telahberalih dengan pertolongan melahirkan di fasilitas kesehatan dan oleh tenagakesehatan yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat kematian ibu dan anak.

---

ABSTRACTThis thesis is a descriptive study on Delivery Guarantee Program ImplementationProgram in East Jakarta District Health Clinics Djatinegara with a qualitativeapproach. The goal is to know the implementation of the Programme DeliveryGuarantee Jatinegara In East Jakarta District Health Clinics. The resultsshows that Delivery Guarantee program in district health centers Jatinegara hasbeen well shown by the increasing number of services provided."

"Tesis ini membahas ketepatan praktek dokter pelayanan primer didalam skema Jaminan Kesehatan Nasional yang akan mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014 di Indonesia, untuk mencapai Universal Health Coverage khususnya di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Pengambilan data primer dengan cara wawancara mendalam dan data sekunder dengan telaah dokumen/literatur. Hasil penelitian menyarankan bahwa Provinsi DKI Jakarta harus melakukan pemetaan untuk seluruh dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis yang berpraktek dan berdomisili di Provinsi DKI Jakarta beserta dengan pemetaan fasilitas pelayanan kesehatan primer yang ada; merekomendasikan dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis (swasta dan Pegawai Negeri Sipil) yang memenuhi syarat tersebut untuk bekerjasama dengan BPJS Kesehatan; memberikan subsidi (penuh/sebagian) untuk pembiayaan pendidikan berkelanjutan dalam keilmuan post graduate family medicine; dan membuat Peraturan Daerah yang mendukung penetapan dokter pelayanan primer, pemisahan bentuk Puskesmas menjadi Puskesmas Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) dan Puskesmas Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), serta penetapan alokasi dan metode pembayaran dengan metode kombinasi kepada penyedia pelayanan primer di Provinsi DKI Jakarta.

---

This thesis discusses the precision of primary care physician practices in the National Health Insurance (INA-Medicare) scheme which will come into force on January 1, 2014 in Indonesia, in order to achieve Universal Health Coverage especially in Jakarta. This research is a descriptive qualitative research design. Primary data collection with in-depth interviews and secondary data with document review / literature. The results suggest that Jakarta should do the mapping for all general practitioners, dentists, and medical specialists practicing and residing in Jakarta along with mapping of primary health care facilities that exist; recommend general practitioners, dentists and specialists (private and civil servants) who are qualified to work with Health BPJS; provide subsidy (full / partial) for the financing of continuing education in family medicine post graduate scholarship, and made a local regulation that supports the establishment of a primary care physician, a health center (Puskesmas) separation form to a health center of Individual Health Care efforts (UKP) and a health Center of Public Health efforts (UKM), and the determination of the allocation and payment method with a combination of methods to primary care providers in Jakarta."

"Kepemilikan jaminan kesehatan merupakan salah satu upaya yang terbukti efektif dalam mengurangi atau menurunkan hambatan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan, khususnya dalam hal biaya pelayanan. Meskipun provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi dengan kepemilikan jaminan kesehatan tertinggi di Indonesia, pemanfaatan pelayanan kesehatan di DKI Jakarta belum maksimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan jaminan kesehatan dengan pemanfaatan fasilitas rawat inap formal pada masyarakat di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan desain cross-sectional dan menggunakan pendekatan kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023 wilayah Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 3,3% masyarakat DKI Jakarta yang memanfaatkan layanan rawat inap. Berdasarkan karakteristiknya, kelompok yang paling banyak memanfaatkan layanan rawat inap adalah kelompok yang memiliki jaminan kesehatan ganda (8,2%), berusia lanjut (6,5%), berjenis kelamin perempuan (3,9%), memiliki tingkat pendidikan tinggi (3,5%), berstatus menikah (4,2%), dengan status pekerjaan tidak bekerja (3,9%), memiliki keluhan kesehatan (7,2%) dan bukan perokok (3,8%). Terdapat hubungan yang signifikan antara kepemilikan jaminan kesehatan (p value = <0.001) dengan pemanfaatan layanan rawat inap, dengan kepemilikan jaminan kesehatan ganda dapat meningkatkan peluang pemanfaatan rawat inap sebanyak 7,2 kali dibandingkan kelompok yang tidak memiliki jaminan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan jaminan kesehatan ganda dapat memberikan akses yang lebih luas dan lebih mudah terhadap pelayanan kesehatan. Hasil penelitian ini menyarankan agar pemerintah mendorong capaian UHC (Universal Health Coverage) dengan meningkatkan kepesertaan JKN, salah satunya dengan melakukan sosialisasi mengenai manfaat kepemilikan jaminan kesehatan, mekanisme penggunaan jaminan kesehatan dan manfaat yang diperoleh. Selain itu, perlu dilakukannya peningkatan kualitas pelayanan yang ada pada fasilitas kesehatan misalnya dengan memastikan ketersediaan obat, perlengkapan alat kesehatan, kepedulian tenaga kesehatan kepada pasien dan lain-lain. Pemerintah bersama BPJS Kesehatan juga perlu memastikan bahwa sasaran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS tepat sasaran sehingga dapat meningkatkan akses pelayanan kesehatan kepada kelompok yang paling membutuhkan.

---

Health insurance ownership is one of the efforts that has proven effective in reducing or lowering barriers to community access to health facilities, especially in terms of service costs. Although DKI Jakarta province is the province with the highest health insurance ownership in Indonesia, the utilization of health services in DKI Jakarta has not been maximized. The purpose of this study was to determine the relationship between health insurance and the utilization of formal inpatient facilities in the community in DKI Jakarta Province. This study is an observational study with a cross-sectional design and uses a quantitative approach. The data source used was the 2023 National Socio-Economic Survey (Susenas) data for DKI Jakarta Province. The results showed that only 3.3% of DKI Jakarta residents utilized inpatient services. Based on their characteristics, the group that utilized inpatient services the most was the group that had multiple health insurance (8.2%), was elderly (6.5%), female (3.9%), had a high level of education (3.5%), was married (4.2%), with a work status of not working (3.9%), had health complaints (7.2%) and was a non-smoker (3.8%). There was a significant association between health insurance ownership (p value = <0.001) and utilization of inpatient services, with having multiple health insurance coverage increased the odds of inpatient utilization by 7.2 times compared to the uninsured group. This suggests that having multiple health insurance coverage can provide wider and easier access to health services. The results of this study suggest that the government encourages the achievement of UHC (Universal Health Coverage) by increasing JKN membership, one of which is by conducting socialization about the benefits of health insurance ownership, the mechanism for using health insurance and the benefits obtained. In addition, it is necessary to improve the quality of existing services at health facilities, for example by ensuring the availability of drugs, medical equipment, health workers' concern for patients and others. The government and BPJS Kesehatan also need to ensure that the targeting of BPJS Beneficiary Contribution (PBI) participants is right on target so as to increase access to health services to the groups that need it most."

"Tujuh tahun semenjak skema jaminan kesehatan nasional (JKN) diperkenalkan, cakupan di Provinsi DKI Jakarta sudah mencapai 85% dari populasi, akan tetapi secara rata-rata out-of-pocket (OOP) pengeluaran kesehatan penduduk DKI Jakarta dua kali lipat dari pengeluaran Nasional. Tingginya cakupan JKN ternyata tetap diiringi dengan naiknya OOP pada Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini berfokus untuk memahami bagaimana hubungan kepemilikan jaminan kesehatan dengan utilisasi layanan kesehatan dan pengeluaran kesehatan tunai di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan data sekunder Susenas Kor Tahun 2021. Analisis kuantitatif yang dilakukan pada penelitian ini mencakup dua tahap, tahap pertama dengan menggunakan data tingkat individu untuk mengetahui determinan perilaku kesehatan individu terhadap utilisasi layanan kesehatan. Tahap kedua dilakukan dengan menggunakan data tingkat rumah tangga untuk mengetahui kecenderungan pemanfaatan jaminan kesehatan dengan out-of-pocket pengeluaran kesehatan di Provinsi DKI Jakarta. Dari penelitian ini didapatkan fakta bahwa status ekonomi penduduk kuintil satu (Q1) dan kuintil dua (Q2) merupakan kelompok penduduk terbesar yang tidak memiliki jaminan kesehatan. Hasil analisis pada tahap pertama menunjukkan bahwa penduduk DKI Jakarta lebih memilih fasilitas kesehatan layanan yang dikelola oleh swasta untuk utilisasi rawat jalan sedangkan untuk utilisasi rawat inap fasilitas layanan kesehatan yang dioperasikan oleh pemerintah sedikit lebih unggul. Penduduk yang memiliki JKN akan memanfaatkannya untuk utilisasi rawat jalan maupun rawat inap. Sedangkan hasil pada tahap kedua menunjukkan bahwa out-of-pocket pengeluaran kesehatan tunai penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional (JKN) lebih rendah dibandingkan dengan penduduk yang tidak memiliki jaminan kesehatan. Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan ganda/kombinasi (JKN dan swasta) saat utilisasi layanan kesehatan adalah menggunakan asuransi kesehatan swasta. Semakin tinggi status ekonomi penduduk, semakin tinggi juga pengeluaran kesehatannya. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat perlu memperhatikan cakupan kepemilikan jaminan kesehatan pada penduduk dengan status ekonomi rendah/miskin. Selain itu juga perlu mendorong penduduk lebih memanfaatkan JKN saat utilisasi rawat jalan dan rawat inap agar lebih dapat menurunkan risiko keuangan, terutama pada penduduk yang memiliki anggota rumah tangga kelompok rentan.

---

Seven years since the national health insurance scheme (JKN) was introduced, coverage in DKI Jakarta Province has reached 85% of the population, but the average out-of-pocket (OOP) health expenditure of DKI Jakarta residents is twice that of the national expenditure. The high JKN coverage was accompanied by an increase in OOP in DKI Jakarta Province. This study focuses on understanding how health insurance ownership relates to health service utilization and cash health expenditure in DKI Jakarta Province. This study uses secondary data from Susenas Kor in 2021. The quantitative analysis conducted in this study includes two stages, the first stage using individual-level data to determine the determinants of individual health behavior on health service utilization. The second stage was carried out using household-level data to determine the tendency of health insurance utilization with out-of-pocket health expenditure in DKI Jakarta Province.

This study found that the economic status of the population in quintile one (Q1) and quintile two (Q2) is the largest group of people who do not have health insurance. The results of the first stage of analysis show that DKI Jakarta residents prefer privately-run health facilities for outpatient utilization, while government-operated health facilities are slightly superior for inpatient utilization. Residents who have JKN will use it for outpatient and inpatient utilization. The results of the second stage showed that the out-of-pocket cash health expenditure of people with national health insurance (JKN) was lower than that of people without health insurance. Residents who have dual/combination health insurance (JKN and private) when utilizing health services are using private health insurance. The higher the economic status of the population, the higher their health expenditure. This study suggests that the government should pay close attention to the coverage of health insurance among people with low economic status. It also needs to encourage people to make more use of JKN when utilizing outpatient and inpatient care in order to further reduce financial risk, especially for people with vulnerable household members."

"ABSTRAK Tesis ini membahas tentang Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Serang dilihat dari Empat Variabel Implementasi menurut George Edward III, yaitu Komunikasi, Sumber daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Hasil Evaluasi Dewan Jaminan Dalam pelaksanaan Program Jaminan di Provinsi Banten masih banyak ditemui kendala.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi JKN di Kota Serang pada variabel Komunikasi sudah berjalan dengan baik, sementara pada variabel Sumber daya masih ditemui bahwa di puskesmas masih ditemui kekurangan dokter dan dokter gigi, pada variabel Disposisi ada respon negatif dari para pelaksana terhadap pembagian jasa pelayanan berdasarkan variabel ketenagakerjaan dan kehadiran, sementara itu pada variabel Struktur birokrasi ada SOP/mekanisme yang belum sesuai standar.

---

ABSTRAK This thesis discusses the implementation of National Health Insurance Policy in Serang city views of Four Variables Implementation by George Edward III, namely Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure. In the Security Council Evaluation Assurance Program implementation in Banten Province still many obstacles encountered. This study used qualitative methods.The results of this study can be concluded that the implementation of JKN in Serang on Communication variables are already well underway, while the variable power source is still found in health centers that are still encountered a shortage of doctors and dentists, to no negative response variable disposition of the executor of the division variable based employment services and attendance, while the existing bureaucratic structure variable SOP / mechanisms are not yet standardized."

"ABSTRAKSalah satu upaya pemerintah untuk mencapai tujuan sistem kesehatan mencapai keadilan dalam pembiayaan kesehatan (fairness of financing) adalah dengan menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepemilikan jaminan kesehatan pada provinsi Bali dan Jambi berdasarkan RISKESDAS tahun 2013. Jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif dengan desain cross sectional dengan menggunakan data Riset Kesehatan Dasar Tahun 2013. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh individu di rumah tangga di provinsi Bali dan Jambi pada sampel Riskesdas tahun 2013. Dengan desain efek dua, maka jumlah sampel minimal adalah 5004 responden. Total sampel individu di provinsi Bali dan Jambi adalah 43.008 responden. Faktor yang berhubungan dengan kepemilikan jaminan kesehatan di provinsi Bali dan Jambi adalah tingkat pendidikan seseorang. Dimana penduduk dengan tingkat pendidikan perguruan tinggi mempunyai peluang 2.66 kali lebih besar untuk memiliki jaminan kesehatan dibandingkan dengan responden dengan pendidikan tamat SD kebawah setelah dikontrol oleh variabel kelompok umur, jenis kelamin, status pernikahan, jumlah anggota keluarga, pekerjaan, status ekonomi, wilayah tempat tinggal, riwayat penyakit menular, riwayat penyakit tidak menular, riwayat cedera, pengalaman rawat jalan dan rawat inap responden.

---

ABSTRACTHealth is a human right of every human being, the cost of health day by day increasingly soared. One of the government's efforts to achieve the goal of health systems is achieve fairness in health financing is by organize the health insurance program. This study aims to determine the factors that affect the ownership of health insurance in Bali and Jambi provinces based on National Basic Health Research/ RISKESDAS 2013. This type of research is descriptive with cross sectional design using data from the National Basic Health Research/RISKESDAS 2013. The sample in this study are all individual in households in the province of Bali and Jambi on samples National Basic Health Research/RISKESDAS 2013. With two design effects, the minimum sample size was 5004 respondents. Total sample of individuals in the province of Bali and Jambi is 43.008 respondents. Factors relating to the ownership of health insurance in the province of Bali and Jambi is the level of education. Where the population with higher education levels have a 2.66 times greater chance of having health insurance compared to respondents with elementary school education down after being controlled by the variable age group, gender, marital status, number of family members, employment, economic status, region of residence , history of infectious disease, a history of non-communicable diseases, injury history, the experience of outpatient and inpatient respondents. "

"Jaminan Persalinan (Jampersal) merupakan upaya pemerintah untuk mencapai target MDGs serta mempercepat akselerasi AKI dan AKB. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan Jampersal pada ibu bersalin. Jenis penelitian ini kuantitatif dengan desain cross sectional, dilakukan bulan April - mei 2013. Tehnik pengambilan sampel yang digunakan simple random sampling dengan jumlah sampel 95. Hasil penelitian mengambarkan 76.8% ibu bersalin telah memanfaatkan Jampersal dengan faktor-faktor yang berhubungan adalah paritas (p value 0,001 : OR 19,34), dukungan suami/keluarga (p value 0,001; OR :5.97), sikap (p value 0,009; OR :4,6), pengetahuan (p value 0,012 ; OR: 4,35), dan pendidikan (p value 0.037; OR:3,17). Dengan demikian untuk perencanaan sasaran penerima Jampersal di tahun mendatang dapat mengunakan distribusi penduduk berdasarkan usia produktif.;

---

In labour assurance (Jampersal) is a Goverment way out to get MDGs goal and to get accelaration for maternal and infant mortality rate. The goal of this reasearch for knowing factors associated with Jampersal utilization by maternal. This study be an quantitative reasearch with cross sectional research design, conducted from April to May 2013 in public health center at Tebet. Sampling tehnicque used simple random sampling with a sample size of 95.

The result of this study described 76.8% maternity are using Jampersal, with related factors are maternal frequencies (paritas) with p value 0,001; OR 19,34, family support with p value 0,001; OR :5.97, attitude with p value 0,009; OR :4,6, knowledge with p value 0,012; OR: 4,35, and education with p value 0.037; OR:3,17. Paritas is the most factor associated with the Jampersal utilization by maternal. Thus for planning objectives in the coming year Jampersal recipient can use the distribution of population by productive age."

"Kelengkapan berkas klaim pasien Jamkesmas merupakan salah satu kendala yang menjadi perhatian manajemen di RSUP Sanglah Denpasar. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui gambaran transisi sistem pelayanan peserta Jamkesmas ke JKN di RSUP Sanglah tahun 2014. Metodologi penelitian adalah dengan cara kualitatif, data primer berasal dari wawancara mendalam, dengan data sekunder dari telaah dokumen dengan melihat regulasi,teknis pelaksanaan dan sosialisasi serta SPO dan alur pelayanan. Hasil dari penelitan ini adalah mendapatkan gambaran Analisis Transisi Sistem Pelayanan Peserta Jamkesmas ke Jaminan Kesehatan Nasional di RSUP Sanglah Denpasar tahun 2014.

---

Completeness of the claim file JAMKESMAS patients is one of the obstacles to the attention of management at Sanglah Hospital in Denpasar. The study was conducted in order to describe the transition to a service system participants JAMKESMAS Sanglah JKN in 2014. Research methodology was qualitative manner, the primary data derived from in-depth interviews, secondary data from document review to look at the regulatory, technical implementation and socialization as well as SPO and service flow. The results of this research is to get an overview Transition Analysis Service System Participants JAMKESMAS to the National Health Insurance in 2014 Sanglah Hospital."