Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPengaturan dan Penerapan mengenai kewajiban Corporate Social Responsibility diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Corporate Social Responsibility (CSR) tersebut berbentuk Community Development yang dilaksanakan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) selaku Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang berkegiatan usaha di Indonesia, khususnya di sektor Perminyakan dan Gas Bumi. Namun, dalam pelaksanaan CSR oleh Bentuk Usaha Tetap tersebut belum sepenuhnya diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kasus terkait dengan permasalahan itu adalah Perusahaan X yang melakukan pelaksanaan CSR di sekitar wilayah operasinya kurang sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Pusat yang berlaku di Indonesia dan masalah mengenai beberapa pembiayaan dari program community development yang termasuk di dalam expenses cost recovery. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah pemahaman mengenai pengaturan dan penerapan CSR oleh suatu Bentuk Usaha tetap di indonesia, dan analisis kasus Perusahaan X yang digunakan untuk menganalisis kasus adalah yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini yaitu pemahaman terhadap penerapan dan pengaturan CSR hanya melihat pada ketentuan yang diberikan oleh peraturan perundangundangan saja dan bukan menjadi suatu kesadaran moral bagi pelaku usaha sehingga penerapan CSR oleh Bentuk Usaha Tetap masih terdapat banyak kekurangan. Selain itu, penggunaan cost recovery sebagai sumber dana CSR yang dilakukan oleh Perusahaan X sejak masa eksploitasi termasuk dalam penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum dalam undang-undang.

---

ABSTRACTSetting and implementation of the Corporate Social Responsibility obligations governed by Law No. 22 Year 2001 on Oil and Gas. Corporate Social Responsibility (CSR) in the form of Community Development conducted by the Production Sharing Contract (PSC) as a Permanent Establishment (PE) that activism efforts in Indonesia, especially in the Oil and Gas sector. However, in the implementation of CSR by permanent establishments are not yet completely implemented in accordance with the legislation in force in Indonesia. Case the issue is related to Company X that performs the implementation of CSR around the area of operation is less completely in accordance with the regulations in force at the Central of Indonesia and some issues concerning the financing of community development programs are included in the cost recovery expenses. Issues raised in this paper is an understanding of the setting and implementation of CSR by a fixed establishments in Indonesia, and Company X case analysis is used to analyze the case is normative. Results from this study is an understanding of the application and setting CSR just look at the provisions provided by the legislation only and is not to be a moral conscience for the business so that the implementation of CSR by permanent establishments there are still many shortcomings. In addition, the use of cost recovery as a source of funds CSR conducted by Company X since the time of exploitation, including the irregularities and violations of the provisions contained in the legislation."

"Konsep Tanggung Jawab Sosial CSR menjadi semakin populer di dunia bisnis dan juga hukum, dimana dilihat sebagai kesempatan untuk korporasi untuk memperindah citra perusahaan dan juga memberikan nilai jual yg unik. Dalam konsep ini memerlukan perusahaan untuk mempertimbangkan kepentingan semua pemangku kepentingan perusahaan dan mematuhi triple bottom line. Di sektor bisnis hulu migas ada mekanisme cost recovery. Ini memungkinkan pemulihan biaya untuk biaya pelaksanaan pengembangan masyarakat oleh kontraktor. Pengembangan masyarakat tersebut merupakan kewajiban Kontraktor dan juga merupakan bagian dari skema besar CSR. Kewajiban tersebut di atas mencakup kewajiban dalam merencanakan, membiayai, melaksanakan, dan melaporkan. Situasi tersebut mengakibatkan adanya pergeseran beban dalam membiayai program tersebut, dimana sekarang Negara memiliki tanggung jawab dalam membiayai program tersebut. Akibatnya terjadi inkonsistensi dengan pemahaman dasar dan juga hukum positif yang mengatur masalah CSR. Di sinilah adanya perbedaan dengan pengertian dan definisi CSR yang menjelaskan sebagai komitmen dan tanggung jawab perusahaan dan bukan yang lainnya. Ini juga menyimpang dari asas dasar pertanggungjawaban, di sinilah Negara juga mempertanggungjawabkan tindakan Perusahaan. Akibatnya, hal itu menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai masalah penganggaran dan pembiayaan CSR.

---

The concept of Corporate Social Responsibility becomes more popular in the business and also legal world, as it is seen as an opportunity for company to improve corporate image and also provide unique selling point. Under here it requires company to consider the interest of all stakeholders of the company and adhere to the triple bottom line. In the sector of upstream oil gas business it exist the mechanism of cost recovery. It permits the cost recovery for the expenses on the implementation of Community Development by the contractor. Such Community Development is the obligation of Contractor and also a part of the grand scheme of CSR. The aforesaid obligation encompasses the obligation in planning, financing, execution, and reporting. The situation resulted in the shift of burden in financing such program, where now the State has the responsibility in financing such program. Consequently translates into the inconformity with the basic understanding and also positive law regulating the matter of CSR. This is where exist the difference with the understanding and definition of CSR that explains as the commitment and the responsibility of the company and not other. It also deviates from the basic principle of accountability, this is where the State also held accountable for the Company rsquo s action. Consequently it creates a legal uncertainty on the matter of the budgeting and financing of CSR."

"Ketentuan mengenai Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia sejatinya diatur oleh beberapa ketentuan perundang-undangan yang berbeda. Pada sektor kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (migas) sendiri, perusahaan yang memiliki Kontrak Kerja Sama (KKS) migas dengan pemerintah Indonesia (pemerintah) dikenakan kewajiban untuk melaksanakan setidak-tidaknya dua jenis CSR, yaitu Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang diatur pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), dan Program Pengembangan Masyarakat (PPM) yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas). Namun, adanya pembedaan antara kedua jenis CSR tersebut pada pelaksanaannya tidak dipahami dengan menyeluruh oleh berbagai pemangku kepentingan terkait. Padahal, kedua kewajiban tersebut telah secara tegas diatur pada ketentuan yang terpisah dan berimplikasi pada berbedanya tujuan serta mekanisme pada fase persiapan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan. Oleh karena itu, skripsi ini hendak membahas konsep CSR, baik TJSL maupun PPM pada sektor kegiatan usaha hulu migas di Indonesia berikut dengan pengimplementasiannya di lapangan dengan cara melakukan tinjauan terhadap salah satu perusahaan afiliasi dari PT Pertamina (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM), sebagai studi kasus yang memiliki KKS migas dengan pemerintah. Adapun metode penelitian pada skripsi ini ialah yuridis-normatif, dengan pendekatan kualitatif, serta menggunakan bahan kepustakaan primer dan sekunder. Pada akhirnya, peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa pemerintah perlu mengatur dan menyosialisasikan ketentuan CSR dengan lebih komprehensif untuk menyamakan persepsi masyarakat sekaligus memperjelas mekanisme pelaksanaan, pengawasan, penegakan, serta pemberian sanksi bagi perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan tersebut.

---

The provisions regarding Corporate Social Responsibility (CSR) in Indonesia are regulated by several statutory provisions. In the upstream oil and gas sector itself, companies that have oil and gas Cooperation Contracts (KKS) with the Indonesian government are subject to the obligation to perform at least two types of CSR, consisted of Social and Environmental Responsibility (TJSL) which regulated in Indonesian Company Law, as well as the Community Development Program (PPM) mandated by Indonesian Oil and Gas Law. However, there are a lot of stakeholders, including legal scholars, who consider those two types of CSR to be the same, as the result of not understanding the differences between each of them. In fact, those obligations have been explicitly regulated in separate provisions, which have implications for different objectives and mechanisms in the preparation, implementation, reporting and evaluation phases. Hence, this thesis discusses the concept of CSR and its implementation for both TJSL and PPM in Indonesia’s upstream oil and gas sector through an overview of one of the PT Pertamina (Persero)’s affiliated companies, namely PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM), which has a KKS with the government as a case study. The research method used in this thesis is juridical-normative, through a qualitative approach, and uses primary and secondary library materials. In the end, the researcher concluded that the government needs to regulate CSR more comprehensively to equalize public perception while at the same time crystallizing the implementation, monitoring, enforcement and the restrictive measures, especially for companies that violate the regulation.

"

"Industri ekstraktif berpengaruh terhadap persoalan lingkungan dan sosial pada masyarakat sekitar industri. Masalah riset ini perihal model corporate social responsibility (CSR) untuk bisnis berkelanjutan melalui analisis program pemberdayaan masyarakat. Tujuan riset adalah menganalisis dan mendeskripsikan tata kelola serta dampak CSR yang diimplementasikan oleh perusahaan dan mengembangkan model CSR untuk bisnis berkelanjutan. Metode riset menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif kualitatif dan soft system methodology untuk mengembangkan model CSR. Hasil riset menunjukan tata kelola implementasi CSR dilakukan berdasarkan kebijakan keberlanjutan yang terimplementasi melalui aktivitas CSR. Dampak dari implementasi CSR memberikan penguatan pada sosial, ekonomi dan lingkungan. Model CSR pada pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan pada industri ekstraktif karena berdampak langsung pada masyarakat. Kesimpulan riset ini adalah tata kelola implementasi CSR telah dilakukan melalui kebijakan keberlanjutan dan pelaksanan program pemberdayaan masyarakat yang berdampak pada peningkatan kapasitas dan penguatan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Model CSR melalui pemberdayaan masyarakat relevan untuk dilakukan untuk bisnis berkelanjutan.

---

The extractive industry influences environmental and social problems in the community around the industry. This research problem concerns the corporate social responsibility (CSR) model for sustainable business through an analysis of community empowerment programs. The aim of the research is to analyze and describe the governance and impact of CSR implemented by companies and to develop a CSR model for sustainable business. The research method uses a qualitative approach with qualitative descriptive analysis and a soft system methodology to develop a CSR model. The research results show that the governance of CSR implementation is carried out based on sustainability policies that are implemented through CSR activities. The impact of CSR implementation provides social, economic and environmental reinforcement. The CSR model for community empowerment can be applied to the extractive industry because it has a direct impact on society. The conclusion of this research is that the governance of CSR implementation has been carried out through sustainability policies and the implementation of community empowerment programs that have an impact on increasing capacity and strengthening social, economic and environmental aspects. The CSR model through community empowerment is relevant to do for a business sustainability."

"Corporate Social Responsibility (CSR) upaya mendorong percepatan kemandirian ekonomi bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebagai sumber ketahanan ekonomi masyarakat dengan penghasilan menengah ke bawah. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penerapan CSR yang dikenal Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT X yang dibantu oleh UKM Center Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UKM Center FEB UI) yang memediasi perusahaan dengan UMKM penerima dana PKBL. Pada penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus (a case study- descriptive qualitative design) melalui observasi, wawancara, dan penggunaan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa PKBL PT X diimplementasikan sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN PER-02/MBU/7/2017 dengan nilai kinerja yang tinggi berdasarkan tingkat efektivitas dan kolektibilitas penyaluran dana.

---

Corporate Social Responsibility (CSR) in an effort to accelerate economic independence for micro, small and medium enterprises (MSMEs) as a source of economic resilience for middle to lower income communities implemented as stipulated in SOE Minister Regulation PER-02/MBU/ 7/2017. This research was conducted to analyze the application of known CSR in State-Owned Enterprises as a Partnership and Community Development Program (PKBL) of PT X assisted by the UKM Center of the Faculty of Economics and Business, University of Indonesia (UKM Center FEB UI) which mediated companies with MSMEs recipients of PKBL funds in Depok city. In this study qualitative methods were used with a case study approach (a descriptive qualitative design) through observation, interviews, and secondary data use. The results showed that PKBL PT X was implemented in accordance with SOE Minister Regulation PER-02/MBU/7/2017 with high performance values based on the level of effectiveness and collectibility of funds distribution."

"ABSTRAKNama : Andini Ambarsari Program Studi : Ilmu Hukum Judul : Implikasi Corporate Social Responsibility di Sektor Migas Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Seiring dengan peradaban modern eksistensi suatu perusahaan atau dunia usaha terus menjadi sorotan. Salah satu isu penting yang masih terus menjadi pusat perhatian dunia usaha sampai saat ini adalah mengenai tanggungjawab sosial perusahaan Corporate Social Responsibility . Saat ini ketentuan penerapan CSR sudah banyak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, walaupun bukan dalam peraturan perundang-undangan khusus melainkan tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan CSR. Namun, walaupun sudah banyak pengaturan terhadap kegiatan CSR tetapi nyatanya yang terjadi di lapangan kegiatan CSR masih jauh dari sempurna. Pelaksanaan CSR oleh perusahaan terutama yang bergerak di sektor migas masih menimbulkan permasalahan karena lemahnya pengaturan dari sisi sanksi yang dikenakan bagi perusahaan tersebut. Hal ini menjadikan tujuan awal dari pelaksanaan CSR membawa dampak positif bagi pemberdayaan masyarakat dan pengembangan masyarakat nampaknya masih jauh untuk dicapai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.Hasil dari penelitian ini adalah banyak perusahaan masih melihat CSR hanyalah sebagai suatu kewajiban yang tertuang di dalam peraturan saja tanpa adanya kesadaran diri dan moral yang tinggi yang mengakibatkan pelaksanaan CSR masih banyak yang menimbulkan permasalahan bagi masyarakat lokal. Kata Kunci: Corporate Social Responsibility, Community Development, cost recovery, Perminyakan

---

ABSTRACTName Andini Ambarsari Study Program Legal Study Title Implications of Corporate Social Responsibility in the Oil and Gas Sector Against Community Empowerment Under Lawsand Regulations Along with modern civilization the existence of a company or business world continues to be in the spotlight. One of the important issues that has continued to be the focus of the business world to date is on corporate social responsibility Corporate Social Responsibility . Currently, the implementation of CSR is widely regulated in various laws and regulations, although not in specific legislation but in the legislation related to CSR activities. However, despite the many arrangements for CSR activities, but the fact that occurred in the field of CSR activities is still far from perfect. Implementation of CSR by companies primarily engaged in the oil and gas sector is still causing problems due to weak regulation of the sanctions imposed for the company. This makes the initial goal of CSR implementation bringing positive impacts to community empowerment and community development seems to be far to be achieved. The method used in this research is normative juridical. The result of this research is that many companies still see CSR as an obligation contained in the regulation only without the existence of high self awareness and moral which resulted in the implementation of CSR is still a lot that cause problems for the local community. Key Words Corporate Social Responsibility, Community Development, Cost Recovery, Petroleum "

"Skripsi ini membahas tentang penerapan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan oleh perusahaan subsidiary di Indonesia dalam rangka memenuhi Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Skripsi ini juga melihat Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) dari kacamata pemerintah Amerika Serikat, Inggris, dan Tiongkok sebagai negara asal dari perusahaan subsidiary yang dibahas, dimana ketiga negara tersebut memiliki pemahaman dan peraturan yang berbeda mengenai Corporate Social Responsibility (CSR). Dalam pembahasannya skripsi ini akan melihat pertentangan peraturan yang dihadapi oleh perusahaan multinasional, dan bagaimana penerapan TJSL di Indonesia di tengah-tengah perbedaan peraturan ini. Selain itu skripsi ini juga akan menelaah mengenai hubungan pemerintah negara asal dengan perusahaan subsidiary yang ada di Indonesia, secara khusus dalam hal CSR. Terakhir pada skripsi ini juga akan dibahas mengenai kesamaan dan perbedaan konsep TJSL dan CSR, serta kelebihan dan kelemahan TJSL di Indonesia. Penulisan ini menggunakan penelitian yuridis normatif.

---

This thesis focuses on the implementation of Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) done by multinational companies in Indonesia to meet the obligation set out in The Law of Republic of Indonesia No. 40 of 2007 Concerning Limited Liability Company. This thesis also recognizes the different interpretation of the concept of Corporate Social Responsibility (CSR) adopted by the United States, United Kingdom, and the People’s Republic of China Government.

This thesis will then analyze how does that different interpretation plays out in the implementation of TJSL done by its subsidiary companies. This thesis will also cover the relationship between home countries and its subsidiary companies in Indonesia. The last issue covered in this thesis will talk about similarity and difference between TJSL and CSR, as well as the strength and weakness of TJSL in Indonesia. The research uses normative judicial study."

"Skripsi ini berisi tentang penelitian terkait bagaimana pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan dan pertanian di Indonesia dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Penelitian ini menggunakan sampel 59 perusahaan pertambangan dan pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013. Metode yang digunakan adalah content analysis untuk menghitung tingkat kedalaman pengungkapan CSR (depth), tingkat keluasan cakupan pengungkapan CSR (breadth), dan tingkat konsentrasi pengungkapan CSR terhadap stakeholders terkait (concentration).Hasil dari penelitian ini adalah bahwa ternyata volume pengungkapan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan, sedangkan luasnya cakupan, dan konsentrasi pengungkapan memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Namun, secara keseluruhan pengungkapan CSR berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

---

This study describes how the disclosure of CSR related research carried out by the mining and agricultural companies in Indonesia could affect the company's financial performance. This study used 59 mining and agriculture listed companies in Indonesia Stock Exchange for 2011-2013 as the sample. The method used is content analysis to calculate the depth of CSR, the level of CSR disclosure breadth of coverage, and the concentration level of CSR disclosure to relevant stakeholders.

The results obtained from this study is that it turns the volume of disclosure has a positive effect on financial performance, while the breadth of coverage, and the concentration of disclosure have a negative effect on financial performance. However, CSR Disclosure has a positive effect on financial performance."

"ABSTRAK Skripsi ini membahas ketaatan pelaksanaan corporate social responsibility (CSR) atau yang juga dikenal dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan oleh PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. (PGN) terkait beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sekaligus membahas pemenuhan kriteria mitra binaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dipilih PGN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif normatif-yuridis yang menghasilkan desain deskriptif. Dalam tulisan ini penulis menyarankan bahwa pemerintah perlu segera mengundangkan peraturan pelaksana mengenai CSR; BUMN yang berkegiatan terkait sumber daya alam dapat mencontoh pelaksanaan CSR oleh PGN; BUMN melakukan sosialisasi program-program CSR-nya kepada masyarakat; dan masyarakat untuk memanfaatkan program-program CSR tersebut.

---

ABSTRACT This paper discusses the adherence of implementing corporate social responsibility (CSR) or also known as "tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan" by PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. (PGN) related to several laws and regulations applicable in Indonesia, as well as discusses the fulfillment of the community development partner of state-owned company criteria which had been selected by PGN according to the provisions of legislation. This study is a normative-juridical qualitative research that produces descriptive design. In this paper, the author suggests that the government should immediately enact the legislation about implementing the CSR; state-owned companies which their industry related to natural resources can follow PGN's CSR implementation; state-owned companies to socialize their CSR programs to society; society to utilize state-owned companies' CSR programs. "