Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang evaluasi dan perbaikan atas implementasi sistem manajemen kinerja di perusahaan tambang logam mulia dan mineral di Indonesia. Sistem manajemen kinerja di perusahaan yaitu berbasis balanced scorecard. Dalam skripsi ini menggunakan analisis data primer berupa wawancara dengan beberapa responden dan pengamatan langsung, serta data sekunder berupa dokumen/laporan yang menyangkut sistem manajemen kinerja perusahaan. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa sistem manajemen kinerja di perusahaan tambang mineral dan logam mulia perlu dilakukan perbaikan. Penelitian ini menyarankan agar untuk mengimplementasikan balanced scorecard harus dilakukan dengan penjabaran strategi terlebih dahulu dan penelaahan yang mendalam tentang konsep balanced scorecard; sistem manajemen kinerja perusahaan berbasis balanced scorecard harus diukur dan dimonitor secara berkelanjutan, serta strategy map dan balanced scorecard yang telah disusun agar dikomunikasikan secara sistematis dan terorganisir dengan baik kepada seluruh karyawan.

---

The focus of this study is to discusses the evaluation and improvement of the implementation of performance management systems in Companies Precious Metals Mining and Minerals in Indonesia. The corporate performance management system is based on balanced scorecard. This study is using an analysis on a primary data by an interview and observation and a secondary data by a document about balanced scorecard.

This study found that the current system should be to repaired. This study suggests that to implement the balanced scorecard should be done with describing the strategy by strategy map and deep study for the balanced scorecard’s concept; performance management system should be measured and controled continuously; some strategic objective on balanced scorecard is adjusted and balanced scorecard should be communicated to all employees effectively."

"Kementerian keuangan adalah instansi pemerintah yang ditunjuk sebagai pilot project reformasi birokrasi. Pada tahun 2010 penerapan reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan salah satunya diwujudkan dengan menerapkan Balanced Scorecard sebagai sistem manajemen kinerja instansi. Sistem ini pertama kali diterapkan pada level Depkeu-Wide pada tahun 2008. Namun penerapan secara menyeluruh hingga level pelaksana yaitu Depkeu-Five baru dimulai pada tahun 2011. Skripsi ini mencoba untuk membahas tentang operasionalisasi Balanced Scorecard pada level pelaksana atau Depkeu-Five di Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Studi Kasus Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan). Penelitian ini menggunakan tiga dimensi dalam melihat operasionalisasi Balanced Scorecard yaitu dimensi communication & education program, linking the Balanced Scorecard into team & personal goals, dan reward system linkage. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dan menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian kepada 74 responden. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa operasionalisasi yang dilakukan tidak optimal terutama dilihat dari analisis masing-masing dimensi.

---

The ministry of finance is a government institution designated as a pilot project of bureaucratic reform. In 2010 implementation bureaucratic reform in the Ministry of Finance, one of which is manifested by implementing the Balanced Scorecard as an agencies performance management systemm. This system was first implemented at the executive level MOF-Wide in 2008. But the overall implementation to the MOF-Five has just started in 2011.

This thesis tries to discuss about the operationalization Balanced Scorecard at the executive level or MOF-Five in the Ministry of Finance, Republic of Indonesia (Case Studies Directorate General of Fiscal Balance). This study uses a three-dimensional to analyze the operationalization of the Balanced Scorecard which are dimensions of communication and education programs, linking the Balanced Scorecard into a team and personal goals, and reward system linkage.

The research approach used is quantitative and questionnaire as a research instrument of the 74 respondents. The results of this study indicate that the operationalization is not optimal, especially from the analysis of each dimension."

"Badan Reserse Kriminal Mabes Polri sebagai Salah satu badan yang berada di bawah Mabes POLRI bertugas melaksanalcan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana dalam rangka memberikan pelayanan publik kepada masyarakat selaku penggnma layanan yang diberikan oleh Mabes Polri. Pasca Reformasi pada tahun 1998 masyarakat selaku pengguna layanan menginginkan agar seluruh organisasi publik termasuk Polri untuk memberikan pelayanan yang memuaskan.Pada tahun 2002 dengan diundangkannya Undang-undang tentang Kepolisian yang mereposisi Polri dari organisasi militer menjadi dasar dan kepastian hukum untuk dilakukannya Transformasi Organisasi dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. Polri telah melakukan beberapa hal untuk menyikapi Undang-undang No. 2 Tahun 2002, clengan melaksanakan pembahan clan pembaharuan seperti perubahan istilah kepangkatan, reorganisasi, dan lain-lain. Hal tersebut semata-mata dilakukan untuk pencapaian peningkatan kinerja organisasi Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selaku pengguna layanan.Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kinerja organisasi Badan Reserse Kriminal Polri sebagai salah satu badan di bawah Mabes Polri yang memberikan pelayanan kepada publik berupa jasa penyelidikan dan penyidikan tindak pidana setelah dilalmkalmya transformasi organisasi Polri tersebut. Berbeda dengan pengukuran kinerja yang selama ini dilakukan oleh Polri yang menggunakan pendekatan pengukuran kinerja organisasi militer, pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan pengukuran yang lebih komprehensif yaitu pendekatan balanced scorecard. Melalui pengukuran kinerja dengan pendekatan Balanced Scorecard akan dilakukan pengukuran terhadap perspektif finansial, dan perspektif non finansial yaitu kepuasan pelanggan, bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan.Populasi dalam penelitian ini adalah para Penyidik Badan Reserse Kriminal Mabes Polri selaku responden internal, serta para masyarakat selaku pengguna jasa pelayanan yang membuat Iaporan pengaduan dalam bentuk laporan polisi selaku responden eksternal.Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa secara keseluruhan kinerja. organisasi Badan Reserse Kriminal Mabes Polri adalah dalam kondisi cukup baik. Berdasarkan kinerja financial yang diukur dengan menggunakan indikator penyerapan anggaran, memperoleh skore 75 % atau mendapat penilaian sedang, dengan beberapa catatarl tentang efisiensi dan efektifitas anggaran yang kurang baik diakibatkan oleh sistem pembiayaan yang cenderung kepada pendekatan budget oriented. Sehingga menimbulkan tidak efektif dan efisiennya pembiayaan terhadap organisasi. Perspektif kinerja pelanggan dengan menggunakan indikator tingkat kepuasan pelanggan memperoleh penilaian cukup. Disamping ilu bahwa nilai tersebut adalah nilai minimal. Catatan lainnya arltara harapan dan fakta yang dialami para pelanggan dari kelima unsur dari perspektif pelanggan selisihnya adalah minus atau tidak sesuai dengan harapan pelanggan.Perspektif kinerja bisnis internal yang diukur dengan menggunakan indikator inovasi memperoleh nilai cukup atau nilai minimal. Demikian pula dengan perspektif kinerja pembelajaran dan pertumbuhan memperoleh juga mendapatkan nilai minimal atau cukup serta catatan bahwa sistim informasi mendapat nilai tidak baik.Badan Reserse Kriminal Mabes Pclri perlu melakukan retransformasi secara konseptual dengan menggunakan referensi Balanced Scorecard. Karena berdasarkan hasil pengulcuran dengan menggunakan alat ukur Balanced Scorecard terlihat bahwa kinerja organisasi Badan Reserse Kriminal Polri masih belum sesuai dengan harapan lingkungan rnasyarakat. Demikian pula berdasarkan hasil wawancara, pengamatan, dan apa yang dilakukan oleh Bareskrim Polri hanya sebatas reposisi, reorganisasi, perubahan istilah kepangkatan dan lain-lain.

---

The Criminal Affairs Agency is one of the Agencies under the Police Headquarter of the Republic of Indonesia that functions to conduct investigation and surveillance of criminal acts in the framework of providing public services to the society as service users. After the reform period in 1998 the society as the service users wished that all public organizations including the police provided satisfactory services.

In year 2002 with the issue of Law conceming the reposition of the Police from military organization had become the basis and legal certainty to conduct organizational transformation in the framework of the improvement of organizational performance. The Police had made several efforts in response to Law Number 2 Year 2002 through conducting such changes and reforms as police ranks nomenclatures changes, organizational restructuring and others. Such measures were conducted ln response to achieving the organizational performance improvement in the Police organization in providing public services to the society as the service users.

The research was conducted in the framework of finding out the performance of the Criminal Affairs Agency as one of the Agencies under the Police Headquarter of the Republic of Indonesia that functions to provide public services to the society in a form of investigation and surveillance of criminal acts after the Police Organizational Transformation. Unlike the military performance indicators that the Police used to employ, In this research the writer employed more comprehensive indicators using the balance scorecard approach. With this approach the indicators towards financial perspectives and non-financial perspectives, that is, customer satifactions," internal business, and 'learning and development were conducted.

The research population was the investigators of the Criminal Affairs Agency of the Police Headquarter of the Republic of Indonesia as the internal respondents and the society as the external respondents that made complaint reports in a form of police report as service users.

Based on the results of the research it was found out that the whole organizational performance of the Criminal Affairs Agency of the Police Headquarter of the Republic of Indonesia was in the relatively satisfactory condition. Based on the financial performance indicated by the indicators of budget expenditure it obtained 75 score or received a modest score with several notes concerning the budget inefficiency and lneffectiveness as a result of the system of expenditure that had the tendency of budget-oriented approach.

The perspectives of the users performance using the customer satisfaction indicators obtained sufhclent score ,in other words, it received minimum score. Another point to be paid attention to was the fact that there was a gap between the expectations of the customers and the reality of the five elements, in other words, they were not in congruence with their expectations.

As for the perspectives of the internal business performance indicated using innovation indicators it obtained sufficient or minimum score. It also went the same for the perspectives of learning and development which received sufhcient or minimum score with a note that the information system also received unfavourable Score.

It is, therefore, necessary that the Criminal Affairs Agency of the Police Headquarter of the Republic of Indonesia conducts retransformation conceptually using balance scorecard reference. This is because based on the results of the indicators it showed that the performance of the agency was not yet in congruence with the expectations of the society. It went the same with the results of the interview, the observations, and what had been done by the agency which merely conducted such things as reposition, organizational restructuring, changes in rank nomenclatures and other trivial matters."

"Skripsi ini membahas mengenai efek dari penerapan sistem pengukuran kinerja dengan metode balanced scorecard terkait apakah ada perubahan perilaku dan pencapaian kinerja pegawai yang cukup signifikan setelah dilakukan pengukuran kinerja dengan menggunakan metode balanced scorecard. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Variabel yang digunakan dalam penelitian kuantitatif yaitu Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), Nilai Kinerja Pegawai (NKP) dan Kategori Pegawai. Sedangkan untuk penelitian kualitatif digunakan metode in- depth interview untuk pengumpulan data dan metode rich picture untuk pembahasan. Hasil penelitian kuantitatif dan kualitatif menunjukkan bahwa terdapat peningkatan atas pencapaian kinerja pegawai dan perubahan perilaku yang cukup signifikan setelah diterapkan sistem pengukuran kinerja dengan metode balanced scorecard.

---

This study discusses the effects of the implementation of performance measurement systems associated with the balanced scorecard method related to whether there is a significant change in behaviour and employee achievement after the implementation. This research employed quantitative and qualitative study with descriptive approach. The variables used in the quantitative study are Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), Nilai Kinerja Pegawai (NKP) and Employee Category. As for the qualitative study, in-depth interview method is used for gathering data and rich picture method is used for discussion. The results of quantitative and qualitative research shows that there is an increased on employee achievement and significant positive change in behaviour after the implementation of performance measurement systems associated with the balanced scorecard method."

"Dewasa ini tuntutan Pemerintah terhadap BUMN sektor pupuk kian meningkat. Perusahaan diharapkan untuk dapat menyediakan jumlah yang cukup hagi pelanggan domestik. suhsidi maupun non subsidi dan disaat yang sama harus mernberikan kontribusi pemasukan bagi negara sebesar-besarnya. Menyadari tingginya tuntutan kinerja yang harus dicapai perusahaan, PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero) sudah sejak lama mengembangkan panerapan Balanced Scorecard sebagai sistem pangukuran kinerjanya. Adapun Tesis ini bertujuan untuk mengevaluasi keselarasan desain Balanced Scorecard dengan strategi perusahaan dan tingkat keberhasilan implementasinya dengan menggunakan metude Execution Premium {Kaplan dan Norton, 2008) serta memberikan masukan terhadap perusahaan terkait dengan permasalahan yang dihadapi.

---

Nowadays. the government's pressure on state ov.ned enterprises in the vertiHzer sector is ever increasing. Enterprises are expected to be able to fulfill domestic demands on both subsidised and non-subsidised products, while at the same time to contribute profits to the state as high as possible. Realizing the high performance it has to achieved, PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) has been implementing the Balanced Scorecard method as a means to evaluate its performance. The objectives of this thesis. are to evaluate the sync between the Balanced Scorecard's design with the company's strategy and to evaluate the success of its implementation based on Execution Premium method. This thesis ill also gives suggestion to the problems faced by the company."

"Skripsi ini membahas mengenai prosedur penganggaran berbasis kinerja yang diterapkan pada kementerian dan lembaga di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Data-data diperoleh dari pengumpulan data dari internet yang berupa regulasi pemerintah. Regulasi dianalisis mengenai perkembangan dokumen perencanaan dan peganggaran, serta kesesuaian prosedur penganggaran berbasis kinerja dengan teori.Hasil analisis menyimpulkan perlu penambahan indikator kinerja yang dikaitkan dengan anggaran pada beberapa dokumen. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa perlu penambahan komponen lain untuk melengkapi dokumen perencanaan dan penganggaran Indonesia agar sesuai dengan teori.

---

This research analyzes the performance-based budgeting procedure which are implemented in Indonesia, ministries and institutions. This is a qualitative research which use descriptive designs. The regulations are collected from Indonesia government website. Procedures and regulations are analyzed development and their suitability with the theory.

This research concludes that, several document format can be improved by adding performance indicator compared the budget. The research also concluded that addition of other components necessary to make the planning and budgeting documents fit the theory."

"Bisnis kelapa sawit memiliki daya tarik tersendiri. Hal ini didukung dari keunggulan yang dimiliki kelapa sawit dibandingkan minyak nabati lainnya. Saat ini, PTPN V sedang berusaha keras untuk rneningkatkan penjualannya. Namun kendala yang dihadapi PTPN V sampai saat ini adalah masih adanya idle capacity dan masih menggunakan pengukuran kinerja tradisional. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan masukan dalam merancang sistem pengukuran kinerja yang komprehensif bagi PTPN V dengan menggunakan konsep Balanced Scorecard yang disesuaikan dengan strategi dan kondisi perusahaan. Penelitian ini menggunakan analisis makro (PESTEL dan five forces), SWOT; TOWS dan peta strategi. Setiap strategi dibuat dengan menggunakan tolak ukur kuantitatif yang terukur (KPI). Tahap terakhir adalah membuat inisiatif strategik sebagai suatu acrion plan agar tujuan akhir perusahaan tercapai.

---

Palm oil business has its own attractiveness. This statement is supported by the advantages that palm oil have compared to other vegetable oils. Nowadays, PTPN V is striving to increase its sales. The obstacles encountered to date by PTPN V are the existence of idle capacity and the use of traditional performance measurement to date.

The purpose of this study was to provide input in designing a comprehensive performance measurement system for PTPN V by using the Balanced Scorecard concept tailored to the strategy and condition of the company.

This study uses macro analysis (PESTEL and five forces analysis), SWOT analysis, TOWS analysis and strategy maps. Each strategy is made by using quantitative measurement (KPI). The last step is to create a strategic initiative as an action plan for the company to reached its final objective."

"Dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan dan disrupsi yang timbul dari sisi teknologi, perubahan kebutuhan konsumen, persaingan, permintaan pasar dan regulasi; perusahaan media membutuhkan strategic agility untuk senantiasa lincah beradaptasi dan merespon perubahan. Kompetensi Teknologi Informasi yang didukung perangkat rutinitas perusahaan serta kesiapsiagaan daya wirausaha akan menjadi keunggulan bersaing yang diharapkan dapat membentuk strategic agility untuk membantu organisasi dalam pencapaian kinerja. Penelitian ini diadakan dalam konteks Industri Media Cetak, Online dan TV di Indonesia, dengan unit analisa adalah unit kerja/departmen/ bisnis unit. Dengan pendekatan kuantitatif dan menggunakan perangkat Smart PLS.

---

In facing environmental uncertainty and disruption triggered by technological update, customer and market demand changes, competition and regulation strategic agility is needed by media firms to be able to adapt, to response and to survive. IT Competencies that embedded with Organization Routines, and Entrepreneurial Alertness will create competitive advantage in order to shape Strategic Agility to enable the firm in achieving Organizational Performance. This research conducted in the context of Media Industry in Indonesia, toward the department or business unit as unit of analysis. Using quantitative method and Smart PLS application."

"Penilaian Kinerja yang dilakukan selama ini dapat merubah prinsip - prinsip manajemen yang digunakan, pada masa sekarang pengukuran kinerja perusahaan tidak hanya dilihat dari perspektif keuangan tetapi juga melihat perspektif non keuangan, yaitu perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal dan perspektif penumbuhan dan perspektif pembelajaran. Pengukuran kinerja dengan keempat perspektif ini disebut dengan konsep Balanced Scorecard merupakan konsep pengukuran kinerja dari sistem manajemen suatu perusahan yang dilakukan tehadap perspektif keuangan dan non keuangan seperti yang tersebut diatas.Penerapan Balanced Scorecard yang tepat akan sangat berguna bagi Bank Indonesia dalam menilai kinerja organisasi terutama untuk mengetahui serta mendeteksi sejak dini terjadinya inefisiensi dalam perusahaan, terjadinya kerugian serta karyawan yang tidak memiliki kapabilitas ataupun hal - hal lain yang membuat kinerja perusahaan menurun ataupun mengalami kerugian. Selain itu dengan penerapan Balanced Scorecard yang sesuai dengan perusahaan maka penentuan KPI dapat mencakup sasaran - sasaran strategis yang telah ditetapkan.Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan masukan - masukan kepada Bank Indonesia dalam penerapan Balanced Scorecard, terutama dalam menentukan tolak ukur yang lebih memadai untuk setiap perspektif yang ada pada Balanced Scorecerd disesuaikan dengan kondisi lembaga / instansi serta sasaran - sasaran strategis yang telah ditetapkan Bank Indonesia.Bank Indonesia (BI) Bank Sentral memiliki culture yang merupakan faktor penentu keberhasilan yang memberikan keunggulan dan nilai tambah. Adapun Faktor Penentu Keberhasilan (FPK) yaitu Kompetensi, Integritas, Transparansi dan Akuntabilitas (KITA / KOMPAK). Untuk meneaapkan Balanced Scorecard lebih lanjut maka perlu adanya komitmen serta dukungan dari seluruh personel yang ada dalam organisasi. Selain pemahaman dan penerapan Bank Indonesia core value pads setiap personel juga mendukung penerapan Balanced Scorecard supaya berjalan dengan lancar.Untuk itu diperlukan proses interaksi yang lebih intensif antara penyusun konsep SPAMK dengan para pekerja, disaru pihak guna mendapatkan pemahaman yang lebih baik dari para pekerja dan dipihak lain untuk mendapatkan feedback bagi penyempurnaan sistem. Untuk Pelaksanaanya diperlukan dukungan dan komitmen manajemen puncak serta integritas yang tinggi dari setiap individu yang terkait dalam penilaian.Menurut konsep BSC strategi organisasi perlu dipetakan, disosialisasikan dan dijabarkan kebawah agar setiap individu dalam bekerja dan beraktivitas berfokus pada strategi yang tepadu. Corporate scorecard memiliki posisi strategis untuk mengkoordinasikan sistem manajemen strategik, yaitu berperan dalam prose manajemen kinerja yang berorientasi jangka pendek dalam mengelola operasi, dan juga berperan dalam jangka panjang dalam proses pengelolaan strategi, yaitu memperbaharui dan menguji strategi, sehingga memberikan landasan pross pengelolaan strategi yang berkelanjutan.Disamping itu Corpoate scorecard juga berfungsi sebagai sarana untuk menjembatani kesenjangan manajerial bagi pengelolaan human capital dan struktural capital yang masing masing merupakan komponen knowledge capital. Corporate scorecad mengkoordinasikan dan menyelaraskan aktifitas struktural capital dalam bentuk proses kerja, cars kerja, budaya kerja, koordinasi, kinerja kelompok, dsb, sehingga akan memberikan kontribusi pada peningkatan knowledge capital dalam rangka menciptakan nilai tambah bagi lembaga instansi."

"Kehadiran BUMN yang dimulai sejak zaman penjajahan Belanda, telah menjadikannya sebagai penggerak dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Keberhasilan yang telah dicapainya ditunjukan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kemakmuran secara nasional. Tetapi akhir-akhir ini keberadaan badan usaha tersebut mulai diperdebatkan, karena dianggap tidak sesuai dengan perubahan lingkungan yang terjadi. Selain itu kegiatannya yang juga dianggap tidak transparan dan tidak efisien dianggap hanya menghamburhamburkan keuangan negara saja. Adanya perubahan global yang terjadi diseluruh dunia, yang diikuti oleh liberalisasi (keterbukaan) dalam bidang ekonomi, menyebabkan terjadinya persaingan baru antar negara didunia. Dengan semakin terbukanya sistem ekonomi dunia tersebut menjadi tuntutan bagi BUMN untuk mampu melakukan persaingan usaha. Persaingan dalam bentuk penyediaan barang dan jasa publik ini akan menjadi semakin berat, karena munculnya produk-produk baru dengan kualitas tinggi bahkan dengan harga lebih murah. Dapat dipastikan bahwa produk negara maju akan merajai pasar karena keunggulan yang dimilikinya baik dalam hal mutu, harga maupun teknologinya. Sudah bukan rahasia lagi bahwa usaha BUMN memang tidak mengikuti mekanisme pasar, disebabkan campur tangan pemerintah yang terlalu kuat dalam pengaturan manajemen BUMN. Intervensi yang diberikan dalam bentuk proteksi maupun fasilitas lainnya, telah menjadikan BUMN bekerja secara tidak efisien dan tidak profesianal. Salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi BUMN tersebut, adalah dengan melakukan "Swastanisasi" (privatisasi). Swastanisasi yang dikemukakan oleh Savas dalam bukunya: "Privatization, The key to Better Government" merupakan paradigma baru mengenai perlunya pengurangan peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi serta lebih meningkatkan peran swasta. Melihat phenomena yang terjadi, maka diperlukan strategi baru bagi pengembangan produk BUMN untuk mampu melakukan persaingan dengan produk asing. Salah satu strategi yang diperlukan adalah dengan meningkatkan produktivitas maupun efisiensi perusahaan. Dengan kedua ukuran tersebut dapat diketahui kemampuan BUMN dalam melakukan efisiensi. Dari hasil pengukuran menunjukan bahwa beberapa BUMN beroperasi secara tidak efisien. Maka untuk meningkatkan efisiensi tersebut diperlukan langkah konkrit bagi pembenahan manajemen BUMN secara menyeluruh dan secara terus menerus, baik dalam organisasi, manajemen, Sumter Daya Manusia, teknologi, harga, kualitas produk, dan mekanisme pasar. Dengan efisiensi tinggi diharapkan BUMN mampu melakukan persaingan pasar secara lebih kompetitif. Swastanisasi yang harus diikuti oleh peningkatan efisiensi perlu memperhatikan 3 (tiga) aspek yaitu: pertama, sejauh mana swastanisasi sudah perlu dilakukan; kedua, BUMN mana yang sudah siap untuk siswastakan; dan ketiga, bagaimana bentuk kepemilikan dan status badan usaha yang sesuai. "