Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka proses identifikasi kejahatan saat ini tidak cukup lagi hanya dengan mengandalkan keterangan saksi dan pengakuan pelaku, tetapi juga diperlukan penggunaan metode forensik seperti sidik jari. Penelitian ini bagaimana penggunaan sidik jari sebagai alat bukti untuk memberikan keterangan kepada hakim sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan hukum. Metode penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi.Kesimpulan dari penelitian ini adalah penggunaan sidik jari dalam pengungkapan kasus mutilasi dilakukan untuk mengidentifikasi korban dan juga mengarahkan petugas pada tersangka, meskipun dalam pelaksanaannya identifikasi sidik belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena petugas masih mengandalkan keterangan saksi.With the development of science and technology, the crime identification process could not only solely rely on eyewitness and suspect identification, but also the forensic methods such as fingerprint identification. In this study researcher intends to discuss about how fingerprint identification could be taken into account for the judges in making legal decisions. This research is a descriptive qualitative study using interview and documentation study as means to collect data.

The conclusion of this study is fingerprints identification in disclosure of mutilation cases is used to identify the victim?s body and to directs the investigators to the offenders, although there are problems with the implementations because of the investigators still depends on eyewitness? testimonies."

"Skripsi ini merupakan penelitian dengan perspektif feminis yang membahas sensitivitas gender dalam petunjuk teknis penanganan perempuan korban perkosaan di PUSINAFIS Bareskrim Polri serta implementasinya di Polres Bekasi Kabupaten. Peneliti juga ingin melihat pemahaman mengenai sensitivitas gender pada petugas identifikasi kepolisian dalam menangani perempuan korban perkosaan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan wawancara dan studi dokumen.Berdasarkan indikator - indikator sensitivitas gender yang dibuat, maka kesimpulan yang diperoleh adalah petunjuk teknis-petunjuk teknis tersebut belum memiliki rasa sensitivitas gender. Dalam implementasinya juga terjadi pemangkasan fungsi identifikasi kepolisian yang tidak sesuai petunjuk teknis meskipun pemahaman sensitivitas gender petugas sudah cukup baik."

"Berbagai permasalahan masih ditemukan dalam pelaksanaan pelatihan Penyidik Reserse Kriminal yang menyebabkan pelatihan tersebut tidak efektif, hal tersebut mengindikasikan proses analisis kebutuhan yang dilakukan sebelum pelaksanaan pelatihan belum terlaksana dengan baik, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisa terhadap analisis kebutuhan pelatihan penyidik Reserse Kriminal di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri sesuai indikator analisis kebutuhan Noe (1999). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivism, pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara yang selanjutnya dilakukan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis kebutuhan pelatihan yang dilakukan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri belum menggambarkan kebutuhan akan pelatihan yang sebenarnya ahl ini disebabkan dalam analisis organisasi yang dilakukan belum terlaksana dengan baik dikarenakan dalam menyusun kebijakan pendidikan dan pelatihan tidak melibatkan seluruh anggota Polri selain itu dukungan kepada anggota untuk mengaplikasiakan ilmu yang didapat dalam pekerjaan masih sangat kurang serta minimnya dukungan anggaran pelatihan.  Analisis tugas yang selama ini dilakukan hanya mempertimbangkan pemenuhan persyaratan penyidik dan juga mempertimbangkan tindak pidana yang sedang marak terjadi dan yang menjadi atensi pimpinan, penilaian terhadap tugas yang menjadi tanggung jawab penyidik belum dijadikan bahan pertimbangan penyusunan program pendidikan dan pelatihan. Analisis individu belum dilakukan, karena penilaian kompetensi anggota dan penilaian kinerja anggota belum dijadikan petimbangan dalam penyusunan program pendidikan dan pelatihan.

---

Various problems were still found in the implementation of the Criminal Investigator Training which caused the training to be ineffective, indicating that the needs analysis process carried out before the training had not been carried out properly, therefore this study aimed to analyze the Criminal Investigator investigator training needs analysis in The National Police Education and Training Institute is in accordance with the indicators of needs analysis Noe (1999). This study uses a post-positivist approach, data collection is done by document studies and interviews which are then analyzed data. The results showed that the training needs analysis carried out by the National Police Education and Training Institution had not yet described the training needs that ahl actually caused because the organization`s analysis had not been carried out properly because the education and training policies did not involve all members of the National Police. members to apply the knowledge acquired in the work are still very lacking and the lack of training budget support. Analysis of the tasks that have been carried out only consider the fulfillment of investigators' requirements and also consider criminal offenses that are rampant and those that are at the attention of the leadership, the assessment of the tasks that are the responsibility of investigators has not been taken into consideration in preparing education and training programs. Individual analysis has not been carried out, because the assessment of members competencies and the assessment of member performance has not been taken into consideration in the preparation of education and training programs."

"Tesis ini membahas mengenai bagaimana kepolisian di lingkungan Direktorat Tindak Pidana Narkoba BARESKRIM POLRI menggunakan kewenangannya dalam melakukan pemidanaan terhadap penyalahguna narkotika untuk direhabilitasi. Kewajiban untuk menerapkan rehabilitasi kepada para penyalahguna narkotika bersumber dari Pasal 54 Undang-Undang Narkotika. Pada tahun 2014, 7 lembaga negara telah mengeluarkan peraturan bersama yang mengatur tentang penerapan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Peraturan bersama tahun 2014 membawa perubahan yang cukup besar bagi penerapan rehabilitasi, termasuk peran kepolisian sebagai penyidik. Peran kepolisian dalam menerapkan rehabilitasi, bagaimana cara menerapkan rehabilitasi, serta dampak rehabilitasi yang diterapkan menjadi pembahasan utama dalam tesis ini.

---

This thesis discussess how the police in Directorate of Narcotic Crime of BARESKRIM POLRI on using its authority to punish drug abusers to implement the treatment. Obligation of treatment implementation comes from article 54 of Narcotic Act. In 2014, 7 agents of state have released the joint regulation about the implementation of treatment fo drug abusers. Those regulation bring the big change for treatment implementation, including the role of police as an investigator. The role of police on implement the treatment, the way of those implementation, and the impact of those implementation are the main discussion of these thesis."

"Dalam rangka mencapai kinerja optimal dalam pelayanan prima terhadap masyarakat dan sinergitas yang efektif kepada seluruh jajaran hingga wilayah terjauh, Bareskrim Polri menerapkan sistem penyelidikan dan penyidikan berbasis elektronik yang dikenal sebagai Elektronik Manajemen Penyidikan (EMP). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh penggunaan aktual EMP terhadap kinerja anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya dengan variabel mediasi kepuasan pengguna dan task technology fit.Paradigma dalam penelitian ini adalah positivis, dengan jenis penelitian eksplanatif. Teknik pengambilan data menggunakan survei kuesioner, dan sampel penelitian ini merupakan penelitian sensus, melibatkan seluruh Penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya yang menggunakan EMP, yaitu sebanyak 105 orang. Metode analisis yang digunakan adalah SEM-PLS.Hasil dari penelitian bahwa penggunaan aktual EMP berpengaruh signifikan positif terhadap kepuasan pengguna dan task technology fit. Hal ini berarti peningkatan penggunaan actual EMP akan meningkatkan kepuasan pengguna dan task technology fit. Kepuasan pengguna juga berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja, serta berperan sebagai mediator antara penggunaan aktual terhadap kinerja anggota. Peran sebagai mediator berarti pengguna dan task technology fit meningkatkan kepuasan pengguna terlebih dahulu baru kemudian mendorong kinerja anggota. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa penggunaan aktual dan task technology fit tidak berpengaruh terhadap kinerja, dan task technology fit tidak memediasi hubungan antara penggunaan aktual terhadap kinerja.

---

In order to achieve optimal performance in excellent service to the community and effective synergy to all ranks to the farthest regions, the National Police Criminal Investigation Unit has implemented an electronic-based investigation and investigation system known as Electronic Investigation Management (EMP). The purpose of this study is to analyse the effect of actual use of EMP on the performance of members of the Special Criminal Investigation Directorate of the Greater Jakarta Metropolitan Police with mediating variables of user satisfaction and task technology fit.

The paradigm in this research is positivist, with an explanatory type of research. The data collection technique used a questionnaire survey, and the sample of this study was a census study, involving all investigators of the Special Criminal Investigation Directorate of Polda Metro Jaya who used EMP, namely 105 people. The analysis method used is SEM-PLS.

The results of the research show that the actual use of EMP has a significant positive effect on user satisfaction and task technology fit. This means that increased use of EMP will actually increase user satisfaction and technological suitability for tasks. User satisfaction also has a significant positive effect on performance, and acts as a mediator between actual use and member performance. The role of mediator means that users and technology tasks are appropriate to increase user satisfaction first and then encourage member performance. However, this research also found that actual use and task technology fit had no effect on performance, and task technology fit did not mediate the relationship between actual use and performance."

"Tesis ini membahas tentang proses pengawasan penyidikan di tingkat Polres. Tujuan tesis ini untuk menunjukkan model atau bentuk pengawasan penyidikan di tingkat Polres. Perhatian utama tesis ini adalah tindakan-tindakan para pengawas tingkat Polres sebagai hasil interaksi antara pihak-pihak yang mengawasi dengan yang diawasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode pengawasan, pengawasan terlibat, dan wawancara dengan pedoman. Model kasus yang diteliti adalah kasus kekerasan terhadap orang atau benda yang dilakukan secara bersama-sama atau pengeroyokan sebagaimana.diatur dalam pasal 170 KUHP. Kasus yang diteliti terdiri dari 2 kasus dalam kurun waktu antara bulan Pebruari sampai dengan Mei 2003 yang terjadi di wilayah hukum Polres Klaten. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pengawasan penyidikan oleh Kapolres dan Kasat serse dilakukan sebatas pengawasan administrasi penyidikan, pengawasan oleh Kasat intel bersifat menunggu pengaduan atau perintah dari atasan, pengawasan Kapuskodal Ops sebatas untuk keperluan pendataan dan pelaporan kepada satuan atas, sedangkan pengawasan oleh Jaksa Penuntut umum dilakukan secara formalitas dan terbatas pada pengawasan administrasi penyidikan Selain itu, Kasat serse juga mengembangkan bentuk pengawasan yang digunakan untuk mengawasi sumber daya-sumber daya yang menghasilkan keuntungan, dengan cara menempatkan orang-orangnya dalam unit-unit. Model pengawasan demikian telah mengakibatkan timbulnya berbagai bentuk penyimpangan dalam penyidikan, seperti penyimpangan prosedur dan penyimpangan yang bersifat keprilakuan seperti korupsi dan kolusi. Model pengawasan tersebut diakibatkan karena rendahnya kualitas sumber daya manusia, terbatasnya dukungan anggaran penyidikan, rendahnya tingkat kesejahteraan dan terbatasnya sarana dan prasarana operasional penyidikan."

"ABSTRAKTesis ini mengkaji masalah interaksi dan perlakuan petugas penyidik terhadap tersangka pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas penyidik (Polri) pada satuan reserse Polwiltabes Surabaya, khususnya yang dilakukan oleh petugas penyidik yang tergabung dalam unit kejahatan kekerasan.Kajian dalam tesis ini mencoba mengangkat dua hal pokok, yaitu tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses interaksi dan perlakuan petugas penyidik terhadap tersangka pelaku tindak pidana khususnya dalam proses pemeriksaan, sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan proses pemeriksaan yang dilakukan. Adapun faktor-faktor tersebut adalahPertama, adanya faktor-faktor yang mernpengaruhi secara positif terhadap interaksi dan perlakuan yang dilakukan oleh petugas penyidik, sehingga proses pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan proses hukum yang layak dan benar. Adapun faktor-faktor tersebut ialah : 1) Adanya kesamaan nilai, tekad dan semangat dari setiap petugas penyidik untuk dapat memberantas setiap pelaku tindak pidana, khususnya terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan serta adanya motivasi dan kesamaan pandang tentang pentingnya arti keamanan dan ketertiban. ( 2 -) Adanya sikap disiplin, kepatuhan dan tanggung jawab dari setiap petugas penyidik unit kejahatan kekerasan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kedua faktor tersebut menjadi pendorong bagi petugas penyidik untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, dalam arti bahwa petugas penyidik dapat melakukan proses pemeriksaan sesuai dengan proses hukum yang layak dan benar.Kedua, Adanya faktor-faktor yang secara negatif berpengaruh terhadap penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh petugas penyidik, sehingga akan mempengaruhi pula terhadap proses interaksi dan perlakuan petugas penyidik dalam proses pemeriksaan yang dilakukan, akibatnya proses pemeriksaan yang dilakukan tidak sesuai dengan proses hukum yang layak dan benar. Adapun faktor-faktor tersebut adalah :(1) Kurangnya pemahaman dan penguasaan terhadap tehnik dan metode pemeriksaan yang dimiliki oleh petugas penyidik;(2) Rendahnya derajad kepekaan ( sensitivitas ) petugas penyidik dan(3) Adanya dampak negatif dari struktur organisasi satuan reserse yang ada saat ini.Kurangnya pemahaman dan penguasaan terhadap tehnik dan metode pemeriksaan yang dimiliki oleh petugas penyidik. Di dalam melaksanakan pemeriksaan, tehnik dan metode pemeriksaan merupakan sarana bagi petugas penyidik untuk dapat melakukan hubungan dan komunikasi dengan tersangka pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa. Dengan tidak dikuasainya tehnik dan metode pemeriksaan dengan baik, maka proses pemeriksaan yang dilakukan akan menjurus kepada pemeriksaan yang hanya mendasarkan kepada kesewenang-wenangan atau pemeriksaan yang berdasarkan kepada kekuasaan petugas belaka. Oleh karena itu, untuk dapat mewujudkan pemeriksaan yang baik dan benar, maka perlu meningkatkan pemahaman dan penguasaan terhadap tehnik dan metode pemeriksaan yang dimiiiki oleh petugas penyidik dengan memberi kesempatan kepada mereka ( petugas penyidik ) yang belum mengikuti pendidikan kejuruan reserse untuk mengikuti pendidikan kejuruan atau melakukan sosialisasi secara intensif dan berkesinambungan tentang peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugasnya.Rendahnya derajad kepekaan ( sensitivitas) dari petugas penyidik. Apabila petugas penyidik tidak lagi memiliki kepekaan terhadap perubahan sikap masyarakatnya maupun terhadap penggunaan kekerasan yang dilakukan dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap tersangka pelaku tindak pidana yang diperiksa, maka dalam melaksanakan proses pemeriksaan tersebut mereka akan cenderung untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan atau penyalahgunaan terhadap kewenangan atau kekuasaan yang mereka miliki. Penyimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan tersebut dapat berupa kekerasan fisik, ancaman kekerasan, sehingga membuat tersangka merasa takut atau bahkan penyimpangan atau penyalahgunaan terhadap pelanggaran hak-hak azasi tersangka. Akibatnya proses pemeriksaan yang mereka lakukan disamping tidak profesional, juga tidak akan sesuai dengan proses hukum yang layak dan benar, karena keterangan, pengakuan atau kejelasan tentang terjadinya tindak pidana yang didapat petugas pemeriksa dari tersangka ( yang diperiksa ) tersebut adalah keterangan atau pengakuan yang terpaksa diberikan, sehingga tidak dapat dijamin kebenarannya.Adanya dampak negatif dari struktur organisasi satuan reserse yang ada saat ini. Organisasi adalah merupakan wadah atau tempat untuk meyelenggarakan berbagai kegiatan dengan penggambaran yang jelas tentang herarkhi kedudukan, jabatan serta saluran wewenang dan pertanggungan jawab. Akan tetapi didalam struktur organisasi satserse Polwiltabes yang ada saat ini justru memiliki dua unit yang mempunyai kegiatan yang nyaris hampir sama, akibatnya keberadaan dua unit tersebut mendorong timbulnya rasa kecewa atau mendorong terjadinya konflik-konflik diantara anggotanya. Dengan timbulnya konflik-konflik dan rasa kecewa diantara para petugas penyidik tersebut, maka akan mendorong pula dilakukannya penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan yang mereka ( petugas penyidik ) dimiliki. Dengan demikian, maka struktur organisasi satserse yang ada saat ini justru merupakan penghambat terlaksananya proses pemeriksaan yang sesuai dengan proses hukum yang layak dan benar."