Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mengenai evaluasi aspek-aspek kebijakan yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Sikap (Faktor disposisi) dan Struktur Birokrasi dalam implemetasi Kebijakan Standar Biaya Umum dalam Penyusunan Anggaran pada Biro Perencanaan Kementerian Hukum dan HAM. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah : teori Kebijakan yang meliputi implementasi kebijakan, teori Anggaran yang meliputi proses penganggaran dan proses penyusunan anggaran dan teori Standar Biaya. Penelitiar, ini menggunakan metode deskriftif analisis dengan pendekatan kualitatif. lnfonnan dalam penelitian ini adalah pejabat struktural di Bagian Penyusunan Progran dan Pelaporan Kantor Wilayah staf bagian penyusunan program dan anggaran serta staf Biro Perencanaan yang menangani penyusunan program dan anggaran.Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan kajian pustaka, seda._"lgkan analisis mengacu pada teori dan konsep yang digunakan. Dari analisis wawancara, dapat disimpulkan Biaya Umum dalam penyusunan anggaran sudah berjalan dengan balk. Namun di sisi lain standar biaya khusus pada dasarnya tidak berdiri sebagai faktor tunggal dalam menentukan kebijakan penyusunan anggaran. Persoalan anggaran terbentur pada masalah pagu serta masih banyak kendala-kendala yang ada seperti : komunikasi yang belum maksimal, sumber daya yang belum memadai, implementasi kebijakan yangbelum konsisten.Haisl penelitian ini menyarankan Biro Perencanaan agar meningkatkan kinerja sebagai koordinator dalam penyusunan anggarana dengan mengatasi hambatan-hambatan yang ada dengan mengacu kepada perencanaan dan pengendalian yang lebih optimal.

---

This research is to evaluate Implementation policy viewed from four aspects of variables Communication. Resources, Attitude, and Structure Of Bureaucracy which effects budgeting arrangement on the Planning Bureau of Indonesia's Ministry Of Law and Human Rights. Theories used on this research convey from Implementation Policy, Budgeting and Standard Budgeting. This research used analytical descriptive method with quaHtativc: approaches. Infonnants in this research varie-s from chief of officers in charge at Department of Programs Plan & Reports region office, officers in charge at Department of Program Plans & Budgeting Of Ministry Of Law And Human RighL,, Data Collected through in-depth interviews and literature studied review, while the analysis performed refers to the theories and concept that are used. From the inMdepth interview analysis can concluded the implementation policy of Common Standard Budgeting implemented optimally. On the other side of the implementation of common standard budgeting found it could not stand as the ultimate core of budgeting plans.

The result of this research suggest the planning bureau to improve it self as a coordinator on short and long tem budgeting and to overcome obstacless and to improve a better work environment of budgeting controls."

"Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden K.H Ma’ruf Amin, terdapat salah satu prioritas kerjanya tahun 2019-2024 mengenai penyederhanaan birokrasi. Momentum penyederhanaan birokrasi bersamaan dengan pembangunan SDM dan pemindahan ibu kota dalam menghadapi tantangan global yang ada saat ini. Tantangan tersebut dapat terlihat dengan adanya perubahan cara kerja secara drastis melalui transformasi digital yang menuntut SDM di pemerintahan/ASN untuk mempunyai keahlian dan kompetensi agar dapat bekerja dengan cepat, adaptif dan inovatif. Kementerian Kominfo mendukung pelaksanaan pengalihan jabatan ini, meskipun kebijakan pengalihan jabatan tersebut awalnya diragukan dapat terlaksana atau tidak oleh banyak pihak dan perlu adanya penyesuaian-penyesuaian di masa yang akan datang. Kementerian Kominfo sendiri termasuk dalam klasifikasi Kementerian kelompok 2 dengan susunan organisasi yang cukup kompleks. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi proses transformasi organisasi di Kementerian Kominfo melalui pelaksanaan pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional. Pendekatan penelitian menggunakan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam pada berbagai pihak di Kementerian Kominfo dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan Kementerian Kominfo melakukan proses transformasi organisasi melalui pengalihan jabatan dengan empat dimensinya, yaitu reframing, restructuring, revitalization, dan renewal. Proses transformasi organisasi ini telah menghasilkan pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional di Kementerian Kominfo sebanyak 611 pegawai. Pada proses transformasi organisasi ini Kementerian Kominfo telah berupaya untuk melaksanakan pengalihan jabatan sesuai instruksi Presiden dan kondisi dilingkungannya. Masalah dan tantangan yang dihadapi dalam proses transformasi melalui pengalihan jabatan di Kementerian Kominfo meliputi komunikasi pembentukan tim kerja khusus, kekosongan mengenai tambahan fungsi manajemen dan batasan yang jelas terkait dengan koordinator dan subkoordinatornya setelah pengalihan jabatan, penetapan SOTK yang harus segera dilakukan, dan keseimbangan antara ketersediaan dengan kebutuhan keterampilan yang ada setelah pengalihan jabatan

---

During the administration of President Jokowi and Vice President K.H Ma'ruf Amin, there was one of the work priorities for 2019-2024 regarding the simplification of the bureaucracy. The momentum of simplifying the bureaucracy coincides with the development of human resources and the relocation of the capital city in facing the global challenges that exist today. This challenge can be seen in the drastic change in how things work through digital transformation which requires human resources in the government / ASN to have the skills and competencies to work quickly, adaptively and innovatively. The Ministry of Communication and Informatics supports the implementation of this transfer of positions, although the policy of transferring positions was initially doubted whether or not it could be implemented by many parties and there needs to be adjustments in the future. The Ministry of Communication and Informatics itself is included in the classification of the Ministry of Group 2 with a fairly complex organizational structure. This research aims to analyze and identify the organizational transformation process in the Ministry of Communication and Informatics through the implementation of the transfer of structural positions to functional positions. The research approach used post-positivist with qualitative data collection techniques through in-depth interviews with various parties in the Ministry of Communication and Informatics and literature study. The results of this study indicate that the Ministry of Communications and Informatics carried out an organizational transformation process through the transfer of positions with four dimensions, namely reframing, restructuring, revitalization, and renewal. This organizational transformation process has resulted in the transfer of structural positions to functional positions in the Ministry of Communication and Informatics as many as 611 employees. In the process of organizational transformation, the Ministry of Communications and Informatics has attempted to carry out the transfer of positions according to the President's instructions and conditions in their environment. The problems and challenges faced in the transformation process through the transfer of positions at the Ministry of Communication and Informatics include communication of the formation of a special work team, vacancies regarding additional management functions and clear boundaries related to the coordinator and sub-coordinator after transferring positions, the determination of SOTK that must be carried out immediately, and the balance between availability with the existing skills needs after the transfer"

"Ditetapkannya kebijakan pelaksanaan program reformasi birokrasi berupa grand design reformasi birokrasi 2010-2025 melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, mengamanatkan penataan organisasi pemerintah yang tepat ukuran dan tepat fungsi. Selain aturan kebijakan terdapat faktor yang melatarbelakangi perlunya penataan organisasi di Kementerian Kesehatan, diantaranya adalah organisasi yang besar, pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang tumpang tindih, tidak selarasnya penyusunan rencana strategis dengan organisasi. Berdasarkan latarbelakang tersebut maka terdapat 3 rumusan masalah yang akan dibahas: 1) Bagaimanakah grand design reformasi birokrasi yang dilakukan Pemerintah dalam rangka penataan organisasi kementerian, 2) Bagaimanakah proses pelaksanaan penataan organisasi pada Kementerian Kesehatan dalam rangka reformasi birokrasi, 3) Bagaimanakah kinerja organisasi setelah dilakukan penataan organisasi di Kementerian Kesehatan. Penelitian ini mengunakan bentuk penelitian hukum yuridis normatif yang datanya bersumber dari data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Analisis datanya kualitatif dan hasil penelitian preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan penataan organisasi yang ditandai masih rendahnya nilai reformasi birokrasi program penataan organisasi. Dikaji berdasarkan peraturan masih ditemukan ketidaksesuaian dalam penataan organisasi Kementerian Kesehatan. Hasil kinerja organisasi setelah dilakukannya penataan organisasi menunjukkan dari 36 indikator kinerja dalam rencana strategis, terdapat 6 indikator kinerja yang belum tercapai ditahun 2019. Diharapkan dalam penataan organisasi Kementerian Kesehatan selanjutnya dapat memperhatikan aturan kebijakan serta keselarasan dengan penyusunan rencana strategis, sehingga diperoleh hasil penataan organisasi yang lebih baik dan menambah penilaian reformasi birokrasi.

---

The stipulation of the policy on the implementation of the bureaucratic reform program became the grand design 2010-2025 bureaucratic reform through Presidential Regulation Number 81 of 2010, mandating the proper arrangement of government organizations according to their functions. In addition to the rules that lay behind the need for organizational restructuring at the Ministry of Health, approval of large organizations, implementation of overlapping organizational functions and functions, the alignment of strategic plans with the organization was not aligned. Based on this background, there are 3 formulations of the problem to be discussed: 1) Reviewing the grand design of bureaucratic reform carried out by the Government in the framework of structuring the ministry's organization 2) Inviting the process of implementing organizational structuring in the Ministry of Health 3) Requesting organizational assistance is then carried out organizational structuring. This study uses a form of normative legal research consisting of secondary data consisting of primary and secondary legal materials. Analysis of qualitative data and forms of prescriptive research results. The results showed that there were still deficiencies in the implementation of organizational structuring which were marked by the low value of the bureaucratic reform of the organizational structuring program. Based on regulations, there are still discrepancies found in the organizational arrangement of the Ministry of Health. Expected results from research in 2019. It is expected that in the organizational arrangement can further discuss policy planning and alignment with strategic plans, expected results from research results that govern better organizations and increase reform bureaucracy."

"Perkembangan teknologi memberikan dampak besar dalam terciptanya waktu, ruang, dan jarak sehingga saling terhubung satu sama lainnya dalam suatu ruang bernama ruang siber (cyberspace). Ruang siber memungkinkan adanya interaksi manusia satu sama lain yang tidak berbatas waktu dan jarak sehingga kebocoran data yang bersifat masif menjadi ancaman terjadinya peretasan. Untuk mencegah terjadinya serangan siber, perlindungan dari adanya pencurian data, gangguan pada sistem informasi, perangkat lunak serta perangkat keras maka diperlukan sebuah kerangka kerja keamanan atau Cybersecurity Framework beserta penerapan kontrol keamanan dan privasi yang didasarkan dari kerangka kerja keamanan tersebut. Instansi XYZ, sebagai salah satu PSE yang mengelola dan menyimpan data serta informasi yang sensitif, tidak terkecuali dari ancaman serangan siber dan kebocoran data tersebut. Karena dalam menjalankan tugasnya yakni melakukan pelayanan kepada masyarakat, Instansi XYZ telah membuat dan mengembangkan aplikasi mobilebernama Superapp untuk mempercepat dan mempermudah dalam pelayanannya. Namun berdasarkan telaah dokumen dari Instansi XYZ, ditemukan bahwa belum ada kebijakan manajemen keamanan informasi terkait aplikasi mobile Superapp. Hal ini dapat menjadi titik lemah yang rentan terhadap serangan siber dan berdampak pada kerahasiaan, ketersediaan serta integritas data dan informasi pada aplikasi mobile Superapp. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi penerapan kontrol keamanan dan privasi informasi pada pengelolaan aplikasi mobile Superapp dengan melakukan asesmen berdasarkan FISP PUB 199 dan NIST SP 800 5 agar dapat menganalisis tingkat keamanan pada aplikasi mobile Superapp dan memberikan rekomendasi terhadap resiko keamanan yang ada berdasarkan kerangka kerja NIST pada aplikasi mobileSuperapp sebagai bentuk komitmen pimpinan dalam menjamin keamanan siber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kontrol keamanan dan privasi informasi terhadap pengelolaan aplikasi mobile Superapp di Instansi XYZ memiliki potensi dampak moderate berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan dan menggunakan acuan FISP PUB 199. Tahap selanjutjnya adalah mengevaluasi lebih lanjut menggunakan standar NIST SP 800-53, dimana dari 17 indikator kontrol dasar keamanan dan privasi yang diuji, hanya 3 (tiga) indikator kontrol yang diterapkan dengan sempurna (100%) dan direkomendasikan 14 indikator sebagai peningkatan kontrol keamanan dan privasi informasi dengan rata-rata nilai kesenjangan sebesar 18%.

---

Technological developments have had a big impact on creating time, space, and distance so that they are connected in a space called cyberspace. Cyberspace allows for human interaction with each other that is not limited by time and distance, so massive data leaks become a threat of hacking. To prevent cyber attacks, protect against data theft, disruption of information systems, software and hardware, a security framework or Cybersecurity Framework is needed along with the implementation of security and privacy controls based on this security framework. XYZ Agency, as one of the PSEs that manages and stores sensitive data and information, is not exempt from the threat of cyber-attacks and data leaks. Because in carrying out its duties, namely providing services to the community, XYZ Agency has created and developed a mobile application called Superapp to speed up and simplify its services. However, based on a review of documents from the XYZ Agency, it was found that there is no information security management policy regarding the Superapp mobile application. This can be a weak point that is vulnerable to cyber-attacks and has an impact on the confidentiality, availability, and integrity of data and information on the Superapp XYZ mobile application. For this reason, it is necessary to evaluate the implementation of information security and privacy controls in the management of the Superapp mobile application by conducting an assessment based on FISP PUB 199 and NIST SP 800 5 in order to analyze the level of security in the Superapp mobile application and provide recommendations on existing security gaps based on the NIST framework in the Superapp mobile application as a form of leadership commitment to ensuring cyber security. The research results show that the implementation of information security and privacy controls for the management of the Superapp mobile application at XYZ Agency has the potential for a moderate impact based on the results of in-depth interviews conducted and using the FISP PUB 199 reference. The next stage is to start further using the NIST SP 800-53 standard, where of the 17 basic security and privacy control indicators tested, only 3 (three) control indicators were implemented perfectly (100%) and 14 indicators were recommended as improving information security and privacy controls with an average gap value of 18%."

"Demokratisasi sistem pemungutan pajak di Indonesia, Self-Assessment System, berpotensi meningkatkan kecurangan pajak. Akibatnya, salah satu upaya pemerintah mengoptimalisasi penerimaan pajak adalah dengan melakukan Joint Program, program sinergi antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Dalam Joint Program terdapat sebuah sistem terintegrasi, yaitu Joint Analysis, yang berguna mengawasi kepatuhan perusahaan penerima fasilitas kemudahan impor ekspor dan pelaku usaha di Kawasan Ekonomi Khusus terhadap ketentuan kepabeanan, cukai, dan perpajakan serta mendukung optimalisasi penerimaan negara dari pajak, bea dan cukai. Implementasi Joint Analysis harus menerapkan prinsip Good Governance. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi Joint Analysis di DJP dan DJBC serta menganalisis penerapan prinsip Good Governance pada implementasi Joint Analysis di DJP dan DJBC. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan paradigma post-positivist. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Joint Analysis yang pelaksana programnya adalah DJP dan DJBC telah optimal jika dilihat dari manfaatnya, seperti optimalisasi penerimaan negara, kepatuhan Wajib Pajak (WP), dan perbaikan Probis, dan perbaikan sistem. Adapun posisi pembuat keputusan adalah top-down. Strategi yang digunakan adalah mekanisme pengawasan dan tindak lanjut, seperti pemblokiran dari ABS serta PCA. dengan menggunakan sumber daya manusia, data beserta saluran pertukaran dan analisis datanya, Monev, serta aturannya. Penerapan Good Governance juga telah memenuhi semua asas kecuali rule of law, transparansi (rahasia data WP), efektivitas, dan efisiensi. Terdapat beberapa hal yang harus dibenahi seperti kerangka hukum yang tidak sesuai kondisi lapangan, tidak adanya instrumen efektif untuk menekan pengemplang pajak dan tax fraud, minimnya partisipasi unit kerja vertikal di daerah, dan perbaikan akses data

---

Democratization of the tax collection system in Indonesia, the Self-Assessment System,has the potential to increase tax fraud. As a result, one of the government's efforts to optimize tax revenue is to conduct a Joint Program,a synergy program between the Directorate General of Taxes (DJP) and the Directorate General of Customs and Excise (DJBC). In the Joint Program there is an integrated system, namely Joint Analysis, which is useful to oversee the compliance of companies receiving facilities for ease of export imports and business actors in the Special Economic Area to customs, excise, and taxation provisions and support the optimization of state revenues from taxes, customs and excise. Joint Analysis implementation must apply the principles of Good Governance. The purpose of this study is to analyze the implementation of Joint Analysis in DJP and DJBC and analyze the application of good governance principles in joint analysis implementation in DJP and DJBC. The research method used is quantitative with a post-positivistparadigm. The results showed that the implementation of Joint Analysis whose program implementation is DJP and DJBC has been optimal when viewed from the benefits, such as optimization of state revenues, Taxpayer compliance, and busineness process improvement, and system improvements. The decision-making position is top-down. The strategies used are surveillance and follow-up mechanisms,, such as blocking from ABS and PCA. using human resources, data and its data exchange and analysis channels, Monev, and its rules. The implementation of Good Governance has also fulfilled all principles except the rule of law,transparency (wp data secrets), effectiveness, and efficiency. There are several things that must be addressed such as legal frameworks that are not in accordance with field conditions, the absence of effective instruments to suppress tax evasion and tax fraud,the lack of participation of vertical work units in the area, and improvements in data access."

"Laporan magang ini membahas mengenai evaluasi prosedur audit substantif atas pos penempatan di Bank Indonesia dan bank lain PT Bank APS untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. PT Bank APS merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di industri perbankan di Indonesia dan juga merupakan salah satu anak perusahaan dari perusahaan perbankan milik negara. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, prosedur audit yang dilakukan oleh KAP SAP atas pos penempatan di Bank Indonesia dan bank lain PT Bank APS telah sesuai dengan konsep teori dan standar audit yang berlaku. Laporan magang ini juga membahas refleksi diri selama mengikuti magang di KAP SAP.

---

This internship report discusses the evaluation of substantive audit procedures for placement accounts with Bank Indonesia and other PT Bank APS banks for the period which ended on December 31, 2021. PT Bank APS is a company engaged in Indonesia’s banking industry and is also a subsidiary of the state-owned banking company. Based on the results of the evaluation conducted, the audit procedures carried out by KAP SAP on placement accounts with Bank Indonesia and other banks of PT Bank APS was in accordance with the theoretical concepts and applicable audit standards. This internship report also discusses self-reflection during internship activities at KAP SAP."

"Profesi Bidan merupakan profesi tenaga kesehatan yang berperan penting dalampelayanan kesehatan, berbagai program kesehatan baik nasional maupun internasionalmembutuhkan peranan bidan. Diantaranya program untuk penurunan angka kematian bayi(AKI) dan angka kematian ibu (AKI) yang menjadi target program internasional dalamMDGS. Survey SDKI tahun 2012 menunjukan AKB dan AKI yang meningkat hinggamenghambat program MDGS. Tenaga bidan seperti tenaga kesehatan lainnya di Indonesiamenurut data kementrian kesehatan Republik Indonesia merupakan tenaga yang banyakmengalami ketimpangan baik dalam hal jumlah, kompetensi dan distribusinya. Salah satuupaya untuk meningkatkan kompetensi bidan yaitu dengan adanya kebijakan perubahankurikulum kebidanan D III. Metode yang digunakan adalah dengan metode kualitatifdeskriptif . Hasil penelitian menunjukan terdapat kekurangan SDM secara kualitas dankuantitas, sarana dan prasarana masih kurang, pelatihan untuk meningkatkan kualitaspelaksanaan metode tutorial oleh dosen. Sarana dan prasaranayaitu jumlah kelas danlaboratorium masih kurang, sarana perpustakaan, peralatan laboratorium juga harusmenyediakan kelas-kelas kecil untuk kegiatan tutorial. Berdasarkan dana institusi swastatidak mengalami kesulitan, sedangkan kendala-kendala lainnya dalam implementasikurikulum kebijakan ini adalah kendala teory dan praktek yang berjauhan. Secara komunikasitelah berjalan baik, konteks menunjukan adanya pengaruh dari globalisasi/ pengaruhinternasional dan kebutuhan masyarakat pada peningkatan pelayanan bidan. Kesimpulan:terdapat beberapa kendala dalam implementasi kebidanan di beberapa institusi kebidananterkait sumber daya manusia, sarana prasarana, metode pengajaran dan kontent pengajaran.

---

Midwife has important role in health services. Various health programs both in Indonesia and

international requires the role of midwives, for instance isthe MDGs program, one of its

target is to decrease Infant Mortality Rate (IMR) and Maternal Mortality Rate (MMR). SDKI

survey in 2012 showed that on account of infant mortality rate and maternal mortality rate

rose, this potentially inhibit the MDGs program. According to Ministry of Health midwives

has similar problems as the other health workers in Indonesia for example midwives also

experiencing unbalance numbers, competence and distribution. In an attempt to improve the

competence of midwives is the improvement made by changing D III midwifery curriculum

policy. The method used is descriptive qualitative method.The survey results showed that the

quality and quantity of human resources, facilities and infrastructure is still lacking, the

training method need to improve the tutorial quality using small classes lecturers. The lack of

facilities and infrastructure such as classrooms, library, laboratorium and laboratory

equipment, the other thing institutions should be able to provide are small classes for the

tutorial. While funding was not a problemfor private institutions, yet another constraints in

the implementation of the 2011 midwifery curriculum is that the theory and practices isset too

farapart. The communications were good, context shows the influence of globalization/

international impact and society needs for midwifery services improvement. In summary,

there are several constraints for the implementation of midwifery curriculum such as human

resources, facilities, teaching method and content."

"Kepemimpinan paternalistik merupakan konsep kepemimpinan yang berasal dari negara yang menganut sistem kolektivis dipandang mempunyai kecocokan untuk diimplementasikan pada budaya Indonesia yang mengutamakan budaya kekeluargaan dan kebapakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan paternalistik terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI) pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dan peran mediasi kepercayaan (affective-based trust dan cognitive-based trust). Responden pada penelitian ini adalah seluruh ASN di Ditjen PPI baik jabatan struktural maupun fungsional. Proses analisis data pada penelitian ini menggunakan metode SEM-PLS untuk melihat hubungan antar variabel untuk melihat hubungan pada variabel-variabel penelitian, dengan menggunakan aplikasi SmartPLS. Hasil penelitian ini menemukan bahwa dimensi variabel kepercayaan mempunyai memediasi hubungan antara variabel kepemimpinan paternalistik dan kinerja.

---

Paternalistic leadership is a concept of leadership originating from a country that adheres to a collectivist system deemed to have a suitability to be implemented in Indonesian culture that prioritizes a culture of kinship and fatherhood. The purpose of this study was to analyze the influence of paternalistic leadership on the in-role performance of the State Civil Apparatus (ASN) in the Directorate General of Post and Information Technology (Ditjen PPI) at the Ministry of Communication and Information Technology (Kemkominfo) and the role mediation of trust (affective based and cognitive based). Respondens of this research is all ASN in DG PPI both structural and functional positions. The process of data analysis is to use the SEM-PLS method to see the relationship between variables to see the relationship to the research variables, using the SmartPLS application. The results revealed that the dimensions of trust variable had a positive mediating effect on performance and performance."

"Notaris sebagai salah satu Pejabat Umum dalam menjalankan jabatannya berpegang pada Undang-Undang dan Kode Etik Profesi. Notaris sebagai Pejabat umum berwenang membuat segala macam akta perjanjian diluar yang telah ditentukan kepada Pejabat Umum lainnya. Dalam membuat akta Notaris, Notaris wajib berpedoman kepada ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris No.30 Tahun 2004 (UUJN) dan ini merupakan syarat pembuatan suatu Akta Otentik. Tindakan pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam pembuatan akta dapat berakibat kepada Sanksi Perdata dan Sanksi Administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 84 dan 85 Undang-Undang tersebut. Sanksi Perdata tersebut akan mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai dibawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum. Sanksi Administratif terjadi apabila suatu akta tidak memenuhi syarat internal dimana Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak melakukan serangkaian tindakan tertib pelaksanaan tugas jabatan kerja Notaris.

---

Notary as one of the General Officer in running the office held at the Law and the Code of Professional Conduct. Deed as a public official authorized to make all kinds of deed of agreement beyond that the General Officer has determined the other. In a notarial deed, a notary must be guided by the regulation set in Notary Law No.30 of 2004 (UUJN) and this is a condition of making the deed Authentic. Actions violations committed in the manufacture of notarial deed may result in Civil Sanctions and Administrative Sanctions as provided for in Article 84 and 85 of the Act. Civil Sanctions will result in a deed only has the strength of evidence as under the arm or deed to be null and void. Administrative Sanctions occur when a deed does not qualify internally where notary in carrying out his position does not perform an orderly series of measures the performance of duties job title deed."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi prosedur dan sistem restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) yang terjadi di dalam PT PP Presisi Tbk. Metode penelitian yang digunakan adalah desain penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif, menggunakan data dari wawancara terstruktur dan dokumentasi internal PT PP Presisi. Analisis data dilakukan dengan metode analisis konten dan tinjauan literatur utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep dan pengertian mengenai PPN serta prosedur restitusi PPN, serta konsep evaluasi restitusi PPN. Berdasarkan hasil penelitian, sistem dan prosedur restitusi PPN yang telah dan sedang berlangsung di PT PP Presisi dinilai sudah cukup memenuhi kriteria evaluasi, terutama dalam hal efisiensi waktu dan proses pencairan dana restitusi PPN. Namun, terdapat beberapa catatan yang perlu diperhatikan, antara lain terlalu banyak tahap verifikasi, hambatan dalam proses dokumentasi dan komunikasi, serta kurang tertibnya beberapa vendor terkait. Penelitian ini memberikan gambaran yang cukup komprehensif mengenai evaluasi manajemen restitusi pajak PPN di PT PP Presisi. Rekomendasi dapat diberikan kepada perusahaan untuk melakukan perbaikan dalam hal pengurangan tahap verifikasi yang berlebihan, peningkatan efisiensi dalam proses dokumentasi dan komunikasi, serta penertiban terhadap vendor terkait guna meningkatkan kinerja manajemen restitusi pajak PPN secara keseluruhan.

---

This research analyses and evaluates the value-added tax (VAT) refund procedures and systems within PT PP Presisi Tbk. The research method used is a descriptive qualitative case study design, utilizing data from structured interviews and internal documentation of PT PP Presisi. Data analysis was conducted using the content analysis method, and the primary literature review utilized in this study consisted of the concepts and definitions related to Value Added Tax (VAT) and the procedures for VAT restitution, along with the idea of evaluating VAT restitution. Based on the research discoveries, the VAT refund system and policies that have been implemented and are currently in progress at PT PP Presisi are considered to sufficiently meet the evaluation criteria, particularly regarding time efficiency and VAT refund reimbursements. However, there are several things to note, such as; excessive verification stages, documentation and communication obstacles, and non-compliant related vendors. This research comprehensively overviews PT PP Presisi's VAT refund management evaluation. Improvement recommendations to improve the overall performance of VAT refund management, such as reducing excessive verification stages, enhancing efficiency in the documentation and communication process, and organizing the related vendors, can be considered further for implementation."