Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 73/ 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian yang mengatur mengenai permodalan perusahaan asuransi. Tujuan pemerintah mengeluarkan PP ini adalah untuk memperkuat sektor asuransi. Pennodalan dinilai pemerintah adalah faktor yang mendorong pertumbuhan industri asurnnsi Indonesia dalam menghadapi kondisi persaingan dalam globalisasi. Ada banyak faktor yang mernpengaruhi pertumbnban industri asuransi Indonesia. Selain pertumbuhan ekonomi, industri asuransi Indonesia juga dipengaruhi oleh Premi Bruto, jumlah Perusahaan Asuransi, Laba/Rugi Perusahaan Asuransi dan Permodalan Perusahaan, Perusahaan asuransi nasional masih kurang bersaing dengan perusahaan asuransi asing yang masuk ke pasar asuransi di Indonesia. Selain kalah bersaing dalam hal permodalan, masalah­ masalah yang muncul dalam pasar asuransi di Indonesia semakin menghambat pertumbuhan industri asuransi seperti perang tarif yang terjadi, jumlah perusahaan asuransi yang terlalu banyak dan kurangnya dukungan kebijakan pemerintah terhadap perusahaan asuransi nasional yang bermodal kecil. Hasilnya, dalam waktu singkat, industri asuransi asing mampu menguasai pasar asuransi di Indonesia dengan mencatat pertumbuhan penetrasi asuransi yang sudah melampaui industri asuransi nasional. Meskipun kebijakan permodalan sudah terpenuhi, namun modal bukan satu-satuuya faktor yang mempengaruhi pertumbuhan industri asuransi dan menjamin kuatnya perusahaan asuransi mengbadapi persaingan dengan asuransi asing di Indonesia.

---

This research outlines the government policy (Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 73/ 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian) that regulates the minimum equity that insurance company must fulfill. The purpose of this regulation is to strengthen the insurance industries sector. Government point out that equity was a factor that pushes insurance industries growth to face the global competition circumstances, Many factors influenced the Indonesian insurance industries growth. As well as economic growth, Indonesian insurance industries growth was influence by insurance gross premium, number of insurance company, company's lost/profit and company?s equity. There is small effort of insurance private national company to compete the foreign insurance company under the joint venture company that penetrates insurance market in Indonesia. Besides the lack of contend in equity problems that arise in Indonesian insurance market has give credit to avert the growth of insurance industries, in example, tariff competitionbig amount of insurance company and lack of government support for insurance company that have small amount of equity. The result, joint venture company has been able to control the Indonesian insurance market with a good record of insurance penetration that overcome the level of private national company has achieve. Even though the level of minimum equity was fulfills, equity was not the only factor that influenced the insurance growth and guaranteed that private national insurance company was strong enough to face the joint venture company in Indonesian insurance market industries."

"Asuransi gempa bumi merupakan salah satu produk yang dijual asuransi umum di Indonesia. Produk ini menjamin kerugian tertanggung dari kerusakan harta benda yang disebabkan gempa bumi, tsunami, maupun letusan gunung  berapi. Pada prakteknya asuransi gempa bumi dijual bersama-sama dengan asuransi harta benda dalam satu paket produk asuransi harta benda, keadaan ini menyebabkan tingkat retensi premi yang rendah. Tingkat retensi yang rendah pada asuransi gempa bumi ini menyebabkan perusahaan asuransi umum di Indonesia sulit untuk berkembang dan  meningkatkan keuntungannya pada tingkat yang optimal dari produk ini. Untuk dapat menyerap keuntungan dari risiko secara optimal sangat penting bagi Perusahaan untuk mengetahui dengan akurat profil risikonya. Profil risiko dapat diketahui dengan akurat menggunakan pemodelan tingkat retensi. Dengan pemodelan tingkat retensi premi diperkirakan industri asuransi dapat menerapkan retensi sebesar 80% untuk meningkatkan pendapatannya dan diperkirakan akan meningkatkan keuntungan.

---

Earthquake insurance is one of general insurance products sold in Indonesia. This product guarantees the insured losses from property damage caused by earthquakes, tsunamis, and volcanic eruptions. In practice earthquake insurance is sold together with property insurance in a single package of property insurance products, this situation led to lower premium retention rate. Low retention rates in this earthquake insurance led to a general insurance company in Indonesia is difficult to grow and increase profits at optimal levels of this product. To be able to absorb the advantages of optimal risk is very important for the Company to accurately determine the risk profile. The risk profile can be determined by using the accurate modeling of retention rates. By modeling the retention rate is estimated premiums of the insurance industry can apply retention by 80% to increase its revenue and is expected to increase profits."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak kepemilikan asuransi terhadap tingkat kesejahteraan nelayan di Indonesia. Untuk menjawab tujuan penelitian tersebut peneliti menggunakan pendekatan model Pooled Least Squared (PLS) dengan matching sample. Disamping itu peneliti menggunakan 3 dataset Susenas periode Maret 2019, Maret 2020, dan Maret 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kepemilikan asuransi dengan tingkat kesejahteraan nelayan di Indonesia. Penelitian ini juga menemukan bahwa asuransi kecelakaan kerja memiliki nilai manfaat yang lebih besar dibandingkan asuransi kesehatan. Akan tetapi cakupan kepemilikan asuransi kecelakaan kerja pada nelayan di Indonesia masih rendah.

---

This study aims to investigate the impact of insurance ownership on Indonesian fishermen’s welfare. Authors utilized the Pooled Least Squares (PLS) model approach with matching sample to address the research objective. In addition, researchers utilized three Susenas datasets; March 2019, March 2020, and March 2021. The findings of this research show a positive and statistically significant correlation between insurance ownership and the level of well-being among Indonesian fishermen. This study also discovered that occupational accident insurance provides greater value than health insurance. However, the coverage of occupational accident insurance for fishermen in Indonesia is remains inadequate.

"

"Dalam prinsip bisnis asuransi dikenal adanya istilah "hukum bilangan besar", dimana jika perusahaan asuransi telah berhasil mencapainya maka telah dicapai pula skala ekonomis dalam pengoperasian perusahaan yang merupakan syarat mutlak untuk dapat bertahan (survive) dalam persaingan di industri yang makin ketat.Dalam tugas karya akhir ini, penulis berusaha memetakan evolusi persaingan lengkap dengan tekanan dan kekuatan persaingan yang dihadapi perusahaan-perusahaan pemimpin pasar (lop ten firms) di industri asuransi kerugian di Indonesia selama kurun waktu periode 2000-2004, serta dampaknya terhadap profitabilitas perusahaan yang sating bersaing memperebutkan `kue' premi, dengan mengambil dua pairs competitor sebagai unit analisis.Untuk kepentingan analisis, terlebih dahulu akan dikemukakan secara teoritis pengertian dan konsep lingkungan usaha dan persaingan, serta profil perkembangan industri dan bisnis asuransi di Indonesia. Selanjutnya penulis melakukan analisis terhadap evolusi persaingan (competitive pressure), dan dampaknya terhadap profitabilitas, dengan menggunakan alat analisis "pressure map" dan rasio-rasio keuangan sebagai alat pengukuran profitabilitas.Berdasarkan analisis atas evolusi persaingan ditemukan bahwa ekskalasi persaingan di antara para pemimpin pasar (top ten firms) di industri asuransi kerugian mulai meningkat sejak tahun 2003, dimana di pasar yang terkonsentrasi (concentrated market) ini persaingan memperebutkan `kue' premi telah menjadi issue yang critical di tier 1 (top ten firms) ini. Sementara economies of scale dan likuiditas adalah critical issue di industri asuransi kerugian pada umumnya, khususnya di asuransi kerugian menengah dan kecil, dimana pasarnya terfragmentasi (fragmented market), dengan masing-masing perusahaan mengisi ceruk pasar (niche) yang mostly captive market di sektor korporasi.Berdasarkan analisis spesifik atas persaingan dengan mengambil dua pairs competitor sebagai unit analisis, dapat disimpulkan bahwa persaingan (baik direct maupun indirect competition) memperebutkan "kue" premi telah berdampak secara langsung terhadap revenue growth (pertumbuhan premi bruto) dan profitabilitas perusahaan dari kegiatan operasi (underwriting margin) masing-masing perusahaan yang bersaing. Adapun dampak persaingan terhadap profitabilitas ini tidaklah bijaksana untuk digeneralisasi, namun demikian cukup relevan untuk disimpulkan baliwa perusahaan dengan kekutan pressure yang tinggi di pasar cenderung mempunyai tingkat pertumbuhan premi dan profitabilitas yang tinggi dengan trend meningkat, walaupun tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya lag time, dan demikian pula sebaliknya.Sebagai penutup, untuk dapat bertahan dan bahkan memenangkan persaingan di tengah kancah persaingan yang ketat di industri asuransi kerugian dewasa ini, hat utama dan krusial yang hares diperhatikan dalam pengelolaan bisnis asuransi adalah pengelolaan risiko yang baik, prudent underwriting, pemilihan portofolio bisnis yang tepat, serta pelayanan terhadap pengajuan klaim yang responsif dan profesional, dengan tidak henti-hentinya melakukan continuous improvement untuk menyediakan produk dan service yang inovatif dan bernilai tambah bagi tertanggung.

---

Principles in insurance business recognized the word `law of large numbers' as the main prerequisite to survive in this highly competitive industry.

In this writing, we are trying to draw the competitive evolution using mapping technique, completed with competitive forces and pressures faced by top ten firms in the general insurance industry in Indonesia during the analysis period of 2000-2004. We are also trying to find the relationship between the competitive pressure and the impact to the financial performance, in terms of profitability and revenue growth of those competing firms, using two-pair competitors as the unit analysis.

For the analysis purposes, first of all we begin with theoretical understanding of market and competition concept, and gain some understanding about the progress of the business. Further, we do some analysis of competitive pressure and the impact to profitability of the competing firms, using "pressure maps" and financial ratios as the measurement tools.

Based on the analysis of competitive evolution for the top ten firms in general insurance industry in Indonesia during 2000-2004, we have found that the competitive escalation has been increased significantly since 2003, where the concentrated market among the top ten firms of the industry has driven the competitive pressure into the most critical issue for these first tier. Meanwhile, the economies of scale and liquidity have become the most critical issues among the second and third tier of the industry, whereas the market was fragmented.

Based on the specific analysis of competition using two-pair competitors as our unit analysis, we have come to the conclusion that the competition (either direct or indirect) have been resulted in direct impact to revenue growth and operating profitability (underwriting margin) of the competing firms. While the impact cannot be clearly generalized, however it is still quite relevant to conclude that firm with high forces to pressure tend to have high degree of revenue growth and profitability, with an upward trend, even though lag time sometimes occur, and vice versa.

As an ending of this writing, we recommend all firms in the industry to remain competitive in the marketplace, thus the good management of the business, including prudent underwriting, proper selection of the company's business portfolio in the multi market competition, and professional claim service is really a must, while maintaining a continuous improvement of innovative product and service to enhance the added value to customers."

"Penerbitan polis asuransi elektronik merupakan salah satu dampak yang dirasakan dari adanya perkembangan teknologi dalam industri asuransi. Dalam hal ini, penerbitan polis asuransi elektronik dapat menimbulkan permasalahan karena polis asuransi diterbitkan dalam bentuk digital/elektronik dan bukan secara fisik/cetak. Hal tersebut membuat Tertanggung mengalami kendala berupa kesulitan dalam melakukan pengaksesan polis asuransi elektronik yang dimilikinya, sehingga berdampak pada kurangnya pemahaman yang didapatkan oleh Tertanggung tentang informasi pertanggungan yang terdapat dalam polis asuransi elektronik. Permasalahan yang demikian ini dapat ditemukan dalam pertanggungan asuransi unit link yang melibatkan Agen Asuransi, Perusahaan Asuransi dan Tertanggung dalam Putusan Nomor 404/Pdt.G/2020/PN Tng. Secara garis besar, Tertanggung mempersoalkan tindakan-tindakan Agen Asuransi dan Perusahaan Asuransi yang dinilai merugikan dan tidak bertanggung jawab setelah dilakukannya penerbitan polis asuransi elektronik dalam pertanggungan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji bahan-bahan kepustakaan hukum, peraturan perundang-undangan, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dengan putusan pengadilan. Hasil temuan dari penelitian ini adalah Agen Asuransi dan Perusahaan Asuransi telah sama-sama menjalankan hak dan kewajibannya dalam penerbitan polis asuransi elektronik Tertanggung, sehingga Agen Asuransi dan Perusahaan Asuransi telah melaksanakan tanggung jawab dengan sebagaimana mestinya dan tidak dapat dijatuhi hukuman, baik dari aspek pertanggungjawaban pidana dan aspek pertanggungjawaban perdata.

---

Issuance of electronic insurance policy is one of the impacts felt from technological developments in the insurance industry which can cause problems because insurance policy is issued in digital/electronic form. This made the Insured experience problems in the form of difficulties in accessing electronic insurance policy, as the result in a lack of understanding by the Insured regarding the coverage information contained in the electronic insurance policy. Such problems can be found in unit link insurance coverage involving Insurance Agents, Insurance Company, and the Insured in Decision Number 404/Pdt.G/2020/PN Tng. Broadly speaking, the Insured questioned the actions of the Insurance Agent and the Insurance Company which were considered detrimental and irresponsible after the issuance of the electronic insurance policy in the coverage. The research method used in this writing is to use a normative juridical approach by examining legal literature, statutory regulations, and legal principles that apply to court decision. The result of this study is the Insurance Agent and the Insurance Company have both carried out their rights and obligations in issuing the Insured's electronic insurance policy, so that they have carried out their responsibilities properly and cannot be sentenced, both from the aspect of criminal and civil liability."

"Tahun 2020 merupakan tahun dimulainya pandemi di seluruh negara. Kondisi pandemi menyebabkan tekanan secara drastis pada kondisi perekonomian global. Salah satu dampaknya dapat terlihat pada penurunan kinerja pasar di Indonesia. Pada Maret 2020 IHSG sempat menyentuh harga di bawah 4.000 sebelum akhirnya kembali memasuki tahun 2021. Ditengah tekanan ekonomi tersebut terdapat banyak perusahaan asuransi yang mengalami permasalahan keuangan yang disebabkan berbagai faktor. Dalam penelitian terdahulu metode Altman Z-score serta Ohlson O-score digunakan sebagai model dalam menentukan kondisi tekanan pada perusahaan asuransi. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tingkat akurasi dari metode Altman Z-score dan Ohlson O-score, serta menemukan model baru dengan metode analisis diskriminan untuk menentukan kondisi tekanan keuangan pada perusahaan asuransi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat akurasi metode Altman Z-score lebih baik daripada Ohlson O-score. Hasil analisis diskriminan menemukan model untuk mengidentifikasi kondisi financial distress ditentukan oleh variabel antara lain Net Working Capital Ratio, Return on Total Assets Ratio, Current Ratio, Investment Adequacy Ratio, dan Solvency Ratio.

---

Year 2020 is the year that pandemic started in all over the world. This condition causing global economic distress. One of the effects can be seen in the declining market performance in Indonesia. In March 2020, IHSG price drop below 4,000 before recovering in 2021. In the midst of these economic distress, there were many insurance companies experiencing financial problems caused by various factors. In previous studies, the Altman Z-score and Ohlson O-score methods were used as models in determining the financial distress on insurance companies. This study aims to examine the accuracy of the Altman Z-score and Ohlson O-score methods, as well as to find a new model with the discriminant analysis method to determine the financial distress condition on insurance companies. The results showed that the accuracy level of the Altman Z-score method was better than the Ohlson O-score method. The results of discriminant analysis found a model to identify financial distress conditions determined by Net Working Capital Ratio, Return on Total Assets Ratio, Current Ratio, Investment Adequacy Ratio, and Solvency Ratio."

"ABSTRAKTerdapat kekhawatiran oleh Perusahaan Asuransi Umum ketika Undang-Undang Penjaminan No. 1 Tahun 2016 diberlakukan karena adanya beberapa ketentuan yang tidak secara langsung melarang Perusahaan Asuransi Umum untuk dapat menerbitkan penjaminan Surety Bond. Namun, sebelum Undang-Undang Penjaminan No. 1 Tahun 2016 diberlakukan, sudah terdapat pengaturan yang dibuat oleh Pemerintah yang mengatur mengenai penjaminan Surety Bond sekaligus penunjukkan perusahaan asuransi umum yang dapat menerbitkan penjaminan Surety Bond. Adapun skripsi ini membahas mengenai ketentuan penerbitan penjaminan Surety Bond oleh perusahaan asuransi umum dalam Undang-Undang Penjaminan No. 1 Tahun 2016 yang melarang Perusahaan Asuransi Umum menerbitkan penjaminan Surety Bond serta dampaknya bagi bisnis perusahaan asuransi umum dan perusahaan kontraktor dalam industri jasa konstruksi yang menggunakan penjaminan Surety Bond dalam proyek konstruksinya. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa ketentuan yang tidak secara langsung melarang perusahaan asuransi umum untuk menerbitkan penjaminan Surety Bond sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya dan memberikan dampak terhadap perusahaan asuransi umum sebagai surety company dan para pihak dalam industri jasa konstruksi. Hasil dari penelitian ini menyarankan agar pemerintah membuat perubahan (amandemen) pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan dan membuat aturan pelaksana yang dapat memberikan kepastian hukum bagi perusahaan asuransi umum dalam menerbitkan penjaminan Surety Bond.

---

ABSTRACTGeneral Insurance Company feel concerned when Guarantee Act was published due to the several provisions that prohibited general insurance company to publish Surety Bond. However, before the Guarantee Law was put in place and went into effect, there was some regulation already made by the Government that regulated the Surety Bond mechanism and also be the appropriate legal basis for insurance company to be the surety company. This thesis discusses about the provision of prohibiting Surety Bond issuance by insurance company in Guarantee Act and its implication for the business of insurance company and also for the contractors in industrial construction service that used Surety Bond for their construction project. This study was descriptive using juridicial normative methods. The results showed that there are some provisions that are not directly prohibit the insurance company to issuing the Surety Bond, and this creates some legal uncertainty and affected the insurance company as a surety company and contractors in the industrial construction service. This thesis suggests the government to make changes (amendment) to the Guarantee Act and make some additional rules which allows the insurance company to issue Surety Bond."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perbandinngan pengaruh Pendapatan Premi dan Hasil Investasi terhadap Laba pada Perusahaan Asuransi Umum di Indonesia tahun 2007-2011. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode Regresi Berganda. Setelah melakukan penelitian diketahui antara pendapatan premi dan hasil investasi berpengaruh signifikan terhadap laba perusahaan asuransi umum. Didapatkan bahwa pendapatan premi berpengaruh lebih signifikan terhadap laba jika dibandingkan hasil investasi. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti menyarankan agar dapat dilakukan terhadap industri asuransi jiwa dan menambah variable yang mempengaruhi laba agar hasil penelitian yang didapatkan menjadi lebih akurat.

---

The purpose of this study was to determine how the effects perbandinngan Premium Income and Profit on Investment for General Insurance Companies in Indonesia in 2007-2011. This research is a quantitative study using multiple regression method. After doing research note between premium income and investment returns significantly influence the profit of general insurance companies. It was found that the effect is more significant premium income to earnings when compared to the investment. For future studies, researchers suggested to be made to the life insurance industry and add variables that affect earnings results obtained in order to be more accurate."

"Lembaga Keuangan Bukan Bank merupakan lembaga jasa yang membantu masyarakat dalam mempermudah investasi dan pembiayaan jangka panjang. Perusahaan asuransi termasuk salah satu contoh Lembaga Keuangan Bukan Bank. Salah satu produk asuransi adalah asuransi kendaraan. Dalam upaya untuk memasarkan produk asuransi kendaraan, perusahaan asuransi berkerjasama dengan perusahaan pembiayaan konsumen. Dalam kerjasama tersebut, ada diskon premi asuransi yang diberikan oleh perusahaan asuransi kendaraan bermotor kepada perusahaan pembiayaan. Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas diskon premi asuransi ini menimbulkan berbagai pendapat sehingga terjadi sengketa pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan diskon premi asuransi di Indonesia dan untuk mengetahui ketentuan yang tepat mengenai pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan diskon premi asuransi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam dan studi literatur. Teknik analisis data dilakukan dengan cara mengembangkan data yang didapatkan sebelum penelitian, kemudian dielaborasikan dengan fakta yang terjadi di lapangan dan teori yang relevan. Informan dari penelitian ini adalah dari pihak Badan Kebijakan Fiskal, Direktorat Jenderal Pajak, Perusahaan Pembiayaan, praktisi, dan akademisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari kerjasama perusahaan asuransi dengan perusahaan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor di Regional X, perusahaan pembiayaan konsumen mendapatkan penghasilan berupa diskon premi asuransi yang diperoleh saat penutupan asuransi. Praktik pemberian diskon ini sama dengan imbalan yang dapat dipersamakan dengan imbalan yang didapatkan oleh pialang asuransi. Dengan mempertimbangkan asas equality dalam hal equal treatment for the equals, maka diskon premi asuransi dapat dilakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai. Kemudian, perusahaan pembiayaan selama ini tidak ada melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan diskon premi asuransi. Hal ini berlanjut dengan timbulnya sengketa pajak. Hal ini menggambarkan tidak berjalannya asa certainty. Oleh karena itu, dibutuhkan penentuan ketentuan yang tepat terkait pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas diskon premi asuransi yang dapat dilihat konsep Pajak Pertambahan Nilai, yakni konsep legal character Pajak Pertambahan Nilai dan konsep syarat kumulatif penggolongan Jasa Kena Pajak. Berdasarkan kedua konsep tersebut, penyerahan diskon premi asuransi memenuhi hal yang diatur dalam konsep tersebut. Dengan demikian, bahwa penyerahan diskon asuransi terutang Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Pertambahan Nilai atas diskon premi asuransi terutang atas penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh pengusaha dalam hal ini perusahaan pembiyaan di dalam daerah pabean. Pajak Pertambahan Nilai atas diskon premi asuransi terutang saat pembayaran. Dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas diskon premi asuransi, perusahaan pembiayaan hendak memperhatikan faktur pajak dalam melakukan kredit pajak, pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sesuai threshold dan waktu setor dan lapor Pajak Pertambahan Nilai.

---

Non Bank Financial Intitusions is a sevice institution that helps the community in facilitating investment and long-term financing. Insurance companies are one of example of Non Bank Finacial Institutions. One of the insurance products is vehicle insurance. Effort to promote the vehicle insurance products, insurance companies cooperate with consumer finance companies. In this collaboration, there is a discount on insurance premiums given by vehicle insurance companies to financing institutions. The treatment of Value Added Tax on the discount on insurance premiums raises various opinions, resulting in a tax dispute. This study aims to determine the practice of Value Added Tax collection on insurance premium discounts in Indonesia and to find out the exact provisions regarding Value Added Tax collection on insurance premium discounts. The research was conducted using a qualitative approach. Data was collected by in-depth interviews and literature studies. The data analysis technique was carried out by developing the data obtained before the research, then elaborated on the facts that occured and relevant theory. Informants from this study were from the Fiscal Policy Agency, the Directorate General of Taxes, Financing Companies, practitioners, and academics. The result showed that from the cooperation of insurance companies with consumer financing in Regional X, the finance companies get income in the form of insurance premium discounts obtained at insurance closing. The practice of discount insurance premium is same as rewards that can be equated with the rewards obtained with the rewards obtained by insurance brokers. By considering the principle of equality in terms of equal treatment fotr the equal, the discount on insurance premiums can be collected for Value Added Tax. So far, finance companies have not collected Value Added Tax on insurance premium discounts.This continues with the tax disputes. This illustrates the non-operation of the certainty principle. Therefore, appropriate provisions are needed regarding the collection of Value Added Tax on insurance premium discounts which can be seen from the Value Added Tax concepts, the legal character and cumulative requirements for the classification of taxable services. Based on these two concepts, the insurance premium discounts fullfills the things stipulated in the concepts. Thus, the submission of the insurance discount is payable for Value Added Tax. Value Added Tax on discount insurance premiums payable for taxable services performed by enterpreneurs in this case, finance companies in the customs area. Value Added Tax on discount insurance premium, payable at the time of payment. In collecting Value Added Tax on insurance premiun discounts, finance companies premi asuransi terutang atas penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh pengusaha dalam hal ini perusahaan pembiyaan di dalam daerah pabean. Pajak Pertambahan Nilai atas diskon premi asuransi terutang saat pembayaran. Dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas diskon premi asuransi, perusahaan pembiayaan hendak memperhatikan faktur pajak dalam melakukan kredit pajak, pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sesuai threshold dan waktu setor dan lapor Pajak Pertambahan Nilai."

"Sebelum terjadi krisis moneter yang melanda negara Indonesia, sebenarnya industri asuransi menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan, hal ini dapat dilihat dari jumlah produksi premi asuransi yang terus meningkat.Sejak krisis moneter pertengahan Juli 1997 hingga saat ini (Juli 1999), kondisi perekonomian nasional masih belum pulih, ditambah lagi dengan akibat kerusuhan 13-14 Mei 1998, perusahaan asuransi di perkirakan harus membayar ganti kerugian kurang lebih Rp. 8 trilyun , yang harus ditanggung oleh perusahaan asuransi dan reasuransi, bailk lokal maupun asing (Bisnis Indonesia 7 Juni 1998). Kerugian itu terdiri atas kerugian fisik, gedung dan gangguan usaha. Bila perusahaan lokal harus menanggung 10% saja dari jumlah kerugian tersebut, maka akan menanggung Rp. 800 milyar. Padahal menurut data Ditjen Lembaga Keuangan, jumlah perusahaan asuransi kerugian di Indonesia mencapai 103 perusahaan, dimana hanya 51 yang memiliki modal 10 milyar rupiah, sedangkan 52 perusahaan lainnya berkisar antara 3 milyar rupiah sampai dengan 9 milyar rupiah. Ini berarti banyak perusahaan akan gulung tikar akibat menanggung kerugian.Selain ancaman kerugian yang dialami perusahaan asuransi kerugian, perusahaan asuransi jiwa banyak dirundung masalah. Merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dollar menyebabkan banyak pemegang polis dalam dollar yang membatalkan perjanjiannya dengan melakukan penarikan tunai. Pembatalan kontrak sepihak ini tentu sangat memberatkan perusahaan. Dalam hat ini ada dua tipe pemegang polis yang membatalkan perjanjiannya, yaitu mereka yang melakukan profit taking dan pemegang polls yang tidak mampu membayar premi akibat melonjaknya nilai tukar dollar.Perubahan besar yang mempengaruhi kehidupan masyarakat di seluruh dunia, terutama ditandai dengan kemajuan ilmu dan tehnologi telah menimbulkan gejala globalisasi di berbagai bidang kehidupan. Arus investasi, industri, tehnologi informasi dan individual consumers menjadi global (Ohmae, 1995). Globalisasi merupakan proses yang tidak dapat dicegah dan pengaruhnya ternyata telah melanda perekonomian Indonesia."