Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang manajemen kehumasan di Kementreian Pemuda dan Olahraga yang akan dianalisis berdasarkan Konsep Proses Manajemen Kehumasan yang dikembangkan oleh Cutlif Center dan Broom. Faktor-faktor yang dioperasionalisasikan adalah pendefinisian masalah, rencana dan program, melakukan tindakan dan komunikasi, dan evaluasi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskripitf Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil penelitian menyatakan bahwa proses manajemen kehumasan di Kementerian Pemuda dan Olahraga belum berjalan sebagaimana mestinya, hal tersebut disebabkan oleh pemahaman konseptual dan operasional kehumasan yang benar belum merata maupun falctor-faktor hambatan baik dari eksternal maupun intemal Humas Kementetian Pemuda dan Olahraga.

---

The focus of this study is public relations management of Ministry of Youth and Sports. The data were collected by means of deep interview and document study. Based on the result of the analyses on the data and information gathered by using qualitative method with Four Step Relations Process by Cutlif Center and Broom : defining public relations problems, planning and programming, taking action and communicating, and evaluating the program, it is concluded that public relations management process of Ministry of Youth and Sports has not applied the steps in Four Step Relations Process concept."

"Sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia menggambarkan bagaimana peran kepeloporan pemuda da1am memerdekakan bangsa. Kondisi Indonesia yang terpuruk dalam banyak sisi salah satunya disebabkan oleh masih langkanya kepeloporan daJam tubuh bangsa inL Peiopor ada1ah orang yang memulai sesuatu yang tadinya be1um ada menjadi ada dan bennanfaat untuk masyarakat. Untuk itulah, peran strategis Kemenpora dalam rnembina dan mengembangkan kepeloporan pemuda di Indonesia sangat diperlukao. Program-program kepeloporan pemuda yang ada di Kemenpora adalah Pemilihan Pemuda Pelopor, Sarjana Penggemk Pembangunan Perdesaan (SP-3) dan Pelatihan Kepeloporan Pemuda. Program. Metalui riset ini, pene1iti menganalisis program pengembangan kepeloporan pemuda di Kemenpora Rl. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif Teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni; teori Kepeloporan, dan teori Pengembangan Program (Harty, Wholey & Newcomer). Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan metode wawancara mendalam diperoieh kesimpulan bahwa program kepeloporan pemuda di Kemenpora RI belum bcrjalan baik dan proses pengembangan program juga berjaian belum sebagaimana mestinya. Beberapa langkah yang harus dilakukan oleh Kemenpora daiam upaya memperbaiki program kepeloporan pernuda antara Jalnredefinisi makna kepeloporan, menata kembali prioritas dalam rnenentukan target program, menjadikan program pelatihan kepeloporan pemuda sebagai mainstream dan...

---

Long history of struggle of the Indonesian nation describes how pioneering role in liberating the nations youth, Condition of Indonesia, which sank in a lot of side one of them caused by the scarcity of pioneering i11 the body of this nation. The pioneer is someone who started something that was not there to be there and beneficial to society. For this reason, Kemenpora strategic role in fostering and developing the pioneering youth in Indonesia is very necessary. Pioneering programs Kemenpora youth in the Pioneer Youth Election, Bache1or of Rural Development Acceleration (SP-3) and the Pioneering Youth Training. Program.

Through this study researchers analyzed the pioneering youth development program in Kemenpora RL The approach used in this study is a qualitative approach. Theory used in this study namely; pioneering theory, and theory of Development Program (Harty, Wholey & Newcomer).

Based on this research using depth interviews we concluded that the pioneering program of youth in Kemenpora Rf has not gone well and also run the program development process is not as it should. Several steps should be done by Kemenpora in a pioneering effort to improve youth programs, among others, redefined the meaning of pioneering. re-arrange priorities in determining the program targets, making pioneering training program as a mainstream youth, and improvjng communication with youth groups stakeholders."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga 2016-2019 sesuai dengan indikator perencanaan strategis. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah post-positivist. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi literatur dengan menggunakan dokumen seperti Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga 2016-2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN 2015-2019 sebagai data sekunder. Hasil penelitian ini adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga mengalami beberapa masalah terutama dalam perencanaan strategis sehingga hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SAKIP yang diperoleh masih kurang baik. Beberapamasalah dalamrencana strategis yaitu sasaran yang tidak berorientasi hasil dan indikator kinerja yang tidak terukur. Permasalahan lain dalam perumusan rencana strategis yaitu tidak adanya regulasi yang mengatur mengenai kemitraan, kurangnya pemahaman dalam merumuskan rencana strategis, dan tidak adanya indikator yang jelas mengenai sektor kepemudaan.

---

This study aims to observe the Strategic Plan of the Ministry of Youth and Sports 2016-2019 in accordance with strategic planning indicators. The method used in this research is post positivist. The data were collected through in depth interviews and literature studies using documents such as the Strategic Plan of the Ministry of Youth and Sports 2016-2019 and the Medium Term Development Plan RPJMN 2015 ndash 2019 as secondary data. The results of this study found that Ministry of Youth and Sports experienced some problems, especially in the strategic planning phase where the evaluation results of Performance Accountability System of Government Institutions SAKIP obtained is still not good. Some of the problems in the strategic plan are goals that are not result oriented and performance indicators that are not measurable. Other problems in the formulation of the strategic plan are the lack of governing partnerships regulation, lack of understanding in formulating strategic plans, and the absence of clear indicators of youth sector. "

"Pemuda Indonesia merupakan pemuda mempunyai peran penting dalam pembangunan, selain manjadi objek, pemuda merupakan subjek pelaku dan motor laju pembangunan itu sendiri. Pemuda merupakan aset dalam keberlangsungan pembangunan bangsa di mana pemuda mempunyai peran aktif  sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan. Apabila pemuda ini tidak dikelola dengan baik maka pemuda menjadi beban atau permasalahan dikemudian kelak. Kementerian Pemuda dan Olahraga melaksanakan pembangunan kepemudaan. Pembangunan ini dilakukan melalui proses fasilitasi segala hal yang berkaitan dengan pelayanan kepemudaan, menitikberatkan kepada proses penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan. Asisten Deputi Tenaga Kepemudaan ini dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Nagara Pemuda dan Olahraga Nomor 193 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan mulai menyelenggarakan program pada tahun 2011. Dari pelaksanaan program tersebut terdapat beberapa kendala diantaranya adalah: bahwa salah satu elemen pengembangan kepemudaan adalah tenaga kepemudaan. Dalam hal ini definisi tenaga kepemudaan belum tersurat secara detail dalam landasan hukum penyusunan Organisasi dan Tatalaksana (Ortala) Kementerian Pemuda dan Olahraga, dari sisi program, tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 terjadi tumpang tindih tupoksi dengan Asisten Deputi kepeloporan dan sebagainya sehingga diperlukan strategi untuk perencanaan, penyusunan program sampai pengembangan tenaga kepemudaan.

---

An important role of Indonesian youth in development as Subject  in addition to even become the object and the motor itself. Youth is an asset in the development of the sustainability of the nation where the youth have an active role as a moral force, social control, and agents of change. If the youth is not managed properly then the youth becomes a burden or a problem later in the future. Ministry of Youth and Sports implementing youth development. This development is done through the facilitation process all matters related to youth, focuses on the process of awareness, empowerment, and youth development. Assistant Deputy Youth personnel is established pursuant to the Minister of Youth and Sports Nagara No. 193 of 2010 on the Organization and Administration of the Ministry of Youth and Sports, and began to organize the program in 2011. From the implementation of the program, there are several constraints which are: that one of the elements of youth development is the youth personnel. In this case the definition of youth personnel have not written in detail in the preparation of the legal basis and Procedures Organization (Ortala) Ministry of Youth and Sports, from the program, in 2011 to 2013 to avoid overlapping duties with Assistant Deputy Pioneering and Forth so that the necessary strategies for planning , preparation of youth personnel development programs"

"Penentuan model KMS yang sesuai di Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga dibutuhkan karena banyak data dan informasi yang tersimpan masih dalam bentuk tacit knowledge pada pegawai tidak tetap. Selain itu, banyak sumber pengetahuan yang ada belum diubah menjadi pengetahuan, menyulitkan pegawai dalam mencari informasi dalam waktu yang singkat yang dibutuhkan untuk mendukung kinerja, turn over pegawai kementerian yang cukup tinggi, menuntut proses pembelajaran yang lebih cepat agar pencapaian tujuan organisasi tidak terhambat. Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana model KMS yang sesuai di Sekretariat Kemenpora. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi yang dikembangkan oleh Fernandez. Hasil penelitian ini adalah prioritas utama pengembangan proses-proses knowledge management system di sekretariat Kemenpora adalah knowledge discovery, internalisasi dan eksternalisasi. Prioritas proses KM ini nantinya didukung oleh proses KM yang lain yaitu, sosialisasi untuk knowledge sharing, routines, exchange, kombinasi dan direction. Fitur yang mendukung proses KM tersebut adalah pengelolaan dokumen, knowledge management, forum diskusi, chatting, pencarian pengetahuan dan pencarian dokumen.

---

Determination an appropriate model of KMS in the Ministry of Youth and Sport Secretariat needed because lot of data and information is still stored in the form of tacit knowledge in the non-permanent employees. In addition, many sources of knowledge that have not yet transformed into knowledge, difficult employee in finding information in a short time is needed to support the performance, employee turnover is quite high ministry, demanding a faster learning process that is not hindered achievement of organizational goals. The problem in this research is how to model the appropriate KMS Kemenpora Secretariat. The methodology used in this research is a Fernandez methodology. Results of this research a top priority the development of the processes of knowledge management system in the secretariat Kemenpora is knowledge discovery, internalization and eksternalization. Priority KM process later supported by other KM processes, knowledge sharing, routines, exchange, combination and direction. Features that support the KM process is a document management, knowledge management, discussion forums, chat, document search and knowledge search."

"ABSTRAKManajemen olahraga merupakan suatu proses yang menekankan pada pencapaian tujuan prestasi olahraga pada suatu organisasi di bidang olahraga dimana proses tersebut dilakukan dengan menjalankan fungsi-fungsi yang yang terkandung dalam manajemen olahraga tersebut seperti fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pemimpinan, dan fungsi pengawasan.Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis manajemen olahraga yang diterapkan oleh Satlak PRIMA dalam mengelola olahraga yang berorientasi pada pencapaian prestasi.Pendekatan penelitian ini adalah post-positivis, karena berawal dengan menguji teori manajemen olahraga, dan dengan menggunakan metode pengumpulan data kualitatif yaitu wawancara mendalam data primer , dan studi dokumen data sekunder , serta strategi triangulasi digunakan untuk validitas dan keabsahan data.Hasil analisis yaitu sistem manajemen di Satlak PRIMA belum menunjukan hasil yang baik dalam membina prestasi olahraga di Indonesia. Kendala yang dihadapi adalah kurang maksimalnya dukungan dari pemerintah dalam hal anggaran maupun pengadaan barang untuk mendukung program pelatnas. Satlak PRIMA sebagai program pemerintah hanya menjalankan apa yang sudah ditetapkan, dan bergantung sepenuhnya kepada dukungan dari pemerintah.

---

ABSTRACT Sports management is a process that emphasizes the objectives of the sport rsquo s achievement in the field of sports organization where the process is done by running the functions which contained in the sports management itself such as planning, organizing, leading, and controlling.The purpose of this study is to analyze the sports management applied by Satlak PRIMA which manage the oriented of sport rsquo s achievement.This research approach is post positivist because it starts with sport management theory testing, and using the method of data collection in depth qualitative interviews and literature as well as the strategy of triangulation is used for validity and validity of the data.With as the result, the management system in Satlak PRIMA has not shown good results in fostering sports achievements in Indonesia. The challenge remains less maximum support from the government in terms of budget and procurement to support national training program. Satlak PRIMA as a government program only work what has been defined, and depend entirely on the support of the government."

"Salah satu indikator keberhasilan dari program reformasi birokrasi adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dari sebuah instansi pemerintahan. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk menganalisis program ‘Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik’ pada reformasi birokrasi di Kementerian Pemuda dan Olahraga, aspek-aspek yang harus diperbaiki dan faktor yang harus ditingkatkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen dan literatur yang tersedia dan juga dengan wawancara yang diolah menggunakan metode triangulasi dan member-checking. Hasilnya implementasi program mikro pelayanan publik dalam rangka reformasi birokrasi pada aspek standar pelayanan walaupun Kemenpora sudah memiliki SOP, pedoman, serta standar pelayanan lainnya, hal ini masih terdapat pada unit yang menerbitkan standar tersebut, yang dalam penelitian ini adalah OKP. Pada aspek pelibatan stakeholder, terlihat bahwa Kemenpora memang sudah melibatkan pemangku kepentingan dalam menyusun berbagai kebijakan yang ada. Akan tetapi, sifat nya masih terbatas pada kalangan OKPtertentu saja.

---

One indicator of the success of bureaucratic reform program is improving the quality of public services from a government agency. This study was conducted to analyze the program 'Improving the Quality of Public Services' on bureaucratic reform in the Ministry of Youth and Sports, the aspects that should be corrected and the factors that should be improved. This study used a qualitative approach to conduct an analysis of documents - documents and literature are available and also the interviews are processed using the method of triangulation and memberchecking.

The results of implementation of public services micro program in the context of the bureaucratic reform at the service standard aspects even though the Ministry of Youth and Sports already has a Standard Operating Procedures, guidelines, and other service standards, it is still contained in the unit that publishes those standards which in this study is the youth organization. In the

stakeholder engagement aspect, it appears that the Ministry of Youth and Sports stakeholders are already involved in formulating policies that exist. However, its nature is still limited to the particular youth organizations."

"Laporan magang ini berisikan tentang analisis proses pernyusunan anggaran kegiatan Sekolah Khusus Olahragawan (SKO) Ragunan di Kementerian Pemuda dan Olahraga Indonesia, pada bagian Asisten Deputi Sentra Keolahragaan tahun anggaran 2013. Anggaran disusun berdasarkan pendekatan Penganggaran Berbeasis Kinerja. Proses penyusunan anggaran ini dimulai dengan penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK), pembuatan Rincian Anggaran Biaya (RAB), penyusunan kertas kerja Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (RKA-K/L), dan pembuatan Pedoman Operasional Kerja (POK). Pembuatan KAK disusun sesuai dengan Petunjuk Penyusunan Standar Biaya Khusus (SBK), sementara penyusunan RAB dibuat berdasarkan format dalam PMK No. 112/PMK.02/2012. Untuk penyusunan RKA-K/L dan POK dibuat dengan menggunakan aplikasi DIPA RKA-K/L tahun 2013.

---

This internship report consist of the analysis of budgeting process Sekolah Khusus Olahragawan (SKO) Ragunan in the Ministry of Sports and Youth Affairs Indonesia, in Deputy Assistant of Sports Center for budget year 2013. This budgeting system prepared based on Performance Budgeting Approach. The budgeting process begin with preparation of Term of Reference (TOR), Rincian Anggaran Biaya (RAB), working paper of Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L), and Petunjuk Operasional Kegiatan (POK). Deputy Assistant of Sports Center prepared TOR based on a Preparation Instruction of Standar Biaya Khusus (SBK), and prepare RAB based on PMK No.112/PMK.02/2012. Deputy Assistant of Sports Center is using an Aplikasi RKA K/L DIPA for 2013 to create working paper of Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L), and Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)."

"Pencanangan Kota Layak Pemuda tidak bisa dilepaskan dari Program Nawacita Presiden RI Periode 2014-2019. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong terpenuhinya hak pemuda guna mengembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan sebagai bagian dari pembangunan nasional. Kebijakan Kota Layak Pemuda yang dicanangkan Menteri Pemuda dan Olah Raga ini diharapkan dapat memperkuat pembinaan dan pemberdayaan pemuda di tiap wilayah Indonesia melalui pendampingan penyusunan regulasi kepemudaan, kompetisi, serta penghargaan. Kota Bandung menjadi kota percontohan. Kajian ini menggunakan pendekatan riset tindakan berbasis Soft Systems Methodology dengan tujuan menganalisis perumusan kebijakan Kota Layak Pemuda di Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Pemerintah Kota Bandung menurut Anderson 2010 . Hasil kajian menunjukkan indikator pengembangan Kota Layak Pemuda sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2017 mengacu pada 4 empat kluster, yakni life, play, work/school dan health/welfare masih memerlukan rencana aksi. Untuk Pemerintah Kota Bandung sendiri telah melaksanakan fungsinya menuju Kota Layak Pemuda dengan penyediaan regulasi, anggaran, program dan partisipasi kepemudaan di dalam Perda No. 1 Tahun 2016 tentang Kepemudaan. Namun, masih perlu menambahkan BAB Kota Layak Pemuda dalam Peraturan Daerah tersebut. Keberlanjutan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia, khususnya Pemerintah Kota Bandung mengenai kebijakan Kota Layak Pemuda.

---

Declaration of Youth Friendly City can rsquo t be separated from the Indonesia Presidential Nawacita Program Period 2014 2019. This policy aims to encourage the fulfillment of youth rights to develop their potential and role through awareness, empowerment and development as part of national development. Youth Friendly City policy that launched by the Minister of Youth and Sports is expected to strengthen youth development and empowerment in each region of Indonesia through the assistance of the preparation of youth regulation, competition, and awards. Bandung became a pilot project city. This study uses an action research approach based on Soft Systems Methodology with the aim of analyzing policy formulation Youth Friendly City at the Ministry of Youth and Sport and Government of Bandung City by Anderson 2010 . The results show the development indicators Youth Friendly City as stated in Regulation of the Ministry of Youth and Sports No. 11 of 2017 refers to 4 four clusters, namely life, play, work school and health welfare still require action plans. For the Government of Bandung itself has carried out its function towards Youth Friendly City with the provision of regulations, budgets, programs and youth participation within Local Regulation No. 1 of 2016 about Youth. However, still need to add chapters Youth Friendly City in that Local Regulation. The sustainability of the results of this study is expected to be a reference for Local Government District City in Indonesia, especially the Government of Bandung City on Youth Friendly City policy."

"Penelitian ini menganalisis sinkronisasi vertikal dari peraturan perundangundangan yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa serta implikasinya. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan doktriner/normatif dengan melakukan analisis isi dilanjutkan analisis sinkronisasi vertikal. Bahan hukum primernya berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berkaitan dengan pengadaan barang/jasa. Hasil penelitian diketahui bahwa taraf sinkronisasi asas hukum tidak selalu sejalan antara prinsip dasar dalam konstitusi dengan peraturan perundangan sebagai aturan pelaksana. Pelaksanaan pengadaan barang atau jasa di lingkungan LPDUK masih secara konvensional belum menggunakan SPSE serta terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dalam pelaksanaannya. Dalam ketentuan Peraturan Direktur LPDUK banyak mengadopsi ketentuan dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Implikasi dari ketidaksinkronan adalah terjadinya conflict of norm, solusinya digunakan asas hierarki untuk vertikal, sedangkan untuk horizontal digunakan asas “lex posteriori derogate lex priori” dan asas “lex specialis derogate lex generalis”. Akibat nyatadari conflict of norm tersebut menimbulkan interpretasi hukum dalam pengadaanbarang/jasa sesuai dengan kepentingan sektor masing-masing.

---

This study analyzes the vertical synchronization of laws and regulations concerning

the Procurement of Goods / Services management and their implications. This

research was conducted with a doctrinal / normative approach by conducting

content analysis followed by vertical synchronization analysis. The primary legal

material is in the form of statutory regulations that regulate and relate to the

procurement of goods / services. The results showed that the level of

synchronization of legal principles is not always in line between the basic principles

in the constitution and the statutory regulations as implementing regulations. In the

implementation of procurement of goods or services, LPDUK (Sports and Business

Fund Management Institution) has not conventionally used SPSE and there are

several things that are not appropriate in their implementation. In the provisions of

the LPDUK (Sports and Business Fund Management Institution) regulations, many

have adopted the provisions of Presidential Regulation Number 16 of 2018

concerning Government Procurement of Goods / Services. The implication of the

unsynchronization is the occurrence of a conflict of norm, the solution is to use the

hierarchy principle for vertical, while for horizontal use the principle of "lex

posteriori derogate lex priori" and the principle of "lex specialis derogate lex

generalis". The real impact of the conflict of norms has led to legal interpretations

in the procurement of goods / services in accordance with the interests of each

sector."