Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas konversi utang menjadi saham sebagai isi dari perjanjian perdamaian dalam Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang (PKPU) PT Mandala Airlines yang telah disahkan dalam putusan Pengadilan Niaga. Salah satu kreditor konkuren yaitu PT PANN (Persero) tidak dapat melaksanakan konversi utang menjadi saham karena tidak sesuai dengan anggaran dasar perseroan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah konversi utang menjadi saham tersebut dapat dilaksanakan oleh PT PANN (Persero) melalui mekanisme spin-off. Penelitian ini juga menyarankan PT PANN (Persero) untuk melaksanakan pengambilan saham PT Mandala Airlines setelah melakukan mekanisme spin-off.

---

The focus of this study is the conversion of debt into equity as the content of the reconcilement agreement as in Suspension of Debt Payment (PKPU) PT Mandala Airlines which was approved by the verdict of the Commercial Court. One of the unsecured creditors, namely PT PANN (Limited) can not carry out the conversion of debt into equity because it does not fit with the company's articles of association. This research is normative. The results of this study is the conversion of debt to equity can be executed by PT PANN (Limited) through a mechanism of spin-off. The study also suggests PT PANN (Limited) to take of PT Mandala Airlines’s stocks after the spin-off mechanism."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi determinan kredit bermasalah perbankan, yang secara umum dikategorikan menjadi dua faktor, yaitu faktor makroekonomi dan faktor spesifik perbankan. Pengujian dilakukan pada negara-negara sampel dengan sistem ekonomi bank-centered, yaitu Indonesia, Thailand, dan Malaysia. Data pengujian menggunakan metode panel data dinamis, dengan periode pengujian yang dimulai pada kuarter pertama tahun 2009 hingga kuarter pertama 2017. Penelitian ini menemukan adanya perbedaan antara komposisi variabel determinan kredit bermasalah sistem perbankan pada masing ndash; masing negara. Selain itu, penelitian ini juga membuktikan sifat kredit bermasalah di setiap negara yang cenderung terjadi secara berkelanjutan persistent atau dinamis, tercermin pada efek marjinal kredit bermasalah di periode selanjutnya.

---

This study aims to identify determinants of banking non performing loans, which are generally divided into two factors, namely macroeconomic factors and bank specific factors. The test is performed with sample countries characterized with bank based economy, comprising Indonesia, Thailand, and Malaysia. This research employs dynamic panel data method, with period covering the first quarter of 2009 to the first quarter of 2017. The result suggests that there are different composition of non performing loans determinants for each country under study. Moreover, it also shows the persistent nature of non performing loans, reflected on its marginal effect for non performing loans in the next period."

"Skripsi ini membahas perihal konversi utang menjadi saham sebagai isi dari tawaran rapat rencana perdamaian PT. Mandala Airlines terhadap seluruh krediturnya guna restrukturisasi utang dikarenakan kemampuan finansial PT. Mandala Airlines selaku debitur kurang baik. Atas rencana perdamaian yang ditawarkan tersebut akhirnya Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengesahkan hasil voting perdamaian antara PT. Mandala Airlines - para kreditur melalui Putusan No. 01/PKPU/2011/PN.NIAGA.JKT.PST. Akan tetapi, PT. PANN (Persero) sebagai perusahaan pembiayaan yang bergerak di bidang pembiayaan kapal yang juga menjadi salah satu kreditur konkuren PT. Mandala Airlines tidak dapat melaksanakan putusan Pengadilan Niaga yang bersifat final dan mengikat tersebut disebabkan adanya Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan bahwa “perusahaan pembiayaan hanya dapat melakukan penyertaan modal pada perusahaan di sektor keuangan di Indonesia” dan apabila dilanggar dapat dikenai sanksi hingga berupa pencabutan izin usaha. Penelitian ini akan meneliti masalah mengenai konversi utang menjadi saham yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku mengenai perusahaan pembiayaan.

---

This Thesis discusses about debt to equity swap as the content of peace agreement meeting of PT. Mandala Airlines to all its creditors to restructure debts due to PT. Mandala Airlines’s financial capability as a debtor is not good enough. Over that peace agreement meeting, Commercial Court of Central Jakarta finally ratified the voting result between PT. Mandala Airlines – all its creditors by Decision No.01/PKPU/2011/PN.NIAGA.JKT.PST. However, PT. PANN (Persero) as a finance company that engage in ship financing also becoming one of unsecured creditors of PT. Mandala Airlines could not implement The Decision of Commercial Court that are final and binding because the existence of The Minister of Finance Regulation No. 84/PMK.012/2006 on Finance Company which stated that “ Finance Company can only invest its capital in the financial sector in Indonesia" and if it is breached will get a maximum sanctions by a revocation of business license. This research will examine the problem of debt to equity swap which is opposite to a regulation regarding to finance company."

"Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi terkait dengan adanya ketidakefisienan proses internal khususnya dalam kredit yang diberikan di sektor SME di PT X dengan menggunakan McKinseys 7S Model. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan instrument penelitian berupa wawancara kepada staf dan manajer di PT X. Data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data primer (wawancara dan observasi) dan data sekunder (dokumen terkait proses kredit). Metode analisis yang digunakan adalah content analysis untuk menganalisis wawancara yang telah dilakukan dan descriptive analysis untuk mendeskripsikan gambaran umum mengenai proses pemberian kredit di PT X. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa terdapat empat permasalahan utama yang dihadapi oleh PT X yaitu dari sisi karyawan, aplikasi, prosedur, dan proses. Dari sisi karyawan, permasalahan utama adalah terkait dengan KPI. Dari sisi aplikasi, permasalahan utama adalah terkait dengan tidak terintegrasinya aplikasi yang ada. Dari sisi prosedur, permasalahan utama adalah terkait dengan ketidakseragaman dalam menjalankan prosedur yang ada. Terakhir, dari sisi proses, permasalahan utama adalah banyaknya proses manual yang terjadi. Untuk itu, PT X harus merancang strategi yang lebih kuat utamanya terkait dengan penggunaan teknologi sehingga PT X dapat menghadapi persaingan yang ada di pasar. Selain itu, sistem kerja yang ada di PT X harus sejalan dengan strategi yang digunakan, sehingga sistem yang ada ini dapat mendukung implementasi atas strategi yang digunakan.

---

The purpose of this study is to provide recommendations related to credit processing sistem for SME sector in PT X using McKinseys 7S Model.This case study used qualitative method with interview as a research instrument to staff and manager in PT X. Data used in this study are both primary data (interview and observation) and secondary data (loan documents). Analytical method used in this study was content analysis to analyse the interview and descriptive analysis to describe the general loan process in PT X. The result from this study is that there are four main problem in PT X namely staff, application, procedure, and process. In terms of employee, the main problem is related to KPI. In terms of application, the main problem is related to the non-integration of existing applications. In terms of procedures, the main problem is related to non-uniformity in carrying out existing procedures. Finally, in terms of process, the main problem is the number of manual processes that occur. For this reason, PT X must design a stronger strategy mainly related to the use of technology so that PT X can face competition in the market. In addition, the work system in PT X must be in line with the strategy used, so that the existing system can support the implementation of the strategies used."

"Dalam mengajukan suatu permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) maupun permohonan kepailitan, adanya utang debitor merupakan salah satu unsur yang harus dibuktikan. Penelitian ini membahas mengenai utang yang timbul dari perjanjian yang dibuat oleh karyawan suatu perseroan terbatas tanpa persetujuan dari direksi. Utang tersebut kemudian dijadikan sebagai dasar pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) terhadap badan hukum perseroan terbatas. Melalui permasalahan tersebut penulis melakukan kajian mengenai pertanggungjawaban perseroan terbatas atas perjanjian yang dibuat oleh karyawan dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 350/PDT.SUS-PKPU/2022/PN.NIAGA.JKT.PST yang dianalisis dengan dihubungkan pada ketentuan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas & UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kajian ini menggunakan metode penelitian doktrinal atau normatif. Data yang diteliti terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 350/PDT.SUS-PKPU/2022/PN.NIAGA.JKT.PST tidak sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas & UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, karena mengabulkan putusan PKPU berdasarkan utang yang timbul dari perjanjian yang dibuat oleh pihak yang tidak berwenang mewakili perseroan terbatas. Oleh karenanya, perjanjian tersebut ialah tidak sah dan tidak mengikat perseroan terbatas selaku badan hukum, sehingga perseroan terbatas tidak dapat dibebani utang yang timbul dari perjanjian tersebut.

---

When submitting a petition for suspension of payment (PKPU) or a petition of bankruptcy, the debtor's debt is one of the elements that must be proven. This research discusses debts arising from agreements made by employees of a limited liability company without the approval of the directors. This debt is then used as the basis for submitting a petition for suspension of payment (PKPU) against a limited liability company as legal entity. Through this problem the author conducted a study regarding the liability of limited liability companies for agreements made by employees in the Commercial Court Decision Number: 350/PDT.SUS-PKPU/2022/PN.NIAGA.JKT.PST which was analyzed by linking it to the provisions in Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies & Law no. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Payment. This study uses doctrinal or normative research methods. The data studied consisted of primary, secondary and tertiary legal research materials. The results of this research show that the Commercial Court Decision Number: 350/PDT.SUS-PKPU/2022/PN.NIAGA.JKT.PST is not in accordance with Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies & Law no. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Payment, because it granted Suspension of Payment petition based on debts arising from agreements made by parties who were not authorized to represent limited liability companies. Therefore, the agreement is invalid and does not bind the limited company as a legal entity, so that the limited company cannot be burdened with debts arising from the agreement."

"Skripsi ini membahas analisis penetapan harga produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada Bank XYZ serta evaluasi penetapan harga tersebut dibandingkan dengan bank lainnya dimana harga diwakili oleh Suku Bunga Dasar Kredit sebagai harga minimum yang dikenakan oleh bank kepada nasabah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Bank XYZ menggunakan Surat Edaran BI No.15/1/DPNP perihal Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit sebagai acuan penetapan SBDK. Menempati posisi ke-8 dalam urutan SBDK terendah dari 10 bank besar di Indonesia, Bank XYZ masih harus melakukan usaha terkait perhitungan SBDK dan strategi pengembangan bank untuk memberikan SBDK yang kompetitif.

---

The purpose of this study is to analyze mortgage loan pricing in Bank XYZ and evaluate the Bank XYZ prime lending rate (as the minimum price of mortgage loan) compared to other banks. The study was a descriptive qualitative research design. The results of this study indicate that Bank XYZ implement Bank Indonesia's policy which is Surat Edaran BI No.15/1/DPNP about Prime Lending Rate Information Transparency. Being the 8th rank from 10 lowest prime lending rate bank, Bank XYZ has to consider about prime lending rate calculation and bank development strategy to give a competitive prime lending rate to debtor."

"Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pengaruh NPL, Kredit Macet, Laba Bersih, dan Jumlah Kredit yang diberikan terhadap Penyisihan Kerugian kredit pada Bank di Indonesia pada periode tahun 2003 sampai dengan 2012. Data yang digunakan berupa laporan keuangan yang meliputi neraca, laporan laba rugi, dan laporan kualitas aktiva produktif. Dengan menggunakan metode Pooled Least Square, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara NPL, Kredit Macet, Laba Bersih, dan Jumlah Kredit yang diberikan terhadap Penyisihan Kerugian kredit pada Bank di Indonesia. Dimana NPL, Kredit Macet, dan Jumlah Kredit yang diberikan memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap Penyisihan Kerugian kredit. Sedangkan laba bersih memiliki pengaruh yang signifikan negatif terhadap Penyisihan Kerugian kredit. Pengaruh secara bersama-sama dapat dilihat pada hasil R2 bahwa variasi variabel NPL, Kredit Macet, Laba Bersih, dan Jumlah Kredit yang diberikan dapat menjelaskan variabel Penyisihan Kerugian kredit sebesar 59,36%.

---

The purpose of this research is to examined the effect of NPL, Bad Debt, Net Income, Total Loans & Advances for Loan Loss Provisions of Banks in Indonesia in the period of 2003 to 2012. The data used was in the form of financial statement which included a balance sheet, income statement, and earning asset quality. By using Pooled Least Square method, the research result shows that partially, there is a significant effect between NPL, Bad Debt, Net Income, Total Loans & Advances to Loan Loss Provisions of Banks in Indonesia. Whereas NPL, Bad Debt, and Total Loans & Advances have a significant positive effect on Loan Loss Provisions. Meanwhile, Net Income has a significant negative effect on Loan Loss Provisions. Collective influences can be seen in the result of R2 that the variable variation of NPL, Bad Debt, Net Income, Total Loans & Advances can explain the variable of Loan Loss Provisions at 59.36%."

"Tantangan yang sering dihadapi pada pemberian kredit tanpa agunan untuk usaha kecil adalah penyeleksian calon debitur, di mana usaha kecil umumnya belum memiliki laporan keuangan seperti halnya perusahaan yang sudah berskala besar. Hal ini juga dialami oleh salah satu bank swasta asing terbesar untuk usaha kecil di Indonesia yang memiliki jumlah kredit macet yang cukup tinggi dibandingkan dengan rata-rata industri, sehingga perlu dievaluasi penyebab kegagalan produk agar dapat diperbaiki ke depannya. Pada penelitian ini dilakukan analisis kegagalan kredit tanpa agunan untuk usaha kecil dilihat dari segi requirement spesifikasi calon debitur, seleksi calon debitur, dan penagihan. Metode TOPSIS digunakan untuk membandingkan hasil akhir seleksi berdasarkan variabel¬variabel yang dirasa penting bagi bank dalam penyeleksian calon debiturnya.

---

The challenge often faced in providing unsecured loans for small business is the selection of borrowers, in which small businesses generally do not have financial statements as companies that have a large scale and well established. This case has also been experienced by one of the largest multinational private bank in Indonesia which had a number of bad loans that was a much higher compared to the industry's average. Therefore, this research wanted to evaluate the cause of the failure of the business installment product so that can be improved in the future. In this research, failure analysis of unsecured loan for small businesses will be discussed in terms of specification requirements of borrowers, the selection of borrowers, and billing. TOPSIS method is used to compare the end result of selection based on variables that are important for banks in the selection of borrowers."